Refocusing TKDD Untuk Penanganan COVID-19

Sehubungan dengan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, Pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2021.

Melalui Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa atau yang dipersamakan di seluruh Indonesia tersebut, diatur beberapa ketentuan penyesuaian penggunaan (refocusing).

Dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa, untuk Dana Desa ditentukan penggunaannya (earmarked) antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dan paling sedikit sebesar 8%( delapan persen) dari Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang merupakan kewenangan desa antara lain untuk aksi desa aman COVID-19 dan satuan tugas desa aman COVID-19.

Sementara itu, untuk Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) TA 2021 yang belum dikontrakkan oleh Pemda, agar pelaksanaannya mengutamakan penyerapan sebanyak tenaga kerja lokal dan/atau penggunaan bahan baku lokal, dengan berpedoman pada petunjuk teknis/petunjuk operasional DAK Fisik serta dilaporkan dalam aplikasi OMSPAN yang menjadi syarat penyaluran DAK Fisik tahap berikutnya.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman berharap Pemda di BOSOWA dapat melakukan penyesuaian penggunaan (refocusing) TKDD atau perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPPN Ikut Bimtek Marketplace, Perluas Pengguna

Bertempat di Ruang Rapat KPPN Watampone, Kepala Seksi Bank, Ruswanto didampingi Fungsional PTPN, M. Lukman Syatir dan Bendahara Pengeluaran, Triadika Nugraha mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Marketplace secara daring (online) yang diselenggarakan  oleh Kantor Pusat DJPb, Selasa (09/02/2021).

Pada kesempatan tersebut, hadir juga mitra kerja Bank Mandiri Cabang Bone mengikuti penjelasan secara langsung pemanfaatan aplikasi marketplace digipay008 dengan nara sumber dari Bank Mandiri Pusat. Kepada peserta dapat melakukan ujicoba aplikasi digipay008 sesuai dengan user level pengguna untuk lebih memudahkan dalam implementasinya.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman berharap dengan telah diadakannya bimtek marketplace tersebut, dapat segera diimplementasikan secara lebih masif. Sehingga harapan penggunaan Uang Persediaan (UP) melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment dapat diperluas kepada Satker pada tahun 2021 terlaksana dengan baik.

KPPN Gelar GKM Via Zoom, Proses Penerbitan SKPP

KPPN Watampone kembali menggelar kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN secara daring (online) melalui aplikasi Zoom dengan pemateri Salmah pelaksana pada Seksi PDMS, Senin (15/02/2021).

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman pada kesempatan tersebut membuka acara menyampaikan pentingnya GKM diadakan secara rutin. Yaitu sebagai sarana belajar tanpa batas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai. Harapannya dengan senantisa terasah pengetahuan terkait perbendaharaan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan bisa mengetahui pekerjaan pegawai yang lain.

Materi yang disampaikan oleh Salmah pada GKM tersebut yaitu tentang Penribitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pada KPPN Watampone. Dijelaskan bahwa, SKPP terdiri dari SKPP Pindah dan SKPP Pensiun yang diajukan oleh Satker mitra kerja KPPN Watampone. Pada kesempatan tersebut dijelaskan mulai diterima dari Satker melalui email, proses penonaktifan supplier, pembuatan surat pengesahan dan surat pengantar, serta pengiriman SKPP.

Diharapkan melalui kegiatan GKM rutin tersebut dapat menjadi sarana untuk belajar guna meningkatkan kompetensi pegawai. Selain itu juga dapat memberikan pelayanan prima kepada mitra kerja karena keterampilan dan pengetahuan yang memadahi sebagai efek kompetensi yang senantiasa terasah dan terupdate.

5 Desa di Bone Salur Dana Desa Tahap I dan BLT Desa

Sebanyak 5 desa di Kabupaten Bone telah tersalurkan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2021, Selasa (09/02/2021). Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) telah tersalurkan DD Tahap I oleh KPPN Watampone sebesar Rp1,42 miliar dan BLT Desa bulan Januari sebesar Rp92,10 juta untuk 5 desa. Yaitu, Desa Poleonro, Tocina, Watu, Bulu-Bulu dan Carigading. Selain itu, Desa Patangkai dan Timurung juga telah tersalurkan BLT Desa bulan ke-2 sebesar Rp56,10 juta.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone c.q. DPMD dan BPKAD serta 5 desa tersebut yang telah berupaya sehingga tersalurkan DD Tahap I dan BLT DD Bulan Januari 2021. Sehingga sampai dengan saat ini telah tersalurkan DD Tahap I dan BLT DD Bulan ke-1 sebanyak 16 desa di Kabupaten Bone dari total sebanyak 328 desa. KPPN juga mendorong kepada Desa lainnya untuk dapat segera mengajukan, agar segera bermanfaat bagi masyarakat.

Diharapkan, dengan telah tersalurkannya DD tahap I dan BLT Desa bulan Januari tahun 2021 kepada 5 desa tersebut, dapat segera dimanfaatkan Desa untuk melaksanakan program prioritas desa yang telah dituangkan dalam APBDes masing-masing desa. Antara lain untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengurangi dampak adanya pandemi Covid-19 melalui BLT Desa.

Januari 2021, Realisasi KUR Bone Rp44,32 M

Meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19, tetapi realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Bone bulan Januari 2021 sebesar Rp44,32 miliar dan merupakan tertinggi kedua bila dibandingkan dengan 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berdasarkan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) bulan Januari 2021, realisasi KUR di Kabupaten Bone tercatat sebesar Rp44,32 miliar atau 8,04% dari total realisasi KUR di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp551,19 miliar.

Apabila dilihat dari jumlah debitur KUR, Kabupaten Bone juga merupakan yang terbesar ketiga yaitu sebanyak 982 debitur atau 6,83% dari total debitur di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 14.380 debitur pada bulan Januari 2021.

Bila dilihat dari jenis skema kredit, Kredit Mikro merupakan yang terbesar realisasi di Kabupaten Bone, yaitu sebesar Rp30,87 miliar atau 69,67% dari total realisasi sebesar  Rp44,32 miliar. Disusul, Kredit Kecil sebesar Rp12,82 miliar atau 28,93%, dan Kredit Supermi sebesar Rp622 juta atau 1,40%.

Apabila dilihat dari penyalur KUR di Kabupaten Bone, Bank BRI merupakan yang terbesar realisasi bulan Januari 2021 yaitu sebesar Rp34,40 miliar atau 77,64% dari total sebesar R Rp44,32 miliar, disusul Bank Mandiri sebesar Rp6,94 miliar atau 15,66%. Bank BNI sebesar Rp2,52 miliar atau 5,70%, BRI Syariah sebesar Rp321,00 juta atau 0,72% dan BPD Sulselbar sebesar Rp125,00 juta atau 0,28 %.

Sementara itu, bila dilihat dari sektor ekonomi di Kabupaten Bone terdapat tiga penyumbang terbesar, yaitu Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan merupakan yang terbesar menyerap KUR yaitu sebesar Rp26,11 miliar  atau 58,92%, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp12,05 miliar atau 27,20% dan ketiga sektor Industri Pengolahan sebesar Rp2,36 miliar atau 5,34%, sisanya terdistribusi di berbagai sektor ekonomi lainnya yang perlu terus dikembangkan.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman berharap di tengah pandemi Covid-19 saat ini, pelaku UMKM dapat memanfaatkan KUR sebagai salah satu sumber pembiayaan yang murah karena mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah.

KPPN Gelar GKM Restrukturisasi Rekening Pengeluaran

KPPN Watampone kembali menggelar kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN secara daring (online) melalui aplikasi Zoom dengan pemateri M. Lukman Syatir Fungsional PTPN, Senin (08/02/2021).

Materi yang disampaikan oleh M. Lukman Syatir pada GKM tersebut yaitu tentang Petunjuk Teknis Restrukturisasi Rekening Pengeluaran. Dijelaskan bahwa, sesuai Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-822/PB.3/2020, bahwa implementasi Restrukturisasi Rekening Pengeluaran telah mulai dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang memiliki kantor vertical di daerah secara bertahap. Pada kesempatan tersebut, disampaikan secara rinci langkah-langkah pelaksanaan Restrukturisasi Rekening Pengeluaran.

Diharapkan melalui kegiatan GKM rutin tersebut dapat menjadi sarana untuk belajar guna meningkatkan kompetensi pegawai. Selain itu juga dapat memberikan pelayanan prima kepada mitra kerja karena keterampilan dan pengetahuan yang memadahi sebagai efek kompetensi yang senantiasa terasah dan terupdate.

KPPN Gelar Briefing, Ingatkan 3 K

Bertempat di Ruang Pelayanan (FO), KPPN Watampone kembali menggelar kegiatan briefing pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN dengan tetap mematuhi portokol kesehatan, Senin (15/02/2021).

Acara dibuka oleh Untung Priyono dengan didahului mengucapakan slogan ”Taro Ada Taro Gau” (bahasa bugis yang bernakna konsistensi perbuatan dengan apa yang diucapkan), dilanjutkan penyampaian tugas dan fungsi sebagai pelaksana pada Seksi Bank di KPPN Watampone terkait penyelesaian SP2D, retur dan rekonsiliasi pajak dengan Pemda.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman pada kesempatan tersebut mengingatkan kepada pegawai dan PPNPN untuk senantiasa menerapkan 3 K dalam bekerja yaitu : Kerja Keras, Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas untuk kinerja terbaik bagi individu maupun organisasi dengan tetap menjaga integritas.

Selain itu, pada kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa tugas yang perlu diselesaikan pada pekan ini yang disampaikan oleh Kepala Subbagaian Umum, Ana Kusmana, Kepala Seksi VeraKI, Sri Hardini dan Fungsional PTPN, M. Lukman Syatir.

Diharapkan melalui kegiatan briefing rutin tersebut dapat menjadi sarana untuk memacu motivasi pegawai untuk senatiasa berkinerja terbaik bagi individu maupun organisasi. Selain itu juga senantiasa berupaya dapat memberikan pelayanan prima kepada mitra kerja dengan integritas tinggi dan bernilai ibadah

IAIN Bone Manfaatkan Layanan KLIK-PBN KPPN Watampone

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone selaku mitra kerja KPPN Watampone memanfaatkan salah satu inovasi KPPN Watampone yaitu KLIK-PBN atau Klinik Perbendaharaan Online, Senin (08/02/2021).

KLIK-PBN merupakan salah satu inovasi layanan KPPN Watampone berupa penyelesaian permasalahan pengelolaan APBN tingkat Satuan Kerja dan panduan Aplikasi melalui media online dua arah (video conference/zoom) dan remote desktop (team viewer).         

Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman bersama Kepala Seksi PDMS, Dendi Andrian dan Kasubbag Umum, Ana Kusmana memandu pelaksanaan konsultasi yang disampaikan oleh Rektor UIN secara detil sesuai permasalahan yang disampaikan terkait pelaksanaan pembayaran jasa konsultan hukum.

Diharapkan, melalui inovasi KLIK-PBN KPPN Watampone tersebut dapat bermanfaat bagi mitra kerja sehingga apabila mengalami kendala dalam proses pelaksanaan anggaran dapat segera mendapatkan solusinya secara cepat tanpa harus ke KPPN pada masa pandemi Covid-19 saat ini.