Pada Senin, 08 Januari 2021 telah dilaksanakan Penandatanganan BAR Rekon Pajak semester II tahun di 2020 yang dilaksanakan di KPP Arga Makmur di Bengkulu. Penandatanganan BAR ini dilakukan oleh Kepala KPP Arga Makmur Nanik Triwahyuningsih, Kepala KPPN Mukomuko Rusli Zulfian ,dan Kepala BKD atau yang mewakili Bapak Achmad Luthfi.

Penandatangan BAR Rekon Pajak diharapkan bisa membantu negara dengan baik dalam penanganan covid-19 yang sedang melanda dunia terkhusus negara kita Indonesia dan juga dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pajak ini pun salah satu komponen dari penerimaan negara. Mari kawal negeri dengan patuh membayar pajak.

Penghujung tahun 2020, KPPN Mukomuko kembali torehkan prestasi gemilang. Hari Senin, 21 Desember 2020 KPPN Mukomuko menerima predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diserahkan secara daring oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo.

Predikat WBK bukanlah tujuan akhir. Kami akan senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, berkinerja tinggi serta terus berinovasi memberikan pelayanan terbaik. Tentunya capaian predikat WBK tidak terlepas dari sinergi dan dukungan Pemda Kabupaten Mukomuko dan Satker Instansi Vertikal Mitra Kerja KPPN Mukomuko.

Prestasi kembali ditorehkan oleh KPPN Mukomuko sebagai Peringkat Kedua Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Kategori KPPN Kecil Seluruh Indonesia.

Prestasi ini merupakan berkat kerja keras dan sinergi dari seluruh OPD Pengelola DAK Fisik, Pemerintah Desa, DPMD dan BKD Kabupaten Mukomuko serta KPPN Mukomuko.

KPPN Mukomuko PADEK!!!

Selasa Pagi, 22 Desember 2020, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu melaksanakan pemberian bantuan berupa sembako kepada masyarakat di sekitar kantor Kementerian Keuangan di seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Bengkulu. Kegiatan dibuka secara simbolis dengan pemberian sembako oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, Bapak Ismed Saputra, kepada warga yang membutuhkan di Kota Bengkulu. Kegiatan di sekitar Kota Bengkulu juga mengikutsertakan KPPN Bengkulu, KPP Bengkulu, KPP Argamakmur, KPKNL Bengkulu, dan KPPBC Bengkulu.

Selain di kota, Pembagian dilakukan di sekitar Kantor Kementerian Keuangan di Kabupaten lingkup Bengkulu, antara lain di Kab. Mukomuko yang dilaksanakan oleh KPPN dan KP2KP Mukomuko. Di Kab. Curup dilaksanakan oleh KPPN dan KPP Curup dan KP2KP Kepahiang. Serta di Bengkulu Selatan oleh KPPN Manna, KP2KP Manna, dan KP2KP Bintuhan. Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan sambung rasa ini dapat meningkatkan rasa empati kita kepada masyarakat yg membutuhkan, serta menimbulkan kepedulian antar sesama. Mari menjadi kuat dan saling menguatkan kala pandemi.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko menerima penghargaan atas predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Predikat WTP tersebut diberikan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Mukomuko Tahun Anggaran 2019.

Penghargaan predikat opini WTP dari pemerintah pusat tersebut diserahkan oleh Kepala KPPN Mukomuko, Bapak Rusli Zulfian di Kantor Bupati, Senin 7 Desember 2020. Bupati Mukomuko, Bapak Choirul Huda ditemani oleh Kepala BKD Bapak Agus Sumarman dan Inspektur Daerah Bapak Sukiman. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut merupakan yang ketiga kalinya diterima oleh Pemkab Mukomuko dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan.

Senin, 16 November 2020, di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko, diselenggarakan kegiatan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Sisa Dana Desa Tahun 2015-2019 di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk Kab. Mukomuko. Penandatangan BAR dilakukan oleh Kepala BKD Mukomuko, Agus Sumarman mewakili Pemkab Mukomuko dan Kepala KPPN Mukomuko, Rusli Zulfian mewakili Kementerian Keuangan.

Penandatanganan BAR tersebut lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan dalam PMK, bahkan merupakan penandatanganan tercepat se-Provinsi Bengkulu. Keberhasilan penandatanganan BAR ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras seluruh stakeholder penyaluran Dana Desa mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Mukomuko, BKD Mukomuko, dan KPPN Mukomuko.