Badan Layanan Umum (BLU) dirancang sebagai wajah pelayanan publik yang lebih lincah, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui Pola Pengelolaan Keuangan BLU, satuan kerja diberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangannya agar mampu meningkatkan kualitas layanan tanpa meninggalkan prinsip akuntabilitas keuangan negara.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2025 merupakan produk turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan badan Layanan Umum, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2025. Perdirjen Perbendaharaan tersebut menyempurnakan pedoman penting untuk memastikan bahwa BLU well performed, tepat sasaran, konsisten, dan berkelanjutan, serta menjadi pedoman resmi mengenai bagaimana suatu satuan kerja dinilai, ditetapkan, dan dicabut statusnya sebagai BLU.

Pengelolaan BLU terus berkembang seiring meningkatnya peran BLU dalam pelayanan publik dan pengelolaan dana negara. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi BLU juga semakin kompleks, baik dari sisi kinerja layanan, kesehatan keuangan, maupun tata kelola organisasi. PER-11/PB/2025 hadir untuk memastikan bahwa penetapan BLU dilakukan secara objektif dan terukur, penerapan PPK BLU terus dievaluasi secara berkelanjutan, serta status BLU benar-benar mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.

Satuan kerja dapat ditetapkan sebagai BLU apabila memenuhi tiga kelompok persyaratan, yaitu substantif, teknis, dan administratif.

1. Persyaratan Substantif

Persyaratan ini menekankan bahwa satker harus menyelenggarakan pelayanan umum yang bersifat operasional dan menghasilkan pendapatan, meliputi:

1. penyediaan barang dan/atau jasa layanan publik (kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya);
2. pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu; dan/atau
3. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan layanan atau perekonomian masyarakat.

Pelayanan tersebut harus sesuai dengan tugas dan fungsi satker serta tidak bersifat regulatif atau penentu kebijakan.

2. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis bertujuan memastikan bahwa penerapan PPK-BLU benar-benar memberikan nilai tambah. Satker harus menunjukkan:

1. kinerja pelayanan yang layak untuk dikelola dan ditingkatkan, dibuktikan dengan rekomendasi Menteri/Pimpinan Lembaga; serta
2. kinerja keuangan yang sehat, antara lain melalui tren PNBP, rasio belanja pegawai terhadap PNBP, dan rasio pendapatan operasional terhadap beban operasional (POBO).

3. Persyaratan Administratif

Satker wajib menyampaikan dokumen administratif yang komprehensif, antara lain pernyataan kesanggupan, pola tata kelola, Rencana Strategis Bisnis (RSB), laporan keuangan, standar pelayanan minimum, serta laporan audit atau pernyataan bersedia diaudit secara independen.

PER-11/PB/2025 juga mengatur proses penetapan BLU secara berjenjang. Penilaian dimulai dari reviu internal di Kementerian/Lembaga, kemudian dilanjutkan dengan pengujian oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan penilaian administratif oleh Tim Penilai. Pendekatan ini dirancang agar keputusan penetapan BLU tidak bersifat sepihak, melainkan melalui mekanisme check and balance yang melibatkan berbagai pihak yang kemudian akan penetapan BLU dilakukan melalui Keputusan Menteri Keuangan, baik secara individual maupun kolektif.

Hal penting lain yang ditegaskan dalam PER-11/PB/2025 adalah bahwa penerapan PPK BLU dapat dievaluasi dan dicabut apabila BLU tidak lagi memenuhi ketentuan. Pencabutan dapat dilakukan, antara lain, apabila:

1. tidak lagi memenuhi persyaratan substantif, teknis, atau administratif;
2. tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan BLU; dan/atau
3. memperoleh hasil penilaian tata kelola dan kinerja pada kategori buruk atau di bawah ambang batas yang ditetapkan.

Namun demikian, pencabutan bukanlah langkah yang diambil secara tiba-tiba. BLU terlebih dahulu diberikan ruang perbaikan melalui mekanisme peringatan dan pembinaan. Apabila upaya perbaikan tidak membuahkan hasil, barulah proses pencabutan dilakukan dengan disertai masa transisi agar penyelesaian hak dan kewajiban dapat berjalan tertib dan akuntabel.

Secara keseluruhan, PER-11/PB/2025 menegaskan bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU harus selalu berjalan seiring dengan kinerja dan tata kelola yang baik. Melalui pengaturan ini, diharapkan BLU dapat terus berkembang sebagai entitas pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Penerapan PPK BLU diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. (VA/2026)

Aktivitas ekonomi global dan finansial, kedaulatan pangan, pendidikan dan SDM, serta penguatan ekonomi lokal.

Foto: Tim Kontributor Website Direktorat PPK BLU

APBN 2026 disusun untuk memperkuat fondasi pembangunan Indonesia di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Pemerintah menempatkan tahun anggaran ini sebagai momentum percepatan transformasi struktural, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan arah kebijakan fiskal yang sehat, akseleratif, dan suportif, belanja negara difokuskan pada delapan strategi prioritas nasional yang menjadi penopang utama pembangunan.

Ketahanan pangan menjadi prioritas RAPBN 2026 sebagai respons terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, fluktuasi harga, dan ketidakpastian pasokan. Hal ini diantisipasi melalui kebijakan terintegrasi mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, modernisasi pertanian dan perikanan, serta penguatan cadangan pangan nasional. Anggaran ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp1.498,3 triliun atau tumbuh 17,5% dibandingkan outlook APBN 2025, dengan target output strategis meliputi pengembangan kawasan padi lebih dari 2,1 juta hektare; pencetakan dan optimalisasi lahan; penyediaan alat dan mesin pertanian; serta penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 9,62 juta ton. Dukungan juga mencakup pembangunan 15 bendungan, jaringan irigasi seluas 104 ribu hektare, serta 103 kilometer jalan usaha tani untuk memperkuat produktivitas. Di sektor kelautan dan perikanan, penguatan dilakukan melalui pembangunan 250 Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi lahan garam, bantuan benih ikan, serta penyediaan alat tangkap bagi nelayan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan pelaku usaha.

Sejalan dengan penguatan fondasi sumber daya alam, ketahanan energi dalam RAPBN 2026 diarahkan untuk memperkuat ketersediaan energi nasional melalui peningkatan lifting migas, stabilisasi harga, dan akselerasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Upaya peningkatan lifting migas dilakukan dengan memanfaatkan sumur-sumur migas yang belum optimal, menutup sumur tidak aktif, serta mendorong eksplorasi cadangan migas baru untuk memperkuat produksi jangka panjang. Pemerintah juga mempercepat pemanfaatan EBT melalui berbagai program ramah lingkungan seperti transisi energi pada ekosistem ketenagalistrikan dan pengembangan biodiesel. Pada tahun 2026, beberapa output yang ditargetkan antara lain insentif perpajakan terkait ketahanan energi; pembangunan transmisi pipa gas bumi; pembangunan pembangkit listrik EBT; penyaluran subsidi energi dan kompensasi; insentif biodiesel; serta bantuan converter kit bagi petani. Anggaran subsidi, terdiri atas subsidi energi dan non-energi diproyeksikan mencapai 318,9 triliun rupiah pada RAPBN 2026, meningkat dari outlook 2025 sebesar 288,1 triliun rupiah, dengan komposisi subsidi energi sekitar 210,1 triliun rupiah dan non-energi 108,8 triliun rupiah, serta pertumbuhan subsidi yang diperkirakan mencapai 10,7%. Kebijakan subsidi 2026 juga menekankan transformasi subsidi agar tepat sasaran, mencakup subsidi BBM solar; LPG 3 kg; listrik rumah tangga miskin dan rentan; dukungan untuk UMKM dan MBR melalui KUR bersubsidi; subsidi perumahan; serta insentif perpajakan bagi dunia usaha.

Investasi strategis ini kemudian berlanjut pada pembangunan sumber daya manusia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas RAPBN 2026 yang dirancang untuk meningkatkan kualitas SDM sejak dini melalui pemenuhan gizi seimbang bagi kelompok masyarakat prioritas. Penerima MBG ditargetkan sebanyak 82,9 juta penerima yang mencakup peserta didik PAUD, siswa SD dan SMP, santri di pesantren, serta kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita yang membutuhkan intervensi gizi berkelanjutan. Pemerintah menekankan bahwa pemenuhan gizi tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial jangka pendek, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi mendatang. Pemerintah menyediakan makanan bergizi yang terstandar, memanfaatkan bahan pangan lokal, serta dikoordinasikan secara lintas sektor (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) untuk menekan masalah stunting, meningkatkan ketahanan pangan keluarga, serta memperkuat ekonomi daerah melalui pemberdayaan petani, UMKM pangan, dan industri lokal. Program ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem layanan gizi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi puluhan juta masyarakat Indonesia.

Peningkatan gizi menjadi landasan awal untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, guna mengatasi tantangan pendidikan di Indonesia seperti nilai Indikator Human Capital Index (HCI) yang lebih rendah dibandingkan rata-rata negara ASEAN dan Skor PISA (Programme for international student Assessment) yang masih rendah. Melalui program pendidikan bermutu, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp757,8 triliun atau setara 20 persen target belanja negara pada RAPBN 2026, akan didistribusikan melalui belanja pemerintah pusat; transfer ke daerah; serta skema pembiayaan. Arah kebijakan pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui bantuan seperti beasiswa afirmasi, PIP, dan KIP kuliah; penguatan kualitas dan ketersediaan layanan PAUD, pemenuhan hak pendidikan dasar; penguatan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja; peningkatan kualitas pembelajaran melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG); serta pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dan revitalisasi sekolah serta madrasah.

Selain kualitas pendidikan, faktor esensial SDM adalah program kesehatan berkualitas. Alokasi anggaran untuk kesehatan pada RAPBN 2026 sebesar Rp244,0 triliun, tumbuh 15,8% dibandingkan outlook APBN 2025. Belanja kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas. Berdasarkan RAPBN 2026, arah kebijakan kesehatan Indonesia meliputi peningkatan akses, kualitas, dan perlindungan keuangan bidang kesehatan; peningkatan cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG); percepatan penuntasan tuberkulosis (TB); peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan revitalisasi rumah sakit; serta pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi stunting. Dukungan juga diberikan melalui pemberian beasiswa serta perluasan dan pemerataan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan.

Selain itu diarahkan untuk SDM yang sehat dan terdidik siap menjadi motor penggerak ekonomi, APBN 2026 diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa dan pemberdayaan UMKM melalui skema terintegrasi. Fokus kebijakan mencakup pembangunan infrastruktur dasar desa, penguatan kelembagaan BUMDes, serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Output yang ditargetkan meliputi peningkatan produktivitas UMKM melalui akses pembiayaan (KUR, UMi), digitalisasi usaha, pelatihan berbasis kompetensi, dan fasilitasi sertifikasi mutu. Pemerintah menyiapkan ekosistem kewirausahaan melalui inkubasi usaha, platform digital, dan pendampingan berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing lokal.

Penguatan ekonomi domestik ini pada akhirnya harus dilindungi oleh penguatan pertahanan semesta. Kebijakan diarahkan pada modernisasi alutsista dan sarana prasarana pertahanan, penguatan industri pertahanan dalam negeri, serta pengembangan komponen utama, cadangan, dan pendukung. Skema mencakup pengadaan/pemeliharaan pesawat, kapal perang, ranpur, serta pembangunan fasilitas pertahanan strategis. Output yang diharapkan meliputi penambahan batalyon dan Kodam, penguatan sistem deteksi dini, pengamanan perbatasan, serta peningkatan ketahanan siber dan sandi nasional. Pendekatan pertahanan semesta memastikan keterlibatan seluruh sumber daya nasional untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas negara.

Setelah memastikan kedaulatan dan keamanan, fokus diperluas ke akselerasi investasi dan perdagangan global. Strategi difokuskan pada reformasi regulasi untuk penyederhanaan perizinan, pembangunan infrastruktur logistik (pelabuhan, kawasan industri), dan diplomasi ekonomi untuk memperluas pasar ekspor. Skema kebijakan meliputi pemberian insentif fiskal, penguatan peran K/L strategis, dan integrasi Indonesia dalam global value chain. Output yang ditargetkan mencakup percepatan hilirisasi komoditas, diversifikasi pasar melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA), serta penguatan daya saing produk nasional. Langkah ini diharapkan mendorong investasi berkualitas dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Dengan delapan strategi prioritas yang terintegrasi, APBN 2026 menjadi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan menuju Indonesia yang mandiri, tangguh, dan berkeadilan. Fokus belanja yang efisien, produktif, dan terarah memastikan APBN terus menjadi fondasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi yang berkelanjutan. (2025)

Transformasi konsumsi masyarakat Jakarta menuju experience economy memperkuat peran BLU PPKGBK sebagai pengelola kawasan strategis berbasis olahraga, hiburan, dan ruang publik

Foto: BLU PPK GBK

Ekonomi Jakarta mulai bertransformasi ke sektor jasa dengan tumpuan utama pada experience economy. Konsumsi masyarakat Jakarta Tahun 2024 tumbuh di atas 5% yang tidak hanya didukung oleh belanja kebutuhan dasar, namun juga gaya hidup (lifestyle). Pertumbuhan tertinggi pada subkelompok hotel, restoran, dan hiburan serta transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya. Hal tersebut mengindikasikan pengalaman staycation, konser musik, hingga fenomena olahraga rekreasional seperti tren "lari kalcer" menjadi gaya hidup masyarakat Jakarta.

Badan Layanan Umum Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) merespon kebutuhan Masyarakat tersebut dengan revitalisasi layanannya. Dengan tata kelola profesional, PPKGBK mengubah wajah kawasannya menjadi denyut nadi gaya hidup Jakarta. Kawasan seluas 279,1 hektare, dikelola layaknya "kota mini". Komitmen publik tetap dijaga dengan alokasi sekitar 150 hektare (52,8%) sebagai Kawasan Olahraga termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), sisanya adalah kawasan pemerintah dan komersial yang terhubung langsung dengan pusat perbelanjaan dan hotel-hotel di Senayan.

PPKGBK merupakan BLU pengelola Kawasan dengan strategi membuat kawasannya sebagai ‘MICE & sport tourism destination”. Model bisnis PPKGBK mengandalkan sewa venue, kerja sama pengelolaan aset, dan layanan pendukung lainnya. Pendapatannya digunakan untuk operasional pemeliharaan, SDM, peningkatan layanan dan lain-lain.

Strategi PPKGBK berdampak signifikan pada kinerja periode 2021–2025. Jumlah kegiatan melonjak dari 150 event Tahun 2021 menjadi 620 event Tahun 2025. Rata-rata pengunjung harian pun saat ini berkisar di antara 15.000–20.000 orang. Peningkatan trafik pengunjung dan event berpengaruh positif terhadap pendapatan PPKGBK yang pada Tahun 2025 menembus Rp600 miliar. Capaian tersebut didukung oleh 21 inovasi strategis, termasuk digitalisasi layanan, sistem parkir manless, serta pembangunan venue baru termasuk revitalisasi fasilitas seperti jogging track. Sebagian besar inovasi PPKGBK untuk meningkatkan “experience” pengunjung Kawasan.

Foto: BLU PPK GBK

Dampak ekonomi event-event di GBK tersebut meluas ke daerah di sekitar kawasan. Setiap event besar di GBK menjadi katalis bagi ekonomi Jakarta. Okupansi hotel dan restoran di sekitar Jakarta meningkat, transportasi daring dan angkutan umum meningkat, pusat belanja ramai, dan pelaku UMKM di dalam maupun sekitar kawasan ikut merasakan kue ekonominya.

Sebagai BLU, PPKGBK tidak hanya mengejar sisi komersial. Dalam jangka panjang, GBK berupaya menjadi destinasi gaya hidup olahraga dan hiburan yang sehat, hijau, dan aktif bukan hanya ruang olahraga, tetapi juga ruang publik yang hidup, tempat interaksi sosial, dan penggerak ekonomi berbasis pengalaman (Experience Economy). PPKGBK juga berkomitmen mempertahankan GBK sebagai kawasan heritage, ruang terbuka hijau, edukasi dan “paru-paru” Jakarta, bukan sekadar lahan yang dieksploitasi untuk kepentingan komersial semata.

Pada saat kita melihat data PDRB Jakarta yang menunjukkan pertumbuhan konsumsi hotel, restoran, rekreasi, dan budaya, salah satu mesin penggeraknya adalah GBK. Dengan operasional PPKGBK sebagai BLU, kompleks olahraga ini telah berevolusi menjadi kombinasi ikon nasional, ruang publik, dan sekaligus mesin ekonomi bagi Jakarta. (BR/2026)

Sumber: Freepik

Tantangan besar dalam sistem kesehatan nasional pada Penyakit Tidak Menular (PTM). Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 sampai dengan 2029, beberapa program masih menghadapi tantangan seperti skrinning jantung 684.224 orang (6,56% dari target), skrinning hipertensi 58.781.793 orang (30,39% dari target), dan skrinning stroke 3.226.010 orang (30,9% dari target). Penanganan PTM menghadapi beberapa tantangan antara lain kurangnya integrasi dalam transformasi layanan primer, penanganan hipertensi dan Diabetes Melitus (DM) masih fragmentatif dan keterbatasan sumber daya dan kapasitas layanan primer, termasuk keterbatasan tenaga kesehatan terlatih, sarana laboratorium dasar, serta sistem pencatatan dan pelaporan yang memadai untuk hipertensi dan DM. Tantangan tersebut tentunya harus mendapat solusi dari Pemerintah, khususnya terkait penanganan pasien dengan penyakit-penyakit diatas pada rumah sakit Pemerintah. Salah satu rumah sakit pada Kementerian Kesehatan yang menangani PTM yaitu RS Pusat Otak Nasional Prof. Mahar Mardjono Jakarta (RS PON).

Rumah Sakit PON merupakan salah satu RS rujukan nasional. RS ini menjadi satker BLU sejak tahun 2014 yang bertujuan mewujudkan pusat layanan, pendidikan dan penelitian di bidang otak dan persarafan yang terjangkau dan berstandar Internasional. RS ini juga mendapatkan penugasan nasional untuk menjadi pengampu stroke nasional dengan target 568 RS di kabupaten/kota/propinsi pada tahun 2027. Tugas yang besar sebagai RS Pendidikan, mengharuskan RS PON untuk mengembangkan gedung pendidikan dan penelitian sebagai bagian dari konsep RS PON sebagai Institut Neurosains Nasional. Pembangunan gedung tersebut memerlukan anggaran yang besar, sementara pendapatan BLU pada tahun berjalan tidak mencukupi dan alokasi Rupiah Murni APBN juga tidak tersedia. Dengan kondisi tersebut, RS PON menggunakan fleksibilitasnya sebagai BLU yaitu mekanisme penyediaan aset melalui fasilitator. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 29/PMK.05/2022 tentang Penyediaan Aset pada BLU dengan Mekanisme Pembelian melalui Fasilitator. Proses ini diawali pada tanggal 5 Juni 2023 dangan audiensi dan courtessy meeting dengan PT SMI dan BSI, pengajuan usulan fasilitator ke Kementerian Kesehatan. Selanjutnya proses rapat koordinasi, beauty contest pada bulan November sampai Desember 2023, kemudian tanggal 5 Februari 2024 terbit persetujuan oleh Menteri Keuangan. Penandatanganan kontrak dengan fasilitator pada tanggal 21 Februari 2024 sebesar 250 Miliar dengan tenor pembiayaan 12 tahun melalui akad syariah. Pembangunan telah selesai pada bulan Juni 2025 dan telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 September 2025. Sejak diterbitkanya regulasi terkait fasilitator ini, baru RS PON yang telah mengimplementasikan mekanisme ini.

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan  BLU khususnya rumah sakit sangat tinggi sedangkan kapasitas layanan dari BLU terbatas. Hal ini menimbulkan upaya penyediaan aset untuk meningkatkan kapasitas layanan. Beberapa kondisi yang menjadi latar belakang mekanisme fasilitator  antara lain penumpukan saldo awal yang memerlukan waktu lama, PNBP tahun berjalan tidak mencukupi, alokasi anggaran Rupiah Murni APBN terbatas, satuan kerja dan Kementerian/Lembaga tidak dapat mencatat transaksi pembiayaan. Atas berbagai kendala tersebut, mekanisme fasilitator ini menjadi solusi dan menjadi salah satu creative financing dengan tidak membebani Rupiah Murni APBN. Selain itu proses penyediaan aset dapat lebih cepat, efektif dan efisien, dan akhirnya dapat meningkatkan layanan BLU.

Tentunya, tidak semua BLU  dapat menggunakan mekanisme fasilitator ini. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi BLU. Pertama, aset yang direncanakan dibeli dengan mekanisme fasilitator harus berkaitan langsung dengan operasional layanan yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan BLU. Kedua,  kas BLU tidak mencukupi untuk pengadaan aset yang diperlukan. Terakhir, untuk memastikan BLU dapat mengembalikan  pinjaman dari fasilitator, jumlah cicilan per tahun ditambah pinjaman jangka pendek yang ada maksimal 15% dari PNBP tahun sebelumnya. Seluruh persyaratan tersebut dapat dipenuhi dengan baik oleh RS PON. Selanjutnya, dengan selesainya pembangunan gedung yang dibiayai dengan mekanisme fasilitator, diharapkan dapat meningkatkan layanan RS PON kepada masyarakat Indonesia. (KF/2025)