Kamis, 17 September 2020 seluruh Pegawai dan PPNPN KPPN Sintan telah melakukan Rapid Test sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19.  Setelah itu, Jumat 18 September 2020, empat pegawai baru KPPN Sintang menjalani SWAB Test dikarenakan telah menjalani perjalanan dinas dari luar kota.

 Pelaksanaan Rapid Test ini disambut antusias oleh seluruh Pegawai dan PPNPN lingkup KPPN Sintang. Dengan selalu berusaha mematuhi protokol kesehatan di dalam maupun luar kantor, seluruh Pegawai dan PPNPN mendapatkan hasil Non Reaktif dan Negatif untuk SWAB. Namun, dengan hasil tersebut tidak menjadikan kita terlena untuk selalu berusaha mematuhi protokol kesehatan dan senantiasa berdoa agar diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa.

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-638/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020 hal Tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) selanjutnya dalam rangka pelaksanaan dan kesesuaian dengan klasifikasi akun khusus COVID-19, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar pada tanggal 23 Juni 2020 yang di dalamnya memuat penambahan segmen akun khusus COVID-19 (terlampir).
2. Tujuan penggunaan dan penetapan kodefikasi segmen akun khusus COVID-19 adalah: untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19 yang digunakan dalam pengalokasian dana penanganan pandemi COVID-19; untuk memudahkan penyajian informasi atas dampak dan penanganan pandemi COVID-19 dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP} Tahun 2020.
3. Berkenaan dengan hal tersebut pada angka 2 dan dengan adanya ketentuan pemutakhiran segmen akun khusus COVID-19, maka K/L atau Satker dalam melakukan perencanaan/pengalokasian/ revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 perlu untuk menggunakan segmen akun khusus COVID-19.
4. Dalam hal K/L atau Satker telah mengalokasikan dana dan/atau telah merealisasikan belanja penanganan pandemi COVID-19 (telah terbit SP2D) dengan tidak menggunakan akun-akun khusus COVID-19, maka harus dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D).
5. Pengalokasian dana dan pengesahan belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 bagi Satker BLU berpedoman pada ketentuan pemutakhiran segmen akun khusus COVID-19 sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga apabila Satker BLU telah merealisasikan belanja penanganan pandemi COVID-19 (telah terbit SP2B BLU) dengan tidak menggunakan akunakun khusus COVID-19, maka harus dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen pengesahan pendapatan dan belanja BLU (SP3B/SP2B). Apabila diperlukan, pengaturan dan petunjuk teknis revisi dan/atau koreksi/ralat akan diatur lebih lanjut.
6. Dalam pelaksanaan revisi dan/atau koreksi/ralat, sebagaimana angka 4 dan 5, agar Satker berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN pada kesempatan pertama, dan dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menghambat realisasi APBN.
7. Dalam ha! terdapat pertanyaan/permasalahan terkait dengan penggunaan dan penjelasan akun khusus COVID-19 maka dapat menyampaikan pertanyaan melalui saluran kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih..

LAMPIRAN JUKNIS

Yth. Satuan Kerja KPPN Sintang, yang masih penasaran dengan tindak lanjut dari redesign sistem penganggaran, bisa mengikuti Live Zoom Implementasi Redesain Sistem Penganggaran. Yang akan dilaksanakan pada Rabu, 8 Juli 2020 pukul 09.00 s.d. 11.30. Jangan sampai ketinggalan informasi selanjutnya ya Pak/Bu.

Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN sampai bulan Juli 2020 di wilayah pembayaran KPPN Sintang  yang meliputi Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi sebesar Rp721,4 M atau 51.65% dari total pagu sebesar Rp1,39 triliun. Dimana realisasi tersebut berasal dari Belanja Pemerintah Pusat tahun 2020 sebesar Rp361,24 M atau 55,3% dari Pagu sebesar Rp653,46 M untuk kantor vertikal di daerah, sementara untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa realisasi sebesar Rp360.25 M atau 48% dari pagu Rp743,37 M.

Secara lebih rinci, realisasi sampai bulan Juli 2020 belanja Pemerintah Pusat di wilayah pembayaran KPPN Sintang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp256.6 M atau 56% dari pagu sebesar Rp460,39 M. Adapun realisasi Belanja Barang sebesar Rp71.88 M atau 50% dari pagu sebesar Rp144,3 M. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp32.68 M atau 67% dari pagu sebesar Rp48,49 M, dan realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp18,7 juta atau 6,6% dari pagu sebesar Rp280,9 juta.

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-533/PB/2020 tanggal 17 Juli 2020 hal Penilaian lndikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Triwulan Ill dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN serta Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor Per-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga, dengan ini disampaikan beberapa hal berikut:

1. Kebijakan Penilaian lndikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) K/L Tahun 2020 yang sebelumnya "tidak dilakukan penilaian" sebagaimana diatur dalam surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 dinyatakan akan "dilakukan penilaian kembali" mulai Triwulan Ill Tahun 2020.

1. Deviasi rencana penarikan halaman III DIPA merupakan salah satu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

1. Batas cut off update Halaman Ill DIPA untuk periode Triwulan Ill dilakukan perpanjangan pengajuan revisi administrasi Halaman Ill DIPA sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 dari semula tanggal 16 Juli 2020.
2. Dalam rangka meningkatkan kesesuaian Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA dengan realisasi, satker dihimbau agar:
   - Melakukan penghitungan Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA seakurat mungkin karena Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH)
   - Melakukan penyesuaian Halaman III DIPA melalui mekanisme revisi DIPA ke Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat sebelum batas waktu pada poin 3;

1. Selanjutnya satuan kerja agar mempedomani surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Barat nomor S-79/WPB.17/2020 tanggal 16 Maret 2020 hal Pembatasan Penyampaian Langsung Revisi Anggaran Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sehubungan dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor Per-4/PB/2020 tentang

Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara Lembaga, dengan ini disampaikan beberapa hal berikut:

1 Deviasi rencana penarikan halaman III DIPA merupakan salah satu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

2 Berdasarkan hasil monitoring melalui aplikasi OM SPAN masih banyak satuan kerja mitra KPPN Sintang yang memiliki deviasi rencana penarikan pada halaman III DIPA tinggi sehingga nilai indikator tersebut menjadi rendah.

3 Pada TA 2020 penilaian indikator tersebut dikunci sesuai jadwal revisi Halaman III DIPA dengan batas waktu paling lambat untuk Triwulan III adalah 16 Juli 2020 untuk periode Juli s.d. September 2020

4 Dalam rangka meningkatkan kesesuaian Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA dengan realisasi, satker dihimbau agar:

1. Melakukan penghitungan Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA seakurat mungkin karena Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH);
2. Melakukan penyesuaian Halaman III DIPA melalui mekanisme revisi DIPA ke Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat sebelum batas waktu pada poin 3;

5 Selanjutnya satuan kerja agar mempedomani surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Barat nomor S-79/WPB.17/2020 tanggal 16 Maret 2020 hal Pembatasan Penyampaian Langsung Revisi Anggaran Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.