JALAN SOLO KM 8.6 NAYAN, MAGUWOHARJO, DEPOK,SLEMAN, YOGYAKARTA

KODE  POS :  55282

Berita

  2. Beranda
  3. Data & Publikasi
Berita

Yogyakarta, 30 November 2022

 

 
Hingga akhir Oktober 2022, kinerja APBN menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan.
 
Kinerja baik APBN 2022 ini harus terus dijaga ditengah risiko global yang meningkat.
 
Seperti apa realisasi APBN KiTa dalam angka? #MitraPerbendaharaanJogja dapat menyimak #UangKitaBuatApa pada infografis berikut ini?.
 
 
 
 
 
 
 
Berita

Yogyakarta, 28 November 2022

 

Selamat pagi #mitraperbendaharaanjogja, Kemenkeu kembali menggelar Program Kemenkeu Mengajar untuk ketujuh kalinya di Tahun 2022 ini.
⁣
Kemenkeu Mengajar adalah sebuah kegiatan sukarela non APBN dengan mengajar selama satu hari di sekolah. Relawan akan mengajarkan peran Kemenkeu dalam upaya menjaga ekonomi negeri, memperkenalkan profesi yang ada di Kemenkeu dan pastinya nilai-nilai serta semangat yang ada di Kemenkeu. ⁣
⁣
Pelaksanaan KM7 digelar secara serentak pada (28/11) lalu se-Indonesia. Tak kurang dari 132 SD/sederajat, 72 SMP/sederajat, 52 SMA/sederajat, 8 Sekolah Luar Biasa (SLB) dan 1 Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) menggelar KM7 secara offline. ⁣
⁣
Sedangkan untuk pelaksanaan secara online dilaksanakan pada 10 SD/sederajat, 10 SMP/sederajat, 12 SMA/sederajat, 1 SLB dan 4 SILN. ⁣
⁣
Khusus di DIY, sebanyak 144 relawan dari seluruh Indonesia melaksanakan #KM7 ke sembilan sekolah yaitu SDN Kalikutuk, SDN Serayu, SDIT Al Khairaat, SMAS Budya Wacana, SMPN 5 Yogyakarta, SMPIT Tunas Mulia, SMP Stella Duce 1, SDN Ungaran, dan SMP Muhammadiyah 3 Depok.⁣
 
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa berpartisipasi menjadi Pembina Upacara dan mengajar di SDN Serayu dan SMPN 5 Yogyakarta.
⁣
Kemenkeu Mengajar, Dari Kami, Untuk Negeri!
 
? : KM7 DIY
Berita

Yogyakarta, 28 November 2022

 

Guna meningkatkan kualitas layanan prima kepada stakeholders, Kanwil DJPb DIY menggelar Knowledge Sharing Service Excellent dengan tema "Buka Potensi Diri untuk Pelayanan Prima" (28/11).
 
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai serta PPNPN Kanwil DJPb DIY dan perwakilan KPPN lingkup Kanwil DJPb DIY.
 
Kepala Bagian Umum, N.A.Wuryanto dan Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal, Kutfi Jusmintari menjadi narasumber dalam kegiatan ini.
 
Berita

Yogyakarta, 17 November 2022

 

Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan Forum Diskusi Kamis Pahingan (17/11) yang dihadiri 46 satuan kerja lingkup Kanwil DJPb DIY
 
Berbeda dari kegiatan sosialisasi pada umumnya, tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut merupakan pokok bahasan yang banyak ditanyakan oleh satker atau merupakan usulan terbanyak dari satker, dihadiri oleh satker yang berminat pada tema dimaksud, serta berlangsung dalam format yang didominasi diskusi dan sharing. Pada periode kali ini, tema yang diangkat adalah “Standar Biaya Masukan (SBM) 2023”.
 
Dalam sambutan pembukaan, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran I, Rochmadi Hendrocahyono mengharapkan satker mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai SBM 2023, dan saling memberikan solusi. SBM dalam pelaksanaan anggaran berfungsi sebagai batas tertinggi, yaitu besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
 
SBM juga berfungsi sebagai estimasi, yaitu prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, proses pengadaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketersediaan alokasi anggaran, serta prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.
 
Dalam sesi diskusi dengan narasumber Lestari, selaku Treasury Management Representative dan Agus Ilhami sebagai moderator, berbagai permasalahan terkait penerapan SBM 2023 dikemukakan oleh satker, terutama terkait perjalanan dinas, dan honorarium.
 
Berita

Yogyakarta, 14 November 2022

 

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait serta menggali berbagai kendala dalam penyaluran KUR di DIY, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pembiayaan KUR dan UMi Tahun 2022 (14/11/2022). Rapat dihadiri oleh  Biro/Bagian Perekonomian dan SDA lingkup DIY, Bank BRI, BNI, Mandiri, BPD DIY, BTN, BSI  selaku penyalur KUR dan PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madanai (PNM), Bahana Artha Ventura (BAV), PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (REFI) serta Otoritas Jasa Keuangan DIY.

Selain itu sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Pemda atas dukungannya terhadap penyaluran KUR di DIY melalui  input data calon debitur potensial dalam Sistem Informasi Kredit Program(SIKP), Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY memberikan penghargaan melalui SIKP Award Tahun 2022 kepada  Pemda Bantul, Pemda Kab Kulon Progo dan Pemda Kab Gunungkidul yang disampaikan secara langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, Arif Wibawa.

Selanjutnya materi rapat terkait kinerja dan kendala penyaluran KUR dan UMI di DIY disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II), Arvi Risnawati. Acara diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab  yang dipandu oleh Kepala Seksi PPA IIC, Dwi Yanti Yuliarsih selaku moderator.

Berita

Yogyakarta, 15 November 2022

 

Sebagaimana kita ketahui bersama, seluruh Pemda lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021. Demi tercapainya peningkatan opini audit yang lebih baik dimana beberapa indikatornya adalah semakin meningkatnya akumulasi opini audit dan semakin menurunnya presentase temuan audit, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Strategi Pengelolaan Piutang Demi LKPD yang Berkualitas” pada hari Selasa (15/11) bertempat di Aula lantai 3 Kanwil DJPb DIY. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pengelola keuangan Pemerintah Daerah di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta ini menghadirkan narasumber dari Direktorat PKKN Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb, dan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Dalam arahan sekaligus pembukaan, Kakanwil DJPb DIY Arif Wibawa berharap bahwa FGD ini dapat menjadi forum untuk bertukar pengetahuan dan menyamakan persepsi khususnya terkait pengelolaan dan penyajian piutang pada LKPD. Dengan tersedianya data LKPD yang berkualitas, akan bermanfaat untuk Kanwil DJPb Provinsi DIY dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Pusat dan Daerah atau Government Financial Statistics (GFS) tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Dari hasil diskusi dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya pengelolaan piutang merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para pengelola keuangan daerah dan merupakan tanggung jawab bersama. Kolaborasi diperlukan untuk pengelolaan piutang yang akuntabel demi tercapainya opini WTP. Output yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah peningkatan akuntabilitas laporan keuangan, sebagai kepastian bahwa setiap rupiah anggaran bagi rakyat benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

 

#Yogyakarta

#KanwilDJPbDIY

#DJPbYogyakarta

#DJPbHAnDAL

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

 IKUTI KAMI

 PENGADUAN

 

Search