Padang Sidempuan, 20 November 2025 - Kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Padangsidempuan menggelar Press Conference Kinerja APBN Periode Oktober 2025 pada hari Kamis, 20 November 2025 melalui platfrom Microsoft Teams. Dalam kegiatan ini, sejumlah agenda utama yakni:

1. Paparan Kinerja APBN Periode Oktober 2025,termasuk evaluasi pelaksanaan APBN hingga November 2025.
2. Rilis Buku ANGKOLA (Analitik Kinerja dan Profil sakter) 2.0,versi terbaru yang memuat indikator kinerja dan profil satuan kerja secara lebih komprehensif.
3. Sosialisasi PMK 178/PMK.05/2023 yang mengatur tentang Monitoring pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara Terintegrasi.
4. Pengenalan Aplikasi MYINTRESS, yang meliputi modul pelaporan dan pemantauan realisasi.
5. Pengenalan Aplikasi QLOLA BRI,yang mendukung layanan perbankan terkait pelaksanaan anggaran.

Acara dibuka oleh moderator, Nabilah Salma Marto, sebelum memasuki sesi pemaparan utama dan diskusi.

Peluncuran Buku ANGKOLA 2.0

Sebagai langkah digitalisasi dan reformasi di bidang pengelolaan perbendaharaan, KPPN Padang Sidempuan meluncurkan Buku ANGKOLA 2.0. Pembaruan ini menghadirkan penyempurnaan indikator kerja, desain visual, serta integrasi data yang lebih kuat untuk mendukung fungsi Financial Advisory kepada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan

Press Conference Kinerja APBN s.d. Oktober 2025 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

• Sampai dengan bulan Oktober 2025, realisasi pendapatan negara di lingkup wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan adalah sebesar Rp861 Miliar, turun sebesar 25% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp1.151 Miliar.
• Komposisi penerimaan bulan Oktober 2025 meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp769 Miliar, PNBP sebesar Rp91 Miliar. Dibandingkan periode yang sama di tahun 2024, terjadi kenaikan penurunan penerimaan perpajakan sebesar 27 persen dan kenaikan PNBP sebesar 7,5 persen.
• Realisasi Belanja Negara per 31 Oktober 2025 adalah sebesar Rp5,227 Triliun atau sebesar 79,45 persen dari pagu sebesar Rp6,579 Triliun. 
• Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp795 Miliar dan Transfer ke Daerah sebesar Rp4,432 Triliun. Dengan kata lain, belanja pemerintah pusat telah terrealisasi sebesar 80,75 persen dari pagu dan Transfer ke Daerah telah terrealisasi sebesar 79,22 persen dari pagu.

Aplikasi Myintress sebagai Sistem monitoring Terintegrasi APBN

Latar belakang pengembangan Myintress

Selama ini, Aplikasi OMSPAN dan MONSAKTIi telah menjadi tulang punggung monitoring pengelolaan data transaksi APBN. Meskipun fungsinya luas, perkembangan data, kebutuhan integrasi yang semakin tinggi, serta pertumbuhan fitur menyebabkan munculnya sejumlah tantangan, antara lain:

• Keterbatasan akses data atau data lag time
• Kebutuhan single-point of truth
• Perbedaan basis data pada berbagai aplikasi
• Kompleksitas pengelolaan user management

MyIntress hadir untuk menjawab berbagai tantangan tersebut agar pengelolaan APBN semakin efisien, terpadu, dan akurat.

Manfaat Utama Aplikasi MyIntress

Aplikasi ini membawa sejumlah pembaruan signifikan, di antaranya:

• Single source of truth untuk monitoring transaksi APBN
• Meningkatkan efisiensi operasional TIK
• Menyediakan data monitoring dan evaluasi keuangan yang lebih komprehensif dan reliabel
• Menyederhanakan sistem informasi keuangan negara melalui integrasi data
• Memperkuat kualitas pengambilan keputusan berbasis data
• Meningkatkan kepuasan pengguna lewat penyederhanaan layanan digital

Dengan manfaat-manfaat tersebut, MyIntress diharapkan menjadi pusat integrasi data dan analitika keuangan negara yang mampu mempercepat proses evaluasi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Dasar Hukum Penggunaan MyIntress: Implementasi MyIntress mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2025 tentang Sistem Monitoring Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terintegrasi. Aturan tersebut menguatkan posisi MyIntress sebagai platform resmi untuk monitoring APBN secara terpusat.

QLOLA CMS Satker

QLola by BRI merupakan sebuah produk terbaru berupa Integrated Corporate Solution Platform yang akan memudahkan Nasabah dalam melakukan akses ke berbagai produk dan layanan BRI dengan hanya satu kali login.

Single On Access:

• Cash & Trade
• Suppply Chain Management
• Foreign Exchange
• Investment Services
• Financial Dashboard
• Layanan Lainnya

KPPN memaparkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi CMS oleh sebagian satuan kerja. 

Permasalahan terbanyak ada pada pendaftaran- perubahan pengguna, di antaranya:

• Proses pendaftaran dan penggantian/perubahan pengguna sangat lama
• Proses bundling token Qlola BRI lama dan kurang mendapat penjeleasan batas penyelesaiannya
• Proses pergantian user CMS dianggap rumit karena harus melalui eskalasi ke kantor pusat bank

Permasalahan ke dua ada pada kategori pemahaman pengguna, di antaranya:

• Kemauan menggunakan CMS masih rendah dan lebih suka membayar tunai
• Pengelola keuangan belum memahami mekanisme penggunaan CMS sepenuhnya.
• Sebagian satker menilai CMS lebih rumit dibandingkan pembayaran konvensional.

Permasalahan lainnya diantaranya:

• Proses checking akun yang sering lama pada modul Mass FT.
• Adanya biaya transfer antarbank saat melakukan transaksi CMS.
• Proses persetujuan oleh KPA terhambat karena kesibukan atau tugas luar.
• Proses migrasi QLOLA BRI lama yang belum selesai di beberapa satker.

Kendala-kendala ini menjadi perhatian bersama agar penggunaan CMS dapat berjalan lebih optimal demi efisiensi transaksi pemerintah.

Penguatan Zona Integritas dan Good Governance

Dalam penutupan, Kepala KPPN menekankan bahwa implementasi Zona Integritas bukan hanya slogan, tetapi komitmen nyata instansi pemerintah untuk membangun lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Zona Integritas disebut sebagai fondasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui pembangunan ZI, KPPN berupaya memperkuat:

1. Transparansi dan akuntabilitas
2. Pengawasan berbasis data
3. Pelayanan publik yang responsif
4. Pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy)
5. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem keuangan negara

Kepala KPPN juga menegaskan pentingnya inovasi digital seperti e-budgeting dan e-procurement untuk memperkuat efisiensi dan integritas layanan pemerintah.

Dorongan untuk Perbaikan Berkelanjutan

Pada kesempatan tersebut, KPPN mengajak seluruh satuan kerja mitra untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta mempercepat adaptasi terhadap sistem digital. KPPN menegaskan bahwa kerja sama, komitmen kuat, dan penggunaan teknologi akan menjadi kunci terwujudnya layanan pemerintah yang cepat, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Acara ditutup dengan harapan agar pelaksanaan APBN di wilayah Padang Sidempuan terus berjalan optimal dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.