Yogyakarta, 23 Mei 2022

Rapat bulanan ALCo periode sampai dengan 30 April 2022 yang dilaksanakan secara luring di Ruang rapat Kanwil DJPb Prov. DI Yogyakarta pada tanggal 23 Mei 2022 diikuti oleh seluruh unit di bawah Kementerian Keuangan dibuka dengan paparan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta yang menyampaikan kinerja APBN. Sampai dengan 30 April 2022, penerimaan perpajakan dan PNBP mencapai Rp2,21T serta belanja negara sebesar Rp3,01T. Baik pendapatan maupun belanja sama-sama mengalami pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan periode April tahun sebelumnya. Isu strategis juga turut diulas di forum ini meliputi realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), realisasi DAK fisik, dan pelaksanaan anggaran melalui implementasi digipay dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di lingkup regional DIY. Selanjutnya Kanwil DJP Yogyakarta menambahkan total pendapatan pajak menyentuh angka Rp1,68T atau 35,93% dari total target penerimaan pajak Kanwil DJP DIY. Pendapatan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diklaim mencapai Rp32,02M. Komponen pendapatan negara berupa bea dan cukai juga turut menyumbang sebesar Rp214,2M. Bea masuk, pelunasan cukai hasil tembakau, dan etil alkohol merupakan penyumbang terbesar bagi KPPBC Yogyakarta. PNBP yang dikelola oleh KPKNL yang berasal dari pengelolaan BMN, pengurusan piutang negara, dan lelang sampai dengan bulan April 2022 tercatat sebesar Rp8,5 M. pertumbuhan capaian PNBP melebihi periode yang sama di tahun lalu dikarenakan tersedianya data PNBP pengelolaan BMN yang akurat, adanya optimalisasi BMN, dan adanya crash program keringanan hutang. Kondisi ekonomi regional selama periode triwulan I 2022 mencatat pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 2,91 % (y-on-y), nilai ekspor dan nilai impor bulan Maret 2022 masing-masing mencapai US$61,3 juta dan US$13,8 juta naik dibanding bulan sebelumnya. Kemajuan perkembangan ekonomi dan pendapatan negara yang terus mencapai target mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan terus menurunnya angka Covid-19 dan telah dibukanya kembali penerbangan internasional yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi regional. 

Pembahasan selanjutnya tentang pemberdayaan UMKM dibawah binaan Kementerian Keuangan. Kedepan, pembinaan UMKM  akan dilakukan terpadu dibawah Kementerian Keuangan, tidak lagi setiap unit eselon I melakukan pembinaan. Balai Diklat keuangan (BDK) Yogyakarta menyatakan siap menjadi fasilitator untuk pengembangan kompetensi pelaku UMKM dengan menggandeng KPPBC melalui program Program Pengusaha Wanita Mandiri (Prostari). KPKNL Yogyakarta dengan program unggulannya yaitu lelang UMKM sebagai wadah memperluas potensi UMKM memberikan fasilitas gratis ongkir kepada UMKM tertentu. Sebagai langkah awal, BDK Yogyakarta menginisiasi melakukan survei untuk menganalisis kebutuhan pengembangan UMKM yang dapat menjadi acuan dalam pemberdayaan UMKM oleh Kemenkeu Satu sambil menunggu diterbitkannya juknis mengenai pemberdayaan UMKM. Harapan kedepan, binaan UMKM masing-masing unit kerja yang terpisah dapat bersinergi di bawah Kemenkeu Satu.

Yogyakarta, 1 Mei 2022

Salam #MitraPerbendaharaan, setelah sebulan berpuasa, tibalah kita di hari yang fitri.

Mari sambut lebaran dengan hati yang suci. .

Dengan kerendahan hati, Pimpinan dan seluruh Jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H, mohon maaf lahir dan batin.” .

Saat ini pandemi belum berakhir, untuk itu tetaplah waspada dan patuhi protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. .

#IdulFitri1443H

#KanwilDJPbDIY

#DJPbHAnDAL

Yogyakarta, 1 Mei 2022

Salam Gotry Jogja!

Kami dari Treasury Cyclists mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H, mohon maaf lahir dan batin.”

Mari sambut lebaran dengan hati yang suci.

#IdulFitri1443H
#KanwilDJPbDIY
#DJPbHAnDAL
#TreasuryCyclists

Yogyakarta, 21 April 2022

Bertempat di ruang rapat lantai II Kanwil DJPb D.I Yogyakarta, Kamis (21/4/2022) perwakilan Eselon I lingkup Kementerian Keuangan kembali mengadakan Rapat Assets & Liabilities Committee (ALCo) Regional. Rapat diikuti oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPb), KPPBC Yogyakarta, KPKNL Yogyakarta, dan Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta. Rapat ALCo kini telah menjadi kegiatan rutin bulanan sebagai pelaksanaan tugas Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE).

Pendapatan Negara Mulai Pulih

Rapat dimulai dengan paparan Kepala Kanwil DJPb D.I Yogyakarta mengenai kinerja APBN di Prov. D.I. Yogyakarta. Pendapatan negara sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar 1,49 T, mengalami kenaikan 39,19 M atau tumbuh 2,7% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021. Kenaikan kinerja pendapatan ini disinyalir berasal dari penerimaan cukai yang naik sebesar 70,61% atau sebesar 65,08 M. Kenaikan penerimaan cukai juga dikonfirmasi langsung oleh perwakilan KPPBC Daerah Istimewa Yogyakarta. “Penerimaan cukai yang naik ini dikarenakan adanya pelunasan cukai hasil tembakau yang seharusnya jatuh tempo pada bulan April” terang Wiwik.  Sebagai komponen pendapatan negara, penerimaan perpajakan juga memberikan kabar baik yaitu pertumbuhan penerimaan pajak s.d. Maret 2022 mencapai 13,2% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021. Penerimaan perpajakan bruto oleh Kantor Wilayah DJP D.I Yogyakarta diklaim mencapai 1,14 T ini didukung oleh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang menyumbang sekitar 32,69M. Penerimaan PNBP dari DJKN turut menyumbang dalam pendapatan negara sebesar 6,88M yang bersumber dari Pengelolaan BMN, Pengurusan Piutang Negara, dan Lelang. Menurut Kepala KPKNL Yogyakarta, melalui pemanfaatan BMN yang idle diharapkan mampu menaikkan penerimaan negara bukan pajak melalui pengelolaan BMN.

Belanja Negara Belum Maksimal

Berbeda dengan kondisi pendapatan negara, realisasi belanja negara tercatat sebesar 4,23 T, yang terdiri atas belanja K/L sebesar 1,85 T dan TKDD sebesar 2,39 T. Tercatat belanja K/L mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 265,49M (12,6%) bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Hal ini diakibatkan oleh keterlambatan juknis kegiatan dan automatic adjustment. TKDD juga mengalami penurunan sebesar 152,18M (5,8%) yang disebabkan oleh penurunan realisasi DAK non fisik berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang baru disalurkan di bulan April. Kinerja belanja negara yang masih belum menunjukan kenaikan dibandingkan periode 2021 memberikan catatan tersendiri untuk lebih baik kedepannya. Selain kondisi APBN, kondisi ekonomi regional Yogyakarta juga dibahas dalam forum ini, salah satunya tentang peluang investasi daerah tepatnya Kawasan Integrated Tourism Master Plan Borobudur Yogyakarta Prambanan (ITMP BYP). Target program ini adalah kunjungan dari wisatawan mancanegara sebanyak 4 juta orang di tahun 2045.

Kemenkeu Satu dalam Pemberdayaan UMKM

Seperti agenda rapat ALCo bulan sebelumnya, pemberdayaan UMKM juga tetap menjadi isu strategis yang dibahas. KPPBC Yogyakarta telah melakukan pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor yang merupakan bentuk kolaborasi antara KPPBC, Bank Indonesia, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Pemberdayaan ini dilakukan melalui inisiatif strategis antara lain Forum Komunikasi Ekspor Impor (FKEI), Jogja Business Service Center (JBSC), intensifikasi utilitas fasilitas KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah), dan rumah solusi ekspor. Bukan hanya itu, KPPBC telah mencanangkan Program Pengusaha Wanita Mandiri (Prostari) yang khusus diperuntukkan bagi pengusaha wanita. Sementara itu KPKNL juga memiliki program unggulan dalam upaya pemberdayaan UMKM yaitu melalui pemberian diskon sewa bagi pelaku usaha UMKM. BDK Yogyakarta juga menambahkan bahwasanya mereka siap untuk menjadi fasilitator dalam rangka menambah kapasitas pelaku usaha melalui pendampingan sesuai dengan pelatihan yang dibutuhkan. Program pemberdayaan UMKM ini diharapkan mampu mendukung program Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Yogyakarta, 21 April 2022

Beberapa kendala dalam implementasi Digipay antara lain permasalahan administrasi seperti ketentuan satker untuk membuat user dengan jumlah yang terlalu banyak, nilai nominal transaksi relatif kecil sehingga satker menganggap lebih praktis berbelanja menggunakan uang tunai, perbedaan rekening bank bendahara pengeluaran satuan kerja dengan rekening bank penyedia barang/jasa sehingga tidak dapat dilakukan pendaftaran vendor pada aplikasi Digipay dan Bendahara pengeluaran satker belum familiar melakukan transaksi menggunakan Cash Management System (CMS). Pembayaran Digipay dilakukan dengan mekanisme overbooking/ pemindahbukuan dari rekening pengeluaran secara elektronik dengan kartu Debit/ CMS atau pendebetan KKP ke Rekening Penyedia Barang/Jasa.