AKSELERASI PENCAIRAN APBN

oleh MOH ALI IMRON

Sejatinya, setiap satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga merupakan pondasi utama pelaksanaan APBN. Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada satker merupakan suatu tanda bahwa masing-masing satker memperoleh alokasi APBN setiap tahunnya. Satker tinggal mengajukan permintaan pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam rangka pencairan dana DIPA dengan tujuan untuk kebutuhan operasional atau pembayaran kepada vendor/penyedia.
Satker dan KPPN memiliki hubungan yang sangat erat khususnya terkait pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menyusun suatu regulasi khusus terkait pelaksanaan APBN yang mengatur seluruh proses pencairan dana sampai dengan pertanggungjawannya.
KPPN memiliki tugas untuk menyalurkan APBN kepada masing-masing satker penerima DIPA dengan cara membayarkan atas pekerjaan yang telah dilakukannya secara langsung kepada rekening rekanan pemerintah atau kepada pihak lain yang berhak menerima pembayaran tersebut dan/atau dapat melalui rekening bendahara pengeluaran. Selain menyalurkan dana belanja pemerintah pusat, KPPN juga memiliki tugas untuk menyalurkan dana kepada pemerintah daerah berupa Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Sebagai contoh, alokasi belanja negara yang telah ditangani oleh KPPN Yogyakarta untuk disalurkan kepada Pemda dan satker di Provinsi DI Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebesar Rp19,63 triliun. KPPN akan mentransfer sejumlah dana kepada rekening penerima dari rekening kas negara setelah menerima suatu permintaan pembayaran dari satker serta hasil verifikasi yang menyatakan dokumen persyaratan telah lengkap dan benar.

Evaluasi Kinerja Anggaran
Pelaksanaan APBN dimulai dari awal Januari hingga akhir Desember sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal tersebut berarti, APBN berlaku selama satu tahun yang dimulai dari 1 Januari dan diakhiri 31 Desember. Sehingga, jika terdapat alokasi belanja APBN yang ditetapkan pada tahun 2023, maka tidak akan bisa direalisasikan setelah 31 Desember 2023.
Kemudian, bagaimana jika terdapat pekerjaan yang sesuai dengan kontrak dan baru selesai pada 31 Desember? Kapan pencairan dana dilakukan atau dibayarkan? Kapan satker mengajukan permintaan pembayaran kepada KPPN?
Berhubung adanya periode tahun anggaran, tidak dapat dihindari bahwa keberadaan titik kritis itu terkait dengan adanya pergantian tahun anggaran.
Dengan demikian, penumpukan realisasi belanja pada triwulan IV cenderung masih terjadi terutama pada bulan Desember meskipun sudah melakukan beberapa perbaikan. Terobosan pengaturan mengenai pelaksanaan anggaran perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi lonjakan pada bulan Desember. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai suatu tahapan dalam menghadapi akhir tahun anggaran agar dapat memperhatikan setidaknya pada dua kondisi tersebut.
Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara mempunyai beberapa kewenangan, salah satunya yaitu mengusahakan serta mengatur dana yang diperlukan pada saat pelaksanaan anggaran negara. Hal tersebut berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang membahas mengenai Perbendaharaan negara. Menkeu berwenang menetapkan ketentuan terkait pedoman dalam pelaksanaan penerimaan serta pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Tata Cara Pelaksanaan APBN, dan kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018. Pada tingkatan yang lebih teknis, Direktoral Jenderal Perbendaharaan setiap tahunnya mengeluarkan peraturan mengenai tahapan-tahapan akhir tahun anggaran. Untuk tahun 2023, Direktoral Jenderal Perbendaharaan telah mengeluarkan Peraturan nomor PER-10/PB/2023 yang di dalamnya membahas mengenai langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023.
Target penyerapan anggaran satker pada setiap triwulan diatur sebagai berikut Target untuk jenis belanja pegawai pada triwulan III sebesar 75 persen dan pada triwulan IV adalah 95 persen. Untuk jenis belanja barang, target yang perlu dicapai pada triwulan III adalah 70 persen dan triwulan IV adalah 90 persen. Kemudian, target yang perlu dicapai untuk jenis belanja modal pada triwulan III adalah 70 persen dan triwulan IV 90 persen. Sedangkan target untuk jenis belanja bansos pada triwulan III adalah 75 persen dan triwulan IV sebesar 95 persen.
Target yang telah dicantumkan di atas bukanlah hanya sekedar angka saja, namun terdapat dampak positif bagi perekonomian yang sejalan dengan yang ada pada fungsi belanja pemerintah dan juga telah diperhitungkan dengan sebaik mungkin.

Langkah-langkah Akhir Tahun
Berdasarkan pada konteks pencairan anggaran, waktu yang tersedia pada triwulan IV relatif lebih singkat dibandingkan dengan triwulan I, II, dan III. Dikarenakan sudah diberlakukannya kebijakan langkah-langkah akhir tahun anggaran (LLAT) pada triwulan IV, maka terdapat batasan waktu untuk mengajukan permintaan pencairan dana oleh satker ke KPPN yang berdasarkan pada ketentuan LLAT.
Permintaan pembayaran tambahan uang persediaan serta penggantian uang persediaan berdasarkan PER-10/PB/2023, satker harus mengajukan kepada KPPN paling lambat 7 Desember 2023. Selain itu, KPPN harus menerima dokumen permintaan untuk pembayaran honorarium, vokasi, tunjangan, dan pengkasilan PPNPN paling lambat 12 Desember 2023. Kemudian KPPN harus sudah menerima dokumen permintaan pembayaran kontraktual dalam pembuatan berita acara serah terima paling lambat 21 Desember 2023. Pastinya, batas waktu tersebut telah disosialisasikan ke seluruh satker mitra kerja KPPN.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh setiap satker sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja anggaran pada triwulan IV tahun 2023, antara lain meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu pada saat penyampaian kontrak, ganti Uang Persediaan, pertanggungjawaban tambahan uang persediaan, penyelesaian tagihan, serta pelaporan capaian output; tetap menjaga konsistensi terkait rencana penarikan dana bulanan serta proyeksi kegiatan yang telah disusun sedemikian rupa; dan memastikan target output yang telah tersusun pada DIPA dapat tercapai.
Selain hal tersebut, satker diharakan dapat melakukan optimalisasi belanja yang sesuai dengan rencana dan target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan. Termasuk juga dalam menjaga tata kelola serta pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran di akhir tahun dengan berdasarkan pada pedoman peraturan mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran 2023

Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  182/PMK.05/2022 tentang Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima 
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  109/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015  tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

PERSYARATAN

Surat Perintah Membayar (SPM) dan ADK beserta Dokumen Pendukung sesuai Jenis SPM yang disampaikan secara online oleh satuan kerja melalui aplikasi SAKTI. Dokumen-dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud di atas tercantum di penjelasan Jenis-jenis SPM di bawah.

BIAYA

Rp. 0,- (nol rupiah) atau Tidak Dipungut Biaya

WAKTU PENYELESAIAN

SP2D terbit 1 (satu) jam setelah seluruh persyaratan dilengkapi dengan benar

SPM-LS Non Kontraktual

SYARAT & PROSEDUR SPM LS Non Kontraktual

SPM LS Non Kontraktual untuk :

1. Pembayaran Honorarium, baik honorarium rutin maupun insidentil (honor kegiatan)
2. Pembayaran Perjalanan Dinas
3. Pembayaran sekaligus lunas kepada Pihak Ketiga senilai di bawah 50 juta rupiah
4. Pembayaran sekaligus lunas kepada Pihak Ketiga yang menggunakan Kuitansi/Nota Pesanan/Faktur
5. Khusus untuk pembayaran yang barangnya belum diterima (misal : sewa, jasa internet, dll) harus melampirkan copy Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa (SPKPBJ) sesuai Lamp II PMK No. 145/PMK.05/2017

Pengajuan SPM-LS Non Kontraktual ke KPPN :

1. Cetakan SPM yang sudah ditandatangani basah >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
2. Detail CoA SPM dari SAKTI >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
3. Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya >> diupload di dok. pendukung SURAT SETORAN PAJAK
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa - SPKPBJ (khusus untuk barang/jasa belum diterima) >> diupload di dok. pendukung GARANSI BANK
5. SPTJM (khusus akhir tahun) >> diupload di dok. pendukung SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SYARAT & PROSEDUR SPM Dana PNBP

Pengajuan SPM-LS Non Kontraktual untuk Belanja yang bersumber PNBP ke KPPN :

1. Cetakan SPM yang sudah ditandatangani basah >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
2. Detail CoA SPM dari SAKTI >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
3. Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya >> diupload di dok. pendukung SURAT SETORAN PAJAK
4. Perhitungan Maksimum Pencairan (MP) >> diupload di dok. pendukung DAFTAR PERHITUNGAN MP PNBP
5. SPTJM (khusus akhir tahun) >> diupload di dok. pendukung SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Kode SPM

SPM-LS Kontraktual

SYARAT & PROSEDUR SPM LS Kontraktual

Ketentuan :

1. Khusus untuk pembayaran yang barangnya belum diterima (misal : sewa, jasa internet, dll) harus melampirkan copy Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa (SPKPBJ) sesuai Lamp II PMK No. 145/PMK.05/2017
2. Untuk Jenis SPM-PNBP, SPM Pinjaman/Hibah Luar Negeri (P/HLN) diatur sesuai dengan SE yang masih berlaku.
3. Atas kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN, jika terjadi kesalahan data maka untuk membenarkannya harus melalui perekaman addendum data dan disampaikan ke KPPN, BUKAN langsung dilakukan UBAH
4. Data perjanjian/kontrak didaftarkan ke KPPN melalui OTP Kontrak pada SAKTI user PPK (val_) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN.
5. Penyampaian ADK Kontrak dan data pendukungnya dilakukan melalui SAKTI

Pengajuan SPM-LS Kontraktual ke KPPN :

1. Cetakan SPM yang sudah ditandatangani basah >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
2. Detail CoA SPM dari SAKTI >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM 
3. Resume Kontrak yang sudah ditandatangani >> diupload di dok. pendukung LAINNYA
4. Karwas Kontrak yang sudah ditandatangani >> diupload di dok. pendukung LAINNYA
5. Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya >> diupload di dok. pendukung SURAT SETORAN PAJAK
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa - SPKPBJ (khusus untuk barang/jasa belum diterima) >> diupload di dok. pendukung GARANSI BANK
7. Garansi Bank dan/atau SPTJM (khusus akhir tahun) >> diupload di dok. pendukung GARANSI BANK

SYARAT & PROSEDUR SPM LS Kontraktual Dana PNBP

Pengajuan SPM-LS Kontraktual untuk Belanja yang bersumber PNBP ke KPPN :

1. Cetakan SPM yang sudah ditandatangani basah >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
2. Detail CoA SPM dari SAKTI >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
3. Resume Kontrak yang sudah ditandatangani >> diupload di dok. pendukung LAINNYA
4. Karwas Kontrak yang sudah ditandatangani >> diupload di dok. pendukung LAINNYA
5. Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya >> diupload di dok. pendukung SURAT SETORAN PAJAK
6.  Perhitungan Maksimum Pencairan (MP) >> diupload di dok. pendukung DAFTAR PERHITUNGAN MP PNBP
7. Garansi Bank dan/atau SPTJM (khusus akhir tahun) >> diupload di dok. pendukung GARANSI BANK 

Kode SPM

SPM-LS Uang Muka Kontrak

DASAR HUKUM

Dasar hukum pembayaran SPM Uang Muka Kontrak adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 145/PMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima.

Syarat Jaminan Uang Muka

SYARAT Jaminan Uang Muka antara lain :

1. Menggunakan bahasa Indonesia.
2. Diterbitkan oleh Penjamin yang berkedudukan atau memiliki perwakilan operasional di Indonesia.
3. Masa berlaku surat jaminan paling singkat sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak.
4. Masa pengajuan klaim oleh penerima surat jaminan paling singkat 30 hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku surat jaminan.
5. Masa pembayaran dari penjamin kepada Penerima jaminan paling lama 14 hari kerja tanpa syarat setelah diterimanya pengajuan klaim dari penerima jaminan
6. Nilai surat jaminan paling sedikit sama dengan nilai pembayaran kepada penyedia B/J
7. Dalam pembayaran klaim mengacu kepada pasal 1832 KUH Perdata dengan mengesampingkan Pasal 1831 KUH Perdata.
8. Memuat klausula bahwa surat jaminan bersifat Mudah Dicairkan Dan Tidak Bersyarat (Unconditional).
9. Surat Jaminan dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan, dan/atau Konsorsium telah dicatat produknya oleh dan mendapatkan izin dari OJK
10. Dalam hal terdapat addendum kontrak/perjanjian berupa perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang pengembalian uang mukanya belum lunas, dan/atau pekerjaan pemeliharaan, jaminan uang muka dan/atau jaminan pemeliharaan harus  diganti/diperpanjang  masa berlakunya paling singkat sesuai dengan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dan/atau pekerjaan pemeliharaan tersebut setelah adendum kontrak/perjanjian. 
11. Atas kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN, jika terjadi kesalahan data maka untuk membenarkannya harus melalui perekaman addendum data dan disampaikan ke KPPN Kotabumi, BUKAN langsung dilakukan UBAH

SYARAT & PROSEDUR SPM-LS Uang Muka Kontrak

SPM uang muka diajukan ke KPPN setelah sebelumnya data kontrak disampaikan ke KPPN, yaitu 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani.

Pengajuan SPM-LS Kontraktual ke KPPN :

1. Cetakan SPM yang sudah ditandatangani basah >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
2. Detail CoA SPM dari SAKTI >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
3. Resume Kontrak yang sudah ditandatangani >> diupload di dok. pendukung LAINNYA
4. Karwas Kontrak yang sudah ditandatangani >> diupload di dok. pendukung LAINNYA
5. Fotokopi jaminan uang muka pekerjaan konstruksi dilegalisir PPSPM (Jaminan UM harus sesuai dengan format jaminan uang muka) >> diupload di dok. pendukung GARANSI BANK
6. Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya >> diupload di dok. pendukung SURAT SETORAN PAJAK
7. Garansi Bank dan/atau SPTJM (khusus akhir tahun) >> diupload di dok. pendukung GARANSI BANK

Uraian SPM Uang Muka :

"Pembayaran Belanja Modal berupa Uang Muka Kerja (…%) Pekerjaan … (diisi nama pekerjaan) Sesuai SPK/Kontrak Nomor … Tanggal …., SPMK Nomor …. Tanggal ….., BAP Nomor ….. Tanggal ….. , Jaminan Uang Muka Kerja PT. …. Nomor …… Tanggal ……. "

Penatausahaan Jaminan Uang Muka oleh Satker

Penatausahaan Jaminan Uang Muka :

1. Jaminan yang berupa surat Jaminan Uang Muka dan SPKPBJ menjadi lampiran dalam pengajuan tagihan pembayaran dari penyedia barang/ jasa kepada PPK.
2. Jaminan sebagaimana dimaksud di atas menjadi lampiran dalam pengajuan SPP oleh PPK kepada PPSPM.
3. PPSPM melakukan pengujian atas keaslian dan keabsahan Jaminan & SPKPBJ dengan cara sebagai berikut :
   1. bentuk jaminan berupa surat jaminan :
      • konfirmasi secara tertulis kepada Penjamin; atau
      • konfirmasi melalui laman resmi yang disediakan oleh Penjamin; dan
   2. bentuk jaminan berupa SPKPBJ, konfirmasi kepada penyedia barang/ jasa.
4. Terhadap surat jaminan dan SPKPBJ yang telah dilakukan pengujian, PPSPM melakukan :
   1. Penyimpanan dan penatausahaan terhadap :
      • asli Jaminan Uang Muka;
      • asli Jaminan Pemeliharaan;
      • asli SPKPBJ; dan atau
      • fotokopi Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; dan
   2. Penyampaian kepada KPPN sebagai lampiran SPM, terhadap:
      • asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran;
      • fotokopi Jaminan Uang Muka; dan/ atau
      • fotokopi Jaminan Pemeliharaan.

Daftar Perusahaan Penerbit Asuransi yang Disetujui

Untuk melihat daftar Perusahaan Asuransi Umum yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha Suretyship dan Perusahaan Penjaminan yang Telah Memperoleh Izin dari Menteri Keuangan atau dari OJK, silahkan klik link ini.

Blangko

SPM-LS Pengembalian

SYARAT & PROSEDUR SPM Pengembalian Pajak/Cukai/PBB/BHPTB/Imbalan Bunga (IB)

Pengajuan SPM Pengembalian/Restitusi Pajak/Bea dan Cukai/PBB/ BPHTB/ Imbalan Bunga (IB) dilengkapi dengan:

1. 1. Cetakan SPM yang sudah ditandatangani basah >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
2. 2. Detail CoA SPM dari SAKTI >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
3. 3. Surat Keputusan Pengembalian/ Restitusi Pajak/ Imbalan Bunga (IB) dari Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPP/KPBC)Resume Kontrak yang sudah ditandatangani >>diupload di dok. pendukung LAINNYA

SYARAT & PROSEDUR SPM Pengembalian PNBP

Pengajuan SPM Pengembalian PNBP dilengkapi dengan:

1. Cetakan SPM yang sudah ditandatangani basah >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
2. Detail CoA SPM dari SAKTI >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
3. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) >> diupload di dok. pendukung LAINNYA
4. Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN) >> diupload di dok. pendukung LAINNYA
5. Copy BPN atas setoran/potongan SPM >> diupload di dok. pendukung LAINNYA
6. Copy rekening tujuan pengembalian PNBP >> diupload di dok. pendukung LAINNYA
7. SPTJM yang dibuat sesuai dengan format Lampiran huruf C pada PMK No. 96/PMK.05/2017 >>diupload di dok. pendukung LAINNYA

Dana Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) harus dipertanggungjawabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kuasa BUN (KPPN). Pertanggungjawaban akhir penggunaan dana UP dan TUP dilakukan dengan pengajuan :

1. SPM-GUP Nihil yang harus diajukan satker paling lambat pada akhir tahun anggaran
2. SPM-PTUP (Pertanggungjawaban TUP) yang harus diajukan satker paling lambat 1 (satu) bulan sejak terbitnya SP2D-TUP

SPM-PTUP Nihil

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  182/PMK.05/2022 tentang Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah 
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentangTata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  109/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. 
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor  164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
11. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga
12. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor  PER-12/PB/2022 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik

Biaya

Rp. 0,- (nol rupiah) atau Tidak Dipungut Biaya

Ketentuan dalam SPM-PTUP

1. SPM PTUP adalah surat perintah membayar pertanggungjawaban uang persediaan yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban TUP dengan membebani DIPA
2. Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada 1 (satu) rekanan tidak boleh melebihi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
3. SPM-PTUP diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan oleh KPPN
4. SPM-PTUP bernilai Nihil
5. Potongan SPM-PTUP adalah sebesar Jumlah Kotor pada SPM-PTUP tersebut
6. Dalam hal selama 1 (satu) bulan sejak SP2D-TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP), Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
7. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
8. Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN Kotabumi 
9. Kepala KPPN  memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP dengan pertimbangan:
   1. KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan
   2. KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya

Sanksi keterlambatan SPM-PTUP

Dalam hal selama 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA

Pengajuan SPM TUP

SPM PTUP diajukan ke KPPN dengan melampirkan :

1. Cetakan SPM yang sudah ditandatangani basah >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
2. Detail CoA SPM dari SAKTI >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
3. Copy bukti setor jika masih ada sisa UP/TUP yang dikembalikan kepada Negara

Kode SPM

Catatan :

1. Cara bayar : (5) Nihil
2. Kode akun potongan SPM PTUP Nihil adalah 815511 (untuk dana RM) atau 815513 (untuk dana PNBP)
3. Potongan SPM PTUP mencantumkan kode BA Es I sesuai kode BA Es I satuan kerja yang bersangkutan bukan 999.99.
4. Penerima SPM : Bendahara Pengeluaran satker ..............

Contoh SPM-PTUP

SPM-GUP Nihil

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Biaya

Rp. 0,- (nol rupiah) atau Tidak Dipungut Biaya

Ketentuan dalam SPM-GUP Nihil

1. SPM-GUP Nihil adalah surat perintah membayar penggantian uang persediaan nihil yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP dengan membebani DIPA
2. Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
3. SPM-GUP Nihil diajukan paling lambat pada akhir tahun anggaran sesuai ketentuan dalam Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran
4. SPM-GUP Nihil bernilai Nihil
5. Potongan SPM-GUP Nihil adalah sebesar Jumlah Kotor pada SPM-GUP Nihil tersebut
6. Sisa UP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara  paling lambat 30 Desember (sesuai ketentuan dalam Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran)
7. Bukti setor sisa UP agar segera dilaporkan kepada KPPN

Sanksi keterlambatan SPM-GUP Nihil

Tidak dapat diberikan Uang Persediaan (UP) pada awal tahun anggaran berikutnya sampai dengan selesainya pertanggungjawaban UP di tahun anggaran berjalan

Pengajuan SPM-GUP Nihil

SPM-GUP Nihil diajukan ke KPPN dengan melampirkan :

1. SPM 2 rangkap
2. ADK SPM yang sudah diinject PIN oleh PPSPM
3. Copy bukti setor jika masih ada sisa UP yang dikembalikan kepada Negara

Kode SPM

Catatan :

1. Cara bayar : (5) Nihil
2. Kode akun potongan SPM-GUP Nihil adalah 815111 (untuk dana RM) atau 815113 (untuk dana PNBP)
3. Potongan SPM-GUP Nihil mencantumkan kode BA Es I sesuai kode BA Es I satuan kerja yang bersangkutan bukan 999.99.
4. Penerima SPM : Bendahara Pengeluaran satker ..............

Contoh SPM-GUP Nihil

SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  182/PMK.05/2022 tentang Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang  Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor  196/PMK.05/2018 tentangTata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  109/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor  164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 
11. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor  PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga
12. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor  PER-12/PB/2022 tentang  Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik

KETENTUAN

Pengertian dan Ketentuan dalam GUP :

1. SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai.
2. Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada 1 (satu) rekanan tidak boleh melebihi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
3. Pertanggungjawaban UP Tunai dan UP KKP dilakukan secara terpisah.
4. Terkait pertanggungjawaban UP maka akan ada 2 (dua) jenis dokumen SPM GUP, yaitu :
   1. Untuk UP Tunai maka diterbitkan SPM GUP Tunai : SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP Tunai yang diterima.
   2. Untuk UP KKP maka diterbitkan SPM GUP KKP : Pertanggungjawaban atas UP KKP tidak menunggu batas minimum 50% seperti halnya pertanggungjawaban UP Tunai. Pertanggungjawaban UP KKP dapat segera dipertanggungjawabkan dengan SPM GUP-KKP sebesar tagihan KKP yang telah dilakukan pengujian tagihan oleh PPK. 
5. Pertanggungjawaban UP KKP harus segera dipertanggungjawabkan setelah tagihan dari Bank Penerbit KKP diterima untuk segera dilakukan pelunasan/pembayaran oleh Bendahara.
6. Setelah dana UP KKP diterima di rekening Bendahara maka paling lambat 2 (dua) hari kerja harus dilakukan pelunasan/pembayaran kepada Bank Penerbit KKP.

PERSYARATAN
SPM GUP diajukan ke KPPN dengan melampirkan :

1. Cetakan SPM yang sudah ditandatangani basah >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM

2. Detail CoA SPM dari SAKTI >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM

BIAYA

Rp. 0,- (nol rupiah) atau Tidak Dipungut Biaya

WAKTU PENYELESAIAN

1 (satu) hari kerja

PROSEDUR

Pengajuan SPM GUP Tunai :

1. Batas waktu penyampaian SPM GUP Tunai adalah 1 bulan (30 hari kalender) setelah tanggal SP2D UP/GUP terakhir.
2. Dalam hal 30 hari kalender berikutnya jatuh pada hari libur, maka batas pengajuan SPM GUP dimajukan, yaitu hari kerja terakhir sebelumnya.
3. Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP tunai.
4. Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan, satker belum dilakukan pengajuan penggantian UP tunai, Kepala KPPN memotong UP tunai sebesar 25%.

Penghitungan Batas Waktu Penyampaian SPM GUP Tunai :

Batas pengajuan SPM GUP Tunai adalah 30 hari kalender setelah tanggal SP2D UP/GUP terakhir. Karena menggunakan ukuran hari kalender, maka penetapan tanggalnya tergantung jumlah hari dalam bulan berkenaan. Contoh :

1. SP2D UP terbit pada tanggal 23 Januari 2021, maka batas SP2D GUP berikutnya seharusnya pada tanggal yang sama, yaitu 23 Februari 2021. Karena selisih jumlah hari kalender sebanyak 30 hari.
2. Jika SP2D GUP sudah terbit pada tanggal 17 Februari 2021, maka batas pengajuan SPM GUP berikutnya seharusnya tanggal 17 Maret 2021. Namun karena 17 Maret 2021 libur, maka batas pengajuan SPM GUP dimajukan pada hari kerja sebelumnya, yaitu tanggal 16 Maret 2021. Jadi tanggal pengajuan SPM GUP selalu maju karena faktor jumlah hari kalender dan hari libur tersebut.

Pengajuan SPM GUP KKP :

1. Pertanggungjawaban UP Tunai dan UP KKP dilakukan secara terpisah.
2. Pertanggungjawaban atas UP KKP tidak menunggu batas minimum 50% seperti halnya pertanggungjawaban UP Tunai. Pertanggungjawaban UP KKP dapat segera dipertanggungjawabkan dengan SPM GUP-KKP sebesar tagihan KKP yang telah dilakukan pengujian tagihan oleh PPK.
3. Pertanggungjawaban UP KKP harus segera dipertanggungjawabkan setelah tagihan dari Bank Penerbit KKP diterima untuk segera dilakukan pelunasan/pembayaran oleh Bendahara.
4. Setelah dana UP KKP diterima di rekening Bendahara maka paling lambat 2 (dua) hari kerja harus dilakukan pelunasan/pembayaran kepada Bank Penerbit KKP.
5. Satker dapat memiliki KKP untuk :
   1. Kartu Kredit Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas Jabatan : Tiket, Penginapan, Sewa Kendaraan
   2. Kartu Kredit Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Serta Belanja Modal : ATK, Pemeliharaan, Jamuan
6. KKP dipegang oleh pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat struktural, pelaksana, dan/atau pegawai lainnya yang ditugaskan oleh KPA/PPK untuk melaksanakan pembelian/ pengadaan barang/jasa.
7. KKP untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan dipegang oleh pelaksana perjalanan dinas
8. Pada Aplikasi SAS, jenis dokumen SPP/SPM yang digunakan adalah Kode 26 = untuk SPP/SPM GUP KKPA
9. Dengan diterbitkan PMK 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaffaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi InstansiPemerintah diberikan perkecualian pemotongan dan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan KKP.

Kode dalam SPM

Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP, adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  182/PMK.05/2022 tentang Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang  Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor  196/PMK.05/2018 (https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/196~PMK.05~2018Per.pdf) tentangTata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  109/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor  164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 
11. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor  PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga
12. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor  PER-12/PB/2022 tentang  Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik

Biaya

Rp. 0,- (nol rupiah) atau Tidak Dipungut Biaya

Ketentuan dalam TUP

1. TUP dapat diajukan dalam hal :
   1. sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda.
   2. digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan
   3. tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.
2. Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke kas negara, KPPN dapat menyetujui permintaan TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3. Dalam hal selama 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
4. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
5. Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN
6. Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP dengan pertimbangan:
   1. KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan
   2. KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
7. Pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Sanksi dalam TUP

Dalam hal selama 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA

Pengajuan SPM TUP

SPM TUP diajukan ke KPPN dengan melampirkan :

1. Cetakan SPM yang sudah ditandatangani basah >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
2. Detail CoA SPM dari SAKTI >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
3. Surat Persetujuan Pemberian TUP dari Kepala KPPN
4. Maksimum Pencairan Dana (MP) khusus untuk dana PNBP

Kode & Uraian SPP-SPM SAKTI

TUP Kartu Kredit Pemerintah (TUP KKP)

Pengertian TUP KKP

TUP Kartu Kredit Pemerintah (TUP-KKP) adalah uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada BP/BPP untuk kebutuhan yang sangat mendesak, tidak dapat ditunda, dan/atau tidak dapat dilakukan dengan Pembayaran LS dalam 1 bulan melebihi pagu UP Kartu Kredit Pemerintah (UP-KKP) yang telah ditetapkan.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang  Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor  196/PMK.05/2018 tentangTata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Biaya

Rp. 0,- (nol rupiah) atau Tidak Dipungut Biaya

Ketentuan TUP KKP

1. KPA dapat mengajukan TUP-KKP untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak, tidak dapat ditunda, dan/atau tidak dapat dilakukan Pembayaran LS.
2. Penggunaan TUP-KKP berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak Bank Penerbit KKP melakukan kenaikan batasan belanja (limit) KKP.
3. TUP-KKP harus dipertanggungjawabkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
4. Administrator KKP melakukan monitoring pengembalian batasan belanja (limit) KKP secara sementara ke batasan belanja (limit) awal setelah masa berlaku penggunaan TUP-KKP berakhir.
5. Setelah dilakukan penilaian, Kepala KPPN menyetujui atau menolak permohonan TUP-KKP dari KPA Satker.

Pengajuan Kenaikan Sementara Limit KKP

1. Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian TUP-KKP dari KPPN, Administrator KKP mengajukan permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKP secara sementara kepada Bank Penerbit KKP melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya.
2. Pembuatan surat permintaan kenaikan batasan limit KKP secara sementara kepada Bank Penerbit KKP dilakukan menggunakan Aplikasi SAS.
3. Bagi Satker yang telah mengimplementasikan SAKTI, pembuatan surat permintaan kenaikan batasan limit KKP secara sementara kepada Bank Penerbit KKP dilakukan secara manual.

Syarat TUP KKP

Pengajuan TUP-KKP dilakukan dengan menyampaikan permohonan persetujuan TUP Kartu Kredit Pemerintah kepada Kepala KPPN disertai :

1. Rencana nilai batasan belanja (limit) TUP-KKP;
2. Rincian rencana pengeluaran yang akan dibiayai dengan TUP-KKP yang ditandatangani oleh KPA dan BP/BPP; 
3. Rencana periode penggunaan batasan belanja (limit) TUP-KKP (mulai-berakhir).

Uang Persediaan adalah uang muka kerja dari Kuasa BUN (KPPN) kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat diminta penggantiannya (revolving). UP digunakan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran y menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggara Pendapatan dan Belanja Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  182/PMK.05/2022 tentang Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggara Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  97/PMK.05/2021 tentang  Perubahan atas Peraturan Menteri Keuanga Nomor  196/PMK.05/2018 tentangTata Car Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaa Negara Bukan Pajak
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran da Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggara Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beba Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  109/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggara Belanja Negara yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan da Tentara Nasional Indonesia.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peratura Menteri Keuangan Nomor  164/PMK.05/2015 (https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/901c6986-0766 4ef4-899d-5e3a93645ec6) tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bag Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
11. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satua Kerja Kementerian Negara/Lembaga
12. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor  PER-12/PB/2022 tentang  Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggara Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik

Ketentuan dalam UP

1. Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
2. Untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.
3. KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker  dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP.
4. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: a. Belanja Barang (akun 52); b. Belanja Modal (akun 53); c. Belanja Lain-lain (akun 58).
5. UP yang diajukan berupa :
   1. UP  Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran/BPP melalui rekening Bendahara Pengeluaran/BPP yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.
   2. UP Kartu Kredit Pemerintah adalah uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/BPP yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.
6. Proporsi pengajuan UP ke KPPN adalah sebagai berikut :
   1. Besaran UP tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP.
   2. Besaran UP kartu kredit pemerintah sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung atas permintaan KPA, dapat memberikan persetujuan terhadap :
   1. Perubahan UP melampaui besaran UP.
   2. Perubahan proporsi besaran UP tunai yang lebih besar sebagaimana dimaksud pada poin nomor 4 dengan dengan mempertimbangkan :
   3. Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun.
   4. kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan yang melampaui besaran UP.
8. KPA dapat mengajukan UP dalam bentuk UP tunai sebesar 100% apabila memiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat dibayarkan melalui UP hanya sampai dengan Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).
9. Pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
10. Saldo kas tunai BP/BPP pd akhir hari kerja paling banyak Rp. 50.000.000,- . \
11. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
12. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP.

Besaran UP

1. Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2.400.000.000;
2. Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000 sampai dengan Rp6.000.000.000 ;
3. Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000 .

Sanksi dalam UP

1. Dalam  1 (satu) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan, jika satker tidak mengajukan penggantian UP maka Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA (sesuai format dalam PMK-190).
2. Dalam 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan belum dilakukan pengajuan penggantian UP (revolving UP), maka Kepala KPPN akan memotong UP sebesar 25%.

Jenis-Jenis UP

1. UP Tunai
2. UP KKP (Kartu Kredit Pemerintah)

Alur Permohonan Persetujuan UP pada SAKTI

Alur Pembuatan SPM-UP pada SAKTI

Uang Persediaan (UP) TUNAI Rupiah Murni (RM) 

Syarat Pengajuan UP Tunai RM

Satker harus sudah menyelesaikan kewajiban administrasi Tahun Anggaran Sebelumnya, antara lain :

1. Sisa UP/TUP tahun anggaran sebelumnya sudah nihil;
2. Sudah melakukan rekonsiliasi UAKPA bulan Desember TA sebelumnya;
3. Sudah menyampaikan LPJ Bendahara bulan Desember TA sebelumnya;
4. Sudah menyampaikan syarat-syarat awal tahun anggaran (SK Pejabat Pengelola Keuangan & Spesimen Tanda Tangan)

Syarat Pengajuan SPM-UP

1. Cetakan SPM yang sudah ditandatangani basah >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
2. Detail CoA SPM dari SAKTI >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
3. Surat Pernyataan UP dari KPA >> diupload di dok. pendukung Surat Pernyataan UP
4. Surat Pernyataan Pengecualian Implementasi KKP dari KPA (khusus satker mitra kerja KPPN dengan pagu di bawah 1 milyar) >> diupload di dok. pendukung LAINNYA
5. Surat Persetujuan Porsi UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dari Kepala KPPN >> diupload di dok. pendukung LAINNYA
6. Surat Pernyataan akan Menyelesaikan Rekonsiliasi (jika SPM UP diajukan sebelum open period rekonsiliasi bulan Desember dibuka) >> diupload di dok. pendukung LAINNYA
7. Copy persetujuan rekening dari KPPN (untuk rekening bendahara baru) >> diupload di dok. pendukung LAINNYA

Blangko

Kode SPM

Uang Persediaan (UP) KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP)

Pengertian UP KKP

UP-KKP merupakan uang muka kerja yang diberikan  dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/BPP yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.

Ketentutan UP KKP

1. Porsi dihitung dari pagu DIPA yang sumber dananya Rupiah Murni (RM).
2. Besaran UP kartu kredit pemerintah sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP.
3. Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan persetujuan atas perubahan proporsi UP-KKP berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah.
4. Khusus bagi satker mitra kerja KPPN dengan pagu 52 & 53 di bawah 1 miliar, wajib melampirkan Surat Pernyataan Pengecualian Implementasi KKP dari KPA
5. Atas persetujuan porsi KKP yang diterbitkan oleh KPPN, satker tidak perlu mengajukan SPM UP KKP ke KPPN karena persetujuan tersebut hanya berupa limit KKP yang dipegang oleh satker
6. Persetujuan atas kenaikan/perubahan proporsi UP-KKP diberikan dengan pertimbangan :
   1. Kebutuhan penggunaan UP-KKP dalam 1 bulan, melampaui besaran UP-KKP; 
   2. Frekuensi penggantian UP-KKP yang lalu lebih dari rata-rata 1 kali dalam 1 bulan dalam 1 (satu) tahun.
7. Persetujuan atas penurunan proporsi UP-KKP diberikan dengan pertimbangan :
   1. Kebutuhan penggunaan UP Tunai dalam 1 bulan, melampaui besaran UP Tunai;
   2. Frekuensi penggantian UP Tunai tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 kali dalam 1 bulan dalam 1 tahun; 
   3. Terbatasnya penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA

Jenis-Jenis Kartu Kredit Pemerintah

1. KKP Perjalanan Dinas (KKP-PD) digunakan untuk pengeluaran yang termasuk dalam komponen biaya berjalanan dinas. Batas maksimal untuk jenis kartu ini adalah Rp20 juta untuk masing masing kartu. KKP-PD dapat dipergunakan untuk :
   1. pembayaran biaya transport (tiket, dll);
   2. penginapan; dan/ atau
   3. sewa kendaraan dalam kota.
2. KKP Belanja Operasional (KKP-BO) yang biasanya dipegang oleh Pejabat Pengadaan satker, digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor (belanja barang) dan belanja modal dengan maksimal pembayaran kepada 1 rekanan paling banyak sebesar Rp50 juta. Batas maksimal untuk jenis kartu ini adalah Rp50 juta dan dapat dinaikkan sampai dengan Rp200 juta. KKP-BO dapat dipergunakan untuk :
   1. belanja barang operasional, antara lain belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, dan belanja barang operasional lainnya;
   2. belanja barang non operasional, antara lain belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya;
   3. belanja barang untuk persediaan, antara lain belanja barang persediaan barang konsumsi;
   4. belanja sewa;
   5. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, antara lain belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya;
   6. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, antara lain belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja bahan bakar minyak dan pelumas dan pelumas khusus non-pertamina, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
   7. belanja pemeliharaan lainnya, antara lain belanja barang persediaan pemeliharaan lainnya dan belanja pemeliharaan lainnya; dan/ atau
   8. belanja modal dengan nilai belanja paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tahapan setelah satker menerima Persetujuan Porsi KKP dari Kepala KPPN

1. Menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKP yang sama dengan tempat rekening Bendahara Pengeluaran dibuka sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018;
2. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Satker dengan Bank sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018;
3. Menetapkan pemegang KKP/ Admin KKP sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018;
4. Mengajukan permohonan penerbitan KKP kepada Bank Penerbit KKP sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018;
5. Menyampaikan fotocopy PKS Satker yang telah ditandatangani beserta addendum/perubahannya (apabila ada) kepada KPPN.
6. Segera menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) internal terkait norma waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dapat mengajukan perubahan besaran UP dan/atau perubahan proporsi UP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 178/PMK.05/2018 dan PMK No. 196/MK.05/2018

Batasan Belanja Menggunakan Dana UP-KKP

1. Batasan belanja (limit) KKP dalam rangka keperluan belanja operasional dan belanja modal maksimal sebesar limit kartu yang ditetapkan dalam Surat Referensi yang disampaikan ke bank, paling banyak sebesar Rp50 juta untuk setiap kartu kredit dalam 1 (satu) bulan.
2. Batasan belanja (limit) KKP dalam rangka keperluan belanja perjalanan dinas jabatan maksimal sebesar limit kartu yang ditetapkan dalam Surat Referensi yang disampaikan ke bank penerbit KKP, paling banyak sebesar Rp20 juta untuk setiap kartu kredit dalam 1 (satu) bulan.
3. Total batasan belanja (limit) KKP Satker paling banyak sebesar UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui Kepala KPPN.
4. Total besaran UP-KKP, penggunaan UP-KKP dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKP.
5. Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP-KKP adalah paling banyak 40% dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP.

Pelaksanaan Pembayaran Dengan Kartu Kredit Pemerintah

1. Pemegang KKP melakukan belanja, dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. Belanja menggunakan KKP dilakukan sesuai jenis KKP-nya
   2. Sebelum melakukan pembayaran menggunakan KKP, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa transaksi menggunakan KKP tersebut tidak dikenakan charge oleh merchant (toko/penedia barang/jasa).
   3. Pemegang KKP mengumpulkan dokumen berupa :
      • Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara;
      • SuratTugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian/Kontrak; dan
      • Bukti-bukti pengeluaran (kuitansi/bukti pembelian).
   4. Daftar Tagihan Sementara sebagaimana dimaksud di atas, dihasilkan dari sistem perbankan Bank Penerbit KKP.
   5. Kuitansi/bukti pembelian disertai dengan faktur pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Penerimaan Negara (dalam hal pajak telah disetor Penyedia Barang/Jasa) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.
   6. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Pemegang KKP membuat :
      • Daftar Pengeluaran Riil (DPR) kegiatan operasional dan belanja modal dengan KKP; dan/atau
      • Daftar Pengeluaran Riil (DPR) kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan KKP.
   7. DPR sebagaimana dimaksud di atas, dibuat menggunakan Aplikasi SAS dan Aplikasi SAKTI.
2. Pengujian Oleh PPK :
   • Pemegang KKP menyampaikan DPR Kegiatan Operasional dan Belanja Modal dan/atau DPR Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan dilampiri dokumen, berupa Tagihan (e-billing) / Daftar Tagihan Sementara, SuratTugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian/ Kontrak; dan bukti-bukti pengeluaran (kuitansi/bukti pembelian), kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelahTagihan (e-billing) / Daftar Tagihan Sementara diterima dari Bank Penerbit KKP.
   • Berdasarkan DPR Kegiatan Operasional dan Belanja Modal dan/atau DPR Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan beserta dokumen sebagaimana tersebut di atas, PPK melakukan pengujian terhadap :
     • Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN; 
     • Kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
     • Kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing) / Daftar Tagihan Sementara termasuk memperhitungkan kewajiban penerima pembayaran kepada negara;
     • Kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan tagihan (e-billing) / daftar tagihan sementara;
     • Kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKP; dan
     • Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/ kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.
   • Berdasarkan hasil pengujian, PPK mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran dan menerbitkan Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) KKP yang dibuat melalui Aplikasi SAS dan SAKTI.
3. Penolakan Bukti-Bukti Pengeluaran oleh PPK :
   1. Dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan, PPK menolak bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan oleh Pemegang KKP;
   2. Penolakan bukti-bukti pengeluaran tersebut disampaikan kepada Pemegang KKP melalui Surat Pemberitahuan Penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah DPR dan dan dokumen lampirannya diterima.
   3. Surat Pemberitahuan Penolakan sebagaimana dimaksud, dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan dalam PMK-196/PMK.05/2019.
4. Penerbitan SPBy oleh PPK :
   1. Berdasarkan DPT KKP yang telah diterbitkan, PPK atas nama KPA menerbitkan SPBy  paling lambat 2 hari kerja setelah DPT KKP ditetapkan.
   2. PPK menyampaikan SPBy kepada BP/BPP  paling lambat 1 hari kerja  setelah diterbitkan, dilampiri dengan dokumen sebagai berikut :
      • Surat Tugas/Perjalanan Dinas/Surat Perjanjian/ Kontrak;
      • Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK;
      • Faktur pajak dan/atau SSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; 
      • Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan oleh PPK;
      • DPT-KKP yang telah ditetapkan oleh PPK; dan
      • Tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara.
5. Pengujian SPBy oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
   1. Berdasarkan SPBy beserta lampirannya yang diterima dari PPK, BP/BPP melakukan :
      • Pengujian SPBy;
      • Pengujian ketersediaan dana UP KKP; dan
      • Penyusunan daftar pungutan/potongan/pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy.
   2. Pengujian SPBy meliputi :
      • Penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;
      • Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi : Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, Nilai tagihan yang harus dibayar; Jadwal waktu pembayaran; dan Ketersediaan dana yang bersangkutan.
      • Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).
6. Penerbitan SPP GUP-KKP

Blangko

Uang Persediaan (UP) KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP)

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2019  tentang Perubahan atas Perdirjen  Perbendaharaan Nomor PER-17/Pb/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/Pb/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Ketentuan Khusus SPM Uang Persediaan (UP) dana PNBP

1. Dalam hal realisasi PNBP melampaui target dalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran.
2. Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni.
3. Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp500.000.000,-
4. Satker pengguna PNBP yang belum memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,-
5. Penggantian UP atas pemberian UP dilakukan setelah Satker pengguna PNBP memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP paling sedikit sebesar UP yang diberikan.
6. Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dari Satker pengguna, dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tahun anggaran berjalan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif.

Formula Pencairan Dana PNBP (MP):

MP : Maksimum Pencairan

PPP : proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

JS : jumlah setoran

JPS : jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan

Syarat Pengajuan SPM Uang Persediaan (UP) Tunai PNBP

1. Cetakan SPM yang sudah ditandatangani basah >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
2. Surat Pernyataan UP dari KPA >> diupload di dok. pendukung Surat Pernyataan UP
3. Surat Persetujuan UP dari Kepala KPPN Kotabumi >> diupload di dok. pendukung LAINNYA
4. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN (khusus untuk satker dengan PNBP Tidak Terpusat) >> diupload di dok. pendukung LAINNYA
5. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP)  >> diupload di dok. pendukung LAINNYA

Kode SPM

Uang Persediaan (UP) KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP)

Ketentuan UP Tunai untuk dana SBSN

1. Pelaksanaan pembayaran atas kegiatan yang dibiayai dengan SBSN pada awal tahun dilaksanakan setelah diterbitkannya surat pemberitahuan ketersediaan dana pada Reksus SBSN dari DJPb c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Dirjen Perbendaharaan.
2. Penghentian pembayaran atas kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dapat dilakukan jika:
   1. Reksus SBSN kosong atau tidak mencukupi; dan/ atau
   2. DJPPR menyampaikan surat permintaan penghentian pembayaran kepada Dirjen Perbendaharaan
3. Dalam pengajuan SPM-UP SBSN, KPA memastikan SPM berkenaan diterbitkan dengan mencantumkan sumber dana/cara penarikan RM/RM.
4. SPM UP SBSN dibuat terpisah dari SPM UP untuk UP Rupiah Murni DIPA

Syarat Pengajuan SPM-UP dana SBSN

1. Cetakan SPM yang sudah ditandatangani basah >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM
2. Surat Pernyataan UP SBSN dari KPA >> diupload di dok. pendukung Surat Pernyataan UP
3. Surat Persetujuan UP dari Kepala KPPN Kotabumi >> diupload di dok. pendukung LAINNYA

Blangko

Kode SPM

Gaji ke-13 Stimulus Ekonomi untuk Pengabdi Negeri

oleh MOH ALI IMRON (KPPN Yogyakarta)

Kabar menggembirakan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, bahwa setelah penyaluran Tunjangan Hari Raya, Pemerintah akan menyalurkan gaji ke-13 mulai tanggal 5 Juni 2023. Pembayaran ini lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tanggal 1 Juli 2022.

Realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN Pemerintah Pusat /TNI /POLRI Tahun 2023 sebesar Rp11,47 triliun ditujukan untuk 2,1 juta pegawai. Sementara itu, realisasi pembayaran THR ASN Pemerintah Daerah sebesar Rp7,32 triliun untuk 1,4 juta pegawai ASN Pemda. Sedangkan pembayaran THR untuk pensiunan sebesar Rp9,28 triliun untuk 3,3 juta pensiunan. Besaran gaji ke-13 tentunya tidak jauh berbeda dengan realisasi THR karena komponen gaji ke-13 sama dengan THR, yakni sebesar satu kali gaji pokok ditambah tunjangan melekat pada gaji.  

Pemberian Gaji ke-13 tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2023 tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, dimana pemberian Gaji ke-13 sebagai wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, bertepatan dengan mulainya tahun ajaran baru, pemberian Gaji ke-13 juga ditujukan untuk membantu pendanaan pendidikan.

Gaji ke-13 merupakan bentuk apresiasi negara terhadap kinerja ASN. Diharapkan dengan adanya gaji ke-13 ini, dapat membantu ASN dalam membiayai pendidikan anak dan kebutuhan belanja sekolah. Selain itu, pembayaran gaji ke-13 yang bertepatan dengan musim liburan juga bisa menjadi salah satu komponen pendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Seluruh Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan diberikan gaji ke-13 kecuali yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Tata cara pembayaran gaji ke-13 sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Komitmen KPPN Yogyakarta

APBN merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung kebangkitan perekonomian pasca pandemi Covid19 dan pengaruh ekonomi global. "Dengan kebijakan THR dan gaji ke-13 tentu diharapkan perekonomian momentumnya berjalan," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers THR dan Gaji 13, Rabu (29/3/2023). Pemerintah berharap melalui pemberian Gaji ke-13 tidak hanya dapat memberikan bantuan pendanaan pendidikan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pertumbuhan konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga dimana daya beli masyarakat akan naik sangat signifikan menjelang tahun ajaran baru misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, gaji ke-13 Tahun 2023 diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS), calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Upaya pemerintah melalui pembayaran Gaji ke-13 telah dilaksanakan dengan baik oleh KPPN Yogyakarta. Rekonsiliasi dan penyampaian Gaji ke-13 tahun 2023 telah dimulai sejak 29 Mei 2023 dan KPPN Yogyakarta sebagai Kuasa Bendahara Umum (BUN) di daerah telah melakukan validasi dokumen pengajuan SPM dari satuan kerja (satker) yang tersebar di Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

Untuk mendukung percepatan validasi dokumen satker, KPPN Yogyakarta telah melakukan langkah strategis dengan sosialisasi, pendampingan konsultasi, penyiapan SDM tambahan, penambahan jam layanan pada hari kerja hingga jam 19.00 WIB dan akan membuka layanan pada hari libur Sabtu dan Minggu tanggal 3 dan 4 Juni 2023. Dengan penyampaian SPM yang cepat dan benar oleh satuan kerja maka Gaji ke-13 dapat disalurkan tepat waktu di tanggal 5 Juni 2023.

Gaji ke-13 Stimulus Ekonomi untuk Pengabdi Negeri

Sebagaimana diketahui, pertengahan Juli 2023 merupakan awal tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah. Adanya Gaji ke-13, diharapkan para orang tua dapat menggunakannya untuk membayar (setidaknya sebagian) uang masuk dan/atau uang daftar ulang bagi anak-anaknya yang bersekolah. Para orang tua tentu sangat bersyukur karena jumlah penerimaan Gaji ke-13 tahun ini lebih besar dari tahun lalu (karena termasuk 50% komponen tunjangan).

Sekolah atau Lembaga pendidikan tentunya juga terkena imbas positif, karena adanya uang masuk dari uang daftar ulang para siswa yang dibayarkan penuh oleh para orang tua, maka sekolah dapat segera menyusun dan memulai program-program pendidikan dan/atau pembangunan di sekolah yang telah dirancang jauh-jauh hari.

Dari perspektif tersebut, kita dapat melihat bahwa Gaji ke-13 ternyata mampu memberikan dampak lanjutan di berbagai sektor, tidak hanya di sektor pendidikan tetapi juga dapat mendongkrak konsumsi masyarakat dan tentunya menyelamatkan pendapatan para pelaku UMKM (belanja buku dan alat tulis serta belanja keperluan sekolah lainnya).

Walaupun dampak instan Gaji ke-13 adalah untuk para ASN, tentunya dampak lanjutan dan multiplier effect-nya dapat pula dirasakan oleh pihak-pihak lain di berbagai sektor. Apalagi di era pandemi ini dimana banyak sektor usaha yang merugi dan bersusah payah untuk bangkit, maka Gaji ke-13 diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi yang relatif tepat untuk mendorong daya beli masyarakat.