Denpasar, 18 Desember 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali bekerja sama dengan Kemenkeu Satu Bali menyelenggarakan kegiatan Bali Fiscal Insight dengan tema “Refleksi APBN 2025: Milestone Penguatan Fiskal 2026”. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.
Bertempat di Aula Balai Diklat Keuangan (BDK) Denpasar, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Keuangan Satu Bali, Badan Pembangunan Daerah (Provinsi dan Sarbagita) Badan Riset dan Inovasi Daerah (Provinsi dan Sarbagita), Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, BPKP Provinsi Bali, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali, satuan kerja strategis, serta perwakilan media.
Kegiatan Bali Fiscal Insight dibuka oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Bali, Darmawan. Dalam sambutannya, Darmawan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan ruang dialog berbasis data untuk membahas dinamika fiskal dan perekonomian Bali dari perspektif APBN dan APBD. Melalui forum ini, Darmawan berharap dapat terwujud keselarasan perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus membangun kolaborasi lintas lembaga.
Dalam sesi pemaparan materi, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali menyampaikan paparan mengenai kinerja fiskal tahun 2025 serta arah kebijakan fiskal tahun 2026, termasuk peran APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mendukung program pembangunan prioritas di Bali.
Selanjutnya, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memaparkan perkembangan dan outlook perekonomian Bali, dengan menyoroti dinamika pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta tantangan dan peluang perekonomian Bali ke depan.
Dari perspektif pemerintah daerah, Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali menyampaikan materi terkait capaian pembangunan Provinsi Bali tahun 2025 serta arah pembangunan Bali tahun 2026, termasuk sinergi kebijakan fiskal daerah dengan dukungan APBN.
Kegiatan ini juga menghadirkan local expert, Dr. Ni Putu Wiwin Setyari, S.E., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang memaparkan hasil joint research berjudul “Strategi Optimalisasi Dampak Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali”. Paparan ini menekankan pentingnya efektivitas belanja pemerintah dan penguatan kualitas belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, para peserta secara aktif bertukar pandangan mengenai tantangan fiskal regional, efektivitas belanja pemerintah, serta strategi penguatan fiskal Bali menuju tahun 2026. Forum ini juga menjadi sarana monitoring dan evaluasi kinerja fiskal.
Melalui penyelenggaraan Bali Fiscal Insight, Kanwil DJPb Provinsi Bali berharap forum ini dapat menjadi platform kolaboratif yang berkelanjutan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang berbasis data, terukur, dan berdampak nyata bagi percepatan pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.
