Bandung, 18 Januari 2023 – Di tengah risiko volatilitas kondisi global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 berperan penting sebagai shock absorber dalam upaya meredam dampak gejolak perekonomian global. Kinerja APBN tahun 2023 yang sehat dan terjaga kuat, serta momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, diharapkan dapat menjadi pijakan kuat bagi APBN dalam rangka mencapai target pembangunan di tahun 2024.
Dengan kerja keras APBN, perekonomian Jawa Barat di tahun 2023 mampu tumbuh 4,57% dengan tingkat inflasi yang terjaga dan terkendali sepanjang tahun. Selain itu, Neraca Perdagangan November 2023 mencatat surplus sebesar USD1,95 miliar. Secara kumulatif, Neraca Perdagangan Januari-November mencapai USD30,76 miliar.
Akselerasi belanja negara dilaksanakan sebagai wujud dukungan penuh APBN dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelaksanaan kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga. Kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2023 juga ditunjukkan oleh kondisi fiskal yang semakin sehat, dengan ditopang pendapatan negara yang meningkat signifikan. Rincian pelaksanaan APBN tahun 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut:
Kinerja APBN 2023 Solid dan Kredibel
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp151,38 triliun (100,4% terhadap APBN 2023) atau tumbuh 4,9% dibandingkan realisasi tahun 2022. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp144,30 triliun (98,9% terhadap APBN), tumbuh kuat sebesar 4,3% dari realisasi tahun 2022, di tengah gejolak perekonomian global yang sangat dinamis dan termoderasi harga komoditas. Pencapaian penerimaan perpajakan yang cukup kuat ini terutama ditopang oleh pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan efektivitas reformasi perpajakan. Penerimaan perpajakan tersebut didukung realisasi penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp143,67 triliun (98,77% terhadap APBN), meningkat signifikan sebesar 4,1% dibandingkan realisasi tahun 2022. Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp635,82 triliun (132,91% dari APBN 2023), tumbuh sebesar 49,1% dibandingkan realisasi tahun 2022. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp7,08 triliun (147,9% dari APBN 2023), tumbuh 18,17% dibandingkan realisasi tahun 2022. Pendapatan tertinggi berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp3,64 triliun atau tumbuh 18,71% sedangkan Pendapatan BLU sebesar Rp3,44 triliun atau tumbuh 17,60%.
Realisasi Belanja Negara mencapai Rp117,52 triliun (98,2% dari APBN 2023), atau meningkat 3,1% dari realisasi tahun 2022. Kinerja Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan sebesar 8,47% atau senilai Rp48,84 triliun, yang didominasi oleh peningkatan Belanja Barang sebesar 25,91% atau senilai Rp20,62 triliun, yang merupakan kontribusi kegiatan persiapan Pemilu tahun 2024 pada KPU. Pertumbuhan ini juga didorong adanya kenaikan pagu sebesar Rp4,22 miliar. Realisasi Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2023 mencapai Rp18,33 triliun, tumbuh negatif 2,48% dari tahun sebelumnya, yang dikontribusi oleh penurunan cukup signifikan pada belanja gaji dan tunjangan PNS dan TNI/Polri, penurunan pembayaran honorarium, serta penurunanTunjangan Khusus dan Pegawai Transito pada beberapa K/L.
Realisasi Belanja Modal s.d. 31 Desember 2023 mencapai Rp9,83 triliun tumbuh sebesar 1,31% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang dikontribusi oleh peningkatan realisasi yang signifikan pada Belanja Modal Irigasi, Jaringan, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan sebesar Rp9,01 triliun. Kinerja Belanja Modal didorong oleh penyelesaian dan pembayaran termin pekerjaan. Realisasi Belanja Bantuan Sosial s.d. 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp54,48 miliar meningkat sebesar 3,06% dari tahun sebelumnya yang dikontribusi oleh dilakukannya pembayaran bantuan kepada siswa dan mahasiswa penerima bantuan serta kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia, dan korban bencana.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 mencapai Rp68,68 triliun (99,3 persen dari Pagu APBN 2023), meningkat sebesar 2,1% dibandingkan pada tahun 2022. Kinerja TKD yang menguat dipengaruhi oleh: (a) Penyaluran DAU yang meningkat seiring peningkatan Pagu DAU TA 2023 dibanding TA 2022; (b) DAK Non Fisik karena optimalnya penyaluran BOSP dan BOK; (c) Peningkatan penyaluran Dana Desa. Sedangkan, penurunan terjadi pada komponen: (a) DBH dan DAK Fisik yang memiliki pagu TA 2023 lebih rendah dibanding pagu DBH dan DAK Fisik TA 2022; (b) Penyaluran Dana Insentif Fiskal TA 2023 juga diberikan secara selektif hanya kepada Pemda yang memiliki kinerja baik dalam dalam penanggulangan stunting, kemiskinan ekstrim, dan lain-lain.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Januari sampai dengan Desember 2023 mencapai Rp29,12 triliun kepada 558.316 debitur dengan skema terbesar pada KUR Mikro (63,9%). Terdapat penurunan debitur KUR sebesar 51,50% dari tahun 2022 yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (a) Terdapat fenomena ekonomi dan daya beli yang melemah berpengaruh terhadap kredit yang ikut melemah termasuk menurunnya jumlah wirausahawan baru serta imbas dari kenaikan suku bunga acuan BI; (b) Pelaku UMKM kesulitan mengakses pembiayaan KUR karena terganjal persyaratan rekam jejak serta asesmen kelayakan calon debitur, yaitu belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial; (c) Perubahan suku bunga berjenjang menyebabkan perubahan pada sistem perbankan yang membutuhkan waktu; (d) Perubahan pasar yang mengarah ke digitalisasi, persaingan usaha menjadi lebih ketat; (e) Eskalasi kenaikan sektor bisnis KUR terutama skema super mikro relatif tertahan karena pasarnya terbatas dan pelaku usaha enggan naik kelas. Terdapat tantangan dalam penyaluran KUR di Jawa Barat, diantaranya: (a) Terdapat beberapa debitur yang telah melunasi pinjaman KUR-nya di penyalur lama, ketika akan meminjam KUR di penyalur baru, data di penyalur lama masih tercatat belum lunas sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal ini disebabkan karena kewenangan penerbitan keterangan lunas menjadi kewenangan kantor pusat bank penyalur. Terkait kendala tersebut, debitur kemudian berkonsultasi ke Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya; dan (b) Literasi keuangan belum merata di masyarakat.
Sementara untuk penyaluran Ultra Mikro (UMi) Januari sampai dengan Desember 2023 mencapai Rp1,60 triliun kepada 393.118 debitur dengan sektor tertinggi pada Perdagangan Besar dan Eceran (96,61%). Jumlah debitur tumbuh 42,91% dari tahun 2022, sedangkan dari sisi jumlah penyaluran UMi tumbuh sebesar 47,67% dari tahun 2022. Pertumbuhan UMi dominan dipengaruhi oleh kinerja holding Ultra Mikro PT. PNM, PT. Pegadaian, dan PT. BRI dengan mengintegrasikan layanannya melalui co-location Sentra Layanan Ultra Mikro (Senyum) sehingga jaringan bertambah luas dan setiap entitas dapat melakukan cross-selling sesuai kebutuhan debitur/calon debitur.
Secara keseluruhan kinerja APBN di Jawa Barat sampai dengan bulan Desember 2023 cukup baik dan masih mencatatkan surplus ditopang kinerja fiskal secara holistik, baik dari pendapatan yang tumbuh kuat maupun optimalisasi belanja yang tetap terjaga.
Unduh Siaran Pers dalam format pdf di sini:
