Kemampuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mukomuko diuji. Khususnya dalam memproses pencairan dana APBN di Mukomuko ketika terjadi gangguan pada sistem aplikasi, atau ketika terjadi bencana di Mukomuko. Pengujian langsung dimonitor oleh Direktur Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara daring melalui aplikasi Zoom.

Sempat ditarik, sekarang Pemkab Mukomuko kembali mendapat dana alokasi cadangan yakni dana alokasi khusus (DAK) fisik, jumlahnya mencapai Rp 10,4 miliar. Ini dikatakan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mukomuko, Rusli Zulfian, S.ST.AK, M.SE.

Senin dan Selasa, 13 dan 14 Juli 2020 KPPN Mukomuko mengadakan Bimtek Refreshment Aplikasi SAKTI dalam rangka Revisi DIPA Triwulan III dan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Aplikasi SIMASPATEN. Bertempat di Aula KPPN Mukomuko, kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai master, cek suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer serta physical distanting, mengingat pentingnya kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka.

Mukomuko, 15 Juli 2020. Seluruh instansi pemerintah tidak hanya memperhatikan serapan anggaran. Tapi ada yang jauh lebih penting lagi, yakni hasil nyata dari anggaran yang direalisasikan tersebut. Harus jelas apa yang dicapai dan manfaatnya terutama terhadap pembangunan, pelayanan bagi masyarakat. Khususnya pada kegiatan yang dana bersumber dari Anggaran APBN. Ini sesuai dengan instruksi presiden, bahwa APBN harus fokus dan tepat sasaran. Harus benar-benar tercapai output-nya, bukan hanya sekedar realisasi yang besar.

Regulasi yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 mengenai perubahan postur dan rincian APBN Tahun Anggaran (TA) 2020 terbit. Yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020.