Petunjuk Teknis SAKTI BLU 2022

Juknis SAKTI BLU : https://drive.google.com/file/d/1S7-uu4e6ggdsNMsvNv18U1VzBGHvKVW3/view?usp=sharing

Juknis perekaman saldo awal SAKTI BLU : https://drive.google.com/file/d/1F_LYXkYnq04iuG8X8Y-a6phutIl95AGQ/view?usp=sharing 

Question & Answer tentang SAKTI BLU :

1. Q : Apa satker BLU kami yg DIPA nya PNBP semua (tidak ada dana RM) bisa mengajukan SPM UP?

    A : Untuk satker BLU murni 100% PNBP tidak bisa mengajukan UP

2. Q : Apa satker BLU kami yg DIPA nya ada sumber dana RM bisa mengajukan SPM UP?

    A : Untuk satker BLU yg DIPA nya ada sumber dana RM  bisa mengajukan UP khusus untuk COA dengan sumber dana RM tersebut. 

3. Q : Bagaimana cara membuat SPM SAKTI di satker BLU ? 

    A : Di SAKTI cukup langsung saja dengan mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja (SP3B)

4. Q : Pada tahapan SP3B BLU di situ disebutkan kalo sebelum pembuatan  SP3B BLU pastikan semua BAST non kontraktual sdh direkam. Ini maksudnya gmn ? Yg kita rekam bast yg mana ? 

    A : BAST Non Kontraktual untuk merekam belanja BLU, mksdnya ya semua belanja yang sudah direkam di modul komitmen menu RUH pencatatan BAST non kontraktual. Kira-kira demikian Sobat!

5. Q : Apa yang harus disiapkan untuk memproses SP3B BLU pada SAKTI?

    A : Harus sudah rekam pendapatan di modul bendahara menu transaksi mencatat uang masuk bendahara penerimaan,  tapi kalo gak ada pendapatan yg mau dicatat jg gpp, monggo aja Sobat KPPN Palembang mau pengesahan belanja dulu boleh, pengesahan pendapatan aja boleh, pengesahan dua2nya jg boleh.

6. Q : Supplier BAST untuk BLU itu Bendahara Pengeluaran kah? 

    A : Ya, betul, supplier tipe 1 yang sudah didaftarkan ke KPPN dan telah catat NRS.

7. Q : Perekaman BAST non kontraktual itu bila untuk SAKTI BLU, pencatatannya per akun, lalu per rp akumulasi atau rp gelondongan atau per tagihan y baiknya?

    A : Sebaiknya per akun, per rp gelondongan saja y Sobat. Karena bila per transaksi atau per tagihan biasanya akan terlalu banyak jumlah recordnya dan tidak efisien dalam pencatatan. 

 Video Workshop Teknis Pengesahan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU Bidang Layanan Kesehatan pada 16 maret 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Zx4QNv1ur4A

=================================================================================================================

KPPN Palembang membangun Zona Integritas menuju WBBM di Tahun 2022, seluruh layanan di KPPN Palembang tanpa biaya, profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku. KPPN Palembang EMAS, Empati Melayani Aktif berSinergi.

Tata Cara Perubahan Supplier Tipe 3 : Contoh Kasus Ganti Bank

Sobat KPPN Palembang ingin melakukan pergantian bank untuk rekening gaji induk para pegawai? 

Berikut ini cara nya :

A. TAHAP PENONAKTIFAN SUPPLIER

Kirim ke email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dan Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. :
1. ADK BCSR dari SAKTI ketika rekening tersebut belum diubah (masih menggunakan rekening lama / bank lama) , cara nya dengan klik OTP PPK untuk supplier tersebut, yaitu supplier tipe 3, dan contreng nama-nama pegawai yang akan diubah nomor rekeningnya, klik request OTP.

2. Surat permintaan penonaktifan supplier 

B. TAHAP PENDAFTARAN SUPPLIER BARU DI GPP TERPUSAT

1. Lakukan perekaman nomor rekening dan bank yang baru di aplikasi GPP/BPP/DPP

2. Kirim adk .BRU atau adk .krm (kirim pegawai baru ke KPPN) dari aplikasi GPP ke email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. sampaikan informasi bahwa : Satker kami kode satker xxxx nama satker xxxx melakukan perubahan supplier tipe 3 (ganti bank)
3. Kirim rekon gaji bulanan ke email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. sampaikan informasi bahwa : Satker kami kode satker xxxx nama satker xxxx melakukan perubahan supplier tipe 3 (ganti bank)

C. TAHAP PENDAFTARAN SUPPLIER BARU DI SAKTI DAN SPAN

1. Login SAKTI user opr komitmen , menu import GPP terpusat, pilih Data Pegawai, kemudian lanjut ke menu komitmen, ruh supplier tipe 3.

2. Login SAKTI user PPK , menu komitmen, ADK, pilih supplier tersebut, dan proses OTP PPK.

Mohon dapat melakukan konfirmasi ke Admin Seksi PD KPPN Palembang di dalam setiap tahap di atas : Donny Saputra 081327537272 .

Demikian, semoga lancar y Sobat!

=================================================================================================================

KPPN Palembang membangun Zona Integritas menuju WBBM di Tahun 2022, seluruh layanan di KPPN Palembang tanpa biaya, profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku. KPPN Palembang EMAS, Empati Melayani Aktif berSinergi.

Pemetaan (Identifikasi) Ulang Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Maret 2022 pada KPPN Palembang

Asalamualaikum, Sobat KPPN Palembang ...

Mohon bantuan untuk berkenan mengisi data Kartu Kredit Pemerintah di link bit.ly/PemetaanUlangKKP  selambat-lambatnya pada 20 Maret 2022

Terima kasih ?

=============================================================================================

Sehubungan dengan optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam rangka pencapaian target transaksi KKP dan akselerasi penyerapan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kartu Kredit Pemerintah dikembangkan sebagai salah satu alat pembayaran non tunai yang mendukung digitalisasi transaksi belanja pemerintah. Penggunaan KKP didasarkan pada manfaat dan tujuan yaitu meminimalisasi penggunaan  uang  tunai,  meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP, dan memberikan kemudahan ketika melakukan belanja Produk Dalam Negeri dan Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui platform katalog elektronik, toko daring, dan marketplace berbasis platform pembayaran pemerintah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor 196/PMK.05/2018   Tentang   Tata   Cara   Cara   Pembayaran   dan   Penggunaan   KKP sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 97/PMK.05/2021.

2. Berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa perkembangan transaksi KKP masih belum optimal. Dari implementasi penuh KKP, pada tahun 2019, jumlah transaksi mencapai Rp340 miliar, meningkat menjadi  Rp434  miliar  pada  tahun 2020, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp398 miliar.

3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta bantuan Saudara untuk dapat mengisi link pemetaan (identifikasi)      ulang      terkait      penggunaan      KKP      melalui      tautan https://bit.ly/PemetaanUlangKKP   selambat-lambatnya tanggal 20 Maret 2022.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KPPN Palembang siap melanjutkan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM di Tahun 2022. Mari mewujudkan pengelolaan APBN  secara profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian yang berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku

Link dokumen lengkap : https://drive.google.com/file/d/16Wza8WYn-Cpff5_3az0LaO6ONtPi0oRu/view?usp=sharing