Yogyakarta, 24 Agustus 2022

Direktorat Sistem Perbendaharaan (Dit. SP) dan Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta menyelenggarakan FGD Rancangan Perubahan Kedua PP No.45 Tahun 2013 Jo. PP No 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada hari Selasa, 23 Agustus 2022 bertempat di Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta. Kepala Bidang PPA I, Rochmadi Hendrocahyono mewakili Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta menyambut baik pelaksanaan FGD yang bertujuan menggali masukan sebagai bahan penyusunan rancangan perubahan PP dimaksud. Materi perubahan kedua atas PP No.45 Tahun 2013 berupa pengaturan pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) dan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab KPA/PPK BUN serta isu lain terkait standar kompetensi PPK dan PPSPM, sinkronisasi dengan UU PNBP, pembayaran tagihan KKP secara LS, sinkronisasi dengan UU ASN, belanja subsidi, penunjukkan Bank/ Pos Penyalur, dan penyelesaian sisa pekerjaan. Dalam FGD yang diselenggarakan secara hybrid tersebut, hadir perwakilan satuan kerja dari Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah  Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates.

Kepala Seksi Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan I, Dit. SP, Syahrul Fattah Nawawi, yang bertindak sebagai narasumber menyampaikan bahwa arah dan tujuan pengaturan pelaksanaan anggaran BUN adalah untuk (i) perbaikan tata kelola, agar penjabaran tugas, kewenangan dan tanggung jawab para Pejabat Perbendaharaan BA BUN agar tidak ada persepsi yg berbeda antara Pengelola Keuangan dengan Auditor dan APH, serta pengaturan jenis-jenis komitmennya, (ii) simplifikasi regulasi, dimana perubahan kedua PP 45/2013 akan mengatur pelaksanaan anggaran secara komprehensif (BA K/L dan BA BUN) sehingga tidak menyusun PP baru yang khusus mengatur BA BUN, dan (iii) tata kelola yg komprehensif, yang memungkinkan tersedianya data output BA BUN untuk keperluan perencanaan dan evaluasi capaian. Sesi pemaparan materi diakhiri dengan diskusi. Para peserta  antusias memberikan masukan terkait dengan pengaturan pada rancangan perubahan kedua PP 45 Tahun 2013. Usulan-usulan dari satker akan ditampung, dan dianalisa untuk perbaikan atas perubahan rancangan kedua PP 45 Tahun 2013.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

KPPN Yogyakarta berkolaborasi dengan Pemda DIY menggelar kegiatan Akselerasi IKPA dan Migrasi SAKTI lingkup Satker Lingkup Pemda Provinsi D.I. Yogyakarta secara luring bertempat di Ruang Rapat Ruang Rapat Wisanggeni Kompleks Kepatihan Yogyakarta (22/8).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah D.I. Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji; Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa; Kepala KPPN Yogyakarta, Rizky Tavianto beserta tim, serta diikuti oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup Satker Provinsi D.I. Yogyakarta.

Tak ketinggalan Sosialisasi Penerapan SMAP ISO 37001:2016 dan evaluasi ZI WBK/WBBM pada KPPN Yogyakarta juga menjadi agenda dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa menyampaikan bahwa pada TA 2022 ini, dilakukan perubahan paradigma penilaian IKPA yang sebelumnya berfokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran, menjadi berfokus pada peningkatan kualitas belanja, yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output, agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk Reformulasi IKPA 2022.

Sekretaris Daerah D.I. Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Sekretaris Daerah DIY berharap, para KPA dapat mengupayakan solusi yang tepat atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan APBN melalui terobosan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara agar kedepan pelaksanaan anggaran pada masing-masing satker dapat berjalan dengan lebih baik.

Kegiatan Akselerasi IKPA dan Migrasi SAKTI ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengelola keuangan satuan kerja mitra kerja KPPN Yogyakarta terkait IKPA dan pelaporan data capaian output serta meningkatkan kualitas IKPA pada satker. Selain itu, diharapkan tercipta kesepahaman atas pelaksanaan migrasi saldo awal dan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat semester I melalui SAKTI tahun 2022.

#IKPA
#SAKTI
#KPPNYogyakarta
#KanwilDJPbDIY
#DJPbHAnDAL

Yogyakarta, 19 Agustus 2022

Untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Ke-77 Republik Indonesia Tahun 2022, Kanwil DJPb DIY menggelar kegiatan tujuhbelasan yang dikemas dalam DJPb DIY Got Talent dengan tema “Menggali Bakat, Perkuat Sinergi untuk Meraih Prestasi”.

Rangkaian kegiatan berlangsung meriah dan diikuti dengan antusias oleh seluruh #InsanPerendaharaan Kanwil DJPb DIY termasuk para pegawai PPNPN.

Kegiatan ini diharapkan dapat semakin mempererat kekompakan tim dan mengobarkan semangat seluruh #InsanPerbendaharaan Kanwil DJPb DIY untuk selalu bersinergi untuk meraih prestasi.

Yogyakarta, 18 Agustus 2022

Rapat ALCo regional Provinsi Yogyakarta kembali dilaksanakan untuk periode s.d. 31 Juli 2022 yang dihadiri oleh perwakilan Eselon I Kementerian Keuangan secara daring melalui media zoom, 18 Agustus. Rapat dibuka dengan paparan dari Kepala Kanwil DJPb Yogyakarta Arif Wibawa. Realisasi belanja negara sampai dengan Bulan Juli 2022 tercatat sebesar Rp11,94 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp5,66 triliun dan TKDD Rp6,28 triliun. Hampir seluruh belanja pemerintah pusat mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, kecuali belanja bantuan sosial. Kondisi pendapatan negara hingga bulan Juli 2022 justru menunjukkan tren positif apabila dibandingkan Juli 2021. Kenaikan sebesar Rp753,86 miliar sebagian besar disumbang oleh penerimaan PPh dan PPN. Yunipan dari Kanwil DJP Yogyakarta menyampaikan bahwasanya kinerja penerimaan pajak sampai Juli 2022 mencapai Rp3,12 miliar yang disumbang oleh kenaikan pajak penghasilan. Komponen pendapatan negara yang berasal dari pendapatan bea dan cukai hingga bulan Juli 2022 tercatat sebesar Rp327,9 miliar. Bea masuk sebagai kontributor penerimaan mengalami penurunan yang berasal dari komponen penerimaan BC 2.5 akibat tidak adanya penerimaan yang berasal dari barang kiriman. Kontribusi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN khususnya pengelolaan kekayaan negara oleh KPKNL Yogyakarta diklaim mencapai Rp13,8 miliar. Selain sebagai sumber pendapatan, pengelolaan kekayaan negara juga berperan aktif dalam efisiensi belanja melalui cost saving yaitu berupa pemenuhan kebutuhan aset tanpa menggunakan dana APBN atau APBD, salah satunya melalui hibah BMN kepada pemerintah daerah di Provinsi Yogyakarta. 

Perkembangan program pemberdayaan UMKM juga turut dibahas dalam forum ini. Kegiatan pemberdayaan yang diagendakan oleh Kanwil DJP Yogyakarta antara lain bekerja sama dengan ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain) dan Busines Development Services (BDS) yang merupakan program pembinaan dan pengawasan wajib pajak UMKM. Sementara itu, Balai Diklat Yogyakarta menambahkan bahwasanya mereka telah melakukan koordinasi dengan UMKM wilayah Kalasan dan dijadwalkan pula agenda-agenda pemberdayaan oleh BDK ke depannya, salah satunya adalah lelang UMKM melalui KPKNL Yogyakarta. Selain itu, Arif Wibawa menyampaikan bahwa dalam rangka kunjungan delegasi G-20 di Yogyakarta yang direncanakan tanggal 14-15 September 2022, Kemenkeu Satu wilayah Yogyakarta berencana membuka booth untuk memasarkan produk-produk UMKM, dan semua instansi vertikal eselon I di Yogyakarta agar dapat berpartisipasi dengan memajang produk unggulannya

Yogyakarta, 18 Agustus 2022

Menindaklanjuti terbitnya Juknis Pemberdayaan UMKM, Kanwil DJPb D.I Yogyakarta bersama Bank BNI Kanwil Yogyakarta dan Kantor Cabang Yogyakarta melakukan kegiatan brainstorming pemberdayaan UMKM. Kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi dengan bank pendamping untuk mengusung program DJPb U-Fine (UMKM Financing Empowerment) dilaksanakan secara luring bertempat di ruang rapat Kanwil DJPb, Kamis, 18 Agustus. Diskusi ini sebagai langkah awal dalam upaya menentukan UMKM yang akan dibina oleh Kanwil DJPb dengan dibantu bank pendamping Bank BNI.

Kepala Kanwil DJPb Arif Wibawa menyampaikan bahwa UMKM binaan harus bervariasi dari sisi lokasi, bidang usaha, sektor usaha, dan skala usaha. Setelah dibina, diharapkan UMKM binaan bisa meningkat dari berbagai aspek, misalnya packaging, pemasaran, pembukuan, pendapatan, tenaga kerja, dan lain-lain. Bank BNI berkomitmen untuk mendukung penuh dalam pendampingan pembinaan UMKM yang dilakukan oleh Kanwil DJPb DIY.

Sebagai tindak lanjut acara ini akan dilakukan penyusunan kuisioner untuk menyaring debitur potensial untuk dikurasi dan selanjutnya akan ditentukan sebagai UMKM binaan Kanwil DJPb Prov. D.I. Yogyakarta.

Yogyakarta, 17 Agustus 2022