Yogyakarta, 24 Oktober 2022

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, Arif Wibawa didampingi Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sugeng Winarno dan Kepala KPPN Wates Ririn Mardiyani dan melakukan kunjungan ke Pemkab Kulon Progo dalam rangka penyerahan plakat dan piagam penghargaan Opini WTP atas LKPD Tahun 2021 (24/10). Penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diserahkan secara langsung kepada Pj Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana didampingi Ketua Komisi I DPRD Kulon Progo Suharto, Sekretaris Daerah Triyono beserta jajaran.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Menoreh Pemkab Kulon Progo ini, Arif Wibawa menyampaikan apresiasi atas Capaian Opini WTP yang diperoleh Pemkab Kulon Progo selama 9x berturut-turut sejak tahun 2013. “Pada dasarnya kami menyampaikan amanah dari Menteri Keuangan bahwa untuk Pemda yang memperoleh Opini WTP layak diberi penghargaan dan apresiasi”, ujar Arif Wibawa. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta akan selalu siap bersinergi dan terus mendorong kolaborasi dan kerjasama dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas juga pendampingan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan melihat capaian WTP yang diperoleh Pemkab Kulon Progo berturut-turut ini, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa seluruh tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan secara akuntabel dan good governance.

Pj Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan penghargaan yang diberikan kepada Pemkab Kulon Progo. “Kami akan selalu berusaha lebih baik lagi dalam mengelola keuangan daerah sehingga capaian ini dapat dipertahankan untuk kedepannya”, ujar Tri Saktiyana dalam sambutannya. Bupati juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dan KPPN Wates yang telah berkoordinasi secara intensif khususnya dalam hal pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pada prinsipnya, capaian WTP ini menjadi syarat wajib yang harus dicapai Pemkab Kulon Progo sehingga seluruh pihak akan berusaha secara maksimal melaksanakan pengelolaan keuangan daerah khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Selama ini komunikasi dengan Kanwil DJPb DIY dan KPPN Wates telah berjalan secara intensif, secara tidak langsung membantu tata kelola fiskal di Kulon Progo sehingga menjadi lebih tertata lagi. Diharapkan kedepannya komunikasi ini senantiasa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kedua belah pihak.

Yogyakarta, 17 Oktober 2022

Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa melakukan audiensi dangan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta jajaran di Gedung Wilis Pemda D.I. Yogyakarta (17/10).

 

Pada pertemuan ini, Kepala Kanwil DJPb DIY yang didampingi Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Arvi Risnawati dan Kepala KPPN Yogyakarta Rizki Tavianto Karipany menyerahkan penghargaan dari Pemerintah kepada Pemda DIY atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

 

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala Kanwil DJPb DIY kepada Gubernur DIY dan disaksikan oleh Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji dan Kepala BPKA DIY Wiyos Santoso.

 

Dengan dicapainya opini tertinggi tersebut, menandakan bahwa secara akuntabilitas penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), efektivitas kendali internal, kesesuaian dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dan terpenuhinya indikator-indikator lain yang terkait. Dengan capaian Opini WTP yang ke-12 kalinya, diharapkan Pemda DIY telah menuju tata kelola pemerintahan yang stabil dan excellent. Kanwil DJPb DIY berkomitmen akan selalu siap bersinergi dengan seluruh pemerintah daerah khususnya dalam rangka tercapainya LKPD yang berkualitas dan akuntabel.

 

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X usai menerima penghargaan tersebut mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa prestasi ini merupakan hasil konsistensi semua pihak di Pemda DIY dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas. Untuk mempertahankan raihan tersebut, Pemda DIY akan selalu mengawal pengelolaan keuangan sehingga senantiasa berjalan sesuai aturan yang ada.

 

Penghargaan ini merupakan hasil dari kerjasama dari semua pihak, diharapkan kedepannya Pemda DIY dapat selalu mempertahankan capaian WTP tersebut. Gubernur juga memberikan apresiasi atas dukungan Kanwil DJPb DIY selama ini dan diharapkan akan selalu terjalin kerjasama yang baik sebagai wujud nyata sinergi dengan Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

Yogyakarta, 12 Oktober 2022

Kanwil DJPb DIY mengucapkan selamat atas keberhasilan Pemkab Gunungkidul meraih opini WTP selama 7 tahun berturut-turut. Keberhasilan mempertahankan capaian Opini WTP akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat juga para investor, dan juga menunjukkan tata kelola pemerintah yang semakin baik. Harapannya kedepan pengelolaan keuangan dapat semakin ditingkatkan, sehingga capaian Opini WTP akan dapat terus diraih di tahun-tahun mendatang. Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta dan KPPN Wonosari siap membantu dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Yogyakarta, 11 Oktober 2022

Testimoni Satker atas Program Pengendalian Gratifikasi pada Kanwil DJPb D.I. Yogyakarta

Yogyakarta, 6 Oktober 2022

Pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, Kanwil DPb Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan K/L Tahun 2022 sekaligus bersamaan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Laporan Keuangan UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-D KPPN Tahun 2022 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta yang dilaksankan dalam dua sesi yaitu sesi pagi (pukul 08.30 s.d. 12.00 WIB) dan siang (pukul 13.30 s.d. 17.30 WIB).

Pada sesi I, kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan K/L Tahun 2022 mengusung tema “Tingkatkan Sinergi dan Koordinasi untuk  mewujudkan Laporan Keuangan K/L Tahun 2022 yang Akurat dan Berkualitas serta Opini WTP”. Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab dinamika tantangan dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Seperti pada tahun 2022 ini, terdapat penyempurnaan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Salah satunya yaitu perubahan aplikasi pelaporan keuangan yang sebelumnya menggunakan aplikasi Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA, menjadi sistem aplikasi yang terintegrasi yaitu SAKTI, serta simplifikasi rekonsiliasi dengan menggunakan Aplikasi MonSAKTI. Perubahan ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh penyusun laporan keuangan untuk dapat terus menyajikan laporan keuangan yang handal dan berkualitas.

Selain sebagai wadah untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan menyamakan persepsi untuk menentukan langkah mitigasi dan solusi atas permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan, kegiatan bimtek juga penting dilakukan untuk memberikan evaluasi terhadap penyusunan laporan keuangan semester I tahun 2022 serta menyampaikan tata cara penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga (K/L) Triwulan III Tahun 2022.

Pada kesempatan ini, narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang didatangkan untuk dapat memperoleh informasi langsung dari sumber yang terpercaya, yaitu Bapak Nur Abdul Haris selaku Kepala Seksi Bimbingan Akuntansi Regional dan Bendahara Umum Negara langsung memberikan materi mengenai evaluasi laporan keuangan semester I tahun 2022 dan pedoman penyusunan laporan keuangan triwulan III.

Pada sesi II, siang harinya dilanjutkan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Laporan Keuangan UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-D KPPN Tahun 2022 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta. Rapat Koordinasi kali ini mengangkat tema “Tingkatkan Sinergi dan Koordinasi untuk mewujudkan Laporan Keuangan UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-D KPPN Tahun 2022 yang Akurat dan Berkualitas”. Kegiatan Rapat Koordinasi diikuti oleh Kepala Seksi Vera/Vera-KI, dan Pegawai yang menangani penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-D KPPN dan yang menangani pelaksanaan rekonsiliasi serta pejabat dan pegawai Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta.

Implementasi SAKTI dan penggunaan aplikasi MonSAKTI mendorong KPPN dan Kanwil untuk mempunyai pemahaman yang baik terkait mekanisme MonSAKTI sekaligus troubleshooting dan tindak lanjutnya, sehingga baik KPPN dan Kanwil dapat mengawal dan selalu memonitor progres transaksi melalui MonSAKTI, serta menindaklanjuti dengan memberikan solusi yang terbaik terkait permasalahan yang timbul. Kegiatan ini juga bertujuan sebagai sarana evaluasi penilaian Laporan Keuangan UAKKBUN-Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta dan bagaimana langkah-langkah strategis untuk meningkatkan Laporan Keuangan UAKKBUN-Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta yang Akurat dan Berkualitas.

Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yaitu Kepala Seksi Akuntansi Pusat dan Pelaporan Realisasi Anggaran Bendahara Umum Negara, Untung Haryanto, Kepala Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara, Nur Abdul Haris, dan Pegawai Seksi Akuntansi Pusat dan Pelaporan Realisasi Anggaran Bendahara Umum Negara, Ferarizca Romadhona Rivandi. Pada kesempatan pertama materi terkait Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-D KPPN dan UAKKBUN-Kanwil, serta Analisa Laporan Keuangan disampaikan oleh Untung Haryanto, selanjutnya terkait Data SPAN disampaikan oleh Ferarizca Romadhona Rivandi, dan terakhir terkait Penilaian Laporan Keuangan UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-D KPPN Tahun 2021 serta Troubleshooting Aplikasi MonSAKTI disampaikan oleh Nur Abdul Haris. Sesi berikutnya terakhir adalah diskusi dan tanya jawab. Kegiatan Rapat Koordinasi ditutup oleh Kepala Bidang PAPK dengan menyampaikan statement bahwa kegiatan Rapat Koordinasi ini juga merupakan wujud sinergi antara Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta, dan KPPN dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang semakin Akurat dan Berkualitas.

#PenyusunanLaporanKeuanganKementerianNegara

#Semester1

#KanwilDJPbDIY

#DJPbHAnDAL

Yogyakarta, 5 Oktober 2022

Dalam rangka menjalin koordinasi, sinergi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta sharing informasi mengenai isu fiskal serta kondisi perekonomian terkini di DIY dan kebijakan-kebijakan belanja pemerintah baik pusat maupun daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan acara Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2022 dengan tema Peran Fiskal dan Moneter Dalam Menghadapi Dampak Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) (5/10/2022).

Acara dilaksanakan  di Aula lantai 3 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi  D.I. Yogyakarta secara luring dan daring dengan menghadirkan narasumber dari Setda DIY, Bappeda DIY, BPS Provinsi DIY, Perwakilan Bank Indonesia DIY, Local Expert dari UGM dan Kadin DIY.

Keynote Speech disampaikan oleh Sekda DIY yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Administrasi dan Perekonomian DIY, Yuna Pancawati dilanjutkan dengan sambutan sekaligus penyampaian materi highlight KFR semester I Tahun 2022 oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Arif Wibawa.

Bertindak sebagai moderator dalam acara diseminasi ini, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Arvi Risnawati.

Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari acara ini adalah :

1. Perekonomian DIY sedang dalam momentum pertumbuhan kembali dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2022 sebesar 5,2 persen YoY dengan tingkat inflasi bulan September 2022 sebesar 6,81 persen YoY.
2. Resiko inflasi masih akan membayangi hingga Triwulan 4 Tahun 2022 sebagai dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di bulan September 2022.
3. Pemda DIY Bersama TPID secara intensif melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian dampak inflasi melalui berbagai instrumen serta sinergi dalam menjaga stabilitas harga pangan.
4. Belanja publik harus lebih fokus pada kualitas dan outcome dalam merancang sasaran pembangunan dalam perencanaan nasional dan sektoral daripada hanya kuantitas dan output.