Pola penyerapan anggaran tidak proporsional dan cenderung masih menumpuk di akhir tahun dengan kualitas belanja dan capaian output yang belum sesuai target masih menjadi issue klasik kendala dan permasalahan pada setiap pelaksanaan APBN khususnya belanja pemerintah dari tahun ke tahun. Dilain pihak, belanja pemerintah berperan sangat penting dan diharapkan mampu menjadi roda pengerak untuk meningkatan kondisi perekonomian negara.
Bidang SKKI khususnya Seksi Supervisi Teknik Aplikasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Banten telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi KPPN Lingkup Provinsi Banten Semester II tahun 2018.
Provinsi Banten adalah salah satu provinsi termuda di Indonesia yang pembentukannya belum mencapai 15 tahun. Provinsi Banten ini secara geografis terletak di bagian paling ujung sebelah Barat dari Pulau Jawa yang memiliki 6 provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur; Provinsi Jawa Tengah; Provinsi DI Yogyakarta; Provinsi Jawa Barat; Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.
Sesuai dengan UU nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Adapun pelaksanaan dari perencanaan pembangunan tersebut adalah dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Alokasi DAK Fisik TA 2018 pada seluruh Pemda di wilayah Provinsi Banten per tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp629,18 miliar, baru terealisasi sebesar Rp290,43 miliar atau 46,16%. Prosentase tersebut belum sesuai dengan harapan. Untuk itu, melalui kegiatan FGD diharapkan permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat rendahnya penyaluran DAK Fisik dapat diidentifikasi dan dapat dicarikan solusi, sehingga penyaluran DAK Fisik Tahun 2018 sesuai dengan harapan. Hal tersebut disampaikan oleh Haryana selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten dalam acara pembukaan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Langkah-langkah Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap II 2018".
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 merupakan rangkaian kegiatan rutin yang diadakan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten bekerja sama dengan BPK Perwakilan Provinsi Banten. Rapat bertujuan sebagai pelaksanaan koordinasi dan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah terkait penyusunan laporan keuangan, serta akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Pemda.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Banten, Haryana melantik Pejabat Pengawas di Lingkungan Kanwil DJPb Banten pada 28 September 2018 di Ruang Rapat Kanwil DJPb Banten.
Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402
