Tarakan, Senin (9 Februari 2026) – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tarakan memenuhi undangan kegiatan Rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Tarakan yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan strategis ini merupakan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi di wilayah Kota Tarakan.

Rapat HLM TPID tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Tarakan dan dihadiri oleh seluruh unsur TPID Kota Tarakan. Hadir pula Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan sebagai narasumber yang menyampaikan paparan terkait perkembangan indikator ekonomi dan dinamika inflasi daerah.

Pada kesempatan ini, rapat membahas secara komprehensif pemantauan harga serta kebutuhan bahan pangan dan transportasi umum di lingkup Kota Tarakan. Pembahasan tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi daerah, khususnya dalam rangka antisipasi peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri.

Selain itu, rapat juga menyoroti kondisi ketersediaan dan kecukupan pasokan bahan pangan di Kota Tarakan yang hingga saat ini masih didominasi oleh pasokan dari luar daerah. Kondisi tersebut memerlukan perhatian bersama melalui penguatan koordinasi antarinstansi guna menjaga kelancaran distribusi, kestabilan harga, serta memitigasi potensi tekanan inflasi.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat, disepakati bahwa pelaksanaan rapat TPID selanjutnya akan dilakukan secara tematik, sehingga pembahasan dapat dilakukan lebih mendalam dan terfokus untuk menghasilkan rekomendasi serta solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui partisipasi aktif dalam forum TPID, KPPN Tarakan bersama seluruh anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Tarakan berkomitmen untuk terus mendukung upaya menjaga stabilitas inflasi daerah. Upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan yang inklusif, berdampak, dan berkelanjutan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Tarakan melaksanakan kegiatan Seremoni Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three, Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Three s.d. Five, serta Piagam Manajemen Risiko Lingkup KPPN Tarakan Tahun 2026 pada Senin, 2 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat KPPN Tarakan dan diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Tarakan.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2025 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang mewajibkan seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai paling lambat tanggal 31 Januari 2026. Sejalan dengan ketentuan tersebut, KPPN Tarakan telah menetapkan Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, serta Piagam Manajemen Risiko Tahun 2026 pada tanggal 31 Januari 2026, yang kemudian diseremonikan pada tanggal 2 Februari 2026.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Subbagian Umum selaku Administrator Kinerja Organisasi (AKO), yang menyampaikan pengantar serta poin-poin penyempurnaan (refinement) manajemen kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, Kepala KPPN Tarakan memberikan arahan kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya komitmen bersama dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi serta pengelolaan risiko yang terintegrasi dalam setiap proses bisnis. Kegiatan kemudian ditutup dengan pelaksanaan seremoni penandatanganan secara simbolis.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai ini merupakan bentuk pernyataan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai KPPN Tarakan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, penandatanganan Piagam Manajemen Risiko menjadi wujud keseriusan organisasi dalam mengimplementasikan manajemen risiko secara konsisten dan menyeluruh, mulai dari proses identifikasi, analisis, evaluasi, hingga pengendalian risiko sesuai dengan tingkat toleransi yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini juga menjadi sarana penyelarasan antara manajemen kinerja dan manajemen risiko. Kedua aspek tersebut merupakan elemen penting yang saling melengkapi dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis organisasi. Dengan adanya keselarasan tersebut, diharapkan seluruh pegawai dapat lebih memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga kinerja organisasi sekaligus memitigasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan.

Melalui kegiatan ini, KPPN Tarakan meneguhkan komitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan yang optimal. Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2026 diharapkan menjadi langkah awal yang kuat dalam mendukung pencapaian kinerja KPPN Tarakan pada tahun 2026.

Selasa, 27 Januari 2026, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tarakan menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Pusat atas Belanja Daerah yang Disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) untuk Semester II Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah Kota Tarakan dan bertempat di Aula KPPN Tarakan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, antara lain BPKPAD Kota Tarakan, BPKAD Kabupaten Tana Tidung, KPP Pratama Tanjung Redeb, serta KPP Pratama Tarakan. Kehadiran seluruh pihak ini mencerminkan komitmen bersama dalam memastikan pengelolaan dan penyetoran pajak pusat atas belanja daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekonsiliasi penyetoran pajak pusat atas belanja daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keselarasan data antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Melalui proses rekonsiliasi ini, dilakukan pencocokan dan verifikasi data penyetoran pajak agar tidak terdapat perbedaan pencatatan yang dapat berdampak pada proses penyaluran transfer ke daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, penyampaian BAR penyetoran pajak pusat atas belanja daerah periode Semester II Tahun 2025 merupakan persyaratan utama dalam penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Semester I Tahun 2026. Oleh karena itu, kegiatan ini memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Melalui penandatanganan BAR ini, KPPN Tarakan bersama KPP Pratama Tanjung Redeb, KPP Pratama Tarakan, BPKPAD Kota Tarakan, dan BPKAD Kabupaten Tana Tidung menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi lintas instansi dalam mengawal penerimaan negara, khususnya yang bersumber dari belanja daerah. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong tertib administrasi serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Selain penandatanganan BAR, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi dan koordinasi terkait berbagai isu strategis, antara lain kinerja penyaluran Transfer ke Daerah, upaya optimalisasi penerimaan daerah, serta strategi mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam diskusi tersebut, turut dibahas peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi lokal yang didukung secara langsung oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui berbagai skema pembiayaan.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin solid, sehingga pengelolaan pajak pusat atas belanja daerah dapat berjalan lebih efektif, mendukung kelancaran penyaluran dana transfer, serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tarakan mengikuti kegiatan Webinar Edukasi Seputar Proteksi dan Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Disposisi DJPb) Edisi I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 3 Februari 2026, dan diikuti secara daring oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Tarakan yang terpusat di ruang rapat KPPN Tarakan.

Kegiatan webinar ini merupakan tindak lanjut dari Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-439/PB.1/2026 tanggal 30 Januari 2026 dengan tema “Cerdas Finansial, Investasi Aman, Jauhi Judol dan Pinjol Ilegal”. Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai DJPb terkait pengelolaan keuangan pribadi, perlindungan finansial, serta pemanfaatan instrumen investasi yang aman dan legal.

Kegiatan diawali dengan arahan dari Kepala KPPN Tarakan, Ibu Lely Yalestiarini, yang menekankan pentingnya literasi keuangan bagi seluruh pegawai. Dalam arahannya, Kepala KPPN Tarakan menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan yang bijak, perencanaan masa depan yang matang, serta pemahaman terhadap instrumen investasi yang legal merupakan bagian dari upaya menjaga kesejahteraan pegawai sekaligus mendukung profesionalisme aparatur negara. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik investasi ilegal, judi daring, dan pinjaman online ilegal yang berpotensi merugikan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, KPPN Tarakan juga bersinergi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Tarakan. Kegiatan turut dihadiri oleh pimpinan cabang dan pegawai BSI Cabang Tarakan, yang memberikan dukungan dan edukasi kepada peserta. Pada sesi tambahan, Bapak Heriyadi, selaku Branch Manager BSI KC Tarakan, menyampaikan edukasi terkait produk investasi dan tabungan haji berbasis syariah. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang, manfaat menabung haji sejak dini, serta pengenalan produk investasi syariah yang aman dan sesuai ketentuan.

Webinar ini menghadirkan narasumber nasional yang membahas strategi pengelolaan keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi, serta pemanfaatan produk investasi yang legal dan terpercaya. Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung interaktif, memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperdalam pemahaman dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan keuangan pribadi.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan Disposisi DJPb Edisi I Tahun 2026 ini, KPPN Tarakan menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam aspek literasi keuangan dan perlindungan finansial. Diharapkan, pemahaman yang diperoleh dari kegiatan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga pegawai KPPN Tarakan semakin cerdas secara finansial, terhindar dari praktik keuangan ilegal, serta mampu merencanakan masa depan dengan lebih baik.

Pada Senin, 2 Februari 2026, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tarakan yang diwakili oleh Kepala KPPN Tarakan serta didampingi oleh Pelaksana Seksi Bank memenuhi undangan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tarakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka rekonsiliasi data Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) atas iuran jaminan kesehatan Pemerintah Daerah Kota Tarakan untuk Triwulan IV Tahun 2025.

Kegiatan rekonsiliasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan data setoran iuran jaminan kesehatan antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan KPPN sebagai kuasa Bendahara Umum Negara di daerah. Melalui rekonsiliasi ini, seluruh pihak melakukan pencocokan data pembayaran agar selaras dengan ketentuan perbendaharaan serta tercatat secara benar dalam sistem penerimaan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Tarakan, Ibu Lely Yalestiarini, menyampaikan bahwa proses rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kualitas data setoran penerimaan negara yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rekonsiliasi juga menjadi sarana evaluasi bersama guna meminimalkan potensi perbedaan data serta meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan iuran jaminan kesehatan.

Selain itu, KPPN Tarakan bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tarakan turut menyampaikan apresiasi kepada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan yang telah melaksanakan penyetoran iuran jaminan kesehatan secara tepat waktu, tertib, dan akurat. Kepatuhan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi OPD lainnya dalam mendukung pengelolaan penerimaan negara yang optimal.

Melalui kegiatan ini, KPPN Tarakan, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tarakan, dan Pemerintah Daerah Kota Tarakan menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi lintas instansi. Komitmen tersebut diarahkan pada peningkatan efektivitas pengelolaan iuran jaminan kesehatan, serta mewujudkan sistem penyetoran penerimaan negara yang efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada hari Selasa, 27 Januari 2026, seluruh pejabat dan pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tarakan melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meneguhkan kembali tekad dan komitmen seluruh jajaran KPPN Tarakan untuk terus menjaga integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Penandatanganan komitmen bersama tersebut merupakan wujud nyata keseriusan KPPN Tarakan dalam mengawal keberlanjutan pembangunan Zona Integritas. Tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan aspek administratif, kegiatan ini juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai integritas dan profesionalisme kepada seluruh pegawai agar senantiasa diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan komitmen yang ditandatangani secara kolektif, diharapkan setiap pegawai memiliki tanggung jawab moral yang sama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

KPPN Tarakan terus bertekad untuk memberikan layanan yang MANTAP BAH (Melayani, Akuntabel, Transparan, Bersih, dan Amanah) kepada seluruh pengguna layanan dan mitra kerja. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan utama dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima serta kepuasan pengguna layanan. Melalui komitmen ini, KPPN Tarakan menegaskan bahwa integritas dan kualitas pelayanan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelaksanaan tugas perbendaharaan negara.

Lebih lanjut, penandatanganan komitmen bersama ini bertujuan untuk memastikan konsistensi penerapan nilai-nilai integritas serta peningkatan kinerja layanan publik secara berkelanjutan. Seluruh pegawai diharapkan mampu menjaga sikap profesional, menjunjung tinggi etika, serta menghindari segala bentuk praktik yang bertentangan dengan prinsip birokrasi bersih. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap KPPN Tarakan dapat terus terjaga dan ditingkatkan.

Selain itu, keberlanjutan Zona Integritas menuju WBBM juga menuntut adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem, prosedur, serta pola kerja organisasi. KPPN Tarakan secara konsisten melakukan evaluasi dan pembenahan internal guna memastikan pelayanan yang diberikan semakin efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.

Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, KPPN Tarakan berharap dapat semakin memperkuat kepercayaan mitra kerja dan pemangku kepentingan. Komitmen tersebut menjadi fondasi penting dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang bersih, melayani, serta berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan.