JALAN SOLO KM 8.6 NAYAN, MAGUWOHARJO, DEPOK,SLEMAN, YOGYAKARTA

KODE  POS :  55282

Berita

  2. Beranda
  3. Data & Publikasi
Berita

Yogyakarta, 25 Oktober 2021

 

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, Arif Wibawa beserta Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Sugeng Winarno menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman di Aula Lantai 3 Setda Sleman (25/10).
 
Pada acara tersebut diadakan penyerahan piagam penghargaan dari Pemerintah kepada Pemkab Sleman atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penyerahan penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta dan disaksikan oleh seluruh jajaran Perangkat Daerah dan Kepala SKPD lingkup Pemda Kabupaten Sleman.
 
Penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas penyelenggaraan prinsip akuntansi keuangan yang tepat dan akuntabel. “Selamat atas keberhasilan Pemkab Sleman meraih opini WTP selama 10 tahun berturut-turut”, ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Arif Wibawa. Disampaikan bahwa sistem pengelolaan keuangan di Pemkab Sleman telah berjalan dengan baik, dapat dilihat dengan capaian WTP yang diraih oleh Pemkab Sleman. Pemkab Sleman juga telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip tata kelola dan good governance yang baik dan benar. Diharapkan kedepannya Pemkab Sleman dapat selalu mempertahankan capaian WTP tersebut. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta akan selalu siap dan proaktif membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya di Pemkab Sleman yang memerlukan pendampingan atau konsultasi terkait keuangan daerah demi tercapainya pengelolaan keuangan negara yang semakin berkualitas.
 
Bupati Sleman Kustini usai menerima penghargaan tersebut menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemkab Sleman. Penghargaan ini merupakan prestasi bersama dari segenap OPD dan ASN yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas dalam pelaksanaan pemerintahan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kedepannya, diharapkan sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta dan Pemkab Sleman dapat terus terjalin dengan baik. Selama ini Pemkab Sleman melalui BKAD Sleman telah memberikan kontribusi dengan memberikan data yang update dan akurat sehingga Laporan Keuangan yang komprehensif menggambarkan konsolidasian antara LKPP dan LKPD dapat tersaji dengan baik.
 
Bupati juga memberikan apresiasi atas dukungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta selama ini dan diharapkan akan selalu terjalin kerjasama yang baik sebagai wujud nyata sinergi dengan Pemerintah Daerah.
 
Berita

Yogyakarta, 21 Oktober 2021

 

Perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia DIY melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia ke-75 bertempat di Gedung Keuangan Negara Yogyakarta (21/10). Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenkeu DIY.
 
Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa dan jajaran Kanwil DJPb DIY turut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap tahun tersebut. Pada akhir acara terkumpul sebanyak 94 kantong darah. Semoga kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.
 
Berita

Yogyakarta, 18 Oktober 2021

 

Sinergi Kemenkeu Satu untuk Tingkatkan Kinerja Pengelolaan PNBP
 
Pada hari Senin, 18 Oktober 2021, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta diselenggarakan kegiatan sharing session implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bersama Direktorat Jenderal Anggaran.
 
Kegiatan yang dihadiri Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga, Wawan Sunarjo beserta jajarannya dan perwakilan dari Direktorat SITP tersebut merupakan bentuk sinergi antar eselon I di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran untuk mendukung peningkatan pengelolaan PNBP dan dalam rangka mewujudkan Kemenkeu Satu.
 
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta, Arif Wibawa menyampaikan bahwa capaian PNBP Kementerian/Lembaga saat ini semakin meningkat. Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang menjadi sebuah keniscayaan, perlu simplifikasi dalam proses penetapan Maksimum Pencairan (MP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan dukungan Teknologi Informasi. Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021, pengajuan MP oleh satuan kerja menggunakan modul MP yang terdapat pada aplikasi e-SPM, sehingga memudahkan dan mempercepat proses penetapan MP PNBP yang digunakan sebagai batas tertinggi pencairan anggaran belanja yang sumber dananya berasal dari PNBP.
 
Selanjutnya, Direktur PNBP Kementerian/Lembaga, Wawan Sunarjo menyampaikan bahwa penggunaan Dana PNBP ditujukan untuk penyelenggaraan Pengelolaan PNBP, peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP dan/atau optimalisasi PNBP dengan ketentuan seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem APBN. Pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP dilakukan berdasarkan MP PNBP dan MP PNBP tidak dapat melampaui pagu anggaran sumber dana PNBP dalam DIPA.
 
MP PNBP ditetapkan dengan mempertimbangkan: (i) realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP tahun anggaran berjalan; (ii) realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP tahun anggaran sebelumnya; (iii) proyeksi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP tahun anggaran berjalan; (iv) rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran berjalan; dan (v) hasil monitoring dan evaluasi.
 
Simplifikasi dan modernisasi proses bisnis pengelolaan PNBP K/L akan terus dilakukan didukung dengan penguatan monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBP oleh Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan. Kendala dan masukan dari implementasi PMK 110/PMK.05/2021 akan ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan.
 
 
Berita

Yogyakarta, 18 Oktober 2021

 

Pada hari Senin, 18 Oktober 2021, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta diselenggarakan kegiatan sharing session implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bersama Direktorat Jenderal Anggaran. Kegiatan yang dihadiri Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga, Wawan Sunarjo beserta jajarannya dan perwakilan dari Direktorat SITP tersebut merupakan bentuk sinergi antar eselon I di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran untuk mendukung peningkatan pengelolaan PNBP dan dalam rangka mewujudkan Kemenkeu Satu.

 

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Ditjen DJPb Provinsi D.I Yogyakarta, Arif Wibawa menyampaikan bahwa capaian PNBP Kementerian/Lembaga saat ini semakin meningkat. Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang menjadi sebuah keniscayaan, perlu simplifikasi dalam proses penetapan Maksimum Pencairan (MP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan dukungan Teknologi Informasi. Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021, pengajuan MP oleh satuan kerja menggunakan modul MP yang terdapat pada aplikasi e-SPM, sehingga memudahkan dan mempercepat proses penetapan MP PNBP yang digunakan sebagai batas tertinggi pencairan anggaran belanja yang sumber dananya berasal dari PNBP.

 

Selanjutnya, Direktur PNBP Kementerian/Lembaga, Wawan Sunarjo menyampaikan bahwa penggunaan Dana PNBP ditujukan untuk penyelenggaraan Pengelolaan PNBP, peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP dan/atau optimalisasi PNBP dengan ketentuan seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem APBN. Pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP dilakukan berdasarkan MP PNBP dan MP PNBP tidak dapat melampaui pagu anggaran sumber dana PNBP dalam DIPA. MP PNBP ditetapkan dengan mempertimbangkan: (i) realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP tahun anggaran berjalan; (ii) realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP tahun anggaran sebelumnya; (iii) proyeksi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP tahun anggaran berjalan; (iv) rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran berjalan; dan (v) hasil monitoring dan evaluasi.

 

Simplifikasi dan modernisasi proses bisnis pengelolaan PNBP K/L akan terus dilakukan didukung dengan penguatan monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBP oleh Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan. Kendala dan masukan dari implementasi PMK 110/PMK.05/2021 akan ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan.

 

#KanwilDJPbDIY

#DJPbYogyakarta

#DJPbHAnDAL

#KemenkeuSatu

 

Berita

Yogyakarta, 15 Oktober 2021

 

Masih dalam rangkaian Hari Bakti Perbendaharaan tahun 2021, Jumat, 15 Oktober 2021, Tim Perbendahraan Peduli Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta mengadakan kegiatan “Jumat Berkah” dengan membagikan nasi kotak kepada orang-orang yang membutuhkan. Jumlah nasi kotak yang dibagikan sebanyak 100 kotak, dengan sasaran pembagian kepada para pemulung, tukang becak, tukang sapu, pedagang asongan dan tukang ojek online yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta.

 

Pembagian dilakukan langsung oleh, Kepala Bidang SKKI, Bambang Hartono, selaku koordinator Tim Perbendaharaan Peduli, dengan didampingi beberapa anggota Tim Perbendaharaan Peduli. Pembagian dimulai dari pukul 06.00 WIB dengan menyusuri jalan-jalan utama dan jalan protokol di Kota Yogyakarta. Pembagian nasi kotak tersebut disambut dengan sangat antusias oleh para penerimanya, apalagi pembagian dilakukan pada pagi hari, sehingga sangat tepat waktunya untuk sarapan.

 

Setelah kurang lebih satu setengah jam berkeliling Kota Yogyakarta, 100 paket nasi kotak telah habis dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan penuh rasa syukur, Tim Perbendaharaan Peduli kembali ke kantor. Melihat para penerima yang sangat antusias, Tim Perbendaharaan Peduli terpikir untuk bisa mengadakan kegiatan pembagian nasi kotak lagi pada waktu-waktu yang akan datang.

Berita

Yogyakarta, 14 Oktober 2021

 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DI Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyampaikan Piagam dan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada Pemda Gunungkidul. Opini WTP merupakan predikat yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap daerah yang berhasil melaporkan kinerja keuangan secara tertib, akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), penghargaan ini diraih yang ke-enam kalinya berturut-turut oleh Kabupaten Gunungkidul.
 
Penyerahan Piagam Penghargaan dilakukan oleh Kepala Kanwil DJPb DIY Arif Wibawa kepada Bupati Gunungkidul Sunaryanta di Kantor Bupati Gunungkidul, pada hari Kamis 14 Oktober 2021. Penyerahan Piagam penghargaan disaksikan Sekda Gunungkidul Drajad Ruswandono, Kepala BKAD Gunungkidul Saptoyo, Inspektorat Daerah Gunungkidul Sujarwo, Kepala Bappeda Sri Suhartanta serta Kabid. PAPK Kanwil DJPb DIY Sugeng Winarno, (Plt) Kepala KPPN Wonosari Ruswanto, dan Kepala Seksi PSAPP Harwanto.
 
Pada kesempatan ini Arif Wibawa menyampaikan bahwa Opini WTP merupakan capaian tertinggi. Sisi positif dari pencapaian Opini WTP adalah pengakuan Pemerintah bahwa Pemda yang sudah menerima opini WTP merupakan Pemda yang sudah menerapkan kaidah dan norma pengelolaan keuangan negara sehingga meningkatkan kepercayaan para investor serta menunjukkan tata kelola pemerintah yang semakin baik.
 
Dalam kesempatan ini pula disampaikan harapan ke depan supaya pengelolaan keuangan semakin ditingkatkan, agar temuan/rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti sehingga tidak menjadi temuan dimasa yang akan datang, serta akselerasi realisasi DAK Fisik dan Dana Desa untuk mendukung percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dapat berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Kanwil DJPb DIY beserta KPPN Wonosari siap membantu dan bersinergi dengan Pemda Gunungkidul.
 
Bupati Gunungkidul Sunaryanta menyampaikan apresiasi atas penghargaan dari pemerintah. Bupati Gunungkidul juga memberikan apresiasi atas dukungan Kanwil DJPb DIY selama ini dan diharapkan akan selalu terjalin kerjasama yang baik sebagai wujud nyata sinergi dengan Pemerintah Daerah.
 
 
 
 
 
 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

 IKUTI KAMI

 PENGADUAN

 

Search