KPPNParepare - Menteri Keuangan RI kembali mengingatkan akan pentingnya penguatan integritas dan pencegahan korupsi di Indonesia terutama oleh insan Kementerian Keuangan. Tahun 2024, unit di Kementerian Keuangan telah 95% berstatus Zona Integritas dan wilayah bebas korupsi (WBK). Namun demikian, Menkeu Sri Mulyani mengingingatkan bahwa potensi 5% yang belum berstatus ZI dapat menjadi noda. Menurut Menkeu, korupsi seperti noda, sehingga 5% butuh disempurnakan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam video e-learning Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan oleh para pejabat pengawas Kementerian keuangan lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara Mandatory, Selasa 8 Oktober 2024.

E-learning Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi merupakan kegiatan pembelajaran secara mandatory dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada para pejabat pengawas guna membangun kesadaran, pemahaman, sikap, dan perilaku antikorupsi untuk diimplementasikan di unit kerja baik secara institusi maupun personal. Integritas yang kuat secara personal, diharapkan menjadi style yang natural sehari-hari. Kesadaran berintegritas bukan karena untuk memperoleh jabatan atau score tertentu, namun melekat pada diri sebagai bagian dari gaya hidup yang diharapkan masyarakat Indonesia.

Dalam pembelajaran secara online ini, disamping ditampilkan video-video penguatan integritas dari Menteri Keuangan dan Pejabat Inspektorat Jenderal, juga dibahas 5 hal penting dalam pencegahan korupsi antara lain Bahaya dan Dampak Korupsi, Pengertian Bentuk dan Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi, Biaya Sosial Korupsi, Semangat Perlawanan Terhadap Korupsi dan Penerapan Sikap Antikorupsi. 

Pengertian Bentuk dan Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi (Tipikor) adalah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, berwibawa, dan akuntabel yang dilakukan oleh pejabat negeri atau penyelenggara negara yang memerintahkan, menerima suap, atau melakukan penggelapan dalam jabatan.

Lebih lanjut, Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang melawan hukum dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki. Perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan cara melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat negeri atau penyelenggara negara.

Bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan antara lain : 1) Merugikan Keuangan Negara, yakni setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2)Suap Menyuap, yakni Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. 3) Penggelapan, yakni Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.  4) Pemerasan, yakni Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; 5) Perbuatan Curang. Misalnya seorang Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara. 6) Gratifikasi, yakni pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma Cuma, dan fasilitas lainnya. 

Korupsi, bagaikan penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi bangsa, terus menjadi momok menakutkan bagi Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, namun akar permasalahannya masih kompleks dan perlu ditelusuri lebih dalam. Akar masalah atau penyebab korupsi antara lain karena Tekanan, kesempatan dan rasionalisasi.

Faktor Pressure (Tekanan) antara lain karena tekanan/motif ekonomi. Namun, tekanan ini kadang tidak benar-benar ada, hanya pelaku saja yang berpikir kalau mereka merasa tertekan dan tergoda pada bayangan insentif. Faktor Opportunity (Kesempatan) yakni Adanya kesempatan membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Ini terjadi akibat dari lemahnya sistem pengawasan yang pada akhirnya menjerumuskan pelaku melakukan korupsi. Begitupun faktor Rationalization (Rasionalisasi) dimana para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi ini ternyata dapat menipiskan rasa bersalah yang dimiliki pelaku dan merasa dirinya tidak mendapatkan keadilan. Sebagai contoh "saya korupsi karena tidak digaji dengan layak". Ini adalah contoh pembenaran yang banyak dipakai koruptor.

Bahaya dan Dampak Korupsi

Korupsi bagaikan benalu yang menempel erat pada tubuh bangsa, menghisap nutrisi dan energi, serta membawa dampak buruk yang merajalela dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jauh dari menguntungkan, korupsi justru merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Dampaknya terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti melonjaknya harga jasa dan pelayanan publik, jurang kemiskinan yang semakin lebar, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Pembangunan pun mandek, terhambat oleh tangan tangan rakus koruptor. 

Bahaya dan Dampak Korupsi Lebih parah lagi, bahaya korupsi bagaikan virus yang menggerogoti budaya bangsa, mengikis nilai-nilai luhur dan kearifan lokal, menggantinya dengan tabiat yang tamak dan amoral. Korupsi tak hanya merugikan secara materi, tetapi juga secara moral dan spiritual. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah runtuh, digantikan rasa frustasi dan kemarahan. 

Rasa aman dan tenteram tergantikan oleh kecemasan dan ketakutan. Korupsi bagaikan api yang melahap habis harapan dan masa depan bangsa. Jika tidak segera dipadamkan, api ini akan terus membakar dan meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran Masyarakat

Untuk mengikutsertakan dan meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan atau telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan/atau KPK mengenai perkara korupsi. 

Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi tidak hanya terbatas pada pengawasan tetapi juga termasuk partisipasi aktif dalam berbagai bentuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat dapat dimulai dari hal yang paling dasar, seperti melaporkan kasus korupsi di lingkungan sekitar. Akses yang lebih mudah terhadap informasi dan teknologi telah memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan platform online dan media sosial untuk menyampaikan laporan atau keluhan tentang tindakan korupsi kepada pihak berwenang atau lembaga anti korupsi, seperti KPK. 

Selain pelaporan, kampanye anti korupsi dan edukasi juga sangat penting bagi masyarakat. Pendidikan dapat menanamkan prinsip kejujuran dan integritas sejak dini di keluarga, sekolah, dan komunitas. Kampanye anti korupsi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, LSM, dan kelompok pemuda dapat meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran aktif setiap orang dalam mencegahnya. Sarana efektif untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah ini adalah seminar, lokakarya, dan diskusi publik. 

Pengawasan publik adalah bagian penting dari upaya masyarakat untuk memerangi korupsi. Masyarakat dapat memastikan bahwa tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan dana dengan terlibat langsung dalam proses pengawasan proyek publik, anggaran, dan pelaksanaan kebijakan. Teknologi seperti aplikasi pengawasan anggaran dan platform pelaporan keuangan publik memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengkritik kebijakan dan program pemerintah. Jika masyarakat, media, dan lembaga pengawas bekerja sama, transparansi dan akuntabilitas pemerintah akan meningkat, dan praktik korupsi akan lebih sulit berkembang. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat yang aktif dan bekerja sama sangat penting untuk pemberantasan korupsi dan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (des)

KPPN.Parepare - Pakar statistik menyampaikan bahwa salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah adalah terdistribusinya uang negara lebih cepat di masyarakat. Jika satu tahun anggaran adalah 12 bulan, maka guna mendorong ekonomi tumbuh, uang beredar dapat diupayakan di awal tahun atau triwulan I tahun berjalan.

 Pada KPPN Parepare, dana desa telah mencapai 51% diakhir april 2024. Hal ini membuktikan bahwa KPPN dan pemerintah daerah punya komitmen yang sama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran dana desa agar manfaatnya dapat cepat dirasakan masyarakat.

 “Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait transfer ke daerah. Agar lebih cepat direalisasikan. Seperti dana desa, KPPN telah salurkan 51%. Ini bentuk komitmen bersama untuk kemajuan ekonomi lebih cepat”, kata Ferryal Resque, Kepala KPPN Parepare saat dialog komunikasi publik dengan para insan media, Kamis (2/5) lalu.

 Sebagaimana diketahui, bahwa tahun 2024 ini KPPN Parepare menyalurkan transfer ke daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus (DAK) yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal. Dana TKD yang tersebar untuk 5 kabupaten/kota memiliki pagu belanja tahun 2024 sebesar 4.471.541.109.000.

Data yang diambil per 30 April telah menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang Terjaga. Hal ini terlihat dari pertumbuhan yang cukup baik bulan ini jika dibanding bulan lalu. Dana bagi hasil dengan pagu sekitar 62,4 miliar, pada bulan Maret 2024 telah direalisasikan 6% atau sebesar 3,9 miliar. Sementara itu bulan April 2024 naik menjadi 13% atau sebesar 7,99 milyar. Hal ini menunjukkan terdistribusinya Dana Bagi hasil lebih cepat penyerapannya.

 Dana alokasi Khusus (DAU) yang diperuntukan penggunaannya atau tidak diperuntukkan penggunaannya memiliki pagu 2,9 trilyun, pada bulan maret 2024 telah direalisasikan oleh Pemerintah Daerah sebesar 20% atau sebanyak 585 miliar. Pada Bulan maret mengalami peningkatan 10% dari bulan lalu dengan realisasi sebanyak 878 milyar (30%). Hal ini dipicu oleh moment lebaran terutama pembayaran THR dan THR keagamaan 2024 oleh pemerintah daerah.

 Sementara itu, Dana Alokasi Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non fisik masing-masing memiliki pagu sebesar 416 miliar dan 732 miliar. Untuk DAK Non fisik sampai akhir triwulan I telah direalisasikan sebesar 118 miliar atau sekitar 16%. Namun di akhir April ini meningkat menjadi 33% atau sebesar 241 milyar.

 Sementara itu Dana Desa dari total pagu sebanyak 260 milyar dimana bulan maret 2024 telah direalisasikan sebesar 34% atau sekitar 84 milliar, kini di Akhir April 2024 telah terealisasi sebanyak 51% atau sebesar 133,7milyar.

Untuk Dana Insentif Fiskal, hingga 30 April 2024 belum terdapat realisasi karena menunggu rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta. (*)

KPPNParepare - KPPN Parepare menyelenggarakan FGD (Focus Group Discussion) Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema Peninjauan Standar Pelayanan Publik, Rabu (21/8) di Aula KPPN Parepare Jalan Karaeng Burane nomor 20.

 FGD FKP merupakan kegiatan mandatori yang bertujuan untuk menjaring masukan atas standar pelayanan publik yang telah dilaksanakan di KPPN Parepare selama ini.

 Kepala KPPN Parepare, Ferryal Resque didampingi sejumlah pejabat pengawas membuka acara dengan menyampaikan tujuan dan harapan dilaksanakannya kegiatan ini.

“Acara ini bertujuan mereview dan mengevaluasi standar layanan yang dilaksanakan di KPPN Parepare”.

 Ferryal menyampaikan, KPPN memiliki 14 layanan yang telah terstandarisasi, dan dalam FGD ini akan ditampilkan 3 layanan yang paling beririsan dengan kebutuhan masyarakat yakni pelayanan penerbitan SP2D, layanan Penyelesaian Retur dan layanan Pembukaan rekening. Materi standar layanan dipaparkan Kepala KPPN untuk menjadi sarana perkenalan KPPN dengan elemen masyarakat terutama yang tidak berkaitan langsung dengan tugas KPPN.

 Selain mengetengahkan materi layanan utama KPPN, dilakukan pula diskusi yang menjaring masukan dan pertanyaan peserta. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN, Desi Ariyanti yang bertindak selaku moderator memandu jalannya diskusi dengan memberikan kesempatan dari masing-masing unsur pemangku kepentingan.

 “Sebagaimana sifat acara ini yakni FGD, maka kami berharap terjadi dialog, diskusi, dan pertukaran opini atau ide ide yang akan menyempurnakan pelayanan yang telah ada.. “ kata Desi memandu.

 Yang menarik dari kegiatan FKP ini adalah dilaksanakan melalui pendekatan pentahelix. Pendekatan pentahelix adalah model kolaborasi yang melibatkan lima pemangku kepentingan yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas atau masyarakat, dan media. Dari sektor pemerintah, dihadirkan unit pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Parepare. Dari unsur akademisi, KPPN menghadirkan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare. Sementara itu dari sektor pelaku usaha, dihadirkan pimpinan perusahaan yang bergerak dibidang properti. Selanjutnya dari unsur komunitas atau masyarakat, KPPN menghadirkan stakeholder dari perbankan dan satuan kerja. Sedangkan, dari unsur media dihadirkan 3 insan media yang berasal dari media Kompas, TVRI, dan Parepos.

 Model Pentahelix diyakini efektif digunakan dalam menjaring masukan sekaligus mereview          standar pelayanan publik. Hal ini terbukti dengan beberapa masukan dari setiap unsur/elemen masyarakat yang menjadi peserta FGD. Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Parepare yakni Wakil Rektor II Nurhasna, memberikan masukan terkait layanan penerbitan SP2D.

“Karena sekarang sudah era digital dimana proses kinerja satker dan KPPN telah menggunakan aplikasi, baiknya durasi 1 jam penerbitan SP2D dapat dipangkas menjadi 30 menit..” kata Nurhasna.

 Selain dari Akademisi, unsur pemerintah daerah juga memberikan insight yang baik dalam penyempurnaan layanan. Demikian pula dari perbankan, stakeholder dan insan media. Seluruh peserta diberikan kesempatan yang sama untuk memberi masukan atas pelayanan di KPPN.

 Akhir sesi, tak lupa para peserta menandatangani Berita Acara pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk nyata dukungan pemangku kepentingan atas pelayanan publik KPPN Parepare yang sekaligus bukti telah terbentuknya forum yakni Forum Konsultasi Publik (FKP).(des)

KPPN.Parepare - Kementerian Keuangan memiliki  komitmen tinggi dalam Penguatan  Budaya Integritas Pegawai. KPPN Parepare mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan melakukan sosialisasi Program  Pengendalian Gratifikasi pada Selasa-Rabu, 21-22 Mei 2024 di Aula KPPN Parepare.

Sosialisasi program pengendalian gratifikasi yang dirangkaikan dengan acara temu satker dilingkungan KPPN Parepare, dilaksanakan selama 2 hari dengan menghadirkan 103 peserta terdiri dari pengelola keuangan unit kerjanya.

Kepala KPPN Parepare Ferryal Resque memaparkan program pengendalian gratifikasi mulai dari Larangan Pemberian Gratifikasi, Penyampaian Pelaporan Pelanggaran, Substansi Pelaporan dan Media Sosial serta beberapa Saluran Pengaduan yang dapat digunakan masyarakat.

Larangan Pemberian Gratifikasi mengacu pada PMK Nomor 227/PMK.09/2021 yakni Pegawai/Penyelenggara Negara wajib menolak gratifikasi dan  wajib melaporkan penolakan/penerimaan gratifikasi kepada  Komisi Pemberantasan Korupsi atas segala bentuk pemberian  yang berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban  atau tugasnya, bertentangan dengan peraturan yang berlaku/kode  etik, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, dan/atau  merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pemberi gratifikasi, baik dalam kondisi penerima gratifikasi  melaporkan maupun tidak melaporkan gratifikasi yang  diterimanya kepada KPK, dapat diancam pidana sebagai  pemberi suap, sepanjang unsur-unsur pasal bagi pemberi suap  terpenuhi.

Dalam hal penyampaian pelaporan pelanggaran, masyarakat pelapor hendaknya memberikan gambaran yang utuh tentang obyek laporan yakni 4W dan 1H (what, where, when, who dan how). Laporan yang diterima setidaknya mengandung unsur apa indikasi pelanggaran yang diketahui? Bagaimana perbuatan  tersebut dilakukan? Siapa saja yang terlibat  dalam pelanggaran  tersebut? Kapan pelanggaran  tersebut terjadi? Dimana pelanggaran tersebut dilakukan? Apa indikasi pelanggaran yang diketahui?

Selanjutnya, dalam Penyampaian Pelaporan dapat disarankan agar Identitas Pelapor Anonim, Informasi aduan disampaikan secara lengkap (4W+1H), Pelapor agar mencantumkan Kontak Email dan/atau Nomor yang  Dapat Dihubungi, Menyimpan dan Menjaga Kerahasiaan Username dan Password  Akun WISE dengan Baik, Disarankan pula dengan Bukti Pendukung (Dokumen, Foto, Video, Link, dsb)

Dalam sosialisasi ini juga disampaikan bahwa masyarakat pelapor yang menyampaikan adanya pelanggaran memiliki hak yang sekaligus menjadi kewajiban pimpinan unit Kementerian Keuangan. Hak pelapor antara lain, mendapatkan Nomor Register Pengaduan, Memperoleh informasi  terkait tindak lanjut  Pelaporan, Mendapatkan perlindungan  sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-  undangan, dikecualikan  pelapor tidak menjalankan  kewajiban terkait  kerahasiaan.

Adapun kewajiban pimpinan unit Kemenkeu antara lain Memberikan Perlindungan kepada Pelapor pelanggaran, dan tidak menerbitkan kebijakan kepegawaian atau kebijakan lainnya sebagai tindakan balasan atas Pelapor; Memberikan pemahaman mengenai Perlindungan Pelapor pada seluruh pegawai; Menjamin pelaporan pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan kepada  Pelapor dari eksternal (masyarakat).

Beberapa saluran pengaduan yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan adanya pelanggaran antara lain lapor.go.id, call center kemenkeu 134, wise.kemenkeu.go.id, pengaduandjpb.kemenkeu.go.id,  Saluran gatra, dan Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..(*)

KPPNParepare - Sharing session komunikasi publik merupakan hal baru yang pertama kali dilaksanakan oleh KPPN Parepare. Berbagai kegiatan yang dihadiri stakeholder dan insan media, belum pernah mengetengahkan materi khusus tentang komunikasi publik. Hal ini merupakan hal baru, namun mendapat perhatian lebih dari para wartawan (insan media) Kota Parepare dan sekitarnya.

Sebanyak puluhan insan media hadir di KPPN Parepare, kamis (2/5) untuk bersilaturahmi dan berdialog secara santai dengan Kepala KPPN Ferryal Resque. Hadir pula sebagai moderator kegiatan Desi Ariyanti Kepala Seksi Vera, Mustika sari selaku master of ceremony, Rusli selaku protokoler kegiatan dan Andi Rifki selaku dokumentator. Tak lupa hadir pula untuk berkenalan dengan insan media, kepala Seksi Bank Kiswan Purwanto dan Kepala Seksi MSKI Fajar Hatmadi.

KPPN Parepare menggelar sharing session komunikasi publik, selain sebagai bentuk silaturahim yang baik dilakukan unit kerja dalam merangkul elemen masyarakat, juga sebagai sarana meningkatkan pengetahuan tentang jurnalistik yang telah digeluti para insan media sehari hari.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam merilis berita yang dimuat dalam banyak media (baik online, cetak, televisi, radio) membutuhkan skill penulisan yang berstandar agar berita layak tayang dan dapat menjadi insight positif bagi masyarakat. Sayangnya, skill ini belum banyak diketahui oleh pegawai KPPN, sehingga melalui sharing session ini, diharapkan para pegawai KPPN dapat memperoleh banyak masukan yang berguna dalam literasi berikutnya.

“pertama, saya ucapkan terimakasih karena dukungan positif dari teman-teman media selama ini dalam kegiatan-kegiatan yang diinisiasi KPPN. Yang tadinya tidak terkenal, kini masyarakat sudah banyak tahu tentang KPPN, meskipun tidak sepopuler kantor pajak.” Kata Ferryal membuka acara.

Dalam sesi dialog, dipandu Kepala Seksi Vera Desi Ariyanti, disampaikan bahwa selama ini KPPN telah membuat rilis yang disebar ke media dan ditangkap sera dipublikasikan oleh insan pers. Desi meminta masukan terkait berita-berika yang dikeluarkan KPPN dilihat dari sudut pandang wartawan.

Rusli, wartawan artikelnews.com menyampaikan bahwa sebuah berita itu harusnya menggigit. Harus seksi agar enak dibaca masyarakat. Namun demikian tetap mengedepankan kode etik selaku jurnalis.

“ada istilah 5W (what, why, where, who, when) dan 1H (how) untuk menjadi standar bahwa penulisan itu layak” kata Rusli.

Senada dengan Rusli, wartawan kompas TV Syamsuddin menerangkan bahwa selain kode etik yang harus diperhatikan, seorang wartawan juga memiliki prinsip berita yang ditampilkan informatif dan edukatif. Sehingga ungkapan bahwa bad news adalah good news, dan good news adalah best news, benar benar dapat dipahami sebagai sesuatu yang natural.

“jangan sampai bad news itu sesuatu yang dipaksakan ‘bad’ untuk memuaskan pembaca saja. Dan sesuatu yang ‘good’ berasal dari bad yang dipaksakan good. Disini yang tidak pas, melanggar etika jurnalistik. Sehingga semua harus netral”. Kata Suddin panggilan akrap syamsuddin, kompas TV.

Sementara itu, Herdiman, wartawan AK77 menyampaikan bahwa sebuah kejadian/peristiwa itu ada beberapa ‘angel’ (sudut pandang) yang dapat ditulis dalam artikel berbeda. Sebuah ceremoni instansi pemerintah biasa membosankan beritanya. Namun dapat dibuat tulisan yang menarik tergantung angel yang diunggah.

“misalnya berita, KPPN melaksanakan upacara bendera 17 agustus. Sepintas berita tidak menarik, tapi kalau kita menyampaikan dengan angel tertentu, akan menjadi menarik. Seperti, KPPN mengumumkan kenaikan gaji pegawai dalam upacara bendera tersebut.” Kata Herdiman yang juga petugas kehumasan Pemda Barru tersebut.

Selanjutnya wartawan senior Darniati Dalle dari Sindo Sulsel memberi masukan ke KPPN terkait dengan rilis yang sering disebarkan. Bahwa idealnya, jika ada kegiatan di KPPN para wartawan hendaknya diundang. Hal ini agar teman-teman media punya kreatifitas dan sudut pandang yang lebih luas dalam melakukan penulisan.

“akan sangat berbeda jika jurnalis mendatangi langsung obyek yang akan ditulis, dengan hanya dikirimkan rilis. Karena disitu akan terjadi interaksi langsung, saling berhadapan antara media dan KPPN”. Ungkap gurunya wartawan yang biasa dipanggil ‘kak dhar’.

Kegiatan yang dilaksanakan di aula KPPN Parepare hingga menjelang magrib ini berlangsung sangat interaktif antara insan media dengan KPPN. Beberapa insan media yang turut menyemarakan acara yakni Kompas TV, TVRI, TV peduli, Sindo Sulsel, Pojok Sulsel, Artikelnews.com, decimalnews.com, Portal insiden, insidennews.com, tegas.com, inkop, beritasulsel, republikanews.com, zonakata.com, bacapesan.com, parepos, AK77, smartnews.com, sulsel express dan radio peduli. (des)