KPPN Mukomuko menyelenggarakan Sosialisasi terkait Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah serta Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan bekerja sama dengan KP2KP Mukomuko, Rabu (15/4/2020).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerjanya, KPPN Mukomuko mengadakan Sosialisasi Tata Cara Revisi TA 2020, Pengelolaan Hibah, dan Bimtek Aplikasi SAKTI Web, Kamis 30 Januari 2020.

Dalam pembukaannya, Kepala KPPN Mukomuko, Yessy Silvia Maharini mengungkapkan bahwa sesuai instruksi Presiden, APBN harus dikelola dengan baik. Dampaknya harus nyata dan terasa oleh masyarakat. Output harus tercapai, bukan hanya sekedar mengejar realisasi.

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-1/WPB.09/KP.03/2020 TENTANG PENGUMUMAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan,dan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN, dengan ini diumumkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Periode Semester I Tahun 2020.

Rabu, 29 Januari 2020, KPPN Mukomuko menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 bertempat di aula KPPN Mukomuko.

Rakor ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA. 2019 dan mensosialisasikan kebijakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA. 2020. Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK-130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan PMK-205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Yth.   Para KPA Satuan Kerja Lingkup KPPN Mukomuko

          di Mukomuko

 Sehubungan dengan PENG-3/PB/2019 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode II Tahun 2019, dengan ini disampaikah hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Perpres ini mulai berlaku, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara.
2. Selanjutnya sesuai dengan point 1 di atas, maka pada Tahun Anggaran 2020 seluruh bendahara satuan kerja harus memiliki Sertifikat Bendahara.
3. Dalam hal bendahara satuan kerja belum memiliki Sertifikat Bendahara, maka satuan kerja tidak diperkenankan untuk mengajukan Uang Persediaan maupun SPM LS Bendahara.
4. Untuk itu, KPPN Mukomuko sebagai Unit Penyelenggara Sertifikasi (UPS) akan menyelenggarakan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN lingkup Satker KPPN Mukomuko.
5. Pendaftaran Sertifikasi Bendahara dibuka tanggal 10 s.d. 30 April 2019. (Jadwal pelaksanaan ujian menyusul)
6. Seluruh Satuan Kerja agar menyampaikan daftar nama bendahara yang akan mengikuti program Sertifikasi Bendahara ke UPS dengan ketentuan:
7. Bendahara yang memiliki sertifikat diklat Bendahara Badan Pelatihan dan Pendidikan Keuangan (BPPK), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), atau lembaga diklat lainnya untuk mengikuti Sertifikasi Bendahara melalui mekanisme pengakuan/ konversi;
8. Bendahara yang tidak memiliki sertifikat diklat BPPK, LSP, atau lembaga lainnya;
   • ≥ 2 tahun untuk mengikuti Ujian Sertifikasi IBT;
   • < 2 tahun untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Bendahara CBT terintegrasi Refreshment.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.