Sekretaris daerah Kabupaten Enrekang, H Baba sebagai Narasumber 

Fordaeng (Forum Data Analytics Ajatappareng) kembali mengkaji Data BPS dan Pemerintah Daerah guna mendalami Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan KPPN ke Kabupaten/Kota di Ajatappareng. Focus Group Discussion Data Analytics :Analisis ekonomi regional yang diselenggarakan dua kali dalam triwulan ini, sengaja memotret pembangunan Kabupaten Enrekang dikarenakan secara data statistik, Enrekang memiliki tingkat Kemiskinan tertinggi di Ajatappareng yakni 12%. KPPN perlu mengkaji seberapa signifikan impact dan outcome dana transfer ke daerah dalam pembangunan Kabupaten Enrekang.

FGD Data Analytics : Analisis Ekonomi regional part 4 dilaksanakan Rabu (15/3) lalu, dibuka oleh Master Of Ceremony (MC) Mustika sari dan dilanjutkan dengan keynote speech oleh Chief of Treasury and Financial Advisor yakni Bapak Alim Afifi. Ucapan terimakasih disampaikan Kepala KPPN atas kesediaan menjadi narasumber yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang Dr. H Baba, SE.,MM, Rektor ITH Prof Ansar Suyuti, Kepala BPS Kabupaten Enrekang Hasbullah, S.Si. FGD ini merupakan media pembelajaran dan pendalaman lebih lanjut atas data analytics  yang diambil dari Kemenkeu Satu Parepare, BPS dan Pemda wilayah Ajatappareng.

 Hadir  dalam kegiatan ini Kemenkeu satu Parepare, Pejabat dan staf Insan perbendaharaan lingkup Kanwil DJPB Sulawesi Selatan, perwakilan pejabat dan pegawai Pemda se-Ajatappareng, para stakeholder dari satuan kerja lingkup KPPN Parepare, dan insan perbendaharaan KPPN Parepare.

 FGD Data Analyitics part 4 ini, dimoderatori oleh Andi ramlang Pettalili, Pejabat Fungsional KPPN parepare. Andi Ramlang membagi durasi Materi dalam 3 sesi oleh ketiga Narasumber. Materi pertama dibawakan oleh Plt. Kepala BPS Kabupaten Enrekang yakni Hasbullah S.Si dengan tema update data BPS Kabupaten Enrekang. Hasbullah memaparkan tentang data-data yang berhasil dihimpun secara update. Dari data kependudukan, data ketenagakerjaan, data kemiskinan, data pertumbuhan ekonomi dan lain-lain.

Kabupaten Enrekang memiliki jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 230,6 ribu jiwa. Laju pertumbuhan 0,85% yang dihitung dengan membandingkan tahun terakhir dengan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut menempati lahan Kabupaten Enrekang seluas 1.784,93 kilometer persegi.

Pemateri juga menyampaikan tentang tingkat kemiskinan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Secara signifikan tercatat dalam grafik yang dipaparkan bahwa tingkat kemiskinan menurun dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Namun demikian, meskipun mengalami penurunan, tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi dibanding dengan daerah lain, yakni 12,39%.

Akhir bulan februari tahun 2022, BPS telah dapat mendata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat perkembangan riil dari agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya (persen). Peningkatan pendapatan sebesar 3,71% disbanding tahun sebelumnya.

Selanjutnya, materi kedua dibawakan oleh Sekretaris daerah kabupaten Enrekang yang menyampaikan materi tentang kemanfaatan TKD bagi Kabupaten Enrekang. Dr H Baba SE, MM, mengatakan bahwa TKD merupakan penerimaan terbesar dari pemerintah pusat. Dimana penggunaannya ada yang telah diatur dan ada yang belum diatur penggunaannya. Rata-Rata Proporsi Transfer Ke Daerah terhadap Total Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Dari Tahun 2020-2022 sebesar 84%. Dalam paparannya, H Baba membagi slide dalam 3 kategori besar, pertama, Perkembangan TKD Enrekang yang berisi jumlah realisasi dari tahun 2020 sampai 2022. Kedua, Pemanfaatan TKD Dalam berbagai bidang antara lain Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, dan bidang-bidang lainnya. Ketiga, Capaian Outcome atas penggunaan TKD di Enrekang.

Materi ketiga, dari Narasumber Akademisi yaitu Rektor Institut Teknologi BJ Habibie. Profesor Ansar Suyuti menyampaikan materi yakni optimalisasi TKD bagi Pembangunan. Menurut Profesor, Optimalisasi TKD dalam Pembangunan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan dapat dilakukan dengan desentralisasi fiscal. Transfer ke Daerah (TKD) atau desentralisasi fiskal adalah mekanisme transfer keuangan APBN yang berhubungan dengan kebijakan keuangan negara terhadap aktivitas perekonomian masyarakat daerah. Pemerataan kemampuan keuangan antar daerah harus selaras dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. TKD bertujuan untuk meningkatkan potensi daerah yang kemudian menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Dalam mengembangkan potensi daerah, keuangan daerah yang baik sangat memengaruhi dimana transfer dana dari pemerintah harus terpenuhi serta terstruktur.

Hal yang penting disampaikan oleh Rektor ITH adalah pembentukan Inovasi teknologi untuk optimalisasi TKD melalui e-monev TKD bagi KPPN. Teknologi inovasi dapat dilakukan dengan antara lain:

• Re-engineering seluruh peraturan terkait penerimaan dan penyelenggaraan keuangan daerah serta regulasi pusat yang terkait pelaksanaan TKD.
• Analisis kebutuhan dan proses bisnis untuk digitalisasi penerimaan daerah, penyelenggaraan keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan TKD.
• Disain dan implementasi sistem monev elektronik TKD dalam mengoptimalkan pola hubungan keuangan pusat-daerah serta manajemen penerimaan dan penyelenggaraan keuangan daerah.

Selesai materi dibawakan oleh ketiga narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sesi ini dimanfaatkan oleh 3 orang penanya, yakni Firman dari Kanwil DJPB Sulawesi Selatan, yang mengapresiasi pengembangan UMKM jenis kopi yang dapat dioptimalkan pemasarannya guna mendukung UMKM tersebut. Penanya berikutnya Desi Ariyanti, kepala Seksi Vera menyanyakan tentang KPM dana desa dan Pendapatan perkapita. Desi juga mengusulkan untuk ada sharing session dari ITH ke KPPN terkait dengan inovasi teknologi yang memungkinkan untuk menjadi implementasi KPPN berikutnya. Penanya ketiga, dari ITH. Yang mengusulkan adanya kolaborasi Pemda, ITH dan unit lainnya terkait kebutuhan teknologi.

FGD data Analytics : analisis ekonomi regional part 4, ditutup pada pukul 12.30 Wita dengan antusiasme peserta masih cukup tinggi. Dikarenakan waktu yang terbatas, maka tanya jawab hanya dapat dilakukan satu sesi oleh 3 penanya. Dapat disimpulkan bahwa FGD ini cukup efektif dan bermanfaat bagi peserta. (des)

Menjalin intimasi dengan Stakeholder menjadi hajatan mutlak dari waktu ke waktu. Kinerja yang terus bertambah dan berubah (job shifting) membutuhkan sinergi dan intimasi yang cukup dengan stakeholder. Hari ini Kamis, (23/2) KPPN Parepare menjalin intimasi dengan Bank BRI se-Ajatappareng dalam Bussiness Gathering Bersama KPPN dan Bank BRI, di Aula KPPN Parepare.

Hadir dalam kegiatan ini Pimpinan Cabang PT Bank BRI cabang Parepare, Barru, Pinrang, Sidrap dan Enrekang. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan sambutan dari Pimpinan Cabang Bank BRI Parepare Dedy Ariyadi. Dedy menyampaikan rasa Terimakasih telah di terima dengan baik, dan berharap komunikasi dan kerjasama dapat selalu berlanjut dengan baik ke depan. 

Sejurus dengan itu, Kepala KPPN Alim Afifi menyampaikan bahwa KPPN selalu membuka diri untuk bekerjasama dengan seluruh stakeholder dalam mendukung lancarnya kinerja, termasuk dengan Bank BRI. Banyak hal bisa dikomunikasikan dengan perbankan terkait dengan tusi selaku Bendahara Umum Negara. Seperti hal KKP, Digital Payment, payroll perbankan, Kredit Usaha Rakyat dan lain-lain. 

Bussiness Gathering ini selain diisi pemaparan tentang produk-produk perbankan yang bisa diakses oleh seluruh pegawai KPPN, juga dilakukan diskusi yang dipandu secara khusus oleh utusan Bank BRI. Diskusi diawali dengan sebuah pertanyaan tentang Bank Garansi yakni lama penerbitannya. 

"Bank garansi bisa kog 2 jam selesai" Kata Dedy pinca Parepare

Dilanjutkan dengan diskusi potensi perubahan rekening dalam sebuah kegiatan/proyek. Perbankan mewaspadai adanya perubahan rekening proyek yang sementara dibiayainya. 

Kepala KPPN menjelaskan bahwa perubahan rekening itu sesuatu yang butuh mekanisme. 

" Bisa.. Tapi tidak diharapkan dan prosedurnya cukup rumit" Kata Alim Afifi. 

Disampaikan lebih lanjut oleh Pejabat Fungsional KPPN, Nurfadhillah bahwa perubahan rekening dalam proyek pemerintah itu dimungkinkan. Untuk mekanisme di KPPN, satker perlu mengajukan permohonan pembatalan kontrak terlebih dahulu untuk kontrak yang sebelumnya sudah terdaftar. Kemudian setelah KPPN membatalkan kontrak tersebut, satker mengajukan kembali pendaftaran kontrak menggunakan rekening yang baru. 

“Untuk mekanisme ini kurang direkomendasikan karena terdapat potensi kontrak telah lewat 5 hari kerja baru didaftarkan kembali ke KPPN”. tandasnya.

Selain hal diatas, kegiatan ini juga membahas tentang DIGIPAY yang membutuhkan kolaborasi dengan Bank BRI. KPPN berharap, agar BRI dapat membantu dengan melibatkan UMKM di wilayahnya untuk tergabung dengan DIGIPAY. 

Selanjutnya dibahas pula tentang KKP (Kartu Kredit Pemerintah). Beberapa aduan dari satker dan vendor terkait KKP diakui oleh pihak Bank BRI. 

“Kendalanya memang ada, karena di sistem kami belum membedakan antara Kartu Kredit biasa dengan Kartu Kredit pemerintah” kata Dedy Pinca Parepare.

Pimpinan Cabang BRI Enrekang juga menyebutkan bahwa kebutuhan akan distribusi Elektronik Data Capture (EDC) Merchant di sejumlah wilayah. Namun hal ini pun terdapat kendala, dan tetap akan selalu dikomunikasikan, yakni adanya biaya yang timbul dalam setiap proses transaksi.

“Tidak semua vendor mau menerapkan mesin EDC-merchant ditempatnya. Karena sesuai dengan sistem yang ada, terdapat beban biaya dalam setiap transaksinya. Untuk Kartu Kredit kena biaya 1,5%, dan untuk kartu debet 0,5℅ dari transaksi”. pungkas nya. 

Masih dalam rangkaian Hari Bakti Perbendaharaan ke-19 tahun 2023 KPPN Parepare menggandeng Intitut Teknologi BJ Habibie (ITH) dalam penguatan institution branding Indonesian Treasurer (Intress) dan melakukan kolaborasi penguatan peran generasi muda sebagai pilar masa depan Indonesia dalam KPPN Goes To Campus, Selasa (14/2) yang diikuti seluruh Mahasiswa angkatan pertama. 

KPPN (Treasury) Goes to Campus, selain sebagai rangkaian hari Bakti Perbendaharaan, juga sebagai bentuk orkestrasi KPPN Parepare atas arahan dari Menteri keuangan cq. Direktorat Jenderal perbendaharaan agar  terus melakukan upaya untuk mencari cara agar publik termasuk generasi muda memahami dan mendukung kebijakan pengelolaan keuangan negara. Disamping itu perluasan reach out berbagai pemangku kepentingan termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa perlu mendapat perhatian tersendiri karena generasi muda adalah pilar masa depan Indonesia.

Dimulai dengan pembukaan oleh master of ceremony Nurfadhillah Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN), KPPN Goes to Campus dihadiri oleh sejumlah pejabat/pegawai KPPN diantaranya Kepala KPPN Alim Afifi, Kepala Seksi MSKI Maryam Halik, Kepala Seksi Pencairan Dana Robertus Bambang, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Desi Ariyanti, PTPN dan supporting unit dari Sub Bagian umum. Hadir pula dalam acara ini Rektor Institut Teknologi BJ Habibie Prof. Ir. Ansar Suyuti, MT, Wakil Rektor bagian Non Akademik Dr. Ir. Mohammad Mochsen Sir. ST. MT dan sejumlah dosen ITH.

Rektor Institut Teknologi BJ Habibie Prof. Ir. Ansar Suyuti, MT menyambut baik kehadiran Pejabat/Pegawai KPPN di Aula ITH dalam rangka menyambung silaturahim dan menjaga sinergitas dalam hal pengelolaan keuangan. ITH yang merupakan unit kerja baru, membutuhkan pendampingan dan pembinaan dalam hal perbendaharaan.

“ Kami sangat berterimakasih karena kami termasuk anggota baru dari tahun 2022, sehingga harus banyak diajari dan didampingi, untuk konsultasi banyak hal. Mohon bantuan dan bimbingan, semoga ke depan, dapat mengelola keuangan yang lebih besar lagi”. kata Profesor Ansar Suyuti dalam sambutan nya di depan pejabat/pegawai KPPN dan seluruh mahasiswa.

Senada dengan Rektor ITH, Kepala KPPN Alim Afifi dalam sambutannya juga menyampaikan rasa terimakasih telah diberikan ruang untuk dapat berbagi pengetahuan tentang perbendaharaan negara kepada para generasi muda. Berharap kegiatan Treasury Goes to Campus ini dapat menjadi inspirasi dan semangat baru bagi mahasiswa untuk menyongsong masa depannya sekaligus menjadi sarana bagi KPPN dalam hal komunikasi dan edukasi langsung pada masyarakat terutama para mahasiswa. 

Selama kurang lebih dua jam pelaksanaan Treasury Goes to Campus, dengan materi utama dibawakan secara apik oleh Andi Ramlang Pettalili dibantu oleh Nurfadhillah dan Muhammad Rifky Ikramullah, menjadikan suasana lebih interaktif. Para mahasiswa menyimak dengan santai dan menikmati permainan kahoot.it dengan riang. Tak terasa waktu dua jam telah berlalu dan tepat pukul 13.00 pelaksanaan Treasury Goes to campus diakhiri dengan sesi penutupan. (des)

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instasi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan pertanggunjawaban kinerja dimaksud berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2022.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare sebagai salah satu unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sudah barang tentu berkewajiban melakukan penyusunan Laporan Kinerja tersebut. LAKIN dapat digunakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance yang telah dituangkan dalam kerangka Rencana Strategis melalui Rencana Kinerja Tahunan yang telah dirumuskan sebelumnya secara bertahap dan berkesinambungan.

Capaian kinerja yang telah berhasil direalisasikan sesuai dengan target dan rencana menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sudah berjalan dengan baik, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare telah berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja ini memberikan gambaran atas kinerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare selama Tahun Anggaran 2022.

File Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare Tahun 2022 dapat diunduh disini.

Laporan Kinerja KPPN Parepare Tahun 2022

Ngobrol Bareng dan Silaturahim Pelaksanaan Anggaran (Ngobras) dilaksanakan KPPN Parepare bersama 10 satker dengan pagu terbesar guna mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi di Triwulan I tahun 2023, Rabu (22/2) di Ruang Seduh Coffee jalan Sultan Hasanuddin 23 Parepare. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-195/PMK.05/2018 hal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga pasal 14 diatur implementasi aktivitas Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran melalui koordinasi satuan kerja dalam Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Oleh karena itu KPPN Parepare melaksanakan kegiatan EPA Triwulan I Tahun 2023 dengan berfokus pada 10 Unit kerja pagu terbesar antara lain Institut Teknologi BJ Habibie, Brigif 11/BS, Pengadilan Negeri Parepare, Kantor Imigrasi Parepare, RS Dr Sumantri, Polres Parepare, IAIN Parepare, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Parepare, Badan Pusat Statistik Parepare, dan Kementerian Agama Kota Parepare. 

Ngobras kali ini difokuskan pada penyelesaian masalah (problem solving) atas permasalahan teknis operasional (bottleneck) di tahapan eksekusi belanja, antara lain mitigasi atas proyeksi ketercapaian target-target pelaksanaan anggaran triwulan I berupa  target realisasi triwulan I dan target ketercapaian rencana belanja berdasarkan Halaman III DIPA. Selain itu juga mengkonfirmasi atas program/kegiatan/output/jenis belanja yang sampai dengan akhir Februari masih sangat rendah atau belum dimulai, beserta permasalahan/hambatan yang mungkin dihadapi.

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Dr. Hannani, M.Ag yang hadir dalam Ngobras, menyampaikan tentang cash manajemen system (CMS) belanja yang dilakukan. Pembayaran non tunai dengan menggunakan KKP (kartu kredit pemerintah) telah mempermudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pada awalnya memang mengalami kesuliltan, namun hal tersebut dianggap wajar karena masih baru. Namun seiring waktu berjalan, transaksi secara cashless dapat dilakukan dengan lancar. Meskipun pembayaran yang dilakukan dengan cara tunai masih  berjalan, namun hal itu hanya untuk transaksi mendesak dan kecil-kecil saja. 

Kepala KPPN Alim Afifi yang memimpin pelaksanaan Ngobras, berharap agar para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang hadir dapat melakukan pengawalan terhadap belanja-belanja strategis pada unit masing-masing. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan anggaran kiranya dapat senantiasa dikoordinasikan dengan KPPN dan unit-unit terkait sehingga realisasi pelaksanaan anggaran Triwulan I tahun 2023 dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan. (des)

Kepala Kanwil DJPB Sulawesi Selatan Supendi berkunjung ke kantor Walikota Parepare Selasa, (7/2). Walikota Parepare, Taufan Pawe menerima kunjungan tersebut di ruang kerja nya. 

Ini adalah kunjungan pertama ke Kota Cinta Ainun Habibie sejak Kepala Kanwil DJPB dilantik di Sulawesi Selatan pertengahan Desember lalu. Silaturahim ini guna menjalin hubungan yang baik antara Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan dan Kepala Daerah. 

Hadir dalam kesempatan ini juga Wakil Walikota H. Pangerang Rahim, asisten I Hj. Aminah Amin, Kepala Badan Kepegawaian Hadriani Idrus, dan perwakilan dari Bappeda, sekertaris, sekertaris inspektorat dan Kepala bidang perbendaharaan. Sementara dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan, Supendi di dampingi Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran I Asep Wawan Kurniawan, Kepala KPPN Parepare Alim Afifi,  Kepala Seksi Vera Desi Ariyanti dan Kepala Seksi Bank Noor Since Mida. 

Walikota Parepare menerima kunjungan dengan sangat ramah. Taufan Pawe menceritakan sekilas tentang banjir beberapa hari lalu yang sempat menelan korban jiwa, sekaligus merusak beberapa infrastruktur yang telah dibangun. Menurut Walikota Parepare, banjir dikarenakan curah hujan yang tinggi dan elevasi tanah di Parepare yang berbukit. Banjir kali ini juga merusak sejumlah sumber air bersih di wilayah Parepare. 

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPB Sulawesi Selatan berkesempatan menyampaikan kinerja the treasurer terutama tentang percepatan penyaluran Dana Transfer ke Daerah. 

"Percepatan ini penting, agar masyarakat lebih cepat merasakan kemanfaatan dana pemerintah berupa DAK Fisik atau Dana Desa. Seperti halnya banjir, tentu ada dana-dana yang dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur". Kata Supendi 

Kepala Kanwil juga menyampaikan tentang penting nya memiliki predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi para Pemda. Kementerian Keuangan langsung akan memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang memperoleh WTP lebih 10 kali. 

Lebih lanjut, Kepala Kanwil menyampaikan ucapan terimakasih kepada Walikota Parepare yang telah menerima dengan baik kunjungan silaturahim ini. Berharap ke depan ada sinergi yang baik bagi pengelolaan keuangan daerah dan terjadi percepatan penyaluran dana transfer ke daerah agar manfaat lebih cepat terasa di masyarakat. (des)