Yogyakarta, 1 November 2022

Bertempat di Ruang Rapat Bupati Sleman, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Sugeng Winarno melakukan audiensi dengan Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dalam rangka penyerahan Piagam Penghargaan WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2021 (1/11). Dalam pertemuan yang dihadiri Sekda Kabupaten Sleman beserta pejabat terkait, diserahkan piagam penghargaan dari Pemerintah kepada Pemkab Sleman atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  

Dalam sambutannya, Kepala Bidang PAPK mewakili Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Sleman meraih Opini WTP 11x berturut-turut sejak tahun 2011. “Dengan capaian Opini WTP ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Pemkab Sleman telah menyelenggarakan tata Kelola pemerintahan secara good governance”, ujar Sugeng Winarno. Kedepannya diharapkan Pemkab Sleman dapat melakukan peningkatan perolehan opini audit yang lebih baik, yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya akumulasi opini audit dan semakin menurunnya persentase temuan audit.

Bupati Sleman Kustini SP menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Pemkab Sleman. Perolehan ini akan menjadi pemacu semangat seluruh ASN Pemkab Sleman untuk terus meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pemerintahan. “Alhamdulillah ini merupakan kebanggaan bagi Kabupaten Sleman menerima penghargaan Opini WTP 11x berturut-turut”, ungkap Kustini. Beliau menegaskan pencapaian ini tidak lantas menjadikan jajaran Pemkab Sleman berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan performa kinerja pemerintahan khususnya dalam hal pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.  

Kedepannya, diharapkan sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta dan Pemkab Sleman dapat terus terjalin dengan baik. Selama ini Pemkab Sleman melalui BKAD Sleman telah memberikan kontribusi dengan memberikan data yang update dan akurat sehingga Laporan Keuangan yang komprehensif menggambarkan konsolidasian antara LKPP dan LKPD dapat tersaji dengan baik. Bupati juga memberikan apresiasi atas dukungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta selama ini dan diharapkan akan selalu terjalin kerjasama yang baik sebagai wujud nyata sinergi dengan Pemerintah Daerah.   

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

Sampai dengan 30 September 2022, kinerja APBN menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan. Dari sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan dan hibah yang tercatat sampai dengan September 2022 sebesar Rp6,03 triliun atau 80,76 persen dari yang ditargetkan. Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan dan hibah tumbuh cukup signifikan 22,45 persen (yoy). Kontribusi terbesar adalah kenaikan penerimaan perpajakan 27,07 persen yang didorong oleh pertumbuhan positif komponen PPh 35,63 persen, PPN sebesar 18,78 persen dan penerimaan cukai sebesar 8,31 persen yang dipengaruhi oleh meningkatnya produksi tembakau. Sedangkan pada komponen pajak lainnya dan Bea Masuk terkontraksi 0,21 persen dan 26,34 persen. Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,86 triliun tumbuh positif 13,25 persen (yoy).

Dari sisi pengeluaran negara, realisasi belanja negara di D.I. Yogyakarta sampai dengan akhir September 2022 mencapai Rp15,13 triliun atau 68,87 persen target APBN. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta, Arif Wibawa menyampaikan bahwa realisasi belanja negara di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan akhir September 2022 terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp7,43 triliun atau 62,37 persen target APBN dan TKDD sebesar Rp7,7 triliun atau 76,59 persen.

Realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terkontraksi sebesar 5,38 persen (yoy), terdiri dari realisasi Belanja Pegawai Rp3,39 triliun (72,38 persen dari pagu Belanja Pegawai), Belanja Barang Rp2,46 triliun (57,52 persen dari pagu Belanja Barang), Belanja Modal Rp1,56 triliun (53, 3 persen dari pagu Belanja Modal), dan Belanja Bantuan Sosial Rp15,65 miliar (87,87 persen dari pagu Belanja Bantuan Sosial). Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja belanja K/L antara lain pekerjaan fisik yang terganggu cuaca, munculnya anggaran belanja modal dipertengahan tahun, blokir masih dalam proses pembukaan, kenaikan harga aspal dan solar industry menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana.

Sedangkan untuk penyaluran TKDD di wilayah DIY sampai dengan akhir September 2022 mencapai 76,59 persen dari alokasi dan terkontraksi 2,87 persen (yoy), terdiri dari transfer ke daerah yang mencakup Dana Perimbangan Rp6,02 triliun, Dana Insentif Daerah Rp244,12 miliar, Dana Keistimewaan Rp1,05 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp372,33 miliar. Beberapa komponen TKDD mengalami penurunan terutama Dana Insentif Daerah turun hingga 20,61%, hal tersebut dipengaruhi adanya penurunan alokasi Dana Insentif Daerah yang semula sebesar Rp326,02 miliar di tahun 2021 menjadi Rp250,33 miliar di tahun 2022.

Belanja wajib bagi daerah dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022 telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Komitmen daerah untuk menggunakan 2% dari Dana Tranfer Umum untuk Belanja Wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022, total yang telah dialokasikan oleh pemerintah daerah di wilayah DIY adalah sebesar Rp23,24 miliar dengan rincian Rp8,22 miliar untuk bantuan sosial, Rp11,34 miliar untuk penciptaan lapangan kerja, Rp1,09 miliar untuk subsidi sektor transportasi, dan Rp2,59 miliar untuk perlindungan sosial lainnya.

Realisasi Belanja PC-PEN di Provinsi D.I.Yogyakarta sampai dengan 30 September 2022 sebesar Rp2,23 triliun yang terdiri dari realisasi cluster Kesehatan Rp 563,69 miliar (klaim covid, insentive nakes K/L Kemenkes) dan cluster Perlinmas Rp1,47 triliun (PKH, sembako, BLT Migor, BLT BBM, BSU,BLT Desa ),P adat Karya 129 miliar (PK PUPR) , Ketahanan Pangan 69 miliar, Infrastruktur 7,6 miliar.

Pemerintah juga memberikan dukungan berupa subsidi bunga untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dukungan lain berupa penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMI). Selama periode Januari sampai dengan September 2022 penyaluran KUR sudah mencapai Rp5,46 triliun untuk 113.541 debitur dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Sleman yaitu sebesar Rp1,62 triliun untuk 29.373 debitur. Sedangkan untuk penyaluran pembiayan Ultra Mikro (UMI) mencapai Rp.40,16 miliar untuk 10.930 debitur, dnegan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Bantul yaitu sebesar Rp.13,92 miliar untuk 3.694 debitur.

Kebijakan dan dukungan pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat, dukungan kepada UMKM serta menjaga agar ekonomi tumbuh perlu adanya pemetaan kondisi dan dinamika terkait kebijakan-kebijakan tersebut secara berkala, sehingga bantuan/subsidi/pembiayaan yang diberikan pemerintah dapat tepat sasaran untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, dukungan UMKM dan penanggulangan kemiskinan.

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

Yogyakarta, 27 Oktober 2022

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mengadakan kunjungan ke Pemkot Yogyakarta pada hari Kamis (27/10). Selain untuk bersilaturahmi, pertemuan ini sekaligus dalam rangka penyerahan penghargaan dari Pemerintah kepada Pemkot Yogyakarta atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penyerahan penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta kepada Pj Walikota Yogyakarta dan disaksikan oleh Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta dan pejabat dari BPKAD Kota Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Sugeng Winarno mewakili Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta menyampaikan ucapan selamat atas prestasi Pemkot Yogyakarta meraih Opini WTP selama 13x berturut-turut. “Selamat kepada Pemkot Yogyakarta yang menjadi top scorer dengan raihan WTP terbanyak di DIY sejak tahun 2009“, ujar beliau. Diharapkan prestasi ini dapat terus dipertahankan dan menjadi tradisi kedepannya di Pemkot Yogyakarta.

Pj Walikota Yogyakarta Sumadi menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan dan penghargaan yang disampaikan kepada Pemkot Yogyakarta. “Ini merupakan sebuah penyemangat bagi kita untuk dapat lebih baik kedepannya”, ujar beliau. Harapannya tradisi WTP ini dapat terus dipertahankan kedepannya karena ini merupakan bagian dari upaya akuntabilitas, transparansi, good governance di Pemkot Yogyakarta. Pj Walikota juga memberikan apresiasi atas dukungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta selama ini dan diharapkan akan selalu terjalin kerjasama yang baik sebagai wujud nyata sinergi dengan Pemerintah Daerah.

Kepala Bidang PAPK juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah berjalan dengan baik khususnya dengan BPKAD Kota Yogyakarta dan juga OPD yang lain dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta. Salah satu bentuk sinergi yang telah dilakukan diantaranya Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Pemkot Yogyakarta pada bulan April 2022 dalam rangka mendukung pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara. Kedepannya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta akan selalu siap dan proaktif membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya di Pemkot Yogyakarta yang memerlukan pendampingan atau konsultasi terkait pengelolaan keuangan daerah.