Sejak tahun 2013 dimotori oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pemerintah (Kementerian Keuangan) secara rutin melakukan spending review. Spending review adalah reviu atas belanja pemerintah pusat (APBN) yang menekankan pada konsep Value for Money dalam rangka meningkatkan kualitas belanja negara. Spending review merupakan salah satu mekanisme yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan spending reviw tahun 2019 atas anggaran satuan kerja di wilayah Prov. Kalimantan Barat. Hasilnya adalah dari 535 satuan kerja yang ada ditemukan inefisiensi sebesar 121,4 Miliar berdasarkan hasil reviu alokasi dan reviu analisis deviasi kebutuhan.
Pelaksanaan kegiatan spending review tahun 2019 untuk lingkup KPPN Putussibau dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2019. Sebanyak 15 (lima belas) satuan kerja diundang dalam kegiatan tersebut dengan peserta sebanyak 32 orang. Narasumber berasal dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Kalbar, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Bapak Indra Wijayanto.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Putussibau Bapak Heru Marthono. Dalam arahannya beliau, walaupun spending review merupakan kegiatan rutin, namun di tingkat satuan kerja hal ini masih menjadi hal yang belum familiar. ”Penghematan, pemotongan anggaran mungkin kata yang lebih akrab di telinga kita”, lanjutnya. “Dengan adanya kegitan spending review kali ini, semoga akan membawa dampak positif dengan menjadikan anggaran kita lebih baik, semakin efisien dan efektif”, demikian disampaikan kepala KPPN Putussibau menutup arahannya.
Selanjutnya dalam acara inti, yaitu pemaparan spending review 2019, selain mengikuti paparan materi tentang spending review, peserta juga akan menandatangani berita acara konfirmasi hasil spendig review atas alokasi anggaran 2019 masing-masing satuan kerja.
Obyek spending review tahun 2019 difokuskan pada aspek efisiensi dengan melakukan analisis terhadap detil belanja pada RKA K/L Satuan Kerja dengan berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (PMK-32/PMK.02/2018). Dengan penekanan pada aspek efisiensi, metode yang digunakan dalam spending review tahun 2019 adalah reviu alokasi dengan melakukan analisis terhadap detil komponen pada RKA-K/L antara lain alokasi berlebih(alokasi pagu melebihi ukuran normal), duplikasi (alokasi pagu untuk dua/lebih hal yang sama), einmalig (program/kegiatan berulang dengan tahun lalu). Reviu berikutnya adalah reviu benchmarking yaitu perbandingan antar satker sejenis dalam penggunaan alokasi belanja terhadap capaian output. Terakhir, reviu analisis deviasi kebutuhan yaitu analisis trend kebutuhan belanja operasional (5211).
Dalam sesi diskusi, dilakukan konfirmasi antara peserta (satuan kerja) dengan narasumber terhadap hasil spending review yang telah dilakukan dan tertuang dalam berita acara. Konfirmasi ini perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran data hasil spending review dan agar satuan kerja memahaminya serta memastikan tindak lanjut atas hasil konfirmasi tersebut.
Sesi kedua dilanjutkan dengan sosialisasi tata cara penyusunan revisi tahun anggaran 2019. Narasumber sesi ini adalah Bapak Mrajak, dari Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar. Dalam sesi ini disampaikan materi tentang tata cara pengajuan revisi anggaran olah satuan kerja. Dengan sosialisasi ini diharapkan satuan kerja memahami kewenangan, alur dan prosedur revisi anggaran tahun 2019.
PUTUSSIBAU - Pegawai KPPN Putussibau melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan pada tanggal 25 Januari 2019. Kegiatan ini merupakan rangkaian pelaksanaan hari bakti perbendaharaan tahun 2019. Kegiatan sengaja dipilih pada hari Jum'at, untuk menggantikan kegiatan olah raga berupa jalan bersama seluruh pegawai. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Putussibau Bapak Heru Marthono. Halaman kantor, saluran air, lobi kantor menjadi sasaran bersih-bersih kali ini. Acara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pda pukul 08.30 WIB. 
Bupati Kapuas Hulu Bapak Abang Muhammad Nasir menyerahkan Dsftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 kepada satuan kerja instansi vertikal. Acara tersebut berlangsung di aula Bappeda pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2019. Dalam sambutannya Beliau menyampaikan bahwa DIPA Tahun 2019 berasal dari usulan satuan kerja sendiri. Untuk itu alokasi anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat, agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga membawa dampak positif bagi perekonomian AKabupaten Kapuas Hulu.
Hari Bakti Perbendaharaan jatuh pada tanggal 14 Januari. Untuk tahun 2019, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah mengeluarkan surat edaran nomor SE-106/PB/2018 tentang Penyelenggaraan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2019. Tema yang ditetapkan untuk tahun 2019 adalah “Tingkatkan Sinergi untuk Kemakmuran negeri”. Sinergi memang telah dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan baik dengan instansi vertikal, instansi di lingkup Kementerian Keuangan maupun instansi lain di luar Kementerian Keuangan. Sinergi yang telah dilakukan selama ini terbukti mampu membawa Ditjen Perbendaharaan meraih berbagai prestasi dan penghargaan.
Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah 29.842 km², 23 kecamatan dan 278 desa. Jumlah desa yang sangat banyak dan akses yang belum seluruhnya mulus, dana desa dari pemerintah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berbagai kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh desa dalam rangka pemanfaatan dana desa. Dalam beberapa kali kunjungan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana desa, pembangunan yang dilakukan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan betonisasi jalan akses desa, sarana olah raga, saluran air, sarana kesehatan berupa posyandu, bangunan ruko, sarana sanitasi adalah sebagian pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Akses jalan yang sulit, kesulitan bahan, kekurangan sumber daya manusia maupun dukungan masyarakat merupakan sebagian kesulitan yang dihadapi oleh aparat desa dalam pengelolaan dana desa pada tahun 2018.
Selain dana desa, anggaran untuk instansi vertikal yang dikelola oleh KPPN Putussibau adalah sebesar Rp.649,921,767,000,-, untuk 34 satuan kerja. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran adalah sebesar Rp.629,421,552,303,- atau sebesar 96,85%. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 95%. Keberhasilan tersebut bisa dicapai atas dukungan seluruh satuan kerja yang berada dalam lingkup pembayaran KPPN Putussibau. Sinergi dan koordinasi yang baik antara satuan kerja dan KPPN dalam pengelolaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara mampu menghasilkan capaian kinerja yang baik. Atas sinergi yang baik tersebut, KPPN Putussibau berinisiatif untuk memberikan penghargaan kepada 10 satuan kerja terbaik untuk kinerja pelaksanaan anggaran dan rekonsiliasi sistem akuntansi instansi tahun 2018.
