Serang, 20 September 2017, djpbn.perbendaharaan.go.id. Diawali dengan sambutan dari Surya selaku Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug, disampaikan bahwa BP3 Curug mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kepala Kanwil DJPBN Prov Banten, narasumber serta pejabat dan staf dari Kanwil, dan juga para tamu undangan. Diharapkan pertemuan ini dapat berlangsung secara rutin dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak terutama untuk satuan kerja Badan Layanan Umum.

Serang, 27 September 2017, djpbn.kemenkeu.go.id. “Ditjen Perbendaharaan sudah memiliki standar pelayanan untuk melayani stakeholder dan telah menerapkan pelayanan prima. Namun demikian dibutuhkan wawasan yang lebih lagi untuk pengembangan layanan ke depan” demikian diucapkan Plh. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten, Tardin Hidayat, pada pembukaan acara pelatihan service excellence bertempat di aula kanwil, Rabu, 27 September 2017.

Unit Kepatuhan Internal (UKI) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten telah menyelesaikan kegiatan pemantauan terhadap kode etik dan disiplin pegawai pada 28-31 Agustus 2017 lalu. Pemantauan tersebut dilakukan di unit Kanwil DJPb Prov. Banten dengan metode inspeksi mendadak (sidak).

Serang, 2 Oktober 2017, djpbn.kemenkeu.go.id. Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten melaksanakan upacara dalam rangka Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 2 Oktober 2017 yang diikuti oleh perwakilan pejabat/pegawai dari seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan RI Provinsi Banten.

Serang, 7 September 2017, djpbn.kemenkeu.go.id. Sehubungan dengan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 29 Agustus 2017, Presiden antara lain menyampaikan bahwa simplifikasi/ penyederhanaan SPJ/LPJ tidak berjalan di lapangan dan pertanggungjawaban keuangan masih ribet, atas hal tersebut Menteri Keuangan meminta Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan evaluasi di lapangan/daerah mengenai tidak berjalannya penyederhanaan/simplifikasi SPJ/LPJ tersebut. Direktur Jenderal Perbendaharaan meminta Kanwil dan KPPN melakukan FGD untuk melakukan evaluasi penyederhanaan/simplifikasi SPJ/LPJ di daerah.