Yogyakarta, 9 Februari 2022

Yogyakarta, 22 Februari 2022

Dalam rangka pengembangan Regional Chief Economist (RCE) dan koordinasi teknis instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah untuk penyiapan data dan analisis evaluasi ALCo  Regional dan aktualisasi peran Kanwil dalam membangun ekonomi regional serta tindak lanjut dari asistensi oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY mengadakan rapat ALCo bulanan yang dilakukan secara daring melalui zoom yang dipimpin oleh Kepala Kanwil DJPb provinsi D.I. Yogyakarta, Arif Wibawa (22/2/2022). 

Acara ini diikuti oleh perwakilan unit eselon I Kementerian Keuangan yaitu Kanwil DJP DIY, KPPBC Yogyakarta serta KPKNL Yogyakarta membahas kinerja penerimaan dan pengeluaran periode Januari 2022. Hasil dari rapat ALCo ini kemudian dituangkan dalam Laporan ALCo regional yang merupakan bentuk pemantauan serta evaluasi Kanwil DJPb. 

Berdasarkan postur APBN dari sisi belanja pemerintah pusat, realisasi belanja K/L sampai dengan 31 Januari  2022 mencapai Rp 249,7 Miliar atau 2,13% dari pagu sebesar Rp 11,7 Triliun. Realisasi belanja tersebut tumbuh negatif 59,19% dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Penurunan tingkat penyerapan anggaran ini diduga diakibatkan oleh keterlambatan juknis kegiatan, sebagian besar belanja modal masih dalam tahap pengadaan, dan kebijakan blokir pada belanja modal.

Sedangkan dari sisi penerimaan negara, penerimaan pajak bruto sampai dengan  31 Januari 2022  mencapai Rp 411,39 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 18,28 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penerimaan bea dan cukai menunjukkan pertumbuhan positif yang ditunjukkan dengan realisasi yang melampaui trajectory  (proyeksi bulanan) yaitu Rp 38,96 miliar atau 3,47% dari target.  

Untuk PNBP yang dikelola oleh KPKNL Yogyakarta belum dapat mencapai target dengan capaian realisasi penerimaan sampai dengan Januari 2022 sebesar Rp 315,24 juta dari target sebesar Rp 466,87 juta. Hal  ini diakibatkan adanya kebijakan PPKM level 3 berimbas pada pembatasan semua sektor yang menyebabkan perlambatan perekonomian serta regulasi yang mengatur pelaksanaan Crash Program keringanan utang belum ditetapkan sehingga program dimaksud belum dapat dilaksanakan.

Melihat capaian dari sisi belanja maupun penerimaan, belanja K/L masih perlu diupayakan untuk terus diakselerasi mengingat capaiannya masih mengalami kontraksi yang cukup besar di awal tahun sedangkan untuk penerimaan terutama perpajakan telah diawali dengan kinerja yang bagus dengan didukung oleh mayoritas komponen penerimaan.  

Sebagaimana dimandatkan pada asistensi ALCo pada bulan Januari lalu, UMKM menjadi satu isu yang perlu dibahas pada rapat bulanan ALCo. Terkait isu UMKM ini, salah satunya  melalui bentuk pemberdayaan UMKM, dimana  Kanwil DJP telah melaksanakan program tersebut melalui Business Development Services (BDS). 

Di tahun 2021, BDS yang telah dilakukan terkait dengan foto produk, insentif pajak, serta cara tepat mengelola usaha. Sedangkan di tahun 2022, DJP berencana melakukan koordinasi dengan UMKM Sahabat Pajak untuk edukasi perpajakan dan keterampilan pengembangan usaha. 

Untuk  KPPBC Yogyakarta, pembinaan UMKM dilakukan melalui aplikasi Jogja Business Service Center (JBCS) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan dioperasikan oleh Disperindag. Keseriusan DJBC dalam pemberdayaan UMKM ini juga terwujud dalam ditetapkannya pemberdayaan UMKM sebagai Indikator Kinerja Utama. 

Sedangkan untuk KPKNL Yogyakarta, program pemberdayaan UMKM dilakukan melalui  Kedai Lelang UMKM melalui laman lelang.id, Crash Program Keringanan Utang , dan pemberian diskon sewa BMN.

Acara rapat diakhiri dengan sesi diskusi dimana pada kesempatan ini disinggung terkait implementasi secara riil dan kontribusi nyata atas program pemberdayaan UMKM salah satunya melalui Rumah UMi yang memajang produk UMKM binaan unit Kementerian Keuangan serta dibentuknya koordinasi dan kolaborasi kehumasan dari masing-masing eselon 1 untuk melakukan publikasi terkait ALCo ke masyarakat luas.  

Yogyakarta, 17 Februari 2022

Bekerjasama dengan PMI Kota Yogyakarta, Kanwil DJPb Provinsi DIY menyelenggarakan Kegiatan Donor Darah sebagai salah satu rangkaian Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-18 Tahun 2022 (17/2).

Kegiatan ini tidak hanya melibatkan seluruh pejabat dan pegawai Kanwil DJPb Provinsi DIY, namun juga turut mengundang perwakilan dari KPPN Yogyakarta dan pensiunan pegawai Kanwil DJPb Provinsi DIY.

Kegiatan dilaksanakan di Aula Lantai III Kanwil DJPb Provinsi DIY dengan dibuka secara langsung oleh Bapak Arif Wibawa, Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY. Dalam sambutannya beliau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa “Donor darah adalah sedekah jariyah, sekaligus menyehatkan.”

Yogyakarta, 11 Februari 2022

Hari Bakti Perbendaharaan diperingati setiap tanggal 14 Januari yang didasarkan pada momentum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertujuan untuk memperkuat identitas institusi, media penguat esprit de corps, sarana komunikasi publik, dan memperkokoh peran Ditjen Perbendaharaan dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan (treasury).

Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-18 Tahun 2022 akan dilaksanakan dalam bentuk rangkaian kegiatan berupa kegiatan sinergi, sosial, webinar/talkshow, kompetisi inovasi dan aktivitas tematik kekinian lainnya.

Salah satu rangkaian kegiatan Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2022 yaitu Sedekah Jumat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari lalu. Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta membagikan paket makan pagi kepada para pemulung, tukang becak, tukang sapu, pedagang asongan, tukang ojek online, dll yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 8 Februari 2022

Yogyakarta, 3 Februari 2022

Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang kerjasama pertukaran data dan informasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta (BPS DIY), bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY pada Rabu (3/2).

 

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan secara langsung oleh Kepala Kanwil DJPb DIY Arif Wibawa dan Kepala BPS DIY Sugeng Arianto. MoU ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pertukaran dan penyusunan data dan informasi serta merupakan tindak lanjut untuk memperkuat peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist di tingkat regional.

 

Sebagaimana diketahui Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara rutin menyusun kajian Fiskal Regional (KFR) yang menggambarkan kondisi fiskal dan makro ekonomi di daerah. Satu hal yang selalu menjadi isu dalam menggambarkan kondisi makro di DIY adalah adanya ketimpangan dan kemiskinan yang ekstrem. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua dan dengan saling mendukung satu sama lain salah satunya melalui perjanjian kerja sama ini, semoga kita bisa bersama-sama mewujudkan tujuan yang hendak dicapai yaitu pembangunan DIY yang lebih baik tutur Arif Wibawa dalam sambutannya.

 

Senada dengan hal tersebut, BPS menyambut dengan baik kerjasama ini sebagaimana disampaikan Sugeng Arianto bahwa BPS berkomitmen untuk saling support dan memberikan kontribusi untuk mengawal pembangunan di DIY dan berharap bahwa hal ini menjadi awal yang bagus atau semacam pole position sehingga akselerasi kedepannya menjadi lebih baik.

 

Selain itu kerjasama ini juga merupakan wujud dari beberapa core values selaku ASN yaitu berorientasi pada pelayanan serta adaptif dan kolaboratif dimana adanya perubahan yang begitu cepat yang tidak bisa hanya direspon secara biasa saja dan sendiri-sendiri, namun perlu dihadapi dengan semangat yang sama yaitu adaptif dalam merespon perubahan dan kolaboratif sesuai tugas masing-masing.