Hari ini (28/7) KPPN Parepare menggelar press release Kinerja APBN Semester I Tahun 2023 di Front Office bersama insan media wilayah ajatappareng. Hadir dari berbagai media baik onlline maupun media cetak antara lain Parepos, Detik, Tegas, Artikelnews, investigasinews, bacapesan, fajar, rakyat sulsel, berita sulsel, AK77, TVPare, Delik, iNews, Portal Insiden, pijarnews.com dan lain-lain.

Kepala KPPN Parepare, Bapak Alim Afifi melakukan paparan APBN didampingi para pejabat pengawas yakni, Akbar Kepala Sub Bagian Umum, Fajar Hatmadi Kepala Seksi MSKI, Kiswan Purwanto Kepala Seksi Bank, dan Desi Ariyanti Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Terdapat 2 hal pokok yang disampaikan Kepala KPPN terkait dengan peran yang bertambah di tahun 2023 ini, yakni selaku The Treasurer atau peran Bendahara Umum Negara, dan selaku Financial Advisor atau pengelola fiskal di daerah.

THE TRESURER

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2017, bahwa tugas dan fungsi KPPN adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN merupakan mitra kerja strategis bagi satker K/L dan pemda, serta masyarakat dalam hal pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, penyaluran transfer ke daerah dan pemberdayaan UMKM.

Dalam hal pelaksanaan APBN, hingga semester I 2023, KPPN telah berhasil menyalurkan (realisasi) belanja negara di wilayah Ajatappareng sebesar 2.641.603.158.331 atau sebesar 48,78% dari pagu belanja APBN yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 51,19% dan Transfer ke Daerah sebesar 48,1%.

Belanja pemerintah pusat sebesar 1.192.243.357.000  telah direalisasikan hingga 30 juni 2023 sebesar 51,19% atau sebesar 610.333.195.732. Belanja pemerintah pusat (atau yang sering disebut belanja satker Kementerian/Lembaga) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

Sementara itu Belanja Negara berupa Transfer ke daerah, mulai tahun 2023 menjadi lebih variatif. Jika sebelumnya hanya DAK Fisik, Non Fisik dan Dana Desa, kini KPPN telah menyalurkan pula Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif fiskal.

Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) hingga semester I 2023, telah dapat direalisasikan sebanyak 48,1% atau sebesar 2.031.269.962.599. Terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar 19,68%, Dana Alokasi Umum sebesar 51,97%, DAK Fisik 11,38%, DAK Non Fisik 50,8%, Dana Desa sebesar 55,95% dan Dana Insentif Fiskal sebesar 50%.    

FINANCIAL ADVISOR

Sebagai pengelola fiskal di daerah, KPPN turut mendukung pemulihan ekonomi, memperkuat langkah kolaboratif dalam mendorong ekonomi daerah antara lain melalui pemberdayaan ekonomi mikro dan menengah di wilayah Ajatappareng, baik dalam skema Kemenkeu Satu maupun bersinergi bersama pimpinan daerah.

Pada semester I 2023, kepala KPPN selaku Chief Of Treasury & Financial Advisor bersama dengan Kepala Kanwil DJPB Sulawesi Selatan selaku CEO Of Regional Treasury telah melakukan kunjungan sekaligus koordinasi langsung dengan seluruh Kepala daerah lingkup Ajatappareng (Walikota Parepare, Bupati Barru, Bupati Sidrap, Bupati Pinrang dan Bupati Enrekang) dalam upaya percepatan penyaluran dana Transfer ke daerah yang merupakan ujung tombak pembangunan di daerah.

Alhamdulillah, dari hasil koordinasi tersebut terjadi percepatan penyaluran terutama DAK Fisik di Ajatappareng yang telah berakhir 21 Juli 2023 lalu. Terimakasih seluruh Pemda yang telah kooperatif Bersama KPPN. (des)

KPPN Parepare menyelenggarakan FGD Data Analytics: Analisis Ekonomi Regional part 5 Rabu 21 Juni 2023 mengambil tema “Manfaat Transfer ke Daerah Mendorong Produktifitas Pertanian di Kabupaten Barru”. Hadir sebagai Narasumber Kepala KPPN Parepare, Kepala BPS Kabupaten Barru dan Kepala BPKAD Kab Barru.

Materi pertama dibawakan oleh Kepala KPPN Parepare selaku Chief Of Treasury and Financial advisor, yang membawakan tentang update data TKD Kabupaten Barru. Bapak Alim Afifi memaparkan tentang pagu dan realisasi dana transfer ke daerah untuk Kabupaten Barru tahun 2023. Mulai dari Dana Alokasi Umum berbentuk Block Grant dan Spesific grant, juga Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, dan Dana Desa.

Kemudian, materi kedua dibawakan oleh Kepala BPS kabupaten Barru. Bapak Misbahuddin menerangkan tentang Updating Data Indikator strategis pertumbuhan ekonomi sektor pertanian tahun 2022. Paparan dalam bentuk ppt yakni data indicator strategis dimulai dari gambaran umum Kabupaten Barru secara geografis dan jumlah penduduk, data kemiskinan, pengangguran terbuka, indek pembangunan manusia, rasio gini, pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik regional Bruto, pendapatan perkapita dan lain-lain.

Kabupaten Barru termasuk kabupaen yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup stabil. Hal ini ditopang oleh laju pertumbuhan sector pertanian yang mempengaruhi pertumbuhan positif sebesar 35%. Sehingga prioritas pembangunan dapat difokuskan guna peningkatan produktifitas di bidang pertanian.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru mengalami penurunan. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun dari tahun ke tahun menunjukkan progress yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11% di akhir tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya. Secara dominan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sector pertanian, dimana kenaikan tidak saja karena produktifitas, namun juga lahan sawah yang mengalami peningkatan.

Pemateri ketiga yakni Kepala BPKAD kabupaten Barru, Bapak Abu Bakar. Menjelaskan tentang berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pemda Barru guna mendorong produktifitas peertanian dan memperluas lahan tani. Hal ini penting menjadi focus pelaksanaan anggaran, dikarenakan sector pertanian menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di kabupaten Barru.

Abu bakar menyampaikan bahwa penerimaan daerah Kabupaten Barru ditopang lebih 90% dari Dana transfer ke Daerah (TKD), dan sebagian kecil dari pendapatan asli daerah (PAD). Dana TKD inilah yang dioptimalkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dari berbagai sector, salah satunya adalah sector pertanian. Program Ketahanan Pangan dan Pertanian, menjadi salah satu upaya pemda guna mendorong sector ini. Pemerintah melakukan beberapa hal antara lain : penyuluhan pertanian, menyiapkan subsidi pupuk, membuat terobosan metode tumpang sari, memperhatikan pengairan/irigasi, menyiapkan lahan tadah hujan, membuat jalan tani guna distribusi dan lain-lain. Hal ini penting bagi masyarakat (petani) guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan sector pertanian.

Cerdas Melayani Prestasi Gemilang (Cemerlang) adalah tagline KPPN Parepare dalam menyuguhkan pelayanan terbaik kepada stakeholder. Hari ini Rabu (12/7) KPPN Parepare kembali menggelar BARONGKO (Bicara Laporan Keuangan & Rekonsiliasi) berupa Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 di aula KPPN Jalan Karaeng Burane nomor 20 Parepare. Barongko kali ini lebih spesial dikarenakan selain Asistensi Penyusunan LKKL, juga diisi pula dengan paparan target output dan sosialisasi anti korupsi oleh Kepatuhan Internal.

Acara yang dimulai pukul 09.20 Wita oleh Master Of Ceremony Mustika Sari, dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Parepare Alim Afifi berlangsung khidmat dan lancar. Alim Afifi menyampaikan beberapa hal yang menjadi titik tekan pada Barongko antara lain Penyelesaian transaksi dalam konfirmasi (TDK) baik TDK Rupiah, TDK COA dan TDK Detail. Selanjutnya, selaku operator modul pelaporan, peserta diharapkan dapat menguasai aplikasi monsakti dengan memiliki akses dan jika ada kendala diharap dapat segera mencari jalan keluar.

Hadir sebagai narasumber hari ini adalah PTPN KPPN Parepare yakni Andi Ramlang Pettalili dan Rosandi serta unit kepatuhan internal (UKI) Dayamin. Pemateri Andi ramlang menerangkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL Semester I Tahun 2023,  satker agar melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memanfaatkan menu To Do List, Monitoring, dan Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI
2. Melakukan tutup buku seluruh Modul Pelaporan Aplikasi SAKTI secara tertib
3. Melakukan telaah LK mulai dari tingkat Satker.
4. Mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL tahun 2022 sesuai dengan rencana aksi;
6. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan penyajian LKKL

Senada dengan Andi Ramlang, Pejabat Fungsional Rosandi juga memperdalam pembahasan terkait Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 5 Juli 2023 hal Kebijakan Rekonsiliasi periode Juni 2023 dalam rangka penyusunan LK semester I tahun 2023. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan ini, satker agar melakukan rekonsiliasi untuk periode Juni 2023 dengan ruang lingkup rekonsiliasi pada penyelesaian TDK Rupiah, TDK COA, dan TDK Detail. Roosandi juga menyampaikan jadwal pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA yang dapat dipedomani dalam penyelesaian LK semester I ini.

Sebelum kegiatan berakhir, unit kepatuhan internal KPPN diwakili oleh Dayamin, menyampaikan sosialisasi anti korupsi yang merupakan kewajiban unit kerja dalam membangun zona integritas. Dayamin mengajak seluruh stakeholder untuk mewaspadai ancaman korupsi yang dapat terjadi dimana saja termasuk unit kerja masing-masing. Dari sosialisasi ini, diharapkan baik itu KPPN sendiri maupun instansi diluar KPPN yang merupakan stakeholder dapat menjaga nilai-nilai ASN terutama dalam hal anti korupsi

Penyaluran Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK) untuk Bantu UMKM

Pada tahun 2022, KPPN bertugas menyalurkan Dana Transfer ke Daerah berupa Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang hanya mencakup BOSP (Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan), dan Dana Desa. Saat ini, di Tahun 2023, Seluruh KPPN diberi amanat untuk mulai menyalurkan seluruh jenis dana TKD ke pemerintah daerah. Salah satunya adalah DAK Nonfisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK), dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan kecil yang merupakan urusan daerah. Penggunaan DAK Nonfisik PK2UMK diarahkan untuk :

1. Mendorong transformasi usaha informal ke formal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
2. Akselerasi digitalisasi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
3. Meningkatkan akses kredit lembaga keuangan formal bagi pelaku Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil; dan
4. Menumbuhkan wirausaha pemula.

Seperti yang telah kita ketahui, peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Dengan adanya Dana PK2UMK diharapkan pemerintah dapat membantu UMKM dalam hal pelatihan, pendampingan pelatihan, dan layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Berdasarkan peraturan PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik mengatur bahwa penyaluran Tahap I Dana BOK Dinas dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya termasuk Dana PK2UMK dilakukan paling cepat bulan Februari sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi. Untuk wilayah Ajatappareng (Wilayah kerja KPPN Parepare), terdapat 4 Kabupaten/Kota yang mendapatkan dana PK2UMK, yaitu Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang, dan Kota Parepare. Keempat Kabupaten/Kota telah disalurkan Dana PK2UMK Tahap I di bulan Maret. Untuk perhitungan penyaluran Tahap I Tahun 2023 adalah Pagu Tahap I 2023 dikurangi sisa dana Tahun Anggaran 2022. Pada Kabupaten Pinrang telah disalurkan sejumlah Rp130.056.000,00 dari pagu Rp318.370.000,00. Pada Kabupaten Barru telah disalurkan sejumlah Rp210.145.000,00 dari pagu Rp420.370.000,00. Pada Kabupaten Enrekang telah disalurkan sejumlah Rp204.435.000,00 dari pagu Rp420.370.000,00. Dan pada Kota Parepare telah disalurkan sejumlah Rp192.265.000,00 dari pagu Rp420.370.000,00.

Sebuah ungkapan “hidup adalah pilihan” banyak dimaknai seseorang guna menumbuhkan kebijaksanaan dan kedewasaan dalam berfikir. ‘Hidup adalah Pilihan’ dapat menjadi pelecut semangat dalam menggeluti dunia kerja. Bekerja di Kementerian Keuangan adalah pilihan. Karena banyak diluar Kementerian Keuangan yang menawarkan pekerjaan. Pilihan untuk berkinerja terbaik saat di unit kerja juga merupakan bagian dari ‘hidup adalah pilihan’ tersebut. Tanggung Jawab dan keseriusan serta semangat, menjadi barometer kedalaman makna ‘hidup adalah pilihan’.

Namun demikian, tidak semua kejadian adalah pilihan. Pensiun misalnya, merupakan ketentuan yang dipilihkan untuk seorang pegawai yang telah mencapai usia tertentu, 58 tahun. Meski masih terlihat semangat tinggi, energi yang cukup, kekuatan berkinerja yang baik, namun jika telah memasuki usia 58 tahun, maka ketentuan pensiun tetap harus dijalani, apapun kondisi fisik dan psikis yang dimiliki. Pensiun adalah bentuk pengabdian yang dipilihkan oleh pemerintah kepada pegawai yang memenuhi kriteria.

Hari ini, 30 Mei 2023 Kepala Seksi Bank, Ibu Since Noor Mida terpilih untuk menjalani pensiun karena telah memasuki masa purna tugas 58 tahun. KPPN mengadakan acara perpisahan untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kinerja terbaik selama pengabdian pada bangsa dan negara. Ibu Since (sapaan akrab beliau) menghabiskan waktu 38 tahun 4 bulan untuk mengabdi kepada Bangsa dan negara di Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sejak pengangkatan pertama 1 Maret 1985, ditempatkan pada 4 kabupaten/kota yang berbeda.

Pada awal pengangkatan, Ibu Since ditempatkan di Makassar sebagai pelaksana pada kantor Perbendaharaan Negara (KPN) hingga tahun 1994.  Kemudian berpindah ke Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran (Kasipa) I Makassar hingga tahun 1997. Setelah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengalami re-organisasi, dimana Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Bersatu dengan Kantor Kas Negara (KKN) menjadi KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara), ibu Since berpindah ke KPKN Makassar I yang sekarang telah berubah menjadi KPPN Makasssar I. Kemudian tahun 2004, Ibu Since berpindah lagi ke Kanwil DJPB Sulawesi Selatan hingga mendapatkan promosi eselon IV tahun 2015.

Mendapat promosi eselon IV, Ibu Since menata hidup dan kinerjanya di Kabupaten Sinjai. Sebuah kota berjarak kurang lebih 240 kilometer dari Kota Makassar. Selama 3 tahun 10 bulan menjalankan tugas dengan setiap akhir pekan kembali ke Makassar. Kemudian kebutuhan organisasi, menghajatkan Ibu Since berpindah dari Sinjai ke Kota Palopo pada tahun 2019. Setelah 2 tahun 8 bulan, barulah masuk KPPN Parepare tepatnya pada bulan Mei 2022. Sehingga apabila di hitung, pas satu tahun ada di KPPN Parepare.

Banyak pengalaman telah mendewasakan beliau dalam kinerja nya. Di Seksi Bank KPPN Parepare, bergelut dengan DAK Fisik dan Dana Desa, sebelum tahun 2023 ditambah lagi dengan DAU, DBH, dan DID. Dengan penambahan tugas ini, kolaborasi dengan pemda wilayah Ajatappareng menjadi lebih intens dan berkualitas.

Selain itu, Seksi Bank juga menggeluti UMi (Unit Mikro) sebagai penajaman peran Shadow Organization menumbuhkan sisi ekonomi masyarakat. Seksi Bank juga tidak lepas dari kinerja utamanya selaku the treasurer, seperti penyalur TKD, persetujuan rekening pemerintah, Monev Bank Persepsi, dan penyelesaian Retur. Kinerja di Seksi bank dapat dituntaskan oleh Ibu Since dengan baik, sehingga wajar jika apresiasi dari Kepala KPPN Parepare mengiringi pelepasannya.

“Terimakasih bu Since atas kinerja dan dedikasinya selama ini. Selama satu tahun ibu menjabat Kepala Seksi Bank, telah banyak hal dituntaskan dengan baik. Semangat kerja yang tinggi, dan pengalaman-pengalaman yang disharingkan menjadi bahan ajar bagi saya untuk kinerja ke depan” kata Alim Afifi Kepala KPPN.