Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di depan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI Rabu, 16 Agustus 2023 menyampaikan bahwa tantangan besar negara dalam pembangunan ekonomi masa pandemi telah berakhir. Dapat dikatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang sukses dalam menangani pandemi covid-19, hal ini ditandai dengan pelaksanaan G20 yang mana Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara. Dalam pertemuan G20 ini, diketahui bahwa Indonesia memiliki rasio utang terendah dari negara-negara G20. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil di angka 5,2%. 

Perekonomian Indonesia tahun 2024 diperkirakan mampu tumbuh 5,2 persen yang didesain lebih berkualitas melalui perbaikan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, indeks pembangunan manusia, nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Menurut World Economic Outlook (IMF, Juli 2023), pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 3,0 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia diproyeksikan tumbuh 5,0 persen pada tahun 2024. 

Nota Keuangan yang dibacakan Presiden Joko Widodo 16 Agustus lalu, menerangkan beberapa hal antara lain : target pembangunan tahun 2024, Fokus kebijakan fiskal, Asumsi dasar ekonomi makro, dan RAPBN 2024 yang berisi Pendapatan, Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah, serta Pembiayaan Anggaran.

Fokus Kebijakan Fiskal dilakukan pemerintah melalui 1) pengoptimalan fungsi distribusi dan stabilisasi APBN yang difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. 2) Melalui pengoptimalan fungsi alokasi APBN yang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human capital), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (physical capital) dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (natural capital), serta penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (institutional reform). 3) Melanjutkan reformasi fiskal secara holistik, meliputi optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja (spending better) guna mendukung penguatan reformasi struktural dan antisipasi terhadap ketidakpastian global (fiscal buffer), serta menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan manageable serta mengoptimalkan pembiayaan nonutang. 

Asumsi dasar Ekonomi Makro RAPBN 2024 yang dibacakan dalam nota keuangan antara lain Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2%, Inflasi 2,8%, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,7%, Nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika sebesar 15.000 rupiah dan harga minyak mentah dunia diasumsikan 80 US dolar per barel. 

Sementara itu RAPBN 2024 yang disusun berdasarkan asumsi ekonomi makro telah di design untuk menjawab tantangan saat ini dan yang akan datang sehingga menjadi terarah dan mampu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Transformasi ekonomi ditempuh pemerintah dalam 2 strategi utama, yakni strategi jangka pendek dan jangka menengah. Strategi jangka pendek dilakukan dengan antara lain mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi. 

Strategi jangka menengah diarahkan dalam 5 agenda yaitu 1) mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, yang produktif dan inovatif, dan berdaya saing tinggi. 2)mewujudkan akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung. 3) pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. 4) meningkatkan aktifitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam, serta 5) mendorong pengembangan ekonomi hijau.

Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM adalah keniscayaan bagi unit kerja. Pembangunan Zona Integritas merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. KPPN Parepare adalah salah satu unit kerja yang sementara mempertahankan, memelihara dan menjaga zona Integritas Wilayah bebas Korupsi (WBK).

Dua tahun silam, tepatnya 2021, KPPN Parepare telah sukses membangun zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan mengimplementasikan berbagai program/kegiatan yang masuk dalam 6 area perubahan atau yang sering disebut area pengungkit, antara lain Manajemen perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Seiring waktu berjalan, terdapat pembaharuan dalam pembangunan Zona Integritas di Instansi Pemerintah. Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah, telah diatur perubahan yakni Area Pengungkit dan Area Hasil. Sementara dalam 6 Area Pengungkit di bagi lagi menjadi 2 aspek, aspek Pemenuhan dan Aspek Reform.

Hari ini, Senin 4 September 2023 KPPN Parepare menerima kesempatan untuk dilakukan Monitoring dan Evaluasi terkait dengan status Zona Integritas WBK yang telah disandang selama 2 tahun. Monev dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan cara virtual yang meghadirkan Kepala KPPN Parepare, Para Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan seluruh pelaksana.

Di ruang rapat melalui teleconverence microsoft Teams, kegiatan monev dilakukan mulai pukul 10.15 Wita. Kepala KPPN Parepare Bapak Alim Afifi memulai pemaparan tentang Keberlanjutan Program ZI WBK di KPPN Parepare. Sebanyak 35 Slide ppt dipaparkan selama kurang lebih 15 menit dengan menampilkan Profil Kantor, Upaya KPPN dalam menjaga Keberlangsungan ZI WBK, Inovasi, Pengelolaan pengaduan, pelaksanaan knowing Your Employee, dan prestasi unit kerja.

Setelah paparan Kelapa KPPN, petugas Monev dari Kantor pusat dalam hal ini diwakili oleh Bapak Chandra, bagian Kepatuhan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, mereview paparan Kepala KPPN. Review pertama tentang profil kantor, kemudian tentang proses kelanjutan WBK di KPPN Parepare, bagaimana mempertahankan pelayanan terbaik dan upaya-upaya mencegah korupsi, pelaksanaan anti gratifikasi, dan menumbuhkan budaya integritas.

Proses monev berjalan lancar. Pertanyaan demi pertanyaan telah dijawab dengan diplomatis oleh kepala KPPN yang didukung pula oleh pejabat pengawas dan pelaksana. Pada akhir sesi, tak lupa petugas dari Kantor Pusat menanyakan tentang kesiapan KPPN Parepare dalam menyongsong proses WBBM jika tahun berikutnya ditunjuk sebagai satuan kerja menuju zona Integritas WBBM. Dijawab dengan kompak oleh Kepala Seksi MSKI Bapak Fajar Hatmadi dan Pelaksana Seksi MSKI Dayamin, bahwa telah siap dengan amanah yang diberikan. KPPN Parepare..Cemerlang.

Dalam pelaksanaan tugas Ditjen Perbendaharaan selaku biller penerimaan negara melalui Treasury Billing System (TBS) telah diterbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-17/PB/2021 tentang Tata Cara Penerbitan Kode Billing Penerimaan Negara Lainnya Melalui Billing Perbendaharaan.

Perdirjen diatas antara lain mengatur tentang Pembuatan kode billing penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang dilakukan secara otomatis atau langsung. Pembuatan kode billing secara otomatis dilakukan dengan melakukan upload arsip data komputer (ADK) PFK yang dihasilkan aplikasi Simgaji Taspen ke Treasury Billing System (TBS).

Peraturan tersebut juga mengatur hal pembuatan kode billing secara otomatis yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. KPPN Parepare dalam hal ini memberikan perhatian kepada Pemda dalam pembuatan kode billing tersebut melalui sosialisasi pembuatan kode billing secara otomatis pada Rabu, 16 Agustus 2023.

Hadir sebagai keynote speech Kepala KPPN Parepare, Allim Afifi yang menekankan pentingnya kegiatan ini guna integrasi penerimaan PFK dari Simgaji Kementerian keuangan dengan aplikasi PT Taspen. Hadir pula selaku pemateri/narasumber yakni Branch Manager PT Taspen Sulawesi Selatan Suwartono bersama tim, dengan peserta seluruh pemda wilayah Ajatappareng yakni Pemda Parepare, Sidrap, Barru, Pinrang dan Enrekang. Disamping itu hadir pula beberapa pegawai KPPN antara lain Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, dan staf KPPN.

Dalam paparan sosialisasi treasury billing system, sdr Irvan anggota Tim dari PT Taspen menyampaikan hal pengiriman data PFK ke aplikasi treasury Billing System (TBS) simgaji web dan desktop. Menurut pantauan PT Taspen, di wilayah KPPN Parepare terdapat 4 pemda yang telah melakukan simgaji dengan sistem web, dan 1 pemda yang memakai sistem desktop. Narasumber memulai paparannya dengan membuka aplikasi simgaji web, dan langsung menjelaskan tatacara pengisiannya. Pemateri juga berinteraksi secara langsung dengan peserta terkait kendala-kendala yang dihadapi selama menggunakan aplikasi berbasis web.