Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Financial Advisory sekaligus memperkuat implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kepala KPPN Palangkaraya bersama tim menghadiri kegiatan "Sharing Session - Strategi Optimalisasi Perencanaan Anggaran dan Corporate Branding menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)" di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangkaraya. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan wawasan dan pengalaman yang berguna bagi BPS Kota Palangkaraya dalam menghadapi penilaian tingkat nasional guna meraih predikat WBK.
Dalam sambutan pembukaannya, Kepala BPS Kota Palangkaraya menyampaikan bahwa kegiatan sharing session ini merupakan bagian dari upaya memperoleh insight, pengalaman, dan berbagai strategi untuk menghadapi penilaian WBK. "Kami berharap melalui kegiatan ini, BPS Kota Palangkaraya dapat memperkuat kesiapan dan komitmen dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik," ungkapnya. Beliau juga menambahkan bahwa acara ini merupakan salah satu implementasi dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara BPS Kota Palangkaraya dan KPPN Palangkaraya dalam upaya mewujudkan institusi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip good and clean governance.
Kepala KPPN Palangkaraya, Indra Karunia Dewanti, dalam paparannya memberikan dukungan penuh atas upaya pembangunan Zona Integritas di BPS Kota Palangkaraya. Ia menekankan bahwa memperoleh predikat WBK bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah alat atau tool untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar semakin berkualitas dan berdampak positif pada masyarakat luas. "Predikat WBK adalah refleksi dari komitmen sebuah institusi untuk bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta berupaya memberikan layanan publik yang cepat, tepat, dan prima," jelasnya.
 |
 |
Indra juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah dalam membangun zona integritas. "Melalui kerjasama yang erat dan saling mendukung, kita dapat bersama-sama mewujudkan good governance yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tambahnya. Kegiatan sharing session ini diharapkan dapat menjadi platform bagi kedua pihak untuk saling bertukar informasi dan pengalaman dalam membangun sistem pengawasan internal yang kuat, perencanaan anggaran yang optimal, serta branding institusi yang solid.
Selain itu, Indra Karunia Dewanti juga memberikan beberapa kiat strategis yang dapat diterapkan BPS Kota Palangkaraya untuk mencapai predikat WBK. Di antaranya adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan prosedur yang ada, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan, serta menggalakkan program-program yang berfokus pada pencegahan korupsi. "Kita harus selalu siap menghadapi tantangan dan perubahan yang mungkin terjadi, serta terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegasnya.
 |
 |
Kegiatan ini berlangsung dengan penuh antusiasme dari para peserta. Diskusi yang interaktif dan berbobot diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi seluruh pihak yang terlibat untuk terus memperkuat integritas dan kualitas pelayanan publik. Indra Karunia Dewanti menutup paparannya dengan menyatakan bahwa KPPN Palangkaraya siap untuk terus mendampingi dan memberikan dukungan teknis dalam proses pembangunan Zona Integritas di BPS Kota Palangkaraya dan instansi lainnya di wilayah Kalimantan Tengah.
Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang tinggi, KPPN Palangkaraya bersama BPS Kota Palangkaraya optimis dapat mencapai predikat WBK. Langkah ini diharapkan dapat menjadi teladan bagi instansi lainnya dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
