Indonesian Treasury (InTress) KPPN Padang Sidempuan melaksanakan kegiatan Press Release APBN s.d 31 Mei 2025, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Refreshment Aplikasi SAKTI, Data Analytics Triwulan II Tahun 2025, Sosialisasi Anti Korupsi Triwulan II Tahun 2025, dan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Triwulan II Tahun 2025 pada hari Kamis, 19 Juni 2025 mulai pukul 08.30 WIB s.d. 12.00 WIB bertempat di Aula KPPN Padang Sidempuan. Kegiatan dihadiri oleh pengelola keuangan satuan kerja di lingkup wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan.

Press Release APBN s.d. 31 Mei 2025

Press Release APBN bulan Mei 2025 dipaparkan oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak IENG dengan menyampaikan nilai kinerja penyerapan belanja K/L sampai dengan Bulan Mei 2025 sebesar 39,43% dengan realisasi Rp379,69 Miliar (dari pagu sebesar RP962,99 Miliar). Rinciannya adalah realisasi belanja pegawai sebesar 42,23% dari pagu, realisasi belanja barang sebesar 35,88% dari pagu, realisasi belanja modal sebesar 19,14% dari pagu, dan realisasi belanja bantuan sosial (bansos) sebesar 46,39% dari pagu.

Nilai penyerapan Transfer ke Daerah (TKD) adalah sebesar 34,05% dengan realisasi sebesar Rp2,02 Triliun (dari pagu sebesar Rp 5,96 Triliun). Dengan rincian, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 28,74% dari pagu, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 38,82% dari pagu, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0% dari pagu, realisasi DAK Non Fisik sebesar 19,14% dari pagu, realisasi Dana Desa sebesar 33,57% dari pagu, dan realisasi Insentif Fiskal sebesar 50,02% dari pagu. Adapun pemerintah daerah (pemda) yang mendapat alokasi dana insentif fiskal adalah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, serta Kabupaten Padang Lawas Utara.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) s.d. 17 Juni 2025

Bapak IENG kemudian melanjutkan pemaparan mengenai EPA. Dijelaskan bahwa nilai penyerapan pos belanja pegawai mengalami kenaikan, sementara pos belanja barang, modal, dan bansos mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dilaksanakan sejak awal tahun 2025. Sesuai dengan target triwulan II Tahun 2025, pos belanja pegawai dan belanja barang telah mencapai target. Sementara itu pos belanja modal dan bansos belum mencapai target. Belanja modal baru terrealisasi sebesar Rp7,46 Miliar atau 69% dari target Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp10,83 Miliar. Belanja bansos baru terrealisasi sebesar Rp4,6 Miliar atau 90% dari total target triwulan II sebesar Rp5,11 Miliar. Satker BLU tidak termasuk dalam objek penilaian kinerja penyerapan anggaran. Adapun dari aspek deviasi halaman III DIPA, persentase deviasi halaman III DIPA belanja pegawai sebesar 2,7%, belanja barang sebesar 10,91%, dan belanja bansos sebesar 10,62%.

Refreshment Aplikasi SAKTI beserta Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Materi ini disampaikan oleh Elvia Labora Tinambunan dan Urip Sanyoto, selaku Pelaksana Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, sebagai berikut:

• Strategi optimalisasi capaian output:
  1. Menetapkan target dan metode  perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola
  2. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran
  3. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir)
  4. Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam -melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.
  5. Memonitor status data pada Aplikasi OM SPAN dan memastikan status data terlah terkonfirmasi
• Penjelasan mengenai alur pelaporan dan validasi data capaian output serta alur proses validasi data capaian output. Proses validasi data dilakukan dengan menilai kualitas data realisasi capaian output berdasarkan 8 (delapan) variabel kualitas data yang diterapkan pada Aplikasi OM SPAN.

Data Analytics Triwulan II Tahun 2025 dan Sosialisasi Antikorupsi Triwulan II Tahun 2025

Selanjutnya pemaparan materi oleh Kepala BPS Kabupaten Padang Lawas, Bapak Oliver Bobby Reynold Simarmata, SST., M.Si dengan tema "Peran Penting Statistik Dalam Pembangunan" sebagai berikut:

• Peranan BPS dalam pembangunan, yaitu:
  1. Program listrik desa, dimana berdasarkan data BPS Tahun 2015 sebanyak 12.000 desa belum dialiri listrik. Berdasarkan data BPS tersebut, pemerintah mengambil kebijakan pengaliran listrik sehingga di tahun 2020 hanya tinggal 500 desa yang belum (berkat data Potensi Desa)
  2. Kenaikan UMR, data inflasi dan kebutuhan hidup BPS jadi acuan kenaikan UMR 2024.
  3. Pencegahan stunting, data BPS menunjukkan daerah A prevalensi stunting 40% sehingga intervensi gizi difokuskan di daerah tersebut
• Dampak apabila tidak ada statistik:
  1. Sering salah keputusan
  2. Boros waktu dan uang
  3. Hidup dalam ketidakpastian

Selanjutnya dipaparkan mengenai pengelompokkan kelas pengeluaran masyarakat, dimana kelas pengeluaran meliputi kelas atas, kelas menengah, menuju kelas menengah, rentan miskin, dan miskin dengan rentang waktu 2019-2024.

Sensus Ekonomi merupakan salah satu sensus yang dilakukan BPS sepuluh tahun sekali untuk mendata para pelaku usaha di Indonesia, dimana BPS akan menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026. Diperlukan kolaborasi seluruh stakeholders untuk menyukseskan SE2026. Dukungan Pemerintah Daerah melalui upaya koordinasi dan fasilitasi administratif, serta sosialisasi dan kampanye publik.

Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Triwulan II Tahun 2025

Materi ke-4 disampaikan oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak IENG sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Padang Sidempuan selalu berupaya untuk menjadi lebih baik. Hal ini berangkat dari budaya organisasi pembelajaran (learning organization) baik sebagai institusi maupun bagi pegawai di dalamnya. Upaya lebih baik tentunya harus sesuai dengan core business KPPN yang bergerak di bidang pelayanan. Melalui berbagai upaya yang dilakukan dengan menyesuaikan dinamika lingkungan, KPPN Padang Sidempuan menelurkan berbagai inovasi sebagai produk akhir, agar dapat memudahkan identifikasi perubahan yang lebih baik (dibandingkan dengan upaya terdahulu) dan juga memudahkan dokumentasi secara berkelanjutan.
2. Secara keseluruhan, terdapat 20 (dua puluh) inovasi KPPN Padang Sidempuan, sebagaimana tersaji dalam Buku Profil Inovasi KPPN Padang Sidempuan Tahun 2025.

Evaluasi Layanan KPPN Padang Sidempuan

Materi ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Bapak Sumarsono sebagai berikut:

1. KPPN Padang Sidempuan meraih Indeks Kepuasan Masyarakat pada periode Triwulan I 2025 sebesar 4,86 dari skala 5.  Ada 9 (sembilan) indikator yang menjadi tolok ukur yakni pengaduan (4,79), prosedur (4,80), sarpras (4,84), persyaratan (4,85), jangka waktu (4,86), produk (4,87), kompetensi (4,88), perilaku (4,90), dan tarif (4,99).
2. Sesuai hasil rekap pengajuan SPM ke KPPN pada bulan Januari s.d. Bulan Mei 2025, terdapat 8.258 SPM yang disampaikan oleh satker dimana sebanyak 6.980 SPM atau 85% menjadi SP2D dan 1.278 atau 15% ditolak KPPN. 
3. Kejadian retur SP2D sepanjang Januari-Juni 2025 adalah sebanyak 2 kali di bulan Februari, 7 kali di bulan Maret, 1 kali di bulan April, 3 kali di bulan Mei, dan 1 kali di bulan Juni.

Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan satuan kerja dapat lebih memaksimalkan penyerapan anggaran pada akhir Bulan Juni 2025. Satuan Kerja juga dihimbau untuk selalu berkomitmen menjaga integritas dan mengimplementasikan sikap anti korupsi. Para pengelola keuangan satker agar dapat lebih memahami fungsi SAKTI dalam pelaksanaan pembayaran.