- Berita
- Dilihat: 1803
Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut penting untuk menentukan langkah antisipatif yang perlu dilakukan agar setiap target output dapat seluruhnya tercapai pada akhir periode, serta sebagai langkah evaluasi untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang. Namun sejauh ini, isu terkait validitas data masih menjadi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti segera, mengingat penerapan penganggaran berbasis kinerja telah diinisiasi sejak berlakunya paket undang-undang keuangan negara.
Denpasar, KPPN Denpasar - Sebagai salah satu langkah persiapan strategis menuju organisasi modern dengan standar kualitas layanan internasional, KPPN Denpasar melakukan Refreshment Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada tahun 2021. SMM ISO 9001:2015 nerupakan sebuah standar manajemen mutu yang dirancang untuk membantu memastikan organisasi dapat memenuhi kebutuhan stakeholders serta produk layanan yang dihasilkan memenuhi persyaratan perundangan, hukum dan peraturan yang berlaku. Latar belakang dari penerapan SMM ISO 9001:2015 pada instansi pemerintah antara lain sebagai program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, good governance dan clean governance.
Kantor Walikota Denpasar - KPPN Denpasar sebagai salah satu unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melakukan upaya-upaya untuk memberikan pelayanan yang prima dan optimal kepada mitra kerja KPPN Denpasar. Salah satu bentuk peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh KPPN Denpasar yakni pembangunan zona integritas. Menururt Plt. Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Jufri Rahman di tahun 2020 lalu, Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan langkah akselerasi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi. Secara umum, targetnya adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah diwajibkan membangun percontohan (pilot project) pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat unit kerja melalui pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.
Denpasar, KPPN Denpasar – Sinergi antar-instansi pemerintah merupakan suatu langkah yang penting dilakukan dengan bertujuan untuk meningkatkan pemberian layanan kepada pemangku kepentingan. Selain itu, sinergi antar-instansi juga bisa meningkatkan kemampuan dan jangkaun untuk mengembangkan pelayanan yang ada pada instansi-instansi pemerintah.
Denpasar, Grand Inna Beach Bali Sanur – Untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih bebas dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada unit kerja. Reformasi birokrasi yang di Indonesia terus berusaha untuk melakukan perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dapat memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Pandemi COVID-19 yang muncul pertama kali di Indonesia pada awal tahun 2020 ini, memiliki dampak yang masif pada berbagai aspek kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, maupun ekonomi pun terpengaruh akibat adanya pandemi COVID-19. Melihat hal ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan akhirnya melakukan langkah tanggap dalam membantu masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 yang diperingati pada tanggal 15 Januari 2021, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memutuskan untuk menyusun berbagai rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021 dan diikuti oleh seluruh unit DJPb.
Selama masa Pandemi COVID-19, Pemerintah mulai mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengatur proses bisnis pada seluruh Kementerian dan Lembaga. Hal ini dianggap perlu, mengingat adanya protokol-protokol kesehatan yang perlu di taati dalam rangka mendukung pencegahan pandemi COVID-19. Salah satu protokol yang menjadi dasar dari dikeluarkannya kebijakan baru oleh pemerintah adalah terkait dengan tidak diperbolehkan adanya pelayanan secara tatap muka kepada mitra kerja untuk menghindari terjadinya kerumunan dan bertujuan untuk menjaga jarak serta membatasi mobilitas dan interaksi sesuai dengan protokol kesehatan Gerakan 5M.
-Denpasar, KPPN Denpasar- Salah satu bentuk komitmen KPPN Denpasar adalah untuk terus berupaya dalam meningkatkan pelayanan publik dengan tujuan agar seluruh stakeholders KPPN Denpasar dapat merasakan kepuasan dan pelayanan yang sesuai dengan harapan. Penetapan pegawai terbaik yang dilaksanakan setiap triwulannya merupakan salah satu upaya dengan maksud untuk mencari sosok role model yang dapat menjadi panutan para pegawai lainnya untuk terus berusaha melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal. Penetapan pegawai terbaik ini juga diharapkan dapat memotivasi para pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja serta memberikan nilai tambah bagi KPPN Denpasar.
Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402