Mengawali tahun 2023, KPPN Parepare mengadakan release APBN tahun 2022 dan strategi pelaksanaan anggaran tahun 2023, dengan mengambil tema Kinerja Positif APBN 2022 Modal Kuat Merespon Tantangan Global di Tahun 2023. Release APBN yang dilaksanakan Rabu (11/01) dihadiri oleh perwakilan Kemenkeu Satu Kota Parepare, Perwakilan BPS se-Ajatappareng, dan sekitar 30-an Insan media dari media lokal, nasional, media online, koran, televisi dan radio.

Kepala KPPN, yang awal tahun ini dinobatkan sebagai Chief of Treasury and Financial Advisor (CTFA) melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 3 tahun 2023 mengawali perannya yang lebih tajam dengan berkolaborasi kegiatan dengan Kemenkeu Satu, BPS dan Insan Media.  CTFA menjelaskan bahwa APBN 2022 telah bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi Ajatappareng. Kinerja positif APBN 2022 menjadi modal yang kuat untuk menghadapi tahun 2023 dan konsolidasi fiskal 2023 oleh pihak-pihak terkait.

 Sebagai wujud penerapan kolaborasi komunikasi tersebut, KPPN bersama Kemenkeu satu dan BPS lingkup Ajatappareng, melakukan FGD data analytics, analisis ekonomi regional part 3 dan telah merangkum data-data APBN dan data kondisi ekonomi di daerah sebagai masukan tambahan (bahan) konferensi pers/release APBN. Sebagaimana Perdirjen nomor 3 tahun 2023, bahwa KPPN mulai diberikan peran yg lebih tajam, bukan sekedar sebagai The treasurer (pengelolaan perbendaharaan), namun juga sebagai regional chief economist dan financial advisor. Dengan keputusan Dirjen ini, KPPN diberikan mandat untuk memperhatikan lebih jauh tentang output, outcome dan impact penyaluran APBN bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Mengutip pernyataan ibu Menteri Keuangan " KPPN harus mampu memastikan bahwa 1 rupiah yang disalurkan, memberi manfaat pada masyarakat".

 APBN telah disusun dan dialokasikan dengan baik yang dapat dilihat dari Postur APBN 2022 yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2022 ini, dimana Total Pendapatan Negara yaitu Rp.707.422.783.381. Sejumlah Rp.611.537.168.686 dari Perpajakan dan Rp.95.885.614.695 dari PNBP. Untuk Belanja Negara dengan Total Rp.2.023.414.691.763. Terdiri dari Rp. 1,052,529,941,964 pada Belanja Pemerintah Pusat dan Rp. 970,884,749,799 pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sedangkan untuk Defisit Anggaran adalah senilai Rp. (1,315,991,908,382) atau sebesar 64,78%.

Tahun 2023, adalah tantangan baru bagi Kemenkeu Satu (khususnya KPPN) dalam memastikan roda perekonomian tumbuh bersama APBN. Tahun 2023, adalah momen baru bagi KPPN, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk bersinergi dalam pengelolaan keuangan, mengingat sumber utama Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan peruntukannya maupun ditentukan peruntukannya, mulai disalurkan melalui KPPN kepada Pemda Wilayah Ajatappareng. Sehingga menjadi keniscayaan untuk Kemenkeu Satu, K/L dan Pemerintah Daerah menjalin komunikasi, koordinasi, sinergi dan kerjasama yang baik terutama dalam pengelolaan keuangan dan pemulihan ekonomi. 

 Tahun 2023, KPPN Parepare mencatat nilai APBN sebesar 3,2 Trilyun, tepatnya 3.262.935.081.000.  Pagu tersebut diperuntukkan bagi belanja pemerintah pusat sebesar 1.175.823.569.000 (atau 1,1 trilyun) dan Transfer ke Daerah berupa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum masing-masing sebesar 51 milyar dan 2,035 trilyun.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better) dan mendukung pemulihan ekonomi, KPPN Parepare akan mendorong satuan kerja agar melakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023 berupa:

1.   meningkatkan kualitas perencanaan; dengan antara lain mendorong satker Melakukan reviu DIPA secara periodic, konsolidasi dalam revisi anggaran, serta Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/kegiatan/alokasi anggaran Prioritas Nasional
2.   meningkatkan kedisplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan; Dengan Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan Satker
3.   Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek dengan antara lain berkoordinasi dengan Eselon I K/L dan pihak terkait agar segera menetapkan pedoman umum/ petunjuk teknis/ petunjuk operasional kegiatan
4.   Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ), dan Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM dalam PBJ.
5.   Meningkatkan akurasi penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper);
6.   Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money); dan meningkatkan monitoring dan evaluasi. (des)

Setelah sebelumnya, pegawai KPPN Parepare disibukkan dengan penyelesaian tugas selaku the treasurer yakni penyelesaian kinerja akhir tahun 2022, kini rehat sejenak dengan mengulas kembali tentang service excellent dalam In House Training (IHT) yang diselenggarakan Selasa, 27 Desember 2022 di Aula KPPN Parepare. 

Nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagaimana kita ketahui ada 5, yakni Integritas, Sinergi, Profesional, Pelayanan dan Kesempurnaan. Pelayanan adalah nilai keempat. Ditetapkan sebagai posisi keempat, dikarenakan setelah seorang pegawai menerapkan integritas, sinergi dan profesional, diharapkan memiliki jiwa pelayanan tinggi sehingga kesempurnaan dapat dicapai dalam kinerja. 

IHT Service excellent dimulai tepat pukul 09.00 Wita dipandu oleh MC Andi Ramlang Pettalili seorang Pejabat Fungsional Mahir KPPN Parepare. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala KPPN yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sub Bagian Umum, Akbar. Pelaksana Harian (Plh) Kepala KPPN Parepare tersebut, memberikan sambutan sekaligus motivasi kepada seluruh pegawai dan PPNPN agar memberikan pelayanan lebih baik di tahun 2023 nanti. "Dari hari ke hari, pelayanan dituntut untuk lebih dan lebih, sehingga sudah menjadi kebutuhan untuk selalu meng-upgrade pelayanan” kata Akbar dalam sambutan nya.

KPPN Parepare mengandeng Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota parepare dalam menyelami service excellent guna menunjang kinerja pokok pelayanan kepada stakeholder. Pelayanan tahun 2022 sudah berada di ujung nya, sehingga upaya pelayanan lebih baik untuk tahun 2023 dimulai dengan merefresh kembali bentuk service excellent dalam IHT. 

Hadir sebagai narasumber IHT Service excellent Kepala BSI Kota Parepare Andi Baso M Henry. Dalam pengantar materinya, Andi Baso menyampaikan bahwa pelayanan terbaik merupakan hal penting bagi semua institusi karena pelayanan menjadi wajah institusi tersebut di hadapan masyarakat luas. Kepercayaan masyarakat dapat tumbuh dan bahkan sebaliknya, dimulai dari pemberian pelayanan oleh pegawai kepada stakeholder. 

Andi Baso, mengawali materi service excellent dengan menukil ayat dalam al-qur’an yakni Qs Al Isra ayat 37, yang artinya “Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.”. Ayat ini, menurut narasumber, adalah bentuk perintah Sang Pencipta Alam, agar manusia tidak mengedepankan egonya sendiri dari orang lain. Mementingkan ego sendiri dari orang lain adalah bentuk kesombongan yang nyata. Dengan kesadaran akan ayat ini, diharapkan seseorang dapat memperlakukan orang lain dengan cara yang baik, sebagaimana yang diharapkan. Pada dasarnya, manusia menginginkan diperlakukan/dilayani sebagaimana kita menginginkan diperlakukan/dilayani. 

Sehari-hari sebagai kantor pelayanan pasti memberikan pelayanan. Pelayanan memiliki standar tertentu yang ditetapkan unit kerja. Dalam kegiatan ini, dipaparkan tentang pelayanan yang diluar standar, yakni pelayanan excellent, diatas yang diharapkan orang lain (stakeholder). “Servis memiliki standar, tapi biasanya masyarakat minta lebih dari standar. Pelayanan yang lebih inilah yang disebut pelayanan Excellent. Seperti contoh, kue lapis yang dihidangkan di atas piring. Standarnya adalah kue diletakkan di piring di atas meja. Namun, kue diatas piring tersebut akan lebih indah dan higienis, jika dalam plastik pembungkus.  Kue yang dibungkus ini adalah service excellent bagi pengguna.” kata Narasumber. (des)

Realisasi Belanja Negara Pemerintah Pusat Tahun 2022 lingkup Satuan Kerja KPPN Parepare yang meliputi Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Pinrang s.d. November tercatat mencapai 84,18% dari pagu yang ditetapkan, dengan uraian belanja sebagai berikut :
- Belanja Pegawai s.d. November realisasi sebesar Rp646.313.344.237 atau 92,31 % dari pagu sebesar Rp700.131.639.000;
- Belanja Barang s.d. November realisasi sebesar Rp253.319.092.995 atau 82,53% dari pagu sebesar Rp306.934.056.000;
- Belanja Modal s.d. November realisasi sebesar Rp17.289.120.344 atau 53,87% dari pagu sebesar Rp32.091.771.000;
- Belanja Bansos s.d. November realisasi sebesar Rp8.111.400.000 atau 100% dari pagu sebesar Rp8.111.400.000;
- Belanja Transfer s.d. November realisasi sebesar Rp814.468.080.147 atau 79,92% dari pagu sebesar Rp1.019.144.528.000.