Serang, 7 September 2017, djpbn.kemenkeu.go.id. Sehubungan dengan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 29 Agustus 2017, Presiden antara lain menyampaikan bahwa simplifikasi/ penyederhanaan SPJ/LPJ tidak berjalan di lapangan dan pertanggungjawaban keuangan masih ribet, atas hal tersebut Menteri Keuangan meminta Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan evaluasi di lapangan/daerah mengenai tidak berjalannya penyederhanaan/simplifikasi SPJ/LPJ tersebut. Direktur Jenderal Perbendaharaan meminta Kanwil dan KPPN melakukan FGD untuk melakukan evaluasi penyederhanaan/simplifikasi SPJ/LPJ di daerah.

Serang, 28 Agustus 2017. Kegiatan diawali dengan sambutan dan overview dari Kepala Bidang PPA-I Kanwil DJPBN Prov Banten, Esti Dwi Arvina dan sekaligus membuka acara sosialisasi. Disampaikan dalam pembukaannya bahwa latar belakang dari diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi ini adalah adanya 4 (empat) peraturan baru yang terbit di bulan Juni dan Juli 2017.

Unit Kepatuhan Internal (UKI) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten telah menyelesaikan kegiatan pemantauan terhadap kode etik dan disiplin pegawai pada 28-31 Agustus 2017 lalu. Pemantauan tersebut dilakukan di unit Kanwil DJPb Prov. Banten dengan metode inspeksi mendadak (sidak).

Serang, 29 Agsutus 2017. Sesuai dengan amanat PP No. 45 Tahun 2013 tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara / Lembaga yang salah satunya melalui metode pembinaan yang telah diinisiasi melalui kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran (Rakorda PA).