Yogyakarta, 30 September 2022

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan memberikan informasi terkini terkait kebijakan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi melalui zoom meeting dengan peserta seluruh UPG KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Sosialisasi dimaksud membahas mengenai PMK-227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK-258/PMK.09/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hasil Survey Partisipasi Publik yang dilaksanakan tahun 2019, hanya 37% responden dari segmen masyarakat yang mengetahui istilah gratifikasi dan hanya 13% responden dari segmen pemerintah yang menyatakan pernah melaporkan gratifikasi. Data tersebut menunjukkan masih rendahnya awareness masyarakat dan aparat pemerintah terkait gratifikasi. Padahal gratifikasi merupakan pintu awal dari terjadinya praktek korupsi.

Plt. Kepala Bidang SKKI, Bapak Sugeng Winarno, menyampaikan kepada seluruh peserta sosialisasi agar harus tetap waspada dengan praktek gratifikasi, terutama menjelang akhir tahun anggaran. Walaupun layanan sudah dilaksanakan secara online namun kemungkinan itu tetap masih ada.

UPG dari masing-masing KPPN diharapkan dapat mensosialisasikan kembali materi tentang Pengendalian Gratifikasi dan Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan kepada pihak internal maupun eksternal di lingkup unit kerjanya. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kembali awareness masyarakat dan aparat pemerintah terkait pengendalian gratifikasi.

Yogyakarta, 3 Oktober 2022

 "Mencintai Negeri dengan Peduli Pemberdayaan Ekonomi"

Bagi kami, pemberdayaan UMKM bukan sekedar jargon, namun merupakan penambah energi bagi punggawa Nagara Dana Rakca dalam memberikan dharma bakti kepada negeri.

"Mencintai Negeri dengan Peduli Pemberdayaan Ekonomi"

#UMKM
#KanwilDJPbDIY
#KemenkeuSatu
#DJPbHAnDAL
#UMKMBangkit
#UMiUntukNegeri

Yogyakarta, 16 September 2022

Yogyakarta, 12 September 2022

Yogyakarta, 13 September 2022

Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan FGD: Overview dan Diskusi Permasalahan Satker Badan Layanan Umum (BLU) Rumpun Kesehatan (13/9).

Kegiatan FGD yang diselenggarakan secara daring tersebut dihadiri perwakilan dari RSUP Sardjito, RSPAU dr. S. Hardjolukito, RS Bhayangkara Polda DIY, perwakilan BLU daerah rumpun kesehatan, dan KPPN Yogyakarta.

Kepala Bidang PPA I, Rochmadi Hendrocahyono dalam sambutan pembukaan mewakili Kepala Kanwil DJPb DIY mengingatkan kembali pesan Menteri Keuangan dalam Rakor BLU Tahun 2022 tentang pentingnya BLU untuk memastikan perbaikan kualitas organisasi yang meliputi leadership, manajemen, kualitas SDM, pelayanan dan tata kelolanya.

Bertindak sebagai narasumber, Kasubdit PPK BLU I, Direktorat PPK BLU, Wibawa Pram Sihombing yang menyampaikan beberapa isu penting terkait pengelolaan BLU.

Yogyakarta, 6 September 2022

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi implementasi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan spending better  dan good governance. Saat membuka kegiatan IKPA Award Semester I Tahun 2022 dan LKKL Award Tahun 2021 pada 6 September 2022, Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta, Arif Wibawa, mengapresiasi upaya pelaksanaan anggaran oleh para satuan kerja yang mendukung capaian IKPA Kanwil DJPb D.I. Yogyakarta sebagai BUN untuk semester I tahun 2022 mencapai 93,75 dan masuk dalam kategori “Baik”.

Sebagai bentuk penghargaan, Arif Wibawa menyerahkan IKPA Award Semester I Tahun 2022 kepada satker dengan nilai IKPA tertinggi setelah memperhitungkan bobot konversi dan besaran pagu. Tiga satker pemenang IKPA Award Semester I Tahun 2022 untuk masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

1. Kategori Pagu Besar (di atas Rp15 Miliar): Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta (peringkat I), Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (peringkat II), dan Rolog Polda D.I Yogyakarta (peringkat III).

2. Kategori Pagu Sedang (di atas Rp5 Miliar s.d Rp15 Miliar): Lembaga Pemasyarakatan Sleman (peringkat I), Pengadilan Agama Sleman (peringkat II), dan Pengadilan Negeri Wates (peringkat III).

3. Kategori Pagu Kecil (sampai dengan Rp5 Miliar): MAN 4 Bantul (peringkat I), LPKA Yogyakarta Provinsi D.I Yogyakarta (peringkat II) dan MTsN 1 Gunungkidul (peringkat III).

Penghargaan lain yang diberikan adalah LKKL Award Tahun 2021, kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dengan kriteria ketepatan waktu, kelengkapan dan kualitas Laporan Keuangan. Pemenang LKKL Award Tahun 2021 untuk masing-masing kategori besar, sedang dan kecil (didasarkan jumlah satker yang dikonsolidasi dan dibina) adalah sebagai berikut:

1. Kategori besar: Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta (peringkat I), Bidkeu Polda D.I Yogyakarta (peringkat II), Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (peringkat III).

2. Kategori sedang: BPS Provinsi D.I Yogyakarta (peringkat I), Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta (peringkat II), KPU Provinsi D.I Yogyakarta (peringkat III).

3. Kategori kecil: Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi D.I Yogyakarta (peringkat I), Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I Yogyakarta (peringkat II), Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta (peringkat III).

Pada kesempatan tersebut, Arif Wibawa juga meresmikan peluncuran inovasi Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta dengan nama LAKON (Layanan Konsultasi Online). Melalui LAKON, satker dapat mengakses pelayanan konsultasi, informasi dan edukasi secara virtual sesegera mungkin saat mengalami kendala dalam Pengelolaan Keuangan Negara. Inovasi berbasis pemanfaatan teknologi informasi ini diharapkan dapat dimaksimalkan oleh satuan kerja sehingga meningkatkan pemahaman di bidang pelaksanaan anggaran.

Kegiatan dilanjutkan dengan Refreshment dan Evaluasi Capaian IKPA Satker Semester I. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksana Anggaran I, Rochmadi Hendrocahyono, menyampaikan Nilai IKPA pada triwulan II 2022 mengalami kenaikan sebesar 6,79 poin dari triwulan I. Indikator yang perlu mendapatkan perhatian dan dioptimalkan pencapaiannya adalah Deviasi Halaman III DIPA (83,13), Penyerapan Anggaran (94,30), Belanja Kontraktual (93,27) dan Capaian Output (91,02). Hendro menyampaikan rekomendasi, antara lain: meningkatkan koordinasi timeline revisi DIPA antara satker dengan eselon l, menguatkan sinergi internal antarpengelola perbendaharaan demi keselarasan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. menyusun rencana kegiatan dan dana yang sejalan dengan target penyerapan anggaran, serta melakukan optimalisasi anggaran atau revisi pengurangan alokasi belanja untuk pos belanja yang kemungkinan besar tidak terserap.

Selain itu, satker juga mendapatkan pengenalan mengenai mekanisme pembayaran belanja yang bersifat umum (common expense) melalui platform pembayaran pemerintah (PPP). Mekanisme PPP ini merupakan penyederhanaan dan modernisasi terhadap tata cara pembayaran dalam pelaksanaan APBN sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 204/PMK.05/2020.

Sesi pemaparan materi diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab yang diikuti oleh seluruh satuan kerja, baik yang hadir langsung maupun secara daring.