Sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Surabaya I memiliki visi dan misi yang sejalan dengan reformasi di bidang keuangan negara, yang bertujuan untuk mewujudkan good governance dan clean government.

Prestasi yang diraih KPPN Surabaya I adalah : 

01) KPPN Surabaya I  pada tahun 2015 dan 2016 mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 untuk Penerapan Sistem Manajemen Mutu.

ISO 9001:2008 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu/kualitas dan standar internasional yang digunakan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran mutu (quality objective) serta pencapaiannya, yang bisa diterapkan dalam setiap jenis organisasi/perusahaan berdasarkan persyaratan 8 klausul.

Delapan klausul yang ditetapkan adalah :

1) ruang lingkup;

2) rujukan normatif;

3) istilah dan definisi;

4) sistem manajemen mutu;

5) tanggung jawab manajemen;

6) manajemen sumber daya;

7) realisasi layanan;

8) pengukuran, analisis dan peningkatan.

02) Nilai kinerja terbaik hasil pembinaan dan supervisi KPPN semester I tahun 2017 kategori KPPN tipe A1 lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (September 2017).

03) Perencanaan Kas Terbaik Tingkat Nasional KPPN Tipe A1 Tahun 2017 (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2017).

04) Peringkat III Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (27 Juli 2018).

 05) Sertifikat SNI ISO 9001:2015 (12 Oktober 2018).

 06) Peringkat 3 Kategori KPPN Tipe A1 dalam Pemenuhan Informasi Capaian Output Prioritas Nasional Tahun 2018 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (15 Desember 2018).

07) Satuan Kerja Berkinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik II Tahun Anggaran 2018 Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I.

 08) Peringkat Terbaik III Kinerja Penyaluran DAK Fisik Tahun 2018 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (18 Februari 2019).

09) Peringkat X Satuan Kerja dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2019 Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I (25 Juli 2019).

10) Peringkat Terbaik Keempat dalam Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019 Kategori KPPN Kecil Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (20 Desember 2019).

11) Peringkat II Penilaian Kinerja Hasil Pembinaan, Supervisi dan Penilaian Kinerja KPPN Semester I Tahun 2019 Kategori KPPN Tipe A1 Provinsi Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (26 Desember 2019).

12) Penghargaan nilai IKPA terbaik untuk satker dengan pagu kecil (400 juta s.d 10 M) Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I (30 Januari 2020).

13) Peringkat I Nilai Kinerja Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2020 Kategori KPPN Tipe A1 Provinsi Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (19 November 2020).

14) Peringkat II KPPN Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Kategori Pagu Kecil Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (19 November 2020).

15) Peringkat I Nilai Kinerja Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester II Tahun Anggaran 2020 KPPN Tipe A1 Provinsi Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (18 Juni 2021). 

16) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Kuasa BUN KPPN Tipe A1 Ibukota Provinsi Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (18 Juni 2021). 

17) Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (20 Desember 2021).

   Tugas Pokok dan Fungsi KPPN Surabaya I

        Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, menyebutkan bahwa KPPN merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah.

       KPPN Surabaya I masuk kategori KPPN Tipe A1 yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, KPPN Tipe A1 menyelenggarakan fungsi :

1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3. penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
5. penyusunan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
11. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative);
12. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. pengelolaan rencana penarikan dana;
14. pengelolaan rekening pemerintah;
15. pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk);
17. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Progam;
19. pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
20. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

KPPN Surabaya I sebagai KPPN Tipe A1 memiliki 1 orang Kepala Kantor dan 5 orang Kepala Seksi, yaitu :

- Kepala Subbagian Umum;

- Kepala Seksi Pencairan Dana;

- Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI);

- Kepala Seksi Bank;

- Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera).

       Tugas utama KPPN Surabaya I terkait dengan pengeluaran negara yang bersumber dari APBN yang paling utama adalah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterima dari satuan kerja, penyaluran pembayaran atas beban APBN, penyusunan laporan realisasi pembayaran yang bersumber dari dana pinjaman dan hibah luar negeri. KPPN Surabaya I sebagai KPPN percontohan menerapkan layanan satu jam dalam penerbitan SP2D non-Belanja Pegawai di mana SPM yang diterima dari satker dapat diterbitkan SP2D-nya dalam waktu satu jam sejak diterima di FO (front office) dengan catatan SPM tersebut sudah benar dan disertai data pendukung yang benar pula.

       KPPN Surabaya I memberikan layanan one stop service serta Online Monitoring SPAN (OM-SPAN) dilengkapi layar monitor penyelesaian SPM/SP2D yang mampu menampilkan status dokumen yang diajukan, alur penyelesaian SP2D yang jelas, didukung leaflet, brosur mekanisme pembayaran APBN, kotak pengaduan, alur/mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat, dan kotak pengukuran kepuasan pelayanan KPPN Surabaya I. KPPN Surabaya I juga memiliki tugas penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) serta perencanaan penarikan dana oleh satker.

       KPPN Surabaya I berperan pula dalam hal pengelolaan kas yaitu melalui penyediaan dana pada Bank Operasional untuk pengeluaran negara dan penatausahaan penerimaan negara baik penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang diterima melalui bank persepsi/devisa persepsi dan potongan SPM.

              Sejak diberlakukannya Sistem MPN G2, maka mulai Juli 2016 Bank Persepsi dalam wilayah pembayaran KPPN Surabaya I menjalankan mekanisme penerimaan setoran negara pajak dan bukan pajak melalui sistem tersebut. Penerimaan negara ditangani oleh KPPN Khusus Penerimaan Negara di Jakarta. KPPN di daerah bertugas sebagai supporting dalam melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Bank Persepsi/Devisa. Pelaksanaan sistem MPN G2 pada pos persepsi dilaksanakan mulai tahun 2017.

       Sedangkan Bank pos/persepsi mitra KPPN Surabaya I ada 53 bank persepsi/devisa untuk menampung penerimaan pajak maupun setoran bukan pajak. Bank-bank yang menjadi mitra kerja KPPN Surabaya I adalah :

1. Bank Antar Daerah
2. Bank Mandiri Bratang Binangun
3. Bank Saudara
4. Bank HSBC
5. Bank Mandiri Kembang Jepun
6. Bank Mandiri Indrapura
7. Bank Jatim Dr. Sutomo
8. Bank Jatim Gresik
9. Bank Jatim Perak
10. Bank Jatim Utama
11. Bank Jatim HR Muhammad
12. Standard Chartered Bank
13. Citi Bank
14. BCA Gresik
15. Bank Mandiri Genteng Kali
16. Bank Mandiri Rungkut
17. Bank Mandiri Pahlawan
18. BCA Darmo
19. BCA Diponegoro
20. BCA Indrapura
21. BCA Veteran
22. Bank Mandiri Gresik
23. Bank Mandiri Basuki Rahmat
24. The Bank of Tokyo
25. BTN Surabaya Pemuda
26. BTN Surabaya Bukit Darmo
27. BTN Gresik
28. Bank Mandiri PDAM
29. Bank Mandiri Pemuda
30. Bank Mandiri Diponegoro
31. Bank UoB Buana
32. Bank Swadesi
33. Bank Panin Cendana
34. Bank Panin Coklat
35. Bank Artha Graha Internasional
36. RBS Bank
37. Bank Syariah Mandiri
38. Bank Maspion
39. Bank Ekonomi
40. Bank Metro Express
41. BII
42. Bank Mandiri Pelabuhan Tanjung Perak
43. Bank OCBC NISP
44. Bank Niaga
45. Bank Mestika
46. Bank Mandiri Jembatan Merah
47. Bank Mandiri Stasiun Kota
48. Bank Mandiri Gubeng
49. Bank Mandiri Perak
50. Bank Mandiri Tunjungan Plaza
51. Rabo Bank
52. Bank Jabar Banten
53. Pos Devisa/persepsi

       KPPN Surabaya I merupakan unit eselon III dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPBN) Provinsi Jawa Timur. Perubahan organisasi pada lingkungan Kementerian Keuangan adalah demi mengemban amanat sebagai lembaga birokrasi yang selalu bergerak menuju kesempurnaan dan mensyaratkan perubahan nomenklatur serta unit vertikal yang menaungi seiring kebutuhan organisasi.

       Saat pertama kali didirikan, terdapat dua unit organisasi yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran (Kanwil DJA) Surabaya, yaitu Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Surabaya dan Kantor Kas Negara (KKN) Surabaya. Pada tahun 1990-an dilakukan penggabungan terhadap dua unit kantor vertikal DJA di atas. Sesuai dengan nama kantor asal sebelum peleburan dan fungsi yang dijalankan, maka kantor yang baru terbentuk diberi nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Surabaya I (KPKN Surabaya I).

       Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004  tentang perubahan nama KPKN menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), pada awal tahun 2005 terbentuklah KPPN Surabaya I. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-02/PB/2009 tanggal 06 Januari 2009, KPPN Surabaya I ditetapkan sebagai KPPN Percontohan Tahap IV oleh Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Timur melalui Grand Launching KPPN Percontohan pada tanggal 15 Januari 2009 yang dihadiri oleh perwakilan satuan kerja, perbankan, pemerintah daerah, serta jajaran dari Kementerian Keuangan.

       KPPN Percontohan Surabaya I termasuk dalam salah satu dari lima KPPN Percontohan Tahap IV yang menjadi perwujudan nyata dari tekad reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Momentum tersebut diharapkan mampu mengembuskan napas perubahan kepada seluruh pegawai dan mitra kerja KPPN. Sebagai institusi pelayanan di garis terdepan, KPPN menjadi prioritas awal untuk dibenahi. Menggunakan SOP yang disempurnakan, semangat untuk menciptakan layanan optimal, mengurangi kekurangan-kekurangan di masa lampau, serta berbekal sumber daya manusia (SDM) yang terpilih lewat assessment, KPPN Surabaya I menjadi salah satu lokomotif perubahan di jajaran Kementerian Keuangan RI.

       Sejak awal masa berdirinya, KPPN Surabaya I berusaha memberikan layanan terbaik untuk mendukung program-program pembangunan daerah. Oleh karena itu, KPPN Surabaya I sebagai pemberi layanan di wilayah ibukota Jawa Timur menjunjung tinggi upaya-upaya untuk mendukung program pembangunan nasional di wilayah kerjanya.

       Sebagai salah satu ujung tombak Kementerian Keuangan, KPPN Surabaya I berperan dalam penyaluran dana pembangunan nasional di wilayah kerjanya. Pada tahun 2016, KPPN Surabaya I melayani 111 satuan kerja (satker) dari beberapa Kementerian/Lembaga di wilayah kerjanya. Mekanisme pencairan dana yang menjadi salah satu tugas utama KPPN Surabaya I diharapkan mampu mendorong laju dan bertumbuhnya perekonomian di daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik.

       KPPN Surabaya I sebagai katalisator modernisasi dan reformasi birokrasi berupaya memberikan layanan terbaiknya demi kemajuan perekonomian di daerah. Di samping tugas-tugas utama, KPPN Surabaya I berusaha mengedukasi satker-satker di wilayah kerjanya agar mampu menjadi mitra kerja yang lebih baik. Dengan demikian KPPN Surabaya I berharap mampu memberikan peran yang lebih besar dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan di wilayah kerjanya.

       Inovasi yang dilakukan di lingkup KPPN Surabaya I

       Inovasi dalam memberikan pelayanan kepada satker merupakan salah satu hal yang mendapatkan perhatian penting pada KPPN Surabaya I. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, KPPN Surabaya I telah melakukan penataan ruangan dan melakukan perbaikan kantor agar mitra kerja yang dilayani merasa nyaman serta puas.

Berikut ini beberapa inovasi yang dilakukan KPPN Surabaya I, terutama dalam bidang teknologi informasi yaitu :

- Layanan layar sentuh monitor

Monitor layar sentuh merupakan layanan kepada satker berupa monitor layar sentuh yang disediakan di ruang FO yang terhubung dengan aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN). Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan penyajian informasi terkait pelaksanaan pekerjaan yang sudah mengimplementasikan SPAN dan Kanwil DJPBN. Aplikasi OM-SPAN merupakan dashboard bagi kebutuhan pimpinan pada semua level, untuk memonitor pelaksanaan tugas BUN/Kuasa BUN di lingkungannya masing-masing. Informasi utama pelayanan seperti penyelesaian SP2D, retur SP2D, sisa pagu anggaran, revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), Data Suplier, Data Kontrak.

- SMS center

Layanan ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul karena letak geografis dari beberapa satker yang jauh dari jangkauan, sehingga informasi terbaru mengenai pelaksanaan APBN dapat diketahui oleh semua satker secara cepat dan ekonomis. Dengan layanan berbasis sms ini satker dapat mengetahui status SPM yang diajukan, realisasi DIPA, dan informasi lainnya. Nomor sms center KPPN Surabaya I adalah 081-136-136-11.

- Website KPPN Surabaya I

KPPN Surabaya I telah meluncurkan situs resmi institusi yaitu : www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/surabaya1/. Situs ini dibuat dengan tujuan sebagai sarana informasi bagi para satker dalam wilayah kerja KPPN Surabaya I. Di dalam situs tersebut, KPPN Surabaya memberikan informasi-informasi yang diharapkan bermanfaat untuk satker dan mampu mengedukasi masyarakat luas tentang layanan perbendaharaan melalui KPPN Surabaya I. Situs resmi KPPN Surabaya I telah terintegrasi dengan Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pusat DJPBN.

Beberapa fasilitas yang diberikan dalam situs KPPN Surabaya I adalah :

1. Artikel yang membahas berbagai permasalahan yang sering dihadapi oleh satker;
2. Mengunduh peraturan-peraturan kerja terbaru;
3. Membaca modul perbendaharaan yang dibutuhkan, melakukan monitoring, dan mencetak beberapa produk laporan yang diperlukan.

- Fasilitas free wi-fi

Dalam rangka menunjang pelayanan bagi satker yang turut mendapat perhatian dari KPPN Surabaya I adalah akses internet secara gratis (free wi-fi) di sekitar wilayah KPPN Surabaya I. Dengan adanya akses internet gratis ini diharapkan para satker dapat melakukan pengiriman data, mengunduh file-file yang dibutuhkan dengan cepat selama berada di KPPN Surabaya I.

- Layanan e-mail dan E-Rekon

KPPN Surabaya I sebagai organisasi pemerintah berusaha menyempurnakan proses bisnis yang akuntabel, transparan, serta mempunyai kinerja yang cepat dan ringkas. Sebagai bukti penggambaran kondisi penyajian pelayanan prima kepada publik adalah lewat layanan e-mail yang dilaksanakan oleh seksi Bank dan seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera). Di seksi vera terobosan yang diambil adalah layanan proses rekonsiliasi via e-mail. Inovasi ini diperuntukkan bagi satker yang posisinya relatif jauh dari KPPN Surabaya I dengan tujuan untuk mempercepat pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Satker dapat mengirimkan laporan keuangan maupun ADK kepada KPPN Surabaya I. Setelah dilakukan rekonsiliasi, dan tidak terdapat perbedaan data antara satker dengan data KPPN Surabaya I, diterbitkanlah Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

- Peningkatan kualitas SDM

SDM adalah bagian terpenting dalam peningkatan kualitas layanan maupun inovasi di KPPN Surabaya I. Sebagai perwujudan rasa kepedulian akan kinerja para pegawai, KPPN Surabaya I berusaha membangun kebersamaan dan kerjasama yang baik di antara para pegawai melalui pemberian pelatihan-pelatihan, misalnya : pelatihan service excellent, kebersamaan tim lewat capacity building, dan kegiatan lain yang sejenis.

- Pemberian penghargaan kepada satker yang berprestasi

Pemberian penghargaan (apresiasi) kepada satker ditujukan untuk menumbuhkan persaingan positif di antara satker-satker agar terpacu untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Penghargaan yang diberikan KPPN Surabaya I adalah anugerah penghargaan untuk satker terbaik yang ditetapkan setiap semester oleh Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI), diberikan kepada satker dengan nilai terbaik dalam penyerapan anggaran, pengelolaan uang persediaan, data kontrak, pagu minus, revisi DIPA, retur SP2D, dispensasi SPM, RPD (Rencana Penarikan Dana) harian, LPJ bendahara, kesalahan SPM, dan deviasi halaman III DIPA.

- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek)

KPPN Surabaya I senantiasa mengadakan sosialisasi kepada satker saat ada peraturan/ketentuan yang baru terbit terkait dengan pelaksanaan APBN dan berbagai hal yang berhubungan dengan bidang perbendaharaan yang tengah dikelola oleh satker-satker. Tujuan sosialisasi dan bimtek adalah menyamakan visi dan pola pikir tentang peraturan yang dibahas. Dengan demikian, tak ada kesalahan atau perbedaan penafsiran dari KPPN Surabaya I dengan para satker.

- Salam, Senyum, Sapa

Inovasi sederhana di dalam pemberian layanan adalah sikap baik dan ramah dari para pegawai KPPN Surabaya I, yaitu dengan salam, senyum, dan sapa dari para petugas FO kepada para satker (mitra kerja). Hal kecil ini diharapkan mampu membuat penerima jasa layanan dari KPPN Surabaya I menjadi lebih nyaman dan merasa dihargai (dihormati).

- Pembinaan Rohani

Untuk menjaga kualitas keimanan para pegawai KPPN Surabaya I, maka secara rutin diadakan siraman rohani bagi para pegawai yang beragama Islam. Kegiatan ini biasa digelar saat peringatan hari-hari besar Islam dengan tujuan untuk mempertebal ketakwaan para pegawai. Kualitas iman yang baik mampu membuat para pegawai senantiasa menunaikan tugas serta kewajibannya dengan mengacu pada norma-norma agama, menjadi pegawai yang jujur, amanah, dan bersih dari korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.

- Briefing pagi dan one day one information

Setiap hari kerja, sebelum memulai aktivitas harian di KPPN Surabaya I semua pegawai dan pejabat berkumpul untuk berdoa, mendapatkan pengarahan dari kepala kantor atau kepala seksi, mendapatkan satu info terbaru tiap pagi, dengan diakhiri meneriakkan yel-yel KPPN Surabaya I.

- Tes antinarkoba bekerjasama dengan BNN

KPPN Surabaya I melakukan kerjasama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan melakukan tes urine para pegawai KPPN Surabaya I untuk memastikan bahwa para pegawai benar-benar bebas narkoba. Dengan demikian KPPN Surabaya I ingin mewujudkan dirinya sebagai instansi yang bebas narkoba (zero drugs).

 Tugas Pokok dan Fungsi KPPN Surabaya I

        Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, menyebutkan bahwa KPPN merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah.

       KPPN Surabaya I masuk kategori KPPN Tipe A1 yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, KPPN Tipe A1 menyelenggarakan fungsi :

1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3. penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
5. penyusunan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
11. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative);
12. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. pengelolaan rencana penarikan dana;
14. pengelolaan rekening pemerintah;
15. pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk);
17. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Progam;
19. pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
20. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

KPPN Surabaya I sebagai KPPN Tipe A1 memiliki 1 orang Kepala Kantor dan 5 orang Kepala Seksi, yaitu :

- Kepala Subbagian Umum;

- Kepala Seksi Pencairan Dana;

- Kepala Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal (MSKI);

- Kepala Seksi Bank;

- Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera).

       Tugas utama KPPN Surabaya I terkait dengan pengeluaran negara yang bersumber dari APBN yang paling utama adalah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterima dari satuan kerja, penyaluran pembayaran atas beban APBN, penyusunan laporan realisasi pembayaran yang bersumber dari dana pinjaman dan hibah luar negeri. KPPN Surabaya I sebagai KPPN percontohan menerapkan layanan satu jam dalam penerbitan SP2D non-Belanja Pegawai di mana SPM yang diterima dari satker dapat diterbitkan SP2D-nya dalam waktu satu jam sejak diterima di FO (front office) dengan catatan SPM tersebut sudah benar dan disertai data pendukung yang benar pula.

       KPPN Surabaya I memberikan layanan one stop service serta Online Monitoring SPAN (OM-SPAN) dilengkapi layar monitor penyelesaian SPM/SP2D yang mampu menampilkan status dokumen yang diajukan, alur penyelesaian SP2D yang jelas, didukung leaflet, brosur mekanisme pembayaran APBN, kotak pengaduan, alur/mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat, dan kotak pengukuran kepuasan pelayanan KPPN Surabaya I. KPPN Surabaya I juga memiliki tugas penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) serta perencanaan penarikan dana oleh satker.

       KPPN Surabaya I berperan pula dalam hal pengelolaan kas yaitu melalui penyediaan dana pada Bank Operasional untuk pengeluaran negara dan penatausahaan penerimaan negara baik penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang diterima melalui bank persepsi/devisa persepsi dan potongan SPM.

       Sejak diberlakukannya Sistem MPN G2, maka mulai Juli 2016 Bank Persepsi dalam wilayah pembayaran KPPN Surabaya I menjalankan mekanisme penerimaan setoran negara pajak dan bukan pajak melalui sistem tersebut. Penerimaan negara ditangani oleh KPPN Khusus Penerimaan Negara di Jakarta. KPPN di daerah bertugas sebagai supporting dalam melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Bank Persepsi/Devisa. Pelaksanaan sistem MPN G2 pada pos persepsi dilaksanakan mulai tahun 2017.

       Sedangkan Bank pos/persepsi mitra KPPN Surabaya I ada 53 bank persepsi/devisa untuk menampung penerimaan pajak maupun setoran bukan pajak. Bank-bank yang menjadi mitra kerja KPPN Surabaya I adalah :

1. Bank Antar Daerah
2. Bank Mandiri Bratang Binangun
3. Bank Saudara
4. Bank HSBC
5. Bank Mandiri Kembang Jepun
6. Bank Mandiri Indrapura
7. Bank Jatim Dr. Sutomo
8. Bank Jatim Gresik
9. Bank Jatim Perak
10. Bank Jatim Utama
11. Bank Jatim HR Muhammad
12. Standard Chartered Bank
13. Citi Bank
14. BCA Gresik
15. Bank Mandiri Genteng Kali
16. Bank Mandiri Rungkut
17. Bank Mandiri Pahlawan
18. BCA Darmo
19. BCA Diponegoro
20. BCA Indrapura
21. BCA Veteran
22. Bank Mandiri Gresik
23. Bank Mandiri Basuki Rahmat
24. The Bank of Tokyo
25. BTN Surabaya Pemuda
26. BTN Surabaya Bukit Darmo
27. BTN Gresik
28. Bank Mandiri PDAM
29. Bank Mandiri Pemuda
30. Bank Mandiri Diponegoro
31. Bank UoB Buana
32. Bank Swadesi
33. Bank Panin Cendana
34. Bank Panin Coklat
35. Bank Artha Graha Internasional
36. RBS Bank
37. Bank Syariah Mandiri
38. Bank Maspion
39. Bank Ekonomi
40. Bank Metro Express
41. BII
42. Bank Mandiri Pelabuhan Tanjung Perak
43. Bank OCBC NISP
44. Bank Niaga
45. Bank Mestika
46. Bank Mandiri Jembatan Merah
47. Bank Mandiri Stasiun Kota
48. Bank Mandiri Gubeng
49. Bank Mandiri Perak
50. Bank Mandiri Tunjungan Plaza
51. Rabo Bank
52. Bank Jabar Banten
53. Pos Devisa/persepsi

Inovasi yang dilakukan di lingkup KPPN Surabaya I

       Inovasi dalam memberikan pelayanan kepada satker merupakan salah satu hal yang mendapatkan perhatian penting pada KPPN Surabaya I. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, KPPN Surabaya I telah melakukan penataan ruangan dan melakukan perbaikan kantor agar mitra kerja yang dilayani merasa nyaman serta puas.

Berikut ini beberapa inovasi yang dilakukan KPPN Surabaya I, terutama dalam bidang teknologi informasi yaitu :

- Layanan layar sentuh monitor

Monitor layar sentuh merupakan layanan kepada satker berupa monitor layar sentuh yang disediakan di ruang FO yang terhubung dengan aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN). Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan penyajian informasi terkait pelaksanaan pekerjaan yang sudah mengimplementasikan SPAN dan Kanwil DJPb. Aplikasi OM-SPAN merupakan dashboard bagi kebutuhan pimpinan pada semua level, untuk memonitor pelaksanaan tugas BUN/Kuasa BUN di lingkungannya masing-masing. Informasi utama pelayanan seperti penyelesaian SP2D, retur SP2D, sisa pagu anggaran, revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), Data Suplier, dan Data Kontrak.

- Website KPPN Surabaya I

KPPN Surabaya I telah meluncurkan situs resmi institusi yaitu : www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/surabaya1/. Situs ini dibuat dengan tujuan sebagai sarana informasi bagi para satker dalam wilayah kerja KPPN Surabaya I. Di dalam situs tersebut, KPPN Surabaya memberikan informasi-informasi yang diharapkan bermanfaat untuk satker dan mampu mengedukasi masyarakat luas tentang layanan perbendaharaan melalui KPPN Surabaya I. Situs resmi KPPN Surabaya I telah terintegrasi dengan Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pusat DJPBN.

Beberapa fasilitas yang diberikan dalam situs KPPN Surabaya I adalah :

1) Artikel yang membahas berbagai permasalahan yang sering dihadapi oleh satker;

2) Mengunduh peraturan-peraturan kerja terbaru;

3) Membaca modul perbendaharaan yang dibutuhkan, melakukan monitoring, dan mencetak beberapa produk laporan yang diperlukan.

- Fasilitas free wi-fi

Dalam rangka menunjang pelayanan bagi satker yang turut mendapat perhatian dari KPPN Surabaya I adalah akses internet secara gratis (free wi-fi) di sekitar wilayah KPPN Surabaya I. Dengan adanya akses internet gratis ini diharapkan para satker dapat melakukan pengiriman data, mengunduh file-file yang dibutuhkan dengan cepat selama berada di KPPN Surabaya I.

- Layanan e-mail dan E-Rekon

KPPN Surabaya I sebagai organisasi pemerintah berusaha menyempurnakan proses bisnis yang akuntabel, transparan, serta mempunyai kinerja yang cepat dan ringkas. Sebagai bukti penggambaran kondisi penyajian pelayanan prima kepada publik adalah lewat layanan e-mail yang dilaksanakan oleh seksi Bank dan seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera). Di seksi vera terobosan yang diambil adalah layanan proses rekonsiliasi via e-mail. Inovasi ini diperuntukkan bagi satker yang posisinya relatif jauh dari KPPN Surabaya I dengan tujuan untuk mempercepat pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Satker dapat mengirimkan laporan keuangan maupun ADK kepada KPPN Surabaya I. Setelah dilakukan rekonsiliasi, dan tidak terdapat perbedaan data antara satker dengan data KPPN Surabaya I, diterbitkanlah Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

- Peningkatan kualitas SDM

SDM adalah bagian terpenting dalam peningkatan kualitas layanan maupun inovasi di KPPN Surabaya I. Sebagai perwujudan rasa kepedulian akan kinerja para pegawai, KPPN Surabaya I berusaha membangun kebersamaan dan kerjasama yang baik di antara para pegawai melalui pemberian pelatihan-pelatihan, misalnya : pelatihan service excellent, kebersamaan tim lewat capacity building, dan kegiatan lain yang sejenis.

- Pemberian penghargaan kepada satker yang berprestasi

Pemberian penghargaan (apresiasi) kepada satker ditujukan untuk menumbuhkan persaingan positif di antara satker-satker agar terpacu untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Penghargaan yang diberikan KPPN Surabaya I adalah anugerah penghargaan untuk satker terbaik yang ditetapkan setiap semester oleh Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI), diberikan kepada satker dengan nilai terbaik dalam penyerapan anggaran, pengelolaan uang persediaan, data kontrak, pagu minus, revisi DIPA, retur SP2D, dispensasi SPM, RPD (Rencana Penarikan Dana) harian, LPJ bendahara, kesalahan SPM, dan deviasi halaman III DIPA.

- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek)

KPPN Surabaya I senantiasa mengadakan sosialisasi kepada satker saat ada peraturan/ketentuan yang baru terbit terkait dengan pelaksanaan APBN dan berbagai hal yang berhubungan dengan bidang perbendaharaan yang tengah dikelola oleh satker-satker. Tujuan sosialisasi dan bimtek adalah menyamakan visi dan pola pikir tentang peraturan yang dibahas. Dengan demikian, tak ada kesalahan atau perbedaan penafsiran dari KPPN Surabaya I dengan para satker.

- Salam, Senyum, Sapa

Inovasi sederhana di dalam pemberian layanan adalah sikap baik dan ramah dari para pegawai KPPN Surabaya I, yaitu dengan salam, senyum, dan sapa dari para petugas FO kepada para satker (mitra kerja). Hal kecil ini diharapkan mampu membuat penerima jasa layanan dari KPPN Surabaya I menjadi lebih nyaman dan merasa dihargai (dihormati).

- Pembinaan Rohani

Untuk menjaga kualitas keimanan para pegawai KPPN Surabaya I, maka secara rutin diadakan siraman rohani bagi para pegawai yang beragama Islam. Kegiatan ini biasa digelar saat peringatan hari-hari besar Islam dengan tujuan untuk mempertebal ketakwaan para pegawai. Kualitas iman yang baik mampu membuat para pegawai senantiasa menunaikan tugas serta kewajibannya dengan mengacu pada norma-norma agama, menjadi pegawai yang jujur, amanah, dan bersih dari korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.

- Briefing pagi dan one day one information

Setiap hari kerja, sebelum memulai aktivitas harian di KPPN Surabaya I semua pegawai dan pejabat berkumpul untuk berdoa, mendapatkan pengarahan dari kepala kantor atau kepala seksi, mendapatkan satu info terbaru tiap pagi, dengan diakhiri meneriakkan yel-yel KPPN Surabaya I.

- Tes antinarkoba bekerjasama dengan BNN

KPPN Surabaya I melakukan kerjasama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan melakukan tes urine para pegawai KPPN Surabaya I untuk memastikan bahwa para pegawai benar-benar bebas narkoba. Dengan demikian KPPN Surabaya I ingin mewujudkan dirinya sebagai instansi yang bebas narkoba (zero drugs).