Tual, 6 Mei 2025 – Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, KPPN Tual melaksanakan kegiatan audiensi serta monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Kepulauan Aru ini dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta pimpinan perangkat daerah terkait. Pertemuan ini juga menjadi ajang pengenalan kepemimpinan baru di tingkat kabupaten dan mempererat hubungan kerja antara pusat dan daerah.
Kepala KPPN Tual menegaskan peran strategis KPPN sebagai Local Government Financial Advisor, yang tidak hanya menyalurkan dana tetapi juga memberikan asistensi teknis kepada pemerintah daerah. Dalam kegiatan ini, berbagai kendala penyaluran dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, serta Dana Desa dibahas secara terbuka, mencerminkan komitmen semua pihak dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu temuan penting dari monev ini adalah belum terealisasinya penyaluran sejumlah dana pada tahun anggaran 2025 serta belum selesainya proses rekonsiliasi Sisa DAK Fisik hingga TA 2023. Permasalahan administratif seperti kurangnya bukti dukung SP2D menjadi hambatan utama dalam penyaluran dana, yang dapat berdampak pada keterlambatan pembangunan infrastruktur dan layanan publik. KPPN Tual mendorong percepatan koordinasi lintas instansi untuk menuntaskan kendala ini.
Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari jajaran Pemda Kepulauan Aru dan menjadi forum strategis dalam menyampaikan kondisi faktual sekaligus mencari solusi atas hambatan teknis. Diskusi yang berlangsung interaktif menunjukkan semangat kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan dana yang disalurkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, KPPN Tual berharap sinergi yang terjalin dapat terus ditingkatkan ke depan. Dengan pengelolaan dana transfer yang tertib administrasi, transparan, dan tepat waktu, pembangunan di daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Aru akan lebih terarah dan berdampak positif. Kolaborasi yang solid antara KPPN dan pemerintah daerah menjadi kunci mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
