Salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh Kanwil DJPb DIY dalam menjaga kualitas pengelolaan kinerjanya adalah dengan penyelenggaraan Forum Group Discussion Pengelolaan Kinerja Lingkup Kanwil DJPb DIY periode Semester II Tahun 2021 yang dihadiri secara luring oleh seluruh PIC Pengelola Kinerja pada Bagian/ Bidang dan KPPN Lingkup Kanwil DJPb DIY pada Jumat, 19 November 2021.

 

Menghadirkan narasumber Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi dari Bagian OTL Kantor Pusat DJPb, FGD ini diharapkan dapat memberikan arahan dan motivasi sehingga manajemen pengelolaan kinerja yang telah berjalan baik dapat terus terjaga. Secara khusus, tim PKO OTL menyampaikan overview hasil penilaian Laporan SFO Kanwil DJPb DIY dan KPPN Tahun 2020 serta area-area peningkatan yang masih dapat diupayakan untuk mendapatkan hasil maksimal.

 

Kepala Kanwil DJPb DIY, Bapak Arif Wibawa, yang turut hadir dan membuka acara FGD tersebut sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kantor Pusat DJPb dalam menjaga komunikasi, sinergi, dan berbagi informasi terkini kepada para pengelola kinerja lingkup Kanwil DIY. Beliau juga mengharapkan seluruh pengelola kinerja, baik di Kanwil DJPb maupun KPPN Lingkup Provinsi D.I. Yogyakarta, dapat menjadi agen pendorong keberhasilan implementasi kebijakan di bidang pengelolaan kinerja di unitnya masing-masing.

 

Salah satu tools yang digunakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melakukan pengendalian internal terkait tindak lanjut atas arahan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan maupun hasil rapat pimpinan adalah Aplikasi Daily Activity Monitoring System (DAMS).

 

Komitmen unit vertikal untuk menerjemahkan kesepakatan yang telah dirumuskan oleh pimpinan dan tercantum dalam DAMS ke dalam suatu aktifitas merupakan bagian dari implementasi pengelolaan kinerja.

 

Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa, berkesempatan untuk memimpin Dialog Kinerja Organisasi periode bulan November 2021 dengan fokus untuk membahas langkah-langkah strategis dalam penyelesaian matriks tindak lanjut DAMS, pada Selasa 16 November 2021.

 

Seluruh Kepala Bagian dan Kepala Bidang beserta masing-masing pelaksana PIC DAMS turut hadir dalam rapat tersebut untuk berdiskusi merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk pemenuhan DAMS antara lain terkait peran Kanwil DJPb DIY sebagai Regional Chief Economist, upaya Kanwil dalam menghadapi akhir tahun anggaran, serta strategi komunikasi.

 

Harapannya, bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kanwil DJPb DIY tidak hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, namun berdasarkan kesadaran bahwa aktifitas tersebut merupakan amanah yang diberikan oleh pimpinan dan harus ditindaklanjuti oleh seluruh pegawai sehingga memiliki dampak yang nyata terhadap organisasi.

 

Dalam rangka perencanaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2022, Pemda DIY menyelenggarakan kegiatan Rapat Penyusunan Rekomendasi Usulan DAK Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti oleh Bappeda DIY, Bappeda Kabupaten/Kota di DIY, serta Dinas-dinas terkait (16/11). Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa beserta Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaann Anggaran II, Arvi Risnawati hadir dan menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

 

Kepala Bappeda DIY, Benny Suharsono dalam sambutan pembuka menyampaikan bahwa sejak awal 2021 telah dilakukan rangkaian kegiatan terkait DAK, mulai dari penyusunan kebijakan DAK, penginputan melalui KRISNA DAK, penilaian serta sinkronisasi oleh K/L, penyampaian pada DPR, hingga saat ini dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan (RK) oleh Daerah dan K/L. Kegiatan pada hari ini bertujuan untuk melakukan finalisasi usulan dan menyusun rekomendasi DAK Kabupaten/Kota di DIY agar dapat saling bersinergi dengan belanja K/L dan APBD sehingga tercapai optimalisasi output dan outcome dari pelaksanaan DAK di DIY.

 

Pada kegiatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb menyampaikan materi mengenai evaluasi pelaksanaan DAK tahun 2021 dan mekanisme pencairan DAK tahun 2022. Di awal paparan, Kepala Kanwil DJPb DIY menyampaikan progres indikator makro dan kesejahteraan di DIY sampai dengan triwulan III tahun 2021. Materi dilanjutkan dengan pemaparan kinerja APBN dan APBD DIY serta penyaluran DAK Fisik tahun 2021 di DIY beserta tantangan dan upaya-upaya untuk mengakselerasi realisasi DAK Fisik di DIY.

 

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Dana Transfer Umum DJPK. Kepada para hadirin, Kepala Seksi Bantuan Teknis DAK Fisik Sektor Pembangunan, Perekonomian, dan Kemaritiman DJPK, Wahyu Eko Asmoro menyampaikan paparan mengenai Alokasi DAK tahun anggaran 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Kegiatan rapat dilanjutkan dengan sesi para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota di DIY yang menyampaikan rekap usulan DAK tahun 2022 Kabupaten/Kota yang sudah disingkronkan dengan K/L.

 

Rencana pengalokasian DAK Tahun 2022 diharapkan fokus pada bidang yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19, serta mendukung pencapaian Prioritas Nasional khususnya Major Project terkait antara lain pertanian (mendukung food estate); kelautan dan perikanan (mendukung ketahanan pangan); jalan (untuk mendukung dan mendorong ekonomi); dan pariwisata. Pada tahun 2022 terdapat total 16 bidang DAK fisik reguler serta 3 tematik DAK fisik penugasan.

 

Dalam rangka penguatan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist (RCE) melalui penajaman penyusunan Kajian Fiskal Regional yang diarahkan pada analisis untuk mengkaji keterkaitan antara peran fiskal dengan kondisi makro ekonomi untuk tujuan kesejahteraan masyarakat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY menggelar Diseminasi dan Expose Kajian Fiskal Regional Semester I Tahun 2021 dan Penguatan Analisis Tematik KFR Triwulan III 2021 pada peran Fiskal untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Analisis Peluang Investasi Daerah di Kawasan Exit Tol Kabupaten Sleman yang dilaksanakan secara daring hari Jumat (12/11).

 

Kegiatan diseminasi ini dihadiri oleh BI Yogyakarta, OJK Perwakilan Yogyakarta, Kanwil Ditjen Pajak DIY, KPPBC Yogyakarta serta seluruh pejabat dan pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY dengan narasumber dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, BPS Provinsi DIY, Bappeda DIY dan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY.

 

Dari kegiatan ini terdapat empat poin yang dapat disimpulkan yaitu : Poin pertama terkait kinerja fiskal DIY, sebagaimana disampaikan Arvi Risnawati, Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY bahwa sampai dengan triwulan III 2021 realisasi pendapatan negara mencapai Rp 4,93 triliun tumbuh 4,06 persen (yoy) dan realisasi belanja mencapai Rp 15,78 triliun (71,58 persen) atau tumbuh 5,44 persen. Dalam kesempatan ini disampaikan juga mengenai peran investasi pemerintah salah satunya dapat mendorong perekonomian di daerah melalui investasi langsung melalui skema investasi langsung maupun menarik sektor swasta untuk bersama membangun daerah.

 

Poin Kedua terkait kinerja perekonomian DIY yang disampaikan oleh Mainil Asni dari BPS Provinsi DIY, bahwa sampai dengan triwulan III 2021 secara kumulatif tumbuh sebesar 6,51 persen di atas pertumbuhan Indonesia yang sebesar 3,24 persen. Lebih lanjut Mainil menyorot terkait Nilai Tukar Petani dan Nelayan, dimana NTP/NTN belum dapat mencerminkan kesejahteraan petani/nelayan namun hanya menggambarkan kenaikan/penurunan tingkat harga pada petani/nelayan saja (Bappenas/ JICA,2013).

 

Poin Ketiga, Kinerja APBD DIY sampai dengan triwulan III 2021 sebesar Rp 3,75 triliun dari target sebesar 6,10 triliun dengan capaian kinerja keuangan sebesar 61,97 persen dan capaian fisik 75,73 persen, serta upaya Pemda DIY dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani diantaranya melalui Jogja Agro Tekno Park sebagai inkubator Agribisnis dan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

 

Poin Keempat, Isu-isu pengembangan potensi investasi kawasan sekitar exit tol di Kabupaten Sleman dengan isu strategis pembangunan exit tol di kawasan heritage mengingat kawasan tersebut merupakan bagian dari segitiga emas pengembangan kawasan destinasi super prioritas Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Borobudur Yogyakarta Prambanan sebagaimana disampaikan Marcelinus Sukarno dari DPPM DIY. Terkait isu strategis pembangunan exit tol diantaranya tarik menarik antara pelestarian Outstanding Universal Value (OUV)/keunggulan nilai kawasan dan pengembangan ekonomi perlu dipertimbangkan dampak yang timbul dari pengembangan kawasan tersebut karena disamping menambah nilai tambah kawasan melalui pariwisata budaya namun perencanaan yang tidak hati-hati justru akan membahayakan nilai-nilai spesial kawasan dan tentunya butuh koordinasi serius lintas sektor dalam hal perencanaan dan penataan kawasan pungkas Sukarno.