Sosialisasi PMK No.196/PMK.05/2018 dan Langkah-langkah Strategis 2019

Kamis, 28 Februari 2019,
Bertempat di Aula KPPN Putussibau,
Telah dilaksanakan Sosialisasi PMK No.196/PMK.05/2018 dan Langkah-langkah Strategis 2019.

PMK No.196/PMK.05/2018 berisi tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
Implementasi kartu Kredit Pemerintah sebagai model baru praktek pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

#kppnputussibau
#APBNkita
#kemenkeuri
#mengawalapbnmembangunnegeri
#putussibau

Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Seperti yang disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi oleh aparatur sipil negara/anggota tentara nasional indonesia/kepolisian republik indonesia melalui efiling, dimana disampaikan bahwa ASN/TNI/Polri wajib menaati dan mematuhi segala Ketentuan Peraturan Perundangundangan Perpajakan yang berlaku, yaitu memiliki NPWP, membayar pajak, mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu. Dalam hal ini ASN/TNI/Polri melaporkan SPT Tahunan PPh melalui eFiling.
"Orang Bijak Taat Pajak" "Pajak untuk Pembangunan"

#lebihcepatlebihbaik
#spt
#kppn
#kppnputussibau
#djpb
#kpp
#kp2kpputussibau
#djp
#kemenkeu

PUTUSSIBAU - KPPN Putussibau telah melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Sebelumnya, pada tanggal 28 Februari 2019 juga telah dilaksanakan Sosialisai atasu peraturan menteri keuangan tersebut kepada seluruh satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Putussibau.

Pelaksanaan FGD ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilaksanakan oleh KPPN Putussibau dalam rangka persiapan implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah (KKP) mulai tanggal 1 Juli 2019. Dengan pelaksanaan FGD ini, akan dapat diketahui kesiapan satuan kerja dalam rangka implementasi penggunaan KKP setelah sosialisasi yang dilakukan pada bulan Februari 2019. Sejauh mana tahapan yang telah dilakukan oleh satuan kerja termasuk persiapan perjanjian kerja sama dengan bank penerbit.

Dalam FGD kali ini selain satuan kerja, turut diundang PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku bank penerbit KKP. Selaku narasumber diharapkan BRI langsung dapat menjawab dan memberikan solusi permasalahan, keraguan yang dirasakan oleh satuan kerja untuk penggunaan kartu kredit pemerintah.

Kegiatan FGD berrlangsung dari pukul 08.30 sd 13.00 WIB. Acara dibuka oleh kepala KPPN Putussibau Bapak Heru Marthono. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa salah satu tujuan implementasi KKPN adalah untuk mengurangi transaksi keuangan secara tunai. Penggunaan KKP diperuntukkan bagi belanja keperluan operasional, belanja modal dan belanja perjalanan dinas. Beliau menegaskan bahwa penggunaan KKP akan mulai pada tanggal 1 Juli 2019, untuk itu satker agar mempersiapkan administrasi terutama perjanjian kerjs sama dengan bank. Sebagai narasumber dalam FGD kali ini adalah Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker Bapak Sigit Hartono yang memaparkan materi tentang PMK Nomor 196/PMK.05/2019 sekaligus memimpin diskusi dengan peserta FGD.

Hasil dari FGD ini adalah kesepakatan bahwa satuan kerja yang hadir dalam acara FGD akan megimplementasikan KKP ini dalam pengelolaan belanja mereka. Perjanjian kerjasama dengan bank, paling lambat bulan April sudah harus ditandatangani antara Satker dengan Bank Penerbit.

Sosialisasi PMK No.196/PMK.05/2019 dan Langkah Langkah Strategis Tahun 2019

PUTUSSIBAU. Kepala KPPN Pututssibau Bapak Heru Marthono menyerahkan penghargaan kepada pegawai dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) Tahun 2018. Pegawai terbaik (best employee) diberikan kepada Sdr. Rizky Pambagio. Penilaian dilakukan oleh Tim penilaian yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala KPPN Putussibau. Kriteria penilaian dilakukan berdasarkan capaian kinerja (PPKP) dengan bobot 40%, disiplin pegawai dengan bobot 30% dan penilaian atasan langsung dengan bobot 30%.

PPNPN terbaik diberikan kepada Sdr Cristadi Setiawan. Penilaian dilakukan oleh tim berdasarkan survei kepuasan pegawai terhadap kinerja PPNPN yang bersangkutan. Dalam survei tersebut terdapat 5 kriteria dengan skala penilaian 1 sampai dengan 4 yaitu kualitas kerja, disiplin, kerja sama, semangat kerja dan etika.

Semoga dengan pemberian penghargaan ini dapat memicu pegawai lain untuk dapat memberikan kinerja terbaik pada tahun 2019.