Bandung, Bappeda Jabar.- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Ir. Yerry Yanuar, MM menjadi narasumber pada Focus Group Discussion Kemiskinan dan Upaya Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2017, Senin (21/8) di Gedung Dwi Warna Jl. Diponegoro No. 59, Bandung.
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI Kanwil Provinsi Jabar ini, merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-43/PB/2014 tanggal 27 Oktober 2014, yang berisi tentang pelaksanaan tugas bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah sebagai pengelola fiskal, agar Kanwil Jenderal Perbendaharaan menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR).
Berdasarkan hal tersebut, Kepala Bappeda Jabar dihadirkan untuk memberikan data dan informasi sebagai bahan yang akan digunakan dalam penyusunan KFR Triwulan II Tahun 2017. Dalam paparannya Yerry memunculkan data terlebih dahulu sebagai gambaran kemiskinan di Jawa Barat.
“Kondisi ekonomi kita sebetulnya naik hanya saja seperti ada paradoks ketika melihat data kemiskinan di Jawa Barat yang mencapai 8.77%” ujar Yerry dalam materinya.
Menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2016, PDRB Jabar mencapai Rp 1.652,59 Trilyun, PDRB per kapita Rp 34,88 Juta, Inflasi 2,75%, LPE 5,67% melebihi rata-rata nasional di angka 5,2%. Namun seperti berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat yang Posisi relatif presentase angka kemiskinan nasionalnya mencapai 8.77% atau sekitar 4.17 juta orang.
Menanggapi hal tersebut, ada 4 fokus yang menjadi prioritas kebijakan pembangunan di Jawa barat, diantaranya:
- Penurunan angka kemiskinan
- Penurunan angka pengangguran
- Pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
- Pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam, penataan ruang dan infrastruktur
Menurut kajian dari Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa grafik penurunan presentase jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada rentan waktu 2010 – 2016 berjalan sangat lamban, yaitu di angka 0.7% dengan target sebelumnya minimal 1% pertahun.
“Kemiskinan merupakan musuh kita bersama untuk kita tanggulangi bersama,” tegas Yerry.
Untuk itu Jawa Barat membuat strategi pengurangan kemiskinan, diantarnya:
- Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (Rutilahu, Jamkesda, Desa Mandiri Pangan, dsb)
- Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan (Jabar Caang, Sanitasi Lingkungan, Peningkatan RLS, dsb)
- Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (KCR, Wirausahawan Baru, Revitalisasi Ps. Tradisional, dsb)
- Program Bersama Dunia Usaha: CSR/TJSL
Menurut Kementerian sosial, masyarakat miskin maksimal mendapatkan 4 bantuan dari pemerintah. Atas dasar itu, kedepan Pemerintah Jabar akan membuat program SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) yang bisa dilakukan di setiap desa dan segera difasilitasi kedepannya. Fungsinya menjadi rujukan atau tempat melaporkan jika ada masyarakat miskin di suatu desa tertentu. Seperti halnya puskesmas, atau tempat pelayanan masyarakat lainnya data juga akan up to date secara realtime. Kepala Bappeda akan segera membuat MOU dengan Kemensos untuk segera merealisasikan program ini.
Fungsi Utama Sistem Layanan Rujukan Terpadu yaitu:
- Integrasi informasi, data dan layanan
- Identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan
- Pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program
- Pemutahiran data secara dinamis di daerah
Terakhir Yerry mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan upaya menyelaraskan presepsi bersama dari pusat dengan daerah agar bisa ditarik benang merahnya. Ada 2 hal yang perlu digarisbawahi yaitu; kapasitas kelembagaan kita harus terus dibenahi, dan sistem informasi yang harus kita bangun dan saling terintegrasi satu sama lainnya.
“Inilah salah satu ikhtiar kita bersama, kita berdoa semoga usaha ini memberikan hasil yang terbaik,” pungkasnya. (sumber : Bappeda Jabar)
