Pada tahun 2022, seluruh Pemda lingkup DIY mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 Audited. Hal ini merupakan refleksi bahwa laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBD telah disusun sesuai SAP, patuh atas ketentuan perundangan, memiliki sistem pengendalian yang andal, serta seluruh informasi dapat diungkapkan dengan cukup dan memadai.

 

Untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih selama ini, Kanwil DJPb DIY bersinergi bersama Dit APK menyelenggarakan Sosialisasi SAP Tahun 2022 lingkup Pemerintah Daerah DI Yogyakarta yang diikuti oleh seluruh pengelola keuangan dan barang SKPD lingkup DIY.

 

Pada kegiatan kali ini, materi yang disampaikan adalah mengenai Akuntansi Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud dengan menghadirkan narasumber Ibu Ertin Tri Yuliasih dan Bapak Solikhin dari Direktorat APK Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (9/6).

 

Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan ini, dapat tercapai peningkatan kualitas laporan keuangan khususnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang transparan dan akuntabel serta nantinya mendapatkan opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan. 

 

Dalam arahan yang disampaikan oleh Kakanwil DJPb, Arif Wibawa, disampaikan bahwa LKPD harus disajikan sesuai dengan SAP, dan dari tahun ke tahun SAP yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) ini senantiasa berkembang mengikuti kebutuhan dan kondisi. Beberapa saat yang lalu telah ditetapkan PSAP baru yaitu PSAP 14 tentang Aset Tak Berwujud dan PSAP 7 tentang Aset Tetap yang disosialisasikan pada kegiatan kali ini.

 

Bersama dengan Direktorat APK, Kanwil DJPb DIY selalu berupaya memberikan dukungan terbaik yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan SAP ke dalam system akuntansi yang dibangun masing-masing entitas pelaporan pemerintah daerah. 

 

Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata cara Penetapan Maksimum Pencairan PNBP secara luring dan daring (7/6). Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY yang diwakili Kepala Bidang PPA I, Rochmadi Hendrocahyono dengan narasumber Kasubdit Pelaksanaan Anggaran I, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Ari Suwandani. Hadir dalam sosialisasi, 26 satuan kerja PNBP yang dikelola secara tidak terpusat, dan 56 satker PNBP yang dikelola secara terpusat bergabung luring dan daring.

 

Dalam sambutannya, Rochmadi Hendrocahyono menyampaikan bahwa penerbitan PMK Nomor 110/PMK.05/2021 pada tahun 2021 bertujuan mempercepat realisasi belanja dan capaian output, simplifikasi proses pencairan anggaran dan modernisasi mekanisme pencairan anggaran dengan optimalisasi penggunaan sistem TI.

 

Diharapkan kegiatan sosialisasi dan evaluasi ini menjadi media sharing kendala dan hambatan dalam pengelolaan PNBP untuk mendapatkan solusi sehingga pengelolaan PNBP dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan.

 

Kasubdit Pelaksanaan Anggaran I, Ari Suwandani, dalam sesi pemaparan menyampaikan prinsip-prinsip penggunaan dana PNBP. Maksimum Pencairan (MP) merupakan batas tertinggi penggunaan dana PNBP yang tidak dapat melampaui pagu DIPA PNBP dalam DIPA. Probis PMK 110/2021 adalah pre-financing yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan anggaran dengan sumber dana PNBP.

 

Dalam sesi pemaparan kedua, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, Eko Firmansyah menyampaikan bahwa Mekanisme MP PNBP yang saat ini di akses melalui espm.kemenkeu.go.id akan berpindah ke digiport.kemenkeu.go.id. Untuk itu, satker diminta untuk melakukan persiapan sebagai berikut: (1) Memastikan profil pengguna di modul mp pnbp (espm.kemenkeu.go.id) diisi sesuai dengan data pengguna yang sebenarnya. Data mandatory yg wajib diisi sesuai dengan data pengguna yaitu Nama lengkap pengguna, NIP, NIK, alamat email dan nomer HP. (2) Seluruh data pengguna akan di migrasi ke digit dan ditambahkan hak aksesnya di digiport secara otomatis.Eko juga menyampaikan langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila sisa MP TAYL bersaldo negatif.

 

Sesi pemaparan materi diakhiri dengan tanya jawab yang dipandu oleh moderator Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IC, Nur Cholis.

Menteri Keuangan selaku BUN melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga.

 

Dalam melakukan monev tersebut, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) telah menjadi instrumen utama dengan formulasi yang terus dikaji dan disesuaikan, terakhir diatur melalui PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L.

 

Dalam rangka meningkatkan sinergitas, komitmen, dan semangat bersama untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang berkualitas melalui pengawalan terhadap nilai IKPA yang optimal, Kanwil DJPb DIY menggelar FGD Penyelesaian Data Capaian Output bersama KPPN Yogyakarta (30/6).

 

Diskusi dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa. Diskusi tersebut dihadiri Kepala KPPN Yogyakarta beserta jajaran, serta Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, beserta jajaran.

 

Nilai IKPA bukanlah goal dari pelaksaan anggaran, namun untuk saat ini, IKPA masih menjadi instrumen

Arahan Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa kepada seluruh #InsanPerbendaharaan KPPN Wates terkait langkah-langkah strategis pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM di KPPN Wates (27/5).

 

Kanwil DJPb DIY bersama seluruh KPPN di lingkup kerja Kanwil DJPb DIY senantiasa berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani.

 

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, suatu organisasi harus mampu memformulasikan strategi organisasi yang disusun berdasarkan analisa lingkungan eksternal dan internal yang dianalisa berdasarkan metode STEP, SWOT, dan TOWS.

 

Kanwil DJPb DIY telah merumuskan dan menetapkan Strategi Organisasi Tahun 2022 yang menjadi petunjuk bagi seluruh komponen organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui kontrak kinerja.

 

Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPb DIY selaku Pemilik Peta wajib menginternalisasikan Strategi Organisasi tersebut ke seluruh pejabat dan pegawai agar seluruh gerak langkah yang diambil dalam pelaksanaan tugas dapat menuju satu tujuan dan sasaran.

 

Acara Internalisasi Strategi Organisasi tersebut telah dilaksanakan pada Rabu, 25 Mei 2022 bertempat di Aula Lantai 3 Kanwil DJPb DIY. Bapak Arif Wibawa selaku Kepala Kanwil berkesempatan menyampaikan alur pikir penyusunan Strategi Organisasi, hasil analisa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja, serta prioritas strategi organisasi yang diambil untuk diterapkan pada Kanwil DJPb DIY tahun 2022.

 

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan isu-isu tekini terkait pengelola kinerja oleh Tim Subbagian Penilaian Kinerja hasil oleh-oleh mengikuti kegiatan Workshop Pengelolaan Kinerja di Kantor Pusat DJPb.