“Untuk menjadi inspirasi sebuah perubahan, kalian wajib melakukan transformasi di dalam diri sendiri dan jadilah role models di lingkungan sekitarmu terlebih dahulu. Sebab mustahil mengharapkan datangnya perubahan di dalam sebuah lingkungan, jika diri kalian sendiri saja tidak pernah melakukan perubahan." Pesan penuh makna dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini menjadi ruh dari semangat Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yang terus bergulir menuju 2025.
Transformasi kelembagaan bukan sekadar perubahan kosmetik organisasi. Ia adalah langkah nyata dalam membangun kapasitas institusi, memperkuat sistem, dan mengembangkan individu untuk menciptakan kinerja yang lebih unggul dan berdaya saing. Visi besar ini ditujukan untuk mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi kelas dunia—efisien, adaptif, dan inovatif.
Empat Pilar Tujuan Transformasi
Transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan 2025 berfokus pada empat tujuan utama:
1. Peningkatan kualitas dan struktur organisasi;
2. Perbaikan proses bisnis, melalui inovasi dan penyederhanaan prosedur;
3. Modernisasi kebijakan dan manajemen SDM, menjadikan pegawai Kemenkeu sebagai agen perubahan;
4. Peningkatan tata kelola dan layanan publik, guna memenuhi harapan masyarakat secara lebih profesional.
Deretan Inisiatif Strategis Kemenkeu 2025
Sebagai upaya konkrit, Kemenkeu telah merancang 17 inisiatif strategis pada tiga domain utama: Revenue, Spending/Treasury/Fiscal & Financial Sector, serta Sentral.
Beberapa inisiatif unggulan mencakup penguatan penerimaan melalui transformasi joint program, pengembangan sistem IT lintas proses bisnis, hingga pengamanan dana transfer ke daerah. Di sisi pengeluaran negara, fokus diarahkan pada efisiensi alokasi APBN, penguatan peran Special Mission Vehicles (SMV), serta pengembangan kebijakan Modern Treasury. Sementara itu, dari sisi sentralisasi, penguatan budaya kerja, integrasi manajemen SDM, dan pemanfaatan teknologi AI menjadi titik tekan utama.
Ditjen Perbendaharaan: Ujung Tombak Transformasi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menempati posisi strategis sebagai UIC pada sejumlah inisiatif dalam domain belanja, fiskal, dan sektor keuangan. Peran DJPb terlihat jelas dalam berbagai aspek berikut:
Efisiensi Alokasi APBN: DJPb mengembangkan negative list pada sistem penganggaran dan menyempurnakan kebijakan efisiensi operasional, seperti Central Mapper dan Payment Gateway BUN.
Strategic Diamond: DJPb memperkuat fungsi monitoring dan pelaporan keuangan secara real time, sebagai fondasi utama pengambilan keputusan strategis pemerintah.
Pemberdayaan SMV: Melalui penguatan ekuitas lembaga seperti PIP, BPDP, dan BPDLH, DJPb mendukung SMV sebagai kepanjangan tangan Kemenkeu dalam investasi berdampak.
Modern Treasury: DJPb tengah menyusun kebijakan treasury modern, termasuk studi penerbitan SBN jangka pendek sebagai instrumen pembiayaan yang adaptif.
Langkah Nyata Menuju Layanan Modern
Dalam mendukung transformasi layanan, DJPb juga menyiapkan integrasi transaksi perjadin dan pembayaran biaya umum (common expense) melalui platform Platform Pembayaran Pemerintah. Hal ini sejalan dengan upaya digitalisasi transaksi keuangan pemerintah yang lebih transparan dan efisien.
Menjadi Inspirasi dari Dalam
Transformasi bukanlah proyek sesaat. Ia membutuhkan komitmen kolektif, dimulai dari perubahan individu. DJPb menunjukkan bahwa sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, setiap langkah yang diambil adalah bagian dari puzzle besar menuju lembaga yang unggul dan berpengaruh di panggung global.
Sebagaimana arahan Menteri Keuangan, perubahan tidak datang dari luar, tetapi harus dimulai dari dalam diri. Dan DJPb telah menegaskan perannya sebagai motor perubahan yang tangguh dan visioner.
Penulis: Sigit Setyawan - Duta Transformasi KPPN Surabaya I
