Realisasi APBN lingkup wilayah kerja KPPN Tual s.d Mei 2026

Sampai dengan bulan Mei tahun 2026 KPPN Tual telah menyalurkan APBN senilai 1,05 Triliyun Rupiah atau 40,56% dari keseluruhan pagu DIPA senilai 2,59 triliun Rupiah. Dari nilai tersebut 751,36 miliar Rupiah disalurkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk TKD dan 299,75 miliyar Rupiah disalurkan kepada satuan kerja Kementerian Lembaga (K/L) mitra KPPN Tual yang tersebar di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Detail Penyaluran APBN

A. Pagu Anggaran

Pagu DIPA keseluruhan yang dikelola oleh KPPN Tual adalah Rp 2.591.377.601.000 dan jika dilihat secara detail per jenis belanja, data pagu yang dikelola adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja Pegawai Rp 355.652.469.000
2. Pagu Belanja Barang Rp 343.454.576.000
3. Pagu Belanja Modal Rp 142.415.298.000
4. Pagu dana TKD Rp 1.749.855.258.000

B. Realisasi Anggaran

Sampai dengan bulan Mei 2026 KPPN Tual telah melakukan menyalurkan APBN senilai Rp 1.051.119.464.917 (40,56% dari total pagu DIPA), dari nilai tersebut Rp 299.758.766.862 disalurkan untuk belanja 58 satuan kerja K/L mitra KPPN Tual dan Rp 751.360.698.055 disalurkan kepada 3 pemerintah daerah dalam bentuk dana TKD.

Proporsi realisasi anggaran per jenis belanja

1. Realisasi Belanja Pegawai Rp 153.239.344.099 (43,09% dari Pagu Belanja Pegawai)
2. Realisasi Belanja Barang Rp 121.710.343.830 (35,44% dari Pagu Belanja Barang)
3. Realisasi Belanja Modal Rp 24.809.078.933 (17,42% dari Pagu Belanja Modal)
4. Realisasi penyaluran TKD Rp 751.360.698.055 (42,93% dari Pagu TKD)

Berdasarkan data pagu dan realisasi belanja tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sampai dengan bulan Mei 2026 jenis belanja yang penyerapannya paling rendah adalah pada jenis belanja modal yang hanya terserap 17,42% yang diikuti dengan penyerapan belanja barang dengan persentase 35,44%. Untuk memenuhi target penyerapan sampai dengan akhir triwulan II dimana untuk belanja barang 50% dan belanja modal 40% satuan kerja diminta untuk melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa maupun mengakselerasi kegiatan-kegiatan agar realisasi belanja modal dan barang dapat dilakukan dengan lancar.

Realisasi APBN lingkup wilayah kerja KPPN Tual s.d April 2026

Sampai dengan bulan April tahun 2026 KPPN Tual telah menyalurkan APBN senilai 755,72 miliar Rupiah atau 29,16% dari keseluruhan pagu DIPA senilai 2,59 triliun Rupiah. Dari nilai tersebut 520,75 miliar Rupiah disalurkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk TKD dan 234,96 miliyar Rupiah disalurkan kepada satuan kerja Kementerian Lembaga (K/L) mitra KPPN Tual yang tersebar di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Detail Penyaluran APBN

A. Pagu Anggaran

Pagu DIPA keseluruhan yang dikelola oleh KPPN Tual adalah Rp 2.591.377.601.000 dan jika dilihat secara detail per jenis belanja, data pagu yang dikelola adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja Pegawai Rp 355.652.469.000
2. Pagu Belanja Barang Rp 343.454.576.000
3. Pagu Belanja Modal Rp 142.415.298.000
4. Pagu dana TKD Rp 1.749.855.258.000

B. Realisasi Anggaran

Sampai dengan bulan April 2026 KPPN Tual telah melakukan menyalurkan APBN senilai Rp 755.721.962.895 (29,16% dari total pagu DIPA), dari nilai tersebut Rp 234.968.774.520 disalurkan untuk belanja 58 satuan kerja K/L mitra KPPN Tual dan Rp 520.753.188.375 disalurkan kepada 3 pemerintah daerah dalam bentuk dana TKD.

Proporsi realisasi anggaran per jenis belanja

1. Realisasi Belanja Pegawai Rp 125.645.274.139 (35,33% dari Pagu Belanja Pegawai)
2. Realisasi Belanja Barang Rp 94.974.450.077 (27,65% dari Pagu Belanja Barang)
3. Realisasi Belanja Modal Rp 14.349.050.304 (10,08% dari Pagu Belanja Modal)
4. Realisasi penyaluran TKD Rp 520.753.188.375 (29,75% dari Pagu TKD)

Berdasarkan data pagu dan realisasi belanja tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sampai dengan bulan April 2026 jenis belanja yang penyerapannya paling rendah adalah pada jenis belanja modal yang hanya terserap 10,08% yang diikuti dengan penyerapan belanja barang dengan persentase 27,65%. Untuk memenuhi target penyerapan sampai dengan akhir triwulan II dimana untuk belanja barang 50% dan belanja modal 40% satuan kerja diminta untuk melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa maupun mengakselerasi kegiatan-kegiatan agar realisasi belanja modal dan barang dapat dilakukan dengan lancar.

Sampai dengan bulan Januari 2026 KPPN Tual telah melakukan penyaluran ABPN sebesar 251,38 Miliar Rupiah atau 9,75% dari keseluruhan pagu DIPA tahun 2026 senilai 2,57 Triliyun Rupiah. Dari nilai tersebut 225,33 Miliar Rupiah disalurkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk TKD dan 26,04 Miliar Rupiah disalurkan kepada satuan kerja K/L mitra KPPN Tual.

Detail Penyaluran APBN

A. Pagu Anggaran

Pagu DIPA keseluruhan yang dikelola oleh KPPN Tual adalah Rp 2.579.486.294.000 dan jika dilihat secara detail per jenis belanja, data pagu yang dikelola adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja Pegawai Rp 338.873.176.000
2. Pagu Belanja Barang Rp 343.528.154.000
3. Pagu Belanja Modal Rp 147.229.706.000
4. Pagu dana TKD Rp 1.749.855.258.000

B. Realisasi Anggaran

Sampai dengan bulan Januari 2026 KPPN Tual telah menyalurkan Rp 251.381.306.470 (9,75% dari total pagu DIPA), dari nilai tersebut Rp 26.046.860.370 disalurkan untuk belanja 60 satuan kerja K/L mitra KPPN Tual dan Rp 225.334.446.100 disalurkan kepada 3 pemerintah daerah dalam bentuk dana TKD.

Proporsi realisasi anggaran per jenis belanja

1. Realisasi Belanja Pegawai Rp 19.233.240.498 (5,68% dari Pagu Belanja Pegawai)
2. Realisasi Belanja Barang Rp 6.676.619.872 (1,94% dari Pagu Belanja Barang)
3. Realisasi Belanja Modal Rp 137.000.000 (0,09% dari Pagu Belanja Modal)
4. Realisasi penyaluran TKD Rp 225.334.446.100 (12,88% dari Pagu TKD)

Berdasarkan data pagu dan realisasi belanja tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sampai dengan bulan Januari 2026 jenis belanja yang penyerapannya paling rendah adalah pada jenis belanja modal yang hanya terserap 0.09% yang diikuti dengan belanja barang dengan persentase realisasi sebesar 1.94%. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat pada awal periode anggaran diperlukan persiapan untuk dapat merealisasikan belanja modal maupun belanja barang yang memerlukan proses pengadaan barang/jasa. Namun demikian kami tetap mendorong satuan kerja untuk dapat menyegerakan proses pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat realisasi anggaran.

Sampai dengan bulan Maret tahun 2026 KPPN Tual telah menyalurkan APBN senilai 496,709 miliar Rupiah atau 19,17% dari keseluruhan pagu DIPA senilai 2,094 triliun Rupiah. Dari nilai tersebut 335,26 miliar Rupiah disalurkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk TKD dan 94,76 miliyar Rupiah disalurkan kepada satuan kerja Kementerian Lembaga (K/L) mitra KPPN Tual yang tersebar di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Detail Penyaluran APBN

A. Pagu Anggaran

Pagu DIPA keseluruhan yang dikelola oleh KPPN Tual adalah Rp 2,591,377,601,000 dan jika dilihat secara detail per jenis belanja, data pagu yang dikelola adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja Pegawai Rp 355,652,469,000
2. Pagu Belanja Barang Rp 343,454,576,000
3. Pagu Belanja Modal Rp 142,415,298,000
4. Pagu dana TKD Rp 1,749,855,258,000

 B. Realisasi Anggaran

Sampai dengan bulan Maret 2026 KPPN Tual telah melakukan menyalurkan APBN senilai Rp 496.709.626.053 (19,17% dari total pagu DIPA), dari nilai tersebut Rp 161.449.567.553 disalurkan untuk belanja 58 satuan kerja K/L mitra KPPN Tual dan Rp 335.260.058.500 disalurkan kepada 3 pemerintah daerah dalam bentuk dana TKD.

Proporsi realisasi anggaran per jenis belanja

1. Realisasi Belanja Pegawai Rp 94.769.010.451 (26,65% dari Pagu Belanja Pegawai)
2. Realisasi Belanja Barang 61.807.901.539 (18,00% dari Pagu Belanja Barang)
3. Realisasi Belanja Modal Rp 4.872.655.563 (3,42% dari Pagu Belanja Modal)
4. Realisasi penyaluran TKD Rp 335.260.058.500 (19,16% dari Pagu TKD)

Berdasarkan data pagu dan realisasi belanja tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sampai dengan bulan Maret 2026 jenis belanja yang penyerapannya paling rendah adalah pada jenis belanja modal yang hanya terserap 3,42% yang diikuti dengan penyerapan belanja barang dengan persentase 18,00%. Satuan kerja diminta untuk melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa maupun mengakselerasi kegiatan-kegiatan agar realisasi belanja modal dan barang dapat dilakukan dengan lancar.

Sampai dengan bulan Februari tahun 2026 KPPN Tual telah menyalurkan APBN senilai 391,03 miliar Rupiah atau 15,16% dari keseluruhan pagu DIPA senilai 2,57 triliun Rupiah. Dari nilai tersebut 391,03 miliar Rupiah disalurkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk TKD dan 81,63 miliyar Rupiah disalurkan kepada satuan kerja Kementerian Lembaga (K/L) mitra KPPN Tual yang tersebar di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Detail Penyaluran APBN

A. Pagu Anggaran

Pagu DIPA keseluruhan yang dikelola oleh KPPN Tual adalah Rp 2.579.486.294.000 dan jika dilihat secara detail per jenis belanja, data pagu yang dikelola adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja Pegawai Rp 338.873.176.000
2. Pagu Belanja Barang Rp 343.528.154.000
3. Pagu Belanja Modal Rp 147.229.706.000
4. Pagu dana TKD Rp 1.749.855.258.000

B. Realisasi Anggaran

Sampai dengan bulan Februari 2026 KPPN Tual telah melakukan menyalurkan APBN senilai Rp 391.034.096.237 (15,16% dari total pagu DIPA), dari nilai tersebut Rp 81.638.982.037 disalurkan untuk belanja 60 satuan kerja K/L mitra KPPN Tual dan Rp 309.395.114.200 disalurkan kepada 3 pemerintah daerah dalam bentuk dana TKD.

Proporsi realisasi anggaran per jenis belanja

1. Realisasi Belanja Pegawai Rp 44.508.786.669 (13,13% dari Pagu Belanja Pegawai)
2. Realisasi Belanja Barang Rp 36.263.063.605 (10,56% dari Pagu Belanja Barang)
3. Realisasi Belanja Modal Rp 867.131.763 (0,59% dari Pagu Belanja Modal)
4. Realisasi penyaluran TKD Rp 309.395.114.200 (17,68% dari Pagu TKD)

Berdasarkan data pagu dan realisasi belanja tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sampai dengan bulan Februari 2026 jenis belanja yang penyerapannya paling rendah adalah pada jenis belanja modal yang hanya terserap 0,59% yang diikuti dengan penyerapan belanja barang dengan persentase 10,56%. Satuan kerja diminta untuk melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa maupun mengakselerasi kegiatan-kegiatan agar realisasi belanja modal dan barang dapat dilakukan dengan lancar.

Selama Tahun Anggaran 2025 KPPN Tual telah menyalurkan 2,97 triliyun Rupiah atau 96,03% dari keseluruhan pagu DIPA senilai 3,09 triliyun Rupiah. Dari nilai tersebut 2,06 triliyun Rupiah disalurkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk TKD dan 909,34 milyar Rupiah disalurkan kepada satuan kerja K/L mitra KPPN Tual.

Detail Penyaluran APBN

A. Pagu Anggaran

Pagu DIPA keseluruhan yang dikelola oleh KPPN Tual sampai dengan akhir tahun 2025 adalah Rp 3.094.164.476.000 dan jika dilihat secara detail per jenis belanja, data pagu yang dikelola adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja Pegawai Rp 376.947.071.000
2. Pagu Belanja Barang Rp 401.139.601.000
3. Pagu Belanja Modal Rp 167.901.953.000
4. Pagu Belanja Sosial Rp 55.800.000
5. Pagu dana TKD Rp 2.148.120.051.000

 B. Realisasi Anggaran

Selama periode Tahun Anggaran 2025 KPPN Tual telah menyalurkan Rp 2.971.201.173.076 (96,03% dari total pagu DIPA), dari nilai tersebut Rp 909.346.237.274 disalurkan untuk belanja 60 satuan kerja K/L mitra KPPN Tual dan Rp 2.061.854.935.802 disalurkan kepada 3 pemerintah daerah dalam bentuk dana TKD.

 Proporsi realisasi anggaran per jenis belanja

1. Realisasi Belanja Pegawai Rp 365.369.026.993 (96,93% dari Pagu Belanja Pegawai)
2. Realisasi Belanja Barang Rp 378.793.844.086 (94,43% dari Pagu Belanja Barang)
3. Realisasi Belanja Modal Rp 165.144.666.195 (98,36% dari Pagu Belanja Modal)
4. Realisasi Belanja Sosial Rp 38.700.000 (69,35% dari Pagu Belanja Sosial)
5. Realisasi penyaluran TKD Rp 2.061.854.935.802 (95,98% dari Pagu TKD)

Berdasarkan data pagu dan realisasi belanja tersebut diperoleh kesimpulan bahwa selama periode tahun anggaran 2025 jenis belanja yang penyerapannya paling rendah adalah pada jenis belanja sosial yang hanya terserap 69,35%. Hal tersebut dimungkinkan karena terbatasnya jumlah penerima bantuan sosial yang telah terverifikasi dan berhak mendapatkan jenis belanja sosial dari satuan kerja terkait.