Sempat ditarik, sekarang Pemkab Mukomuko kembali mendapat dana alokasi cadangan yakni dana alokasi khusus (DAK) fisik, jumlahnya mencapai Rp 10,4 miliar. Ini dikatakan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mukomuko, Rusli Zulfian, S.ST.AK, M.SE.

Dalam rangka menumbuhkan budaya coaching dan counseling untuk mengembangkan kompetensi, prestasi, inovasi dan engagement pegawai, KPPN Mukomuko berinisiasi melaksankan program NGOPI³:

1. Ngobrol Pagi-Pagi
2. Ngobrol dengan Pimpinan
3. Ngobrolin Prestasi dan Inovasi

Mukomuko, 15 Juli 2020. Seluruh instansi pemerintah tidak hanya memperhatikan serapan anggaran. Tapi ada yang jauh lebih penting lagi, yakni hasil nyata dari anggaran yang direalisasikan tersebut. Harus jelas apa yang dicapai dan manfaatnya terutama terhadap pembangunan, pelayanan bagi masyarakat. Khususnya pada kegiatan yang dana bersumber dari Anggaran APBN. Ini sesuai dengan instruksi presiden, bahwa APBN harus fokus dan tepat sasaran. Harus benar-benar tercapai output-nya, bukan hanya sekedar realisasi yang besar.

Regulasi yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 mengenai perubahan postur dan rincian APBN Tahun Anggaran (TA) 2020 terbit. Yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020.

Pada Tahun Anggaran 2020 ini, penilaian atas kualitas pelaksanaan anggaran sedikit berubah. Perubahan tersebut terlihat dari masuknya Konfirmasi Capaian Output menjadi salah satu indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA).