KPPN Pangkalan Bun 
Jalan Sutan Syahrir No.09 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74111

Profil

Profil

Standar Pelayanan KPPN Pangkalan Bun sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-57/PB/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharan.

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada dokumen berikut:

Download

Profil

Motto

Pelayanan Sepenuh Hati.

 

Maklumat Pelayanan

 

 

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Janji Layanan

SEGA : Solutif, Efektif dan Efisien, Gesit, dan tAnpa Biaya.

Profil

  

Predikat Wilayah Bebas Korupsi

 

  

 

Sertifikasi ISO 9001:2015

 

 

      

Peringkat III Lomba Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kantor Vertikal DJPb 

 

Peringkat II Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan pada Sistem Marketplace

dan Digital Payment pada Satuan Kerja Tahap I-III Kategori Satker KPPN Tipe A2

 

 

 

Peringkat V Kinerja Pengelolaan Kas Kuasa Bun Daerah Tahun 2021

Kategori Satker KPPN Tipe A2

 

Profil

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Pasal 25, KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 Pasal 31, sebagai KPPN Tipe A2, KPPN Pangkalan Bun mempunyai tugas yaitu:

  1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendaharan umum negara;
  2. Penyaluran pembiayaan atas beban negara; dan
  3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, KPPN Pangkalan Bun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
  3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
  4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
  5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui kas Negara;
  6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
  7. Penyusunan laporan pelaksanaan APBN;
  8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
  9. Penatausahaan PNBP;
  10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
  11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
  12. Pelaksanaan kehumasan; dan
  13. Pelaksanaan administrasi KPPN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 Pasal 25, KPPN Pangkalan Bun dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang terdiri dari:

  1. Subbagian Umum;
  2. Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker;
  3. Seksi Bank;
  4. Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional (Pasal 33).

 

Kantor Pelayanan  Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalan Bun secara de facto diresmikan pada tanggal 20 Agustus 1983 oleh Kepala Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal Anggaran  (DJA)  Banjarmasin yaitu  P.  Radjagukguk,  S.H.  atas  nama  Direktur  Jenderal Anggaran  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  tahun  1983  tentang  Susunan Organisasi dan Tata Laksana DJA yang semula berasal dari gabungan Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor Kas Negara. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni  2004  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Wilayah    Direktorat  Jenderal Perbendaharaan  dan  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  maka  nama  Kantor Perbendaharaan  dan  Kas  Negara  (KPKN)  berganti  menjadi  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  yang  merupakan  salah  satu  instansi  vertikal  Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung  kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 101/KMK.01/2008 tanggal  11  September  2008  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Wilayah  Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, KPPN Pangkalan Bun  berstatus  KPPN  Tipe  A2  dengan  wilayah  kerja  tiga  kabupaten  di  Provinsi  Kalimantan Tengah  yaitu  Kabupaten  Kotawaringin  Barat,  Kabupaten  Sukamara  dan  Kabupaten Lamandau dan secara resmi menjadi KPPN Percontohan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-163/PB/2012 tanggal  16  Juli  2012  tentang  Penetapan  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara Percontohan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahap VI.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalan Bun adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang memiliki peran strategis menjalankan fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas KPPN Pangkalan Bun sebagai berikut :
1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara;
2. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran;
3. Melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
KPPN Pangkalan Bun
Jalan Sutan Syahrir No.09 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74111
Email kppnpangkalanbun@kemenkeu.go.id
Tel: 0532-21047 Fax: 0532-21393

IKUTI KAMI

LAYANAN PENGADUAN

Search