Pelaksanaan kegiatan audiensi KPPN Sibolga bersama Pj Bupati Tapanuli Tengah

Pada Rabu, 28 Februari 2024, Kepala KPPN Sibolga, Andres Leiman Silalahi, didampingi oleh Kepala Seksi Bank KPPN Sibolga, Julaini Siregar, dan Fungsional PTPN KPPN Sibolga, Timothy Joule Manullang, melakukan audiensi dengan Penjabat Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah di Ruang Rapat Kantor Bupati Kab. Tapanuli Tengah.

Bersama Pejabat Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, Dr. Sugeng Riyanta, SH, MH., hadir Pejabat Sekretaris Daerah Kab. Tapanuli Tengah, Kepala BPKD Kab. Tapanuli Tengah, Basyri Nasution, SP, dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Sibolga, Andres Leiman Silalahi, menyampaikan dua topik utama. Pertama terkait dengan kinerja penyaluran dana Transfer Ke Daerah khususnya untuk Kab. Tapanuli Tengah. Dilanjutkan dengan pembahasan strategi percepatan penyaluran Dana Transfer Ke Daerah. Topik kedua adalah terkait dengan penugasan Kepala KPPN Sibolga oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara sebagai anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Setelah penyampaian pembahasan oleh Kepala KPPN Sibolga, Pj. Bupati Tapanuli Tengah, Dr. Sugeng Riyanta, SH, MH, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dari KPPN Sibolga serta pembahasan yang disampaikan oleh Kepala KPPN Sibolga. Pj. Bupati Tapanuli Tengah memberikan beberapa arahan terkait pembahasan yang dilakukan, diantaranya memerintahkan Pj. Sekda untuk mendorong seluruh OPD untuk melakukan percepatan proses lelang atas proyek/kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik. Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati Tapanuli Tengah juga mengapresiasi masuknya Kepala KPPN Sibolga menjadi anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kab. Tapanuli Tengah dan memerintahkan Pj. Sekda untuk melakukan pembaruan SK Tim.

Di akhir kegiatan audiensi, Pj. Bupati Tapanuli Tengah mengucapkan terima kasih dan berharap hubungan Pemkab. Tapanuli Tengah dengan KPPN Sibolga sebagai mitra strategis dapat lebih baik dan membawa dampak positif dalam pembangunan Kab. Tapanuli Tengah.

Pelaksanaan kegiatan FGD

Pada Selasa, 6 Februari 2024, KPPN Sibolga bersinergi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I, Revisi Halaman III DIPA dan Ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran (TA) 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh pengelola keuangan satuan kerja mitra KPPN Sibolga.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Sibolga, Andres Leiman Silalahi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kesediaan narasumber dari Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara dan kepada seluruh peserta kegiatan FGD yang hadir. Beliau menyampaikan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Anggaran merupakan suatu media yang sangat baik untuk melihat kembali kinerja pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan serta untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja pada periode kedepan. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pada satuan kerja khususnya terkait dengan permasalahan teknis operasional di tahapan eksekusi belanja dalam rangka mengejar target triwulanan. Beliau juga menyampaikan pentingnya pelaksanaan kegiatan FGD tersebut berhubungan dengan periode pemutakhiran Halaman III DIPA Triwulan I Tahun 2024 dan sebagai media penyampaian ketentuan terbaru terkait dengan pengelolaan keuangan negara.

Dalam sambutannya juga Kepala KPPN Sibolga menyampaikan kembali langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran yang harus dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better) serta dalam rangka mendorong akselerasi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan yang terdiri dari :

1. Melakukan peningkatan kualitas perencanaan;
2. Meningkatkan kedisplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek;
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ);
5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper);
6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang;
7. Memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan/proyek yang mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024;
8. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money); dan
9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal

Narasumber dalam kegiatan FGD tersebut langsung dari Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara dan materi yang disampaikan adalah terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I, tata cara revisi halaman III DIPA dan ketentuan terbaru terkait dengan Standar Biaya Masukan tahun 2024. Adapun narasumber nya adalah Ibu Erika Uly Yanti Manurung, Kepala Seksi PPA IA Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara dan Bapak Mahriza Aldy Pelaksana Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara.

Sebelum mengakhiri kegiatan, dilaksanakan sesi diskusi dengan seluruh peserta kegiatan FGD dan terakhir ditutup langsung oleh narasumber FGD.

Kepala KPPN Sibolga Bersama Kepala KPP Pratama Sibolga, Kepala BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kepala BPKAD Kota Sibolga dalam acara FGD Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode Februari 2024 (Atas). Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Pusat Atas Belanja Daerah Semester II Tahun 2023 di Aula KPPN Sibolga (Bawah).

Kamis, 22 Februari 2024, KPPN Sibolga menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode Februari 2024 dan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Pusat Atas Belanja Daerah Semester II Tahun 2023 Pada Pemerintah Daerah Kota Sibolga yang bertempat di Aula KPPN Sibolga. Adapun acara tersebut dihadiri oleh Kepala KPP Pratama Sibolga, Kepala BPKAD Kota Sibolga, Kepala BPKAD Tapanuli Tengah, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah, perwakilan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan perwakilan Inspektorat Daerah Kota Sibolga.

Acara tersebut dibuka dengan keynote speech dari kepala KPPN Sibolga. Dalam keynote speech nya kepala KPPN Sibolga menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara rutin FGD Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa. FGD Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan untuk mendukung kelancaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2024 pada Pemerintah daerah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian, dilanjutkan dengan acara penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Pusat Atas Belanja Daerah Semester II Tahun 2023 Pada Pemerintah Daerah Kota Sibolga. Adapun BAR penyetoran pajak pusat ini dihasilkan dari rekonsiliasi antara KPPN Sibolga, KPP Pratama Sibolga, dan Pemerintah Daerah Kota Sibolga.

Kepala KPPN Sibolga menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah atas capaian realisasi DAK Fisik dan Dana Desa pada tahun 2023. Kepala KPPN Sibolga mengingatkan Kembali agar pemerintah daerah tetap menjaga komitmen dalam penyampaian dokumen-dokumen syarat salur secara lengkap dan tepat waktu, sehingga realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kepala KPPN Sibolga juga berpesan agar sinergi antara KPPN Sibolga dengan pemerintah daerah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah tetap terjaga dan semakin kuat, sehingga DAK Fisik dan Dana Desa di tahun ini dapat tersalurkan dengan tepat sasaran serta sesuai dengan periode penyaluran dan pelaporannya.

Halo Sobat Intress KPPN Sibolga 😃

Pada hari Selasa, 6 Februari 2024 KPPN Sibolga melaksanakan FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I, Revisi Hal III DIPA, dan Ketentuan SBM Tahun Anggaran 2024 dengan narasumber dari Seksi PPA I A Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh Satker Lingkup KPPN Sibolga.

Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Seksi PPA I A Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara yang telah hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini dan terima kash atas kehadiran dan antusias pada Satker selama berlangsungnya kegiatan. Semoga kegiatan ini membantu dalam menambah wawasan kita terkait Pelaksanaan Anggaran Triwulan I, Revisi Hal III DIPA, dan Ketentuan SBM Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Sibolga berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan Tanpa Biaya dan secara MARSADA: Melayani, Adaftif, Responsif, Sinergi, Amanah, Digital, Akuntabel.

Jangan lupa ikuti terus update kegiatan KPPN Sibolga melalui postingan selanjutnya yaa

KPPN Sibolga #InTress #DJPbHAnDAL #KPPNSibolgaMarsada #RevisiDIPA #SBMTA2024

Rabu, 31 Januari 2024 – KPPN Sibolga menyelenggarakan kegiatan Stakeholder’s Day dalam rangka memeriahkan Hari Bakti Perbendaharaan Ke 20 Tahun 2024 dan Kegiatan Press Release APBN periode bulan Januari 2024. Dalam acara tersebut, KPPN Sibolga juga memberikan penghargaan kepada para Satuan Kerja (Satker) lingkup KPPN Sibolga atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker periode Semester II Tahun 2023 dan Kinerja Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Periode Triwulan III dan IV Tahun 2023. Adapun acara tersebut dihadiri oleh seluruh KPA dan perwakilan KPA Satker mitra kerja KPPN Sibolga.

Kegiatan Stakeholder’s Day tersebut, dibuka dengan penyampaian Keynote Speech oleh kepala KPPN Sibolga. Kepala KPPN Sibolga, bapak Andres Leiman Silalahi dalam Keynote Speech nya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Satker yang menerima penghargaan, semoga dengan dilaksanakannya pemberian penghargaan ini, semakin mendorong Satker untuk terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran khususnya di Tahun Anggaran 2024. Penyerahan penghargaan ini merupakan wujud apresiasi dari KPPN Sibolga atas kerja keras seluruh Satker dalam pelaksanaan anggaran selama tahun 2023.

Kepala KPPN Sibolga juga menyampaikan proses perubahan NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit. Implementasi NPWP 16 Digit pada aplikasi gaji akan diberlakukan secara efektif pada proses pengujian gaji induk PNS Pusat, Anggota TNI/Polri mulai 1 Juli 2024, dimana Direktorat SITP DJPb telah melakukan proses pemadanan data NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit bersama dengan Tim PSIAP Ditjen Pajak atas seluruh data PNS Pusat, Anggota TNI/Polri, PPNPN dan PPPK.

Kepala KPPN Sibolga kemudian memberikan penghargaan kepada Satker mitra kerja KPPN Sibolga atas Kinerja Pelaksanaan Anggara Satker periode Semester II Tahun 2023 dan Kinerja LPJ Bendahara Periode Triwulan III dan IV Tahun 2023. Adapun kategori penghargaan tersebut diberikan kepada Satker dengan kategori jumlah pagu DIPA kelolaan kecil, sedang, dan besar. Penghargaan terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker periode Semester II Tahun 2023, diberikan kepada :

• Kategori jumlah pagu DIPA kelolaan kecil, meliputi :

1. Stasiun Meteorologi FL Tobing (437002), Madrasah Aliyah Negeri 1 Tapanuli Tengah (537386), dan Madrasah Aliyah Negeri Sibolga (554087) sebagai peringkat 1 (satu) terbaik.
2. Madrasah Aliyah Negeri 3 Kab. Tapanuli Tengah (661998) sebagai peringkat 2 (dua) terbaik.
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri Sibolga (537330) sebagai peringkat 3 (tiga) terbaik.

• Kategori jumlah pagu DIPA kelolaan sedang, meliputi :

1. Badan Pusat Statistik Kab. Tapanuli Tengah (019902) sebagai peringkat 1 (satu) terbaik.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga (635926) sebagai peringkat 2 (dua) terbaik.
3. Pengadilan Negeri Sibolga (098729) sebagai peringkat 3 (tiga) terbaik.

• Kategori jumlah pagu DIPA kelolaan besar, meliputi :

1. Polres Sibolga (669233) dan Korem-023/KS DAM-I/BB (685550) sebagai peringkat 1 (satu) terbaik.
2. Polres Tapanuli Tengah (669233) sebagai peringkat 2 (dua) terbaik.
3. Distrik Navigasi Sibolga (413061) sebagai peringkat 3 (tiga) terbaik.

Kemudian Penghargaan terhadap Kinerja LPJ Bendahara Periode Triwulan III Tahun 2023 diberikan kepada :

• Kategori jumlah pagu DIPA kelolaan kecil, meliputi :

1. Kantor Kementerian Agama Kab. Tapanuli Tengah (299305), Kantor Kementerian Agama Kab. Tapanuli Tengah (299307), Kantor Kementerian Agama Kab. Tapanuli Tengah (299308), dan Kantor Kementerian Agama Kab. Tapanuli Tengah (299309) sebagai peringkat 1 (satu) terbaik.
2. Madrasah Aliyah Negeri 1 Tapanuli Tengah (537386) sebagai peringkat 2 (dua) terbaik.
3. Kantor Pertanahan Kota Sibolga (430813) sebagai peringkat 3 (tiga) terbaik.

• Kategori jumlah pagu DIPA kelolaan sedang, meliputi :

1. Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Tengah (430822) sebagai peringkat 1 (satu) terbaik.
2. RRI Sibolga (700157) sebagai peringkat 2 (dua) terbaik.
3. Badan Pusat Statistik Kab. Tapanuli Tengah (019902) sebagai peringkat 3 (tiga) terbaik.

• Kategori jumlah pagu DIPA kelolaan besar, meliputi :

1. Kantor Kementerian Agama Kab. Tapanuli Tengah (299240) sebagai peringkat 1 (satu) terbaik.
2. Lanal Sibolga (344623) sebagai peringkat 2 (dua) terbaik.
3. Distrik Navigasi Sibolga (413061) sebagai peringkat 3 (tiga) terbaik.

Penilaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan Periode Triwulan III Tahun 2023, diberikan kepada :

1. Distrik Navigasi Sibolga (413061) sebagai peringkat 1 (satu) terbaik.
2. Polres Sibolga (669233) sebagai peringkat 2 (dua) terbaik.
3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Sibolga (410982) sebagai peringkat 3 (tiga) terbaik.

Kemudian Penghargaan terhadap Kinerja LPJ Bendahara Periode Triwulan IV Tahun 2023, diberikan kepada :

• Kategori jumlah pagu DIPA kelolaan kecil, meliputi :

1. Kantor Kementerian Agama Kab. Tapanuli Tengah (299305), Kantor Kementerian Agama Kab. Tapanuli Tengah (299306), Kantor Kementerian Agama Kab. Tapanuli Tengah (299307), Kantor Kementerian Agama Kab. Tapanuli Tengah (299308), dan Kantor Kementerian Agama Kab. Tapanuli Tengah (299309) sebagai peringkat 1 (satu) terbaik.
2. Madrasah Aliyah Negeri 1 Tapanuli Tengah (537386) sebagai peringkat 2 (dua) terbaik.
3. Kantor Pertanahan Kota Sibolga (430813) sebagai peringkat 3 (tiga) terbaik.

• Kategori jumlah pagu DIPA kelolaan sedang, meliputi :

1. Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Tengah (430822) sebagai peringkat 1 (satu) terbaik.
2. Badan Pusat Statistik Kab. Tapanuli Tengah (019902) sebagai peringkat 2 (dua) terbaik.
3. RRI Sibolga (700157) sebagai peringkat 3 (tiga) terbaik.

• Kategori jumlah pagu DIPA kelolaan besar, meliputi :

1. Kantor Kementerian Agama Kab. Tapanuli Tengah (299240) dan Lanal Sibolga (344623) sebagai peringkat 1 (satu) terbaik.
2. Distrik Navigasi Sibolga (413061) sebagai peringkat 2 (dua) terbaik.
3. Lembaga Pemasyarakatan Sibolga (405854) sebagai peringkat 3 (tiga) terbaik.

Penilaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Periode Triwulan III Tahun 2023, diberikan kepada :

1. Distrik Navigasi Sibolga (413061) sebagai peringkat 1 (satu) terbaik.
2. Polres Sibolga (669233) sebagai peringkat 2 (dua) terbaik.
3. Polres Tapanuli Tengah (640502) sebagai peringkat 3 (tiga) terbaik.

Setelah memberikan penghargaan, KPPN Sibolga juga menlaunching Inovasi “Palito-Pelayanan Online Dan Terintegrasi KPPN Sibolga”. Inovasi ini merupakan suatu aplikasi berisi berbagai tautan yang berisi berbagai bentuk layanan yang diberikan oleh KPPN Sibolga untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada para Stakeholders.

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Press Release APBN Periode Bulan Januari 2024. Adapun narasumber dalam press release tersebut antara lain Kepala KPPN Sibolga, Kepala KPP Pratama Sibolga, Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC Sibolga, dan Statistisi Muda BPS Kota Sibolga. Dalam press release tersebut, dari sisi penerimaan pajak Kepala KPP Pratama Sibolga menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu tahun 2022 dan 2023, KPP Pratama Sibolga berhasil mencapai target yang diamanahkan melebihi 100% penerimaan, dan dengan tetap menjaga tren pertumbuhan. Adapun realisasi penerimaan perpajakan KPP Pratama Sibolga tahun 2023 sebesar Rp641,70 M dengan capaian sebesar 104,5%. Dari sisi penerimaan Bea Cukai, Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC Sibolga menyampaikan s.d. Desember 2023 penerimaan di wilayah kerja KPPBC Sibolga mencapai Rp1,5 M.

Kemudian dari sisi belanja negara, kepala KPPN Sibolga menyampaikan Realisasi Pengeluaran Negara Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan periode 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar Rp2,35 Triliun atau sebesar 99,56% dari total Pagu Belanja sebesar Rp2,36 Triliun. Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga per jenis belanja yaitu Belanja Pegawai 99,77%, Belanja Barang 98,41%, dan Belanja Modal 99,44%. Belanja Transfer Ke Daerah telah mencapai 99,65% atau sebesar Rp1.531 Triliun untuk Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Penyaluran UMI per 31 Desember 2023 untuk daerah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah telah mencapai Rp9 Miliyar kepada 1.905 debitur dimana terdapat pertumbuhan sebesar 0,6% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. PNBP daerah Kota Sibolga dan Kab. Tapanuli Tengah sampai dengan Periode 31 Desember 2023 sudah terealisasi sebesar Rp33,2 Miliar atau 261% dari total estimasi Pendapatan yaitu 12,7 Miliar.

Selanjutnya Statistisi Muda BPS Kota Sibolga menyampaikan sampai dengan bulan Desember 2023, Kota sibolga mengalami Inflasi Month to Month (Bulanan) sebesar 0,08%, Inflasi Year to Date (Kalender) sebesar 2,8%, dan Inflasi Year on Year (Tahunan) sebesar 2,8%. Dari 5 (lima) kota IHK Sumatera Utara, Kota Sibolga menjadi kota dengan inflasi terendah secara mtm yaitu sebesar 0,08% dan IHK Desember 2023 sebesar 118,32. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat akan terus turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin bertambah miskin. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil Keputusan, yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi.

APBN menjadi instrumen penting dalam mendukung segala program dan kegiatan di daerah yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Belanja yang bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat akan dapat menstimulus perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur melalui peningkatan belanja modal. Melalui Press Release ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi terkait pelaksanaan APBN, dan dampaknya bagi perekonomian, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama mengawal keuangan negara.