Yogyakarta, 17 Agustus 2022

Yogyakarta, 10 Agustus 2022

Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan KFR (Kajian Fiskal Regional) khususnya Triwulan II 2022, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan FGD dengan narasumber Dr. Evi Noor Afifah, S.E., M.S.E dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Rabu, 10 Agustus 2022 secara luring di ruang rapat lantai 2 Kanwil DJPb DIY yang diikuti oleh pegawai Bidang PPA II sebagai penyusun KFR dan perwakilan dari Bidang PPA I sebagai penyusun laporan RPA (Reviu Pelaksanaan Anggaran).

Dalam FGD di moderatori oleh Arvi Risnawati Kepala Bidang PPA II, Evi menyampaikan reviu secara umum mengenai tata tulis dan tata bahasa laporan KFR sesuai kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar agar pembaca lebih nyaman dalam membaca. Tentang substansi KFR, hendaknya mengikutkan analisis inferensial untuk memberikan alasan terjadinya kenaikan atau penurunan, bukan hanya narasi naik atau turun. Selanjutnya disampaikan pemaparan materi Pengantar Input Output (IO). Model IO menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa, keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi untuk suatu waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk tabel. Kegunaan tabel IO yaitu untuk memperkirakan dampak permintaan akhir dan perubahannya terhadap output, nilai tambah, impor, permintaan pajak, kebutuhan tenaga kerja, memproyeksikan variabel-variabel ekonomi makro tersebut, memberikan petunjuk mengenai sektor yang mempunyai pengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi serta sektor yang peka terhadap pertumbuhan ekonomi, menilai tingkat keserasian data statistik serta kelemahan-kelemahannya.

FGD berjalan dengan sangat komunikatif, harapan kedepannya dengan dilaksanakannya FGD tersebut diharapkan penyusunan KFR dan RPA bisa lebih baik.

Yogyakarta, 11 Agustus 2022

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI), pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SIKRI Modul Pelaporan pada Kanwil DJPb dan Kegiatan Site Visit terkait Interkoneksi SIKRI-SIKD pada Kantor Wilayah DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta. Acara diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta. Bertindak  selaku narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Ingelia Puspita, Kepala Subdit SALK Direktorat APK dan Hangger Prihandoko, Kepala Seksi PMSKP Subdirektorat SALK Direktorat APK. Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan Pengembangan Monitoring Pengawasan Data Keuangan Pemda dan Pengembangan Media Informasi SIKRI oleh Adi Setiawan Kasubdit PSII dan Fajrialshah Amarul Haq, Kepala Seksi PSII II Subdirektorat PSII, Direktorat SITP.

Manfaat adanya SIKRI Modul Pelaporan yaitu pengotomatisasian  penyusunan LKPK dan LSKP, pengefisiensian waktu dan sumber daya untuk  penyusunan, pendokumentasian informasi historis atas posisi maupun  kinerja keuangan pemerintah yang lebih baik, kemudian SIKRI MP juga memberikan kemudahan penyusunan sehingga fokus tidak lagi  pada penyusunan melainkan  analisis. Adapun masih ditemui kendala- kendala dalam penerapan SIKRI MP diantaranya fungsi yang belum sempurna, data pengujian yang belum lengkap, terdapatnya perubahan pada BAS Pemda membutuhkan penyesuaian rowset pada SIKRI MP, dan terdapat ketidakcocokan kode lokasi pada transaksi dengan kode lokasi yang seharusnya.

SIKRI MP sekarang ini juga diperlukan sebagai suplai data dalam penyusunan data ALCO dan bahan analisis monev Kanwil DJPB sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan representasi Kementerian Keuangan di Daerah. Saat ini juga sedang dikembangkan Dashboard SIKRI yang bertujuan untuk memberikan  informasi data yang terdapat pada SIKRI. Pengembangan Monitoring Pengawasan Data Keuangan Pemda dan Pengembangan Media Informasi SIKRI dilakukan dengan menggali permasalahan dalam pengumpulan dan input data pemerintah daerah oleh Kanwil DJPb DIY dan menggali masukan dalam pengembangan media informasi SIKRI pada OM-SPAN.

Kegiatan monitoring ini juga ditujukan untuk mendapatkan masukan terkait implementasi SIKRI dan kendala serta masukan terkait pengenalan dashboard yang sedang dikembangkankan. Dalam hal ini Kanwil DJPb Provinsi D.I.Yogyakarta telah banyak memberikan masukan. Harapan dari hasil kegiatan monev SIKRI Modul Pelaporan dan pengenalan Dasboard sebagai salah satu media informasi dalam memonitoring pengumpulan dan input data Pemda dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat memenuhi kebutuhan Kanwil dalam penyusunan LKPK dan LSKP, serta dalam melakukan analisa.

Yogyakarta, 5 Agustus 2022

Guna mendapatkan pemahaman yang sama mengenai isu-isu terkini perbendaharaan khususnya terkait Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara dan jabatan fungsional perbendaharaan, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi FKPKN dan Jafung Perbendaharaan lingkup Kanwil DJPb DIY secara luring dan daring, diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai Kanwil dan KPPN lingkup Kanwil DJPb DIY (5/8).

Sejalan dengan peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist, FKPKN telah ditetapkan sebagai salah satu pilar yang menjembatani kebutuhan koordinasi dan komunikasi serta membantu menyinergikan tugas dan fungsi para stakeholder terkait pengelolaan keuangan negara di daerah.

FKPKN dapat menjadi komponen penting sebagai wadah koordinasi, komunikasi, konsultasi terkait pengelolaan keuangan negara dengan semua stakeholder baik pusat dan daerah. Diharapkan forum ini dapat menjembatani kebutuhan dan kesamaan langkah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, transaparan dan bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa dalam sambutannya pada kegiatan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Sistem Perbendaharan DJPb, Ludiro, menyampaikan bahwa FKPKN diharapkan dapat menjadi media utama untuk kerja sama dan kolaborasi bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terutama dengan unit eselon I lain Kementerian Keuangan, dan pihak lain seperti Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, akademisi, maupun institusi/entitas lainnya.

Potensi kolaborasi di daerah sangat luas dan tidak hanya sebatas pemanfaatan data, penyusunan kajian bersama, maupun komunikasi/ sosialisasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah.

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas #InsanPerbendaharaan menjalankan tugas dan fungsi perbendaharaan di daerah.

Yogyakarta, 5 Agustus 2022

Selamat pagi, #MitraPerbendaharaanJogja,

Terdapat 392 desa dari 4 kabupaten di wilayah DIY yang menjadi tanggung jawab DJPb DIY dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer Dana Desa.

Namun, demi terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera, diperlukan peran serta masyarakat dalam memantau pelaksanaan Dana Desa.

Cari tahu lebih lanjut terkait pelaksanaan dana desa di setiap desa dalam wilayah DIY periode sampai dengan semester I 2022 melalui dashboard dana desa dalam bit.ly/DashboardDanaDesaDIYSemesterI

Yogyakarta, 1 Agustus 2022

Saya bisa..
Bicara itu mudah..
Tanamkanlah rasa percaya diri..
Saya punya banyak materi untuk disampaikan..

Demikian afirmasi positif yang diberikan oleh Ibu Jamila Lestyowati kepada pegawai Kanwil DJPb DIY yang hadir dalam acara Capacity Building pada Senin, 1 Agustus 2022. Ibu Jamila Lestyowati adalah Widyaiswara Ahli Madya dari Balai Diklat Keuangan Yogyakarta yang dihadirkan dalam rangka memberikan pelatihan Public Speaking kepada para pegawai Kanwil DJPb DIY.

Ibu Jamila menciptakan suasana fun learning pada saat menyampaikan tips and tricks serta do's and don'ts saat berbicara di depan publik sekaligus mengajak para peserta untuk mempraktikkan langsung hal-hal yang telah dipelajari. Para peserta, termasuk di dalamnya para pegawai on the job training (OJT), nampak antusias dan bersemangat mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir.

Mengusung tema "Menggapai Misi melalui Komunikasi", acara Capacity Building-Public Speaking ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum bagi seluruh pegawai, mengingat tugas dan fungsi Kanwil DJPb sebagai pembina pengelolaan keuangan negara dan regional chief economist yang membutuhkan ketrampilan komunikasi yang baik ketika menjalin sinergi dengan para stakeholders. Di sisi lain, acara ini juga diharapkan dapat memberikan bekal yang memadai kepada para pegawai OJT menjelang penugasan mereka di kantor vertikal DJPb seluruh Indonesia.