Rabu, 31 Desember 2025, KPPN Tarakan telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi Akhir Tahun pada Bank Mitra di wilayah Kota Tarakan. Monev dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2025 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025, KPPN diamanatkan untuk melakukan koordinasi dengan mitra kerja, guna memastikan seluruh kendala operasional pada akhir tahun dapat teratasi secara efektif. 

Dalam kesempatan ini, KPPN Tarakan telah melaksanakan monev terhadap kepatuhan layanan setoran penerimaan akhir tahun pada bank mitra, yaitu Bank BRI Cabang Tarakan, Bank Mandiri Cabang Tarakan, Bank BNI Cabang Tarakan, Bank BTN Cabang Tarakan, Bank BSI Cabang Tarakan, dan Bankaltimtara Cabang Tarakan dengan memastikan bahwa layanan setoran penerimaan negara yang dilakukan oleh collecting agent telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

KPPN Tarakan bersama Bank Himbara dan Bank BSI Cabang Tarakan serta Bankaltimtara Cabang Tarakan berkomitmen akan mengawal pengelolaan keuangan negara secara akuntabel, efektif, dan transparan. 

Dalam rangka mengawal keberlanjutan program Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Tarakan senantiasa berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang MANTAP BAH (Melayani, Akuntabel, Transparan, Bersih, dan Amanah) kepada seluruh pengguna layanan serta mitra kerja.

#InTress #DJPbHAnDAL #DJPbKaltara #KaltaraMuda #KPPNTarakan #MantapBah 

Sebagai bagian dari serangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan yang ke-20, KPPN Tarakan melaksanakan kegiatan AKSLERASY (Aksi Learning Treasury) – KPPN Tarakan Goes To Campus ‘Universitas Borneo Tarakan’ yang dilaksanakan hari Jumat, 23 Februari 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh 100 mahasiswa yang berasal dari Fakultas Ekonomi UBT. Dengan mengambil tema “Mahasiswa Melek APBN”, kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan peran Kementerian Keuangan di daerah melalui tugas dan fungsi KPPN serta sebagai sarana komunikasi publik mengenai pengelolaan keuangan negara dan kontribusinya dalam mewujudkan ekonomi yang mandiri di Kota Tarakan.

Rektor UBT yang diwakili wakil Rektor UBT Daud Nawir memberikan kata sambutan sebagai perwakilan dari pihak UBT, dalam sambutannya Daud Nawir menekankan tentang pentingnya APBN dan Data Data Statistik dalam mendukung perkuliahan mahasiswa fakultas ekonomi serta berharap kegiatan AKSLERASY bukan hanya dilakukan sekali dalam setahun.  Kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan Kepala KPPN Tarakan Joko Santoso yang menyampaikan bahwa kegiatan AKSLERASY merupakan salah satu sarana edukasi yang positif untuk mengenalkan APBN sehingga mahasiswa dapat mengetahui alokasi dan sumber pendapatan yang diperoleh untuk membangun Indonesia sekaligus penyampaian materi. Beberapa topik yang dibahas yaitu fungsi dan tujuan APBN, asumsi dasar ekonomi makro, overview APBN 2024, dan  tugas fungsi KPPN Tarakan.

Lebih dalam lagi, Joko Santoso juga menjelaskan mengenai Pendapatan negara yang tumbuh 6,3% dari outlook 2023 terutama didukung langkah optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan reformasi perpajakan. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 T, penerimaan PNBP sebesar Rp 492,0 T, penerimaan Hibah sebesar Rp0,4 T. Belanja negara tumbuh 6,4% dari outlook 2023 dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi dan pelaksanaan prioritas nasional. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 T dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 T. Pembiayaan Negara sebesar 522,8 T terdiri dari pembiayaan utang sebesar 648,1 T dan pembiayaan investasi sebesar Rp(176,2) T.

Selanjutnya Kepala BPS Tarakan, Umar Riyadi menyampaian materi mengenai pertumbuhan ekonomi kota Tarakan triwulan II 2023. Pada materi ini dijelaskan mengenai pertumbuhan PDRB, kinerja sector perekonomian kota Tarakan, sumber pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan, PDRB pengeluaran, dan peran Civitas Akademika bagi pergerakan ekonomi di KPPN Tarakan.

Ekonomi Tarakan pada triwulan II-2023 tumbuh sebesar 6,25% (y-on-y) atau sebesar 2,67% (q-to-q) dimana pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 25,17% (y-on-y) atau sebesar 23,8% (q-to-q). Struktur perekonomian Kota Tarakan menurut lapangan usaha triwulan II-2023 masih didominasi oleh lima lapangan usaha utama yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran;  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (24,26%); Transportasi dan Pergudangan (15,33%); Konstruksi (14,91%); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (11,03%); dan Industri Pengolahan (11,03%); Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kota Tarakan mencapai 76,15%.

Acara diakhiri dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh KPPN Tarakan dan BPS kota Tarakan. Penandatanganan tersebut dilakukan sebagai bentuk kerja sama dalam rangka pertukaran data statistik keuangan pemerintah dan indikator makro ekonomi kota Tarakan. KPPN Tarakan juga melakukan pemberian cinderamata kepada Universitas Borneo Tarakan dan BPS Kota Tarakan.

Tana Tidung (23/01), Sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, KPPN Tarakan melaksanakan tugas penyaluran dana transfer ke daerah kepada Pemerintah Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung. Sebagai langkah awal koordinasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah Tahun 2024, Kepala KPPN Tarakan, Joko Santoso bersama rombongan melaksanakan audiensi bersama Bupati Tana Tidung pada hari Selasa, 23 Januari 2024 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Bupati Tana Tidung, Bapak Ibrahim Ali beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pada kesempatan ini, Joko Santoso menyampaikan terimakasih atas kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam mengawal penyaluran transfer ke daerah dengan baik dan tepat waktu. Hal ini terbukti dari capaian realisasi penyaluran mencapai Rp1,506 miliar atau 99,68% dari total pagu Rp1,511 miliar dan Peringkat Pertama atas Kinerja Pengelolaan Dana Desa se-Kalimantan Utara tahun 2023. Di sisi lain, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, di antarnya terkait mitigasi penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan percepatan penyampaian dokumen syarat salur Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) tahun 2024. “Kami datang lebih awal agar dapat dilaksanakan percepatan dan mitigasi kendala atas penyaluran”, ungkap Joko saat berdialog bersama Bupati.  Lebih lanjut Joko menegaskan komitmen KPPN sebagai unit vertikal akan menjalin sinergi bersama BPKAD dan OPD serta memfasilitasi dalam hal dibutuhkan pendampingan bersama kantor pusat selaku pemangku kebijakan.

Selanjutnya, Bupati yang didampingi Sekretaris BPKAD dan Kepala Dinsos PMD menjelaskan akan segera menindaklanjuti beberapa aspek yang menjadi kendala dalam penyaluran TKD tahun 2023 serta melaksanakan percepatan penyaluran di tahun 2024. Menurutnya, sinergi dan koordinasi bersama OPD terkait dan KPPN menjadi kunci penyaluran transfer ke daerah dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan.

Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN sampai dengan 31 Mei 2024 di wilayah pembayaran KPPN Tarakan mencapai Rp1,10 triliun atau 36,83 persen dari total pagu sebesar Rp2,99 triliun.

Kepala KPPN Tarakan, Joko Santoso, menjelaskan bahwa bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023, realisasinya mengalami kenaikan sebesar 7.76 persen. Dimana realisasi di periode yang sama di tahun 2023 sebesar Rp975,96 miliar atau 29,07 persen dari total pagu sebesar Rp3,35 triliun. Kenaikan ini menandakan bahwa ada peningkatan aktifitas kegiatan di Satuan Kerja (satker) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memanfaatkan belanja pemerintah ini.

Joko Santoso, menambahkan bahwa realisasi APBN tersebut, merupakan realisasi dari pagu anggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) untuk Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Tarakan dan pagu anggaran untuk belanja Pemerintah Daerah di wilayah pembayaran KPPN Tarakan yaitu Pemerintah Kota Tarakan dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Realisasi anggaran BPP untuk Satuan Kerja di wilayah KPPN Tarakan mencapai 31,33 persen atau sebesar Rp.387,4 miliar dari pagu sebesar Rp.1,23 triliun. Sedangkan TKD mencapai 40,7 persen atau sebesar Rp716,23 miliar dari pagu sebesar Rp1,75 triliun. Anggaran TKD ini terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Hibah, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa yang disalurkan kepada Pemerintah Kota Tarakan dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satuan Kerja KPPN Tarakan, Fitriandy, merincikan lebih detail realisasi BPP tersebut yang terdiri dari empat jenis belanja. Pertama, realisasi belanja pegawai telah mencapai 45,82 persen atau Rp153,53 miliar dari pagu sebesar Rp335,09 miliar. Kedua, realisasi belanja barang mencapai 33,30 persen atau sebesar Rp186,12 miliar dari pagu sebesar Rp558,93 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal baru mencapai 13.93 persen atau sebesar Rp47,74 miliar dari pagu Rp342,68 miliar.

Berdasarkan realisasi per jenis belanja tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah belanja modal, dimana masih terbilang rendah penyerapannya yaitu masih dibawah 30 persen, ujar Fitriandy.

Fitriandy melanjutkan, adapun realisasi dana TKD tersebut, pertama adalah realisasi DAU sebesar 42,91 persen atau Rp391,8 miliar dari pagu sebesar Rp913.2 miliar. Kedua, realisasi DBH sebesar 39,83 persen atau Rp253,17 milliar dari pagu sebesar Rp635,55 miliar, Ketiga untuk anggaran DAK Fisik dengan pagu sebesar Rp.41,7 miliar, realisasi sampai dengan saat ini sebesar 10,58 persen atau sebesar Rp.4,41 miliar. Keempat BOK Puskesmas, realisasi sebesar 7,65 persen atau sebesar Rp639,80 juta dari pagu anggaran sebesar Rp.8,36 miliar, Kelima Dana Desa dengan pagu sebesar 28,92 miliar, realisasi sampai dengan saat ini sebesar 72,94 persen atau sebesar Rp.21,09 miliar. Keenam Dana Insentif Fiskal dengan pagu sebesar Rp.14,1 miliar sampai dengan saat ini belum ada realisasi. Ketujuh Dana DAK Non Fisik, realisasi sebesar 34,68 persen atau sebesar Rp.19,32 miliar dari pagi sebesar Rp.55,73 miliar. Terakhir Dana BOSP, realisasi telah mencapai 47,2 persen atau Rp25,77 miliar dari pagu sebesar Rp54,46 miliar.

Berdasarkan realisasi TKD tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah penyerapan anggaran DAK Fisik yang realisasinya masih rendah. Pemerintah Kota Tarakan dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung perlu mempercepat proses penyerapan anggaran tersebut sehingga dapat mendorong proses pembangunan di kedua wilayah tersebut, ujar Fitriandy.

Ditambahkan oleh Joko santoso bahwa penyerapan anggaran DAK Fisik yang masih rendah disebabkan adanya proses pemenuhan dokumen yang masih berjalan di Pemerintah Kota Tarakan dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Semoga realisasi belanja APBN yang disalurkan melalui KPPN Tarakan dapat memberi manfaat untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Di wilayah Kota tarakan dan Kabupaten Tana Tidung, tutup Joko Santoso. 

*telah diterbitkan pada Koran Harian Radar Tarakan edisi Rabu, 5 Juni 2024

Tarakan (25/01), KPPN Tarakan menyelenggarakan kegiatan Treasury Award dalam rangka memberikan apresiasi kepada satuan kerja mitra KPPN Tarakan, kegiatan dibungkus dengan 3 agenda utama yaitu pemaparan review pelaksanaan anggaran, langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran 2024, dan agenda utama pemberian penghargaan treasury award.

Agenda diawali dengan sambutan dari Joko Santoso selaku Kepala KPPN Tarakan dan dilanjutkan dengan pemaparan Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2024, Joko Santoso menyampaikan terdapat 8 langkah strategis yang harus dilaksankan antara lain:

1. Peningkatan kualitas perencanaan
2. Peningkatan disiplin dalam melaksanakan rencana kegiatan
3. Akeselerasi pelaksanaan program/ kegiatan/ proyek
4. Akeselerasi penetapan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran PNPB (bagi satuan kerja PNBP)
5. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
6. Pengawalan program prioritas nasional
7. Peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas, dan
8. Monitoring evaluasi dan pengendalian internal

Selain itu, Joko juga menyampikan beberapa tantangan pelaksanaan anggaran Tahun 2024 antara lain: belanja infrastruktur, keterbatasan jumlah SDM tersertifikasi di banyak satker, dan adanya pemilihan umum di Tahun 2024

agenda dilanjutkan dengan pemaparan review pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 oleh Eko Siyam Budiyanto selaku Kepala Seksi PDMS, terdapat 4 poin penting yang menjadi evaluasi pada TA 2023, poin penting tersebut antara lain:

1. Nilai IKPA

Capaian IKPA KPPN Tarakan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk Tahun 2023 adalah sebesar 96,35. Nilai tersebut diambil dari rata-rata capaian IKPA satuan kerja mitra KPPN Tarakan, nilai tersebut telah melebihi target yang ditentukan oleh kantor pusat namun masih terdapat satu komponen yang belum optimal yaitu Deviasi Halaman III DIPA, oleh karena itu di Tahun 2024 satuan kerja diaharapkan dapat mengoptimalkan komponen ini dengan cara memperbaiki perencanaan serta disiplin dalam melaksanakan rencana penarikan halaman III DIPA disetiap bulannya. Jika dilihat dari sebaran kualitas pelaksanaan IKPA 34 satker dikategorikan sangat baik, 19 satker dikategorikan baik, 1 satker dikategorikan cukup, dan 2 satker dikategorikan kurang. realisasi anggaran Kementerian/Lembaga TA 2023 telah teserap sebesar 97,99% dari pagu yang dialokasikan dalam APBN.

2. Pembayaran non tunai

Pembayaran non tunai merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk meningkatkan kemudahan dan akuntabilitas pelaksanaan APBN, namun jika dilihat dari persentase belanja pemerintah yang menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP) pada Tahun 2023 untuk satker lingkup KPPN Tarakan masih tergolong rendah yaitu sebesar 2,51% dari nilai transaksi yang menggunakan uang persediaan, hal ini tentu menjadi perhatian bersama agar satker dapat meningkatkan transaksi penggunaan KKP pada Tahun 2024.

3. Penyampaian SPM dan Penyelesaian SP2D

Jumlah total SPM yang diterima KPPN Tarakan pada tahun 2023 adalah 18.545 SPM, jika dilihat dari tren penyampaian SPM masih cukup besar SPM yang disampaikan ke KPPN melebihi pukul 14.00 yaitu sebanyak 3.645 SPM atau sebesar 20% dari total SPM yang diterima KPPN. Hal ini menyebabkan pencairan dana tidak dapat tersalurkan pada hari yang berkenaan dikarenakan proses kliring di perbankan. KPPN Tarakan menghimbau satker untuk memperbaiki pola penyampaian SPM menjadi  lebih awal di pagi hari agar uang dapat tersalurkan pada hari berkenaan

4. Sertifikasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-211/PMK.07/2018 bahwa Setiap ASN/TNI/POLRI yang akan diangkat sebagai PPK dan PPSPM harus Memiliki Sertifikat Kompetensi. Pada Tahun 2023 terdapat 181 pejabat perbendaharaan aktif dengan 167 pejabat atau 92,27% telah memiliki sertifikasi sesuai dengan kompetensi keahlian yang diperlukan.

Selain itu, Eko juga menyampaikan terkait perubahan besaran honor pengelola keuangan pada Tahun 2024, sesuai dengan PMK 49 Tahun 2024 honor diberikan sebesar 40% dari besaran honorarium yang tercantum dalam standar biaya masukan (SBM) untuk Pejabat/ pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan / atau PBJ, Pejabat fungsional di bidang perbendaharaan, dan Pejabat fungsional pengelola PBJ, serta honor diberikan sebesar 40% dari besaran honorarium yang tercantum dalam standar biaya masukan (SBM) untuk Pejabat/ pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan / atau PBJ, Pejabat fungsional di bidang perbendaharaan, pejabat fungsional pengelola PBJ.

Agenda dilanjutkan dengan agenda utama yaitu pemberian penghargaan treasury award kepeda satker terpilih, penghargaan diberikan kepada 3 kategori yaitu satker dengan pagu besar, pagu sedang, dan pagu kecil.

Penghargaan juga turut diberikan kepada satker dengan operator terbaik. Satker penerima pengharagaan antara lain:

Kategori Pagu Besar:

1. Kantor UPBU Juwata (Terbaik I)
2. Lembaga Pemasyarakatan Tarakan (Terbaik II)
3. Perwakilan BPKP Prov Kalimantan Utara (Terbaik III)

Kategori Pagu Sedang:

1. Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan (Terbaik I)
2. RRI Tarakan (Terbaik II)
3. Badan Nasional Narkotika Prov. Kaltara (Terbaik III)

Kategori Pagu Kecil:

1. Badan Nasional Narkotika Kota Tarakan (Terbaik I)
2. Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan (Terbaik II)
3. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konsultasi Wilayah Kaltara (Terbaik III)

Operator Pengelola Keuangan Terbaik

1. Saraswati Dyah Pramuji (Badan Pusat Statistik Kota Tarakan)

Kamis, 28 Desember 2023. Dalam rangka revitalisasi bimbingan terkait ideologi dan wawasan kebangsaan, Kepala KPPN Tarakan, Joko Santoso berserta seluruh civitas KPPN Tarakan melakukan kunjungan ke KRI Yos Sudarso yang sedang bersandar di Dermaga Lantamal XIII Tarakan. Kunjungan ini diterima langsung oleh Pgs. Komandan KRI YOS-353 Kolonel laut (P) Choirul Arif, yang didampingi oleh Aspotmar Lantamal XIII, Kakuwil Lantamal XIII, dan Ka Akun Lantamal XIII.

“Suatu kebanggaan bagi KPPN Tarakan dapat diberikan kesempatan untuk berkunjung ke KRI Yos Sudarso” ungkap Joko Santoso

Kegiatan kunjungan dengan tema “Memorabilia Sejarah Perjuangan Bangsa” ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan pegawai terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia, diketahui bahwa Laksamana Muda Yos Sudarso adalah pahlawan nasional yang gugur pada 15 Januari 1962 di atas Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran Laut Aru setelah ditembak oleh kapal patroli Hr. Ms. Eversten milik armada Belanda pada masa kampanye Trikora. Saat itu, Laksamana Muda Yos Sudarso tengah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut di Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Sebagai perwira tinggi, tidak seharusnya turut terjun langsung di dalam operasi Laut Aru, namun ia rela mengorbankan dirinya dalam operasi tersebut dan menyelamatkan dua kapal republik Indonesia yang lainnya.

Peda kunjungan kali ini pegawai KPPN Tarakan juga medapat penjelasan terkait spesifikasi KRI Yos Sudarso yang memiliki nomor lambung 353. Kapal ini merupakan kapal perang kelas Perusak Kawal Berpeluru Kendali Kelas Ahmad Yani milik TNI AL. Kapal ini bersaudara dekat dengan Fregat Inggris Kelas HMS Leander dengan sedikit modifikasi dari desain RN Leander asli. KRI Yos Sudarso memiliki panjang 113 meter, lebar 12,7 meter, dan berat 4.000 ton. Kapal ini mampu melaju dengan kecepatan hingga 28,5 knot.

Kegiatan diakhiri dengan foto bersama dengan awak kapal di Dek KRI Yos Sudarso. Diharapkan dengan kegiatan ini mampu untuk meningkatkan rasa kecintaan dan kebanggaan pegawai terhadap bangsa Indonesia selain itu memperkuat sinergi antara KPPN Tarakan dengan Lantamal XII Tarakan.