Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 merupakan salah satu indikator transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang baik. Namun, penilaian oleh BPK ini belum tentu mencerminkan bahwa pengelolaannya sudah seratus persen bebas dari korupsi.

Memasuki Tahun Anggaran 2017 dan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL), Bidang PAPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten 2017.

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), yang disusun guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Laporan yang telah disusun kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan BPK akan menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut.