JALAN SOLO KM 8.6 NAYAN, MAGUWOHARJO, DEPOK,SLEMAN, YOGYAKARTA

KODE  POS :  55282

Berita

  2. Beranda
  3. Data & Publikasi
Berita

Yogyakarta, 14 Desember 2021

 

Assets & Liabilities Committee (ALCo) : Strategi Penguatan Peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist
 
Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Regional Chief Economist (RCE), Kanwil DJPb melakukan sinergi dan koordinasi dengan unit eselon I lain, pemda, akademisi, maupun stakeholders lainnya melalui piloting ALCo untuk tujuan collect more & spending better penerimaan dan belanja baik pusat maupun daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan Rapat Assets & Liabilities Committee (ALCo) Regional Provinsi D.I. Yogyakarta (14/12).
 
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Yogyakarta serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.
 
Rapat ALCo ini ke depan akan menjadi agenda rutin di setiap wilayah, dan untuk tahap pertama dihadiri terbatas oleh unit eselon I Kementerian Keuangan, namun ke depan akan melibatkan pemerintah daerah karena anggaran pusat banyak dibelanjakan oleh pemerintah daerah melalui transfer ke daerah sebagaimana disampaikan Arif Wibawa, Kepala Kanwil DJPb DIY.
 
Dari hasil rapat ALCo tahap awal ini, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan diantaranya:
1. Optimalisasi belanja pemerintah pusat dengan mengawal pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun 2021 melalui identifikasi dan mitigasi atas berbagai kendala yang ada untuk meminimalisir resiko.
2. Melalui ALCo diharapkan adanya sinergi untuk penerimaan perpajakan yang lebih baik untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi di DIY
3. Optimalisasi penerimaan KPPBC melalui joint program dengan Ditjen Pajak serta sinergi untuk meningkatkan UMKM melalui program unggulan KITE IKM
4. Belum optimalnya PNBP piutang negara yang dikelola KPKNL terkait banyaknya Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN).
 
Berita

Yogyakarta, 9 Desember 2021

 

Optimalkan Penggunaan PNBP dan tertib Penerapan Standar Biaya Masukan Jelang TA 2022
 
Menyongsong datangnya Tahun Anggaran 2022 yang tinggal menghitung hari, satker Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta menggelar kegiatan Workshop Persiapan Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 yang dilaksanakan di KJ Hotel Bantul Yogyakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Rektor, Para Pembantu Rektor, Para Pembantu Dekan, PPK, Pengelola Keuangan dan kepala Unit pelaksana teknis (9/12).
 
Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran ID, Pujiastuti, pada kegiatan tersebut memaparkan mekanisme penetapan Maksimum Pencairan PNBP sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan MP PNBP Secara Elektronik.
 
Beberapa poin penting yang disampaikan adalah bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 mengenai Tata Cara Penetapan MP PNBP, proses pengajuan dan penetapan MP PNBP untuk satker PNBP tidak terpusat dapat dilakukan dalam satu proses secara elektronik sehingga proses pencairan dana PNBP dapat diakselerasi dan tidak menumpuk di akhir tahun. Penetapan MP tersebut dibagi menjadi tiga tahap: tahap I dapat diajukan paling cepat bulan Januari dapat diberikan paling tinggi 60%, tahap II di bulan Juli dapat diberikan paling tinggi 80% dan tahap III paling cepat diajukan di bulan Oktober dapat diberikan paling tinggi 100%.
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022 menjadi topik kedua pada kegiatan dimaksud yang disampaikan oleh Treasury Management Representative (TMR) Lestari. Dalam paparannya TMR Lestari menyampaikan beberapa perubahan dan penekanan pada item biaya yang diatur dalam PMK. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif yang diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta.
 
Berita

Yogyakarta, 9 Desember 2021

 

Kembali dinominasikan menjadi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Terbaik Pendukung Program KUR Tahun 2021 Kategori Kecil, Kamis 9 Desember 2021, Kanwil DJPb DIY ikuti wawancara seleksi tahap III Penilaian Penghargaan KUR Tahun 2021.
 
Proses penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai yang terdiri dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta pejabat terkait dari BI, OJK, dan akademisi dari Universitas Indonesia.
 
Adapun kriteria penilaian yaitu terkait pemenuhan tugas-tugas terkait program KUR dan upaya pendukung penyaluran KUR serta respon dan inovasi yang dilakukan Kanwil DJPb sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19 dalam mendorong program KUR.
 
Dalam presentasinya, Kepala Kanwil DJPb DIY Arif Wibawa menyampaikan bahwa UMKM merupakan penopang utama perekonomian di DIY. Hingga November 2021, tercatat sebanyak 302.398 unit UMKM di DIY yang mayoritas merupakan Usaha Mikro (70%). Untuk kinerja program KUR di DIY, tercatat dari 2017 hingga November 2021, KUR sudah tersalurkan kepada 143.185 debitur, dengan total penyaluran sebesar Rp5,31 Triliun.
 
Khusus program baru KUR, yaitu Super Mikro (SUPERMI), hingga November 2021, penyaluran Supermikro telah mencapai Rp225,1 Miliar yang disalurkan kepada 26.310 Debitur. Penyaluran KUR per Sektor Usaha terbesar di DIY adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran (40%), Industri Pengolahan (17%) dan Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan (16%).
 
Pencapaian positif pada program KUR di DIY ini tak terlepas dari kerja sama yang kuat antara para pihak yang telah mendukung KUR yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-DIY yang tergabung dalam Tim Monitoring dan Evaluasi KUR DIY, Bank Indonesia Perwakilan Yogyakarta, OJK DIY, Kantor Wilayah Perbendaharaan, Lembaga Penyalur KUR, serta Lembaga Penjamin KUR.
 
Berita

Yogyakarta, 9 Desember 2021

 

Laporan keuangan yang handal dan berkualitas merupakan syarat dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion pada tanggal 9 Desember 2021 dengan mengundang operator penyusun laporan keuangan tingkat wilayah. Nur Abdul Haris, Kepala Seksi Bimbingan Akuntansi Regional dan BUN Direktorat APK dalam kesempatan ini hadir sebagai narasumber.

Kegiatan tersebut difokuskan untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2021 serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi akhir tahun anggaran. Jurnal tidak lazim, saldo tidak normal dan pagu minus merupakan permasalahan yang jamak terjadi pada laporan keuangan yang akan menurunkan kualitasnya.

Kerjasama dan usaha dari berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, namun faktor kunci kesuksesan berada pada tangan satuan kerja sebagai pemilik transaksi keuangan.

Dalam kegiatan ini, UAPPA-W sebagai koordinator satuan kerja di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat mendorong dan membantu satker untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, sementara KPPN dan Kanwil juga akan berkoordinasi dengan satuan kerja dalam pemecahan masalah.


Berita

Yogyakarta, 9 Desember 2021

 

Ditengah suasana pandemi Covid-19 yang belum mereda, Kanwil DJPb DIY melaksanakan kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2021. Acara dilaksanakan secara hybrid dengan mengusung tema “Perkuat Budaya Anti Korupsi”.
 
Meskipun dilaksanakan secara sederhana namun tidak mengurangi makna terhadap pemahaman tentang korupsi. Penekanan terhadap integritas sangat penting bagi semua pegawai untuk tetap mewujudkan DJPb Handal. Selain itu integritas juga sejalan dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang harus dipahami dan dilaksaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan.
 
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa menyampaikan kepada seluruh pegawai “Jangan silau dengan harta, karena perbuatan curang yang menguntungkan diri sendiri merupakan perbuatan tidak terpuji dan bertentangan dengan hukum. Jika kita mampu menjaga komitmen tersebut tentunya kita akan mampu untuk menghindari perbuatan ini walaupun ada peluang dan kesempatan”.
 
Beliau juga mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap Korupsi bahwa “Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan dan law enforcement yang tegas serta kredibel, namun juga harus diberikan berbagai macam edukasi dan komunikasi, karena tata kelola dan integritas adalah fondasi yang luar biasa penting bagi suatu bangsa”.
 
Acara dilanjutkan dengan pembacaan puisi dengan judul Republik Amplop Karya Mustafa Bisri (Gus Mus) dan pengumuman pemenang lomba pantun Anti Korupsi.
 
Terakhir yaitu sosialisasi oleh Kepala Bidang SKKI, Bambang Hartono dengan materi Kerangka Integritas Kementerian Keuangan (KMK 322/09/2021) dengan penjelasan overview Kerangka kerja integritas, Komitmen Pimpinan
dan peran dan tugas dalam kerangka integritas. Beliau menyampaikan pesan bahwa “Integritas merupakan fondasi yang harus dimiliki oleh setiap insan perbendaharaan dalam mengawal APBN”.
Berita

Yogyakarta, 8 Desember 2021

 

Masih dalam rangka mengawal pemulihan ekonomi dengan mengakselerasi belanja Pemerintah Pusat dan belanja Pemerintah Daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY kembali menggelar Focus Group Discussion Akselerasi Belanja Pemerintah Daerah, DAK Fisik dan Dana Desa Untuk Dukungan Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Di Provinsi DIY (8/12).

Mengingat sisa waktu yang tinggal sedikit di tahun 2021 ini, Pemda dihimbau agar pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan agar segera direalisasikan mengingat tidak ada lagi perpanjangan waktu pencairan dengan memperhatikan batas waktu pencairan pada tanggal 15 Desember 2021 sebagaimana disampaikan Arvi Risnawati Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY dalam sambutannya.

Terkait realisasi belanja Pemerintah Daerah yang dinilai belum optimal hingga triwulan akhir tahun 2021 ini, adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan belanja di daerah disinyalir memberikan andil belum optimalnya kinerja belanja pemda di DIY diantaranya pengadaan barang secara impor sehingga realisasi menumpuk di akhir tahun, penurunan kasus Covid-19 menyebabkan banyak belanja yang tidak terealisasi serta kontrak yang tidak terealisasi karena barang tidak tersedia.  

Namun demikian, Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY memberikan apresiasi kepada seluruh Pemda Wilayah DIY atas capaian TKDD khususnya dana desa yang telah terealisasi seluruhnya serta sinerginya dalam mengawal pemulihan ekonomi di DIY.


Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

 IKUTI KAMI

 PENGADUAN

 

Search