Memasuki 2024, KPPN Parepare merumuskan strategi operasional guna meminimalisir terjadinya retur SP2D dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Gerakan Zero retur Kamis (11/1) di Aula KPPN Jalan Karaeng Burane nomor 20 Parepare.

Acara yang dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPB Sulawesi Selatan, para pimpinan perbankan lingkup Ajatappareng dan para Kuasa Pengguna Anggaran telah menegaskan komitmen KPPN Parepare dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya retur (penolakan/pengembalian pemindahbukuan dari bank penerima ke bank pengirim).

Komitmen yang  ditunjukkan dengan gerakan zero retur ini dianggap sebagai strategi penting guna mengantisipasi ketidakefisiensinya dana anggaran yang tersalur ke masyarakat. 

Supendi, Kepala Kanwil DJPB Sulawesi Selatan yang hadir memberikan sambutan dan  membuka acara menegaskan pentingnya pertemuan ini agar kedepan tidak terjadi lagi retur atas pencairan dana melalui KPPN.

“hal ini bisa dilakukan secara koordinatif antara satker, perbankan, vendor dan KPPN. sehingga gerakan zero retur bisa dihasilkan di tahun 2024. dan itu perlu komitmen dari semua pihak” kata Supendi.

selain itu, Kepala KPPN Parepare Ferryal Resque menambahkan bahwa gerakan zero retur tahun 2024 ini dicanangkan sebagai langkah mitigasi setelah terjadinya retur yang meningkat di tahun 2023 di banding 2022 di lingkup KPPN Parepare. 

“Retur SP2D menimbulkan opportunity cost, hal ini berdampak pada akurasi perencanaan yang berdampak terhadap kualitas pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu pihak-pihak terkait perlu merumuskan strategi operasional tertentu yang relevan guna meminimalisir retur (zero retur)” jelas Ferryal (*)

Satu dari tujuh mitigasi risiko kinerja KPPN Parepare adalah penanggulangan kebakaran. Dalam rangka mencegah adanya risiko tersebut, KPPN mengadakan simulasi penanggulangan kebakaran bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare.

 Acara yang dilaksanakan jum'at (24/11) dihalaman KPPN Parepare dibuka oleh Plh Kepala KPPN Akbar, dan dihadiri sejumlah pejabat dan staf dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta seluruh Pejabat  dan pegawai KPPN. 

 Akbar dalam sambutan nya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan guna mengantisipasi risiko yang bisa saja terjadi dalam lingkungan kerja. Oleh karenanya, seluruh pegawai diharapkan dapat mengetahui cara-cara efektif mencegah dan memadamkan kebakaran. 

“kita tidak pernah minta-minta terjadi kebakaran, tapi mitigasi harus kita jalankan guna antisipasi lebih lanjut”

Sementara itu, Agus Mawardi Pejabat dinas kebakaran memberikan pengenalan tentang tugas yang menantang dari institusi nya. Sejak 2017 dinas pemadam kebakaran diberikan tugas tambahan yakni penyelamatan. Penyelamatan ini dapat diartikan secara luas seperti penyelamatan hewan, ular, lebah, juga sampai rujukan rumah sakit bagi warga yang memakai cincin yang tidak bisa terbuka di jarinya. Pemadam kebakaran dan Penyelamatan mendapat laporan dan menjadi rujukan. 

“Alhamdulillah sudah beberapa kali cincin terbuka dan jari warga terselamatkan” kata Agus Mawardi.

 Selanjutnya, Simulasi Penanggulangan Kebakaran dilakukan oleh para pegawai KPPN. Setelah dipaparkan bagaimana cara memadamkan api, pegawai KPPN berurutan melakukan simulasi langsung. Ada yang memadamkan api dengan menggunakan karung goni yang dibasahi air, dan ada yang menggunakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) atau fire extinguisher. Alat ini berbentuk tabung berukuran 3 kilo, 2 kilo atau 1 kilo guna mengendalikan api kecil dalam rumah tangga. APAR merupakan alat pemadam kebakaran dengan tekanan tinggi yang bagus disiapkan dalam setiap rumah dan kendaraan guna mitigasi risiko. (des)

KPPNParepare - Di penghujung akhir tahun anggaran 2023, KPPN Parepare menyelenggarakan acara Penyerahan DIPA dan Pemberian Penghargaan bagi 10 Satker dengan Profil Pengelolaan Anggaran dan Belanja Terbaik Tahun 2023, di aula KPPN Parepare Kamis  (14/12).

Acara yang dihadiri sejumlah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup KPPN Parepare berlangsung dengan sangat khidmat. Acara Penyerahan DIPA TA 2024 dan Pemberian Penghargaan 10 satker dibuka langsung oleh Kepala KPPN. Ferryal Resque Kepala KPPN Parepare menyampaikan dua titik tekan penyelenggaraan acara, yakni pemberian penghargaan dan penyerahan DIPA secara simbolis.

Ferryal juga menyampaikan bahwa pemberian penghargaan mulai triwulan IV tahun 2023 ini  sedikit berbeda dengan sebelumnya. Dalam penganugerahan satker terbaik, kini tidak sekedar mengambil tolok ukur IKPA (indikator kinerja dan pelaksanaan anggaran) saja sebagai bahan penilaian pada satuan kerja. Namun sekarang mulai memasukan beberapa indikator penting pelaksanaan anggaran yakni antara lain Digipay, penyerapan anggaran, Retur, penolakan SPM, LPJ Bendahara, Koreksi pengeluaran/penerimaan, KKP dan lain-lain. 

Proses penilaian dengan lebih banyak indikator akan menunjukkan penilaian yang lebih objektif, berkualitas dan menjamin potret yang sesungguhnya dari satuan kerja yang dinilai. Apabila dalam profiling sarker ini menunjukkan nilai hasil yang rendah, maka KPPN akan turun untuk melakukan monitoring secara langsung dengan melakukan quality assurance yang melibatkan para pejabat perbendaharaan di lingkup satker tersebut. Berikut peringkat profiling satker bulan November 2023. 

Selain memberikan penghargaan terhadap satker terbaik di akhir tahun, KPPN juga menyerahkan secara simbolis DIPA tahun 2024 kepada satuan kerja. 

“beberapa hari lalu, Ditjen Perbendaharaan dalam hal ini Kanwil Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan acara penyerahan DIPA kepada Gubernur secara simbolik. dan hari ini secara simbolik pula KPPN akan menyerahkan DIPA kepada satker lingkup Ajatappareng “ kata Ferryal dalam sambutannya. 

Penyerahan DIPA secara simbolik dilakukan kepala KPPN Parepare kepada beberapa KPA antara lain KPA Satker BPS Parepare, Stasiun Karantina Pertanian Parepare, Kementerian Agama Kota Parepare, dan Kantor Bea dan Cukai Parepare.

Kepala KPPN meneruskan arahan menteri keuangan bahwa APBN 2024 telah diketok, presiden menyerahkan DIPA yang diikuti seluruh Kementerian Keuangan di seluruh provinsi. Dengan tema percepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, APBN dirancang adaptif. Presiden, meminta agar menjadikan APBN sebagai landasan yang baik mendukung pembangunan dan dilaksanakan secara kolaboratif serta dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran.

“saya berharap, di penghujung tahun ini, APBN 2023 dapat diakhiri dengan soft landing yang baik dan kegiatan seperti ini dapat sering dilakukan sehingga menimbulkan efek kolaboratif yang bagus untuk pelaksanaan kinerja anggaran” Ferryal Resque mengakhiri.(*)

Kemenkeu Satu Parepare menyelenggarakan upacara Hari Oeang Republik Indonesia di halaman KPPN Parepare Jalan Karaeng Burane Nomor 20 hari ini, 30/10. Upacara dalam rangka memperingati detik-detik beredarnya uang diikuti oleh seluruh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan pegawai/PPNPN dari unit satuan kerja KPPN, KPKNL, KPP dan KPBC.

Upacara yang berlangsung selama kurang lebih 40 menit mengambil tema “Kemenkeu Melayani Lebih Baik” menghadirkan pembina Upacara Kepala KPPN Parepare Ferryal Resque. Sementara itu petugas upacara, yakni petugas pengibaran bendera, pembacaan teks pancasila, UUD 45, mengenang detik-detik uang beredar, master of ceremony, pembacaan doa dan pemimpin upacara, merupakan gabungan dari 4 satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan di Parepare. 

Upacara berlangsung lebih hikmad saat dibacakan detik-detik uang beredar. Petugas dari Bea Cukai Mulyaji membacakan teks dengan cukup lugas sebagai berikut: 

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republlik Indonesia, rakyat yang telah merdeka, masih menggunakan Mata Uang Jepang dan Uang De Javasche Bank sebagai alat pembayaran. Penggunaan kedua mata uang tersebut, sungguh tidak sejalan dengan hakekat dari kemerdekaan. Sebabnya, bangsa yang merdeka adalah bangsa yang berdaulat. Salah satu atribut dari kedaulatan itu adalah memiliki mata uang sendiri, yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah oleh segenap rakyatnya; bukan mata uang asing, apalagi mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang pernah menjajah.

Oleh karena itu, ditengah berkobarnya api perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pemerintah menetapkan Undang Undang tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946. Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran Uang Republik Indonesia. Dengan Keputusan Nomor SS/1/35 Tanggal 29 Oktober 1946, Menteri Keuangan menyatakan bahwa Uang Jepang dan Uang De Javasche Bank dinyatakan tidak berlaku.

Sebagai gantinya, Uang Republik Indonesia ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah. Berkenaan dengan penetapan Menteri Keuangan itu, Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam pidato radio melalui RRI Yogyakarta tanggal 29 Oktober 1946 Pukul 20.00 menyatakan : “Besok tanggal 30 Oktober 1946 adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat kita menghadap penghidupan baru. Besok mulai beredar Uang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah”

Sementara itu, pembina upacara Ferryal Resque dalam amanah pembina upacara membacakan pidato Menteri keuangan.

“.. seluruh Pegawai Kementerian Keuangan perlu mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Seluruh pegawai Kemenkeu harus menjalankan tugas dengan baik, sehingga setiap Rupiah uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak, benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.”

“Kemenkeu adalah garda terdepan dalam pengelolaan keuangan negara dan kita menyadari betul akan tanggung jawab besar yang kita emban. Tidak hanya tentang mengelola anggaran negara, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan memajukan kesejahteraan rakyat”. Kata Ferryal dalam cuplikan amanah pembina upacara.