Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan kegiatan pelepasan Pegawai yang telah memasuki masa dengan suasana khidmat dan kekeluargaan di Aula Kanwil DJPb DIY (11/3).

 

Keempat pegawai yang memasuki masa purnabakti antara lain Ibu Sutinem, Ibu Nurharifi, Ibu Wigaryanti, dan Ibu Rita Nurhalima.

 

Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa menyampaikan apreasiasi dan ucapan terimakasih kepada para pegawai yang memasuki masa purnabakti atas dharmabakti pikiran dan tenaganya untuk organisasi Ditjen Perbendaharaan khususnya Kanwil DJPb DIY, dan turut mendoakan semoga senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta.

 

 

Memeriahkan Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-18 Tahun 2022, Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta menggelar kegiatan Perbendaharaan Peduli sebagai bentuk kepedulian dan tali asih kepada PPNPN. (11/3)

 

Tali asih diwujudkan dalam bentuk pemberian paket sembako dan uang tunai kepada 18 orang PPNPN. Paket sembako dan uang tunai dimaksud merupakan iuran dari seluruh pejabat dan pegawai Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu membangun silaturahmi dengan PPNPN, meningkatkan rasa syukur pegawai, serta untuk memotivasi pegawai agar lebih semangat dalam bekerja.

 

Mens Sana in Corpore Sano, Dalam Tubuh yang Sehat, Terdapat Jiwa yang Kuat.

 

Berolahraga, dalam cabang apapun penting untuk menjaga kesehatan jasmani maupun rohani.

Selain itu, berolahraga dan berjemur di pagi hari baik bagi kesehatan dan dapat meningkatkan imunitas tubuh.

 

Menjaga kebugaran dengan berolahraga, Kegiatan Perbendaharaan Sehat Kanwil DJPb DIY diisi dengan kegiatan voli bersama di halaman parkir Kanwil DJPb DIY (11/3).

 

Pembaruan Data Perlindungan Sosial untuk Spending Review Belanja Tahun 2021 yang Berkualitas

 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion dalam rangka penyusunan laporan Spending Review tahun 2021, pada Kamis, 10 Maret 2022 yang diselenggarakan secara luring dengan protokol kesehatan ketat.

 

Dalam sambutaannya, Kepala Kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Arif Wibawa menyampaikan bahwa sesuai dengan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, pasal 7, Kanwil DJPb mempunyai tugas aktivitas reviu belanja (spending review) yang menitikberatkan pada aspek value for money belanja (ekonomi, efektif, dan efisien).

 

Adapun tujuan disusunnya Spending Review ini diantaranya: (1) mengidentifikasi potensi ruang fiskal yang dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan penganggaran dan pelaksanaannya agar belanja lebih berkualitas, (2) mengidentifikasi program/kegiatan yang hanya perlu dilakukan satu kali sebagai early warning agar tidak diulang/dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, serta (3) memberikan bahan masukan bagi penyusunan rencana kerja anggaran K/L pada pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting) antara Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan K/L.

 

Bertindak sebagai moderator Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, Mardiyah dengan narasumber Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Rochmadi Hendrocahyono dan Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran ID, Pujiastuti. Narasumber menyampaikan pentingnya konfirmasi dan sinkronisasi data tematik PBI JKN dan Perlinsos (PKH-Sembako) guna perbaikan laporan Spending Review, bersama peserta yang berkaitan secara langsung dan berkompeten. Undangan terdiri atas BPJS Kesehatan kantor Yogyakarta, Dinas Sosial Provinsi D.I Yogyakarta, Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul Dinas Kesehatan Provinsi D.I Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, dan Bappeda D.I. Yogyakarta.

 

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) telah menjadi alat untuk mengukur kualitas kinerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagian dari evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran.

 

IKPA Kanwil DJPb D.I. Yogyakarta sebagai BUN untuk semester II tahun 2021 masuk dalam kategori “Sangat Baik” dan mengalami kenaikan 3,89 poin dibandingkan dengan semester I tahun 2021. Perolehan nilai IKPA ini tidak terlepas dari kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja di wilayah koordinasi Kanwil DJPb D.I. Yogyakarta.

 

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi D.I Yogyakarta, Arif Wibawa mengapresiasi upaya optimal para Pengelola Anggaran dalam dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2021. Demikian disampaikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta saat membuka kegiatan IKPA Award Semester II Tahun 2021 dan Sosialisasi SAKTI Manajerial Tahun 2022 pada 9 Maret 2021 yang diikuti secara luring dan daring oleh seluruh satuan kerja.

 

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta, Arif Wibawa menyerahkan penghargaan kepada sembilan Satker berkinerja terbaik berdasarkan kategori pagu anggaran yang dikelola, dengan peringkat sebagai berikut :

a. Kategori Pagu Besar (di atas Rp15 Miliar)

Peringkat I : Kantor Kementerian Agama Kab. Kulon Progo (Nilai 99,36); Peringkat II : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I Yogyakarta (Nilai 99,21);

Peringkat III : Polres Gunung Kidul (Nilai 99,18).

b. Kategori Pagu Sedang (di atas Rp5 Miliar s.d Rp15 Miliar)

Peringkat I : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta (Nilai 99,75);

Peringkat II : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul (Nilai 99,54);

Peringkat III : Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Yogyakarta (Nilai 99,30).

c. Kategori Pagu Kecil (sampai dengan Rp5 Miliar)

Peringkat I : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wonosari (Nilai 99,99); Peringkat II : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wates (Nilai 99,98);

Peringkat III : Pengadilan Agama Sleman (Nilai 99,97).

 

 

Dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) khususnya modul pelaporan, Kanwil DJPb DIY dipercaya menjadi tempat dilaksanakannya UAT Laporan GFS pada tanggal 7 s.d. 11 Maret 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kanwil DJPb DIY bersama dengan tim dari Direktorat SITP dan Direktorat APK sebagai bagian dari upaya pengintegrasian informasi keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung peningkatan pengelolaan keuangan negara.

 

Kegiatan UAT Laporan GFS diperlukan dalam rangka mendapatkan hasil pengembangan yang andal sesuai dengan kebutuhan dari pengguna secara langsung pada level Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW).

 

Dalam kegiatan UAT yang dilaksanakan, tim dari Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Internal (Subdit PSII, Direktorat SITP), tim dari Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan (Subdit SALK, Direktorat APK), dan tim penyusun GFS Kanwil DJPb DIY bersinergi dan bekerja sama seoptimal mungkin dalam upaya pengujian, perbaikan, serta penyempurnaan penyusunan Laporan GFS pada SIKRI.

 

Kegiatan UAT Laporan GFS di Kanwil DJPb PDIY terlaksana dengan baik dan berbagai perbaikan/penyempurnaan berhasil dilakukan. Dengan dilakukannya kegiatan UAT, permasalahan dalam penyusunan Laporan GFS melalui SIKRI khususnya yang dilakukan oleh Kanwil DJPb dapat teridentifikasi dan segera dicarikan solusi perbaikan yang efektif. Hasil UAT didokumentasikan sebagaimana mestinya dan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan.

 

Harapannya, penyusunan GFS yang dikembangkan pada SIKRI saat ini terus menjadi lebih baik dengan informasi konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah yang semakin valid, akurat, dan andal.