Sampai dengan akhir bulan Juli 2024, total pagu DIPA yang dikelola KPPN Tangerang sebesar Rp.9,39 trilyun. Alokasi ini terdiri alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yaitu untuk belanja satuan kerja (satker) Kementerian/ Lembaga  sebesar Rp.3,58 trilyun dan belanja Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp.6,03 trilyun. Realisasi belanja BPP dan TKD sampai dengan  Juli 2024 sebesar Rp.5,17 trilyun atau sebesar 55,09%. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi BPP sebesar Rp.1,94 trilyun dan TKD sebesar Rp.3,22 trilyun.

Alokasi/pagu BPP terdiri dari alokasi belanja pegawai sebesar Rp.1,41 trilyun, belanja barang sebesar Rp.1,59 trilyun, belanja modal sebesar Rp.349,61 milyar serta bantuan sosial sebesar Rp.4,01 milyar.

Realisasi BPP terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp.915,18 milyar atau sebesar 64,85% dari total belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai sampai dengan bulan Juli 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,08% dibandingkan dengan realisasi bulan Juni 2024.

Realisasi belanja barang sampai dengan Juli  2024 sebesar Rp.930,38 milyar atau sebesar 58,37%. Realisasi belanja barang sampai dengan bulan Juli 2024 mengalami kenaikan sebesar 6,53% dari bulan Juni 2024.

Realisasi belanja modal satker K/L sampai bulan Juli 2024 sebesar Rp.99,42 milyar atau sebesar 28,44% dari pagu. Realisasi belanja modal sampai bulan Juli 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,93% dari realisasi Juni 2024.

Sementara tidak ada penambahan realisasi bantuan sosial yang berupa beasiswa yang disalurkan oleh Kementerian Agama sampai dengan Juli 2024 sebesar Rp.1,78 milyar atau sebesar 44,44%. Realisasi sampai dengan Juli 2024 sama dengan realisasi pada bulan Juni 2024.

Sedangkan pagu TKD sebesar Rp.6,03 trilyun meliputi pagu Dana Transfer Umum sebesar Rp.3,87 trilyun, Dana Transfer Khusus sebesar Rp.1,77 trilyun dan Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonami Khusus dan Keistimewaan sebesar  Rp.378,56 milyar.

Realisasi sampai dengan bulan Juli 2024 sebagai berikut, Dana Transfer Umum sebesar Rp.2,17 trilyun atau sebesar 56,18% dari pagu. Realisasi Dana Transfer Khusus sebesar Rp.855,54 milyar atau sebesar 48,13% dari pagu. Sementara realisasi Dana Desa, insentif fiskal sebesar Rp.193,54 milyar atau sebesar 51,13% dari pagu.

Realisasi BPP dan TKD diharapkan dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. (mcs)

Pada hari Selasa, 30 Juli 2024, KPPN Tangerang menyelenggarakan Stakeholder’s Day. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan Standar Pelayanan di Lingkungan KPPN Tangerang. Salah satu tujuan dari kegiatan ini yaitu mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Isu yang dibahas adalah terkait proses penyaluran dana pendidikan oleh KPPN Tangerang. Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Kepala Kementerian Agama Kota Tangerang selagu penerima manfaat layanan KPPN. Sedangkan dari akademisi, hadir Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya Tangerang dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten. Dari media massa diwakili Redaksi Kabar Banten. Sedangkan dari lembaga masyarakat, kegiatan ini dihadiri perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Tangerang. Beberapa satker/OPD juga diundang untuk memeriahkan kegiatan. KPPN tangerang juga mengundang Pimpinan Bank mandiri dan BJB sebagai unsur perbankan.

Disamping penyampaian materi terkait layanan KPPN Tangerang, pada kesmpatan ini juga disampaikan upaya KPPN Tangerang membangun Zona Integritas WBK/WBBM.

Setelah pemaparan materi oleh Kepala KPPN Tangerang, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan penyampaian masukan dari para narasumber dan peserta Stakeholder’s Day. Semua masukan dari peserta akan dikompilasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Dengan sinergi dari berbagai pihak diharapkan KPPN Tangerang dapat memberikan layanan yang lebih baik. (mcs)

Dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara APBN (AKN APBN) dan Pengelola Keuangan APBN (PK APBN), pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 bertempat di aula KPPN Tangerang, Kepala KPPN Tangerang telah membuka kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pejabat Perbendaharaan dalam Implementasi Aplikasi SAKTI. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi kebijakan baru terkait dengan implementasi PMK Nomor 132 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Di Bidang Keuangan Negara. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan agar:

1. Seluruh JF PK/APK APBN dapat mengetahui implementasi perubahan kebijakan mengenai Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.
2. Instansi yang mempunyai Pejabat Fungsional di Bidang Keuangan Negara telah melaksanakan perubahan nomenklatur Jabatan Fungsional menyesuaikan dengan ketentuan PMK No. 132 Tahun 2023.
3. Pelaksanaan penyesuaian nomenklatur baru JF di Bidang Keuangan Negara ditetapkan dengan keputusan pengangkatan dengan mencantumkan Angka Kredit yang telah diperoleh dari JF sebelumnya.
4. Seluruh JF PK/APK APBN dapat mengimplementasikan aplikasi e-jafung untuk pelaksanaan perekaman dan penilaian SKP tahun 2023 dan 2024.
5. Memastikan seluruh JF APK APBN dan PK APBN telah melakukan perekaman SKP tahun 2023 dan 2024 pada aplikasi e-Jafung.

Diharapkan dengan  perubahan nomenklatur Jabatan Fungsional ini dapat segera dilaksanakan di Instansi Pengguna guna mendukung carrier path para Pejabat Fungsional. (mcs)

Bertempat di kampus Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG) Tangerang, KPPN Tangerang menyelenggarakan kegiatan Treasury Goes to Campus pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024. Acara dibuka Kepala Bagian Administrasi Akademik, Umum, dan Ketarunaan, DR. Munawar Ali dan dilanjutkan pemaparan materi APBN 2024.

Kepala KPPN Tangerang, Mochamad Chomnur Susanto, pada saat memulai materi pengenalan APBN 2024 kepada taruna dan taruni STMKG Tangerang menyampaikan bahwa APBN merupakan milik bersama. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui isi APBN 2024.  APBN 2024 yang dijadikan dasar untuk melaksanakan belanja negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.325 trilyun dibiayai dari pendapatan negara sebesar Rp2.802 trilyun. Dari pendapatan negara sebesar Rp2.802 trilyun tersebut sebesar Rp2.309 trilyun bersumber dari perpajakan. Karena sebagian besar pendapatan negara bersumber dari perpajakan maka kita wajib menjaga agar penerimaan perpajakan dapat didukung oleh semua lapisan masyarakat.

Setelah paparan, acara dilanjutkan dengan diskusi antara taruna/taruni dan Kepala KPPN Tangerang. Sebelum acara ditutup, diadakan quiz yang mengikut sertakan semua taruna/taruni peserta Goes to Campus.

Dengan kegiatan ini diharapkan pemahaman para taruna/taruni STMKG terhadap APBN 2024 menjadi lebih baik sehingga calon-calon ASN di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika memahami peran APBN dalam pembangunan. (mcs)