Jakarta, 29 Desember 2023 – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama tahun 2023 dapat terjaga kuat dan sehat terutama terkait realisasi belanja negara yang semakin berkualitas dengan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN ini bermakna bagi masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan tutup kas tahun 2023 pada Jumat (29/12) di Gedung Jusuf Anwar, Kemenkeu menyampaikan apresiasinya atas pengelolaan kas negara yang baik sampai dengan hari ini (29/12), namun masih ada tantangan yang harus dihadapi.

“Sekarang tantangannya adalah bagaimana mengelola cash itu secara optimal, juga dari sisi kita untuk mengoptimalkan dari cashflow kita, itu terus perlu untuk ditingkatkan,” jelasnya.
 

Peran strategis APBN semakin nyata dirasakan di tengah tantangan ketidakpastian global. APBN mampu berperan menjadi peredam benturan (shock absorber) atas risiko-risiko yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kondisi global yang sedang terjadi seperti konflik geopolitik, gejolak ekonomi, dan perubahan iklim membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Menkeu menilai, tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola APBN secara lebih optimal.

APBN juga menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas antardaerah. Selain itu, belanja negara juga diarahkan untuk dapat menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, subsidi energi, dan transfer ke daerah. Hal ini berdampak pada tingkat inflasi yang terjaga dan laju pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dapat mencapai kisaran 5 persen.
 

Capaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran negara oleh berbagai pihak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Ditjen Perbendaharaan berperan dalam melakukan penyaluran belanja negara, termasuk mengelola kas negara untuk memastikan kelancaran program pembangunan. Selain itu, Kemenkeu juga menguatkan peran Regional Chief Economist dan Financial Advisor dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada stakeholders untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi. 
 

Implementasi Regional Chief Economist menunjukkan bahwa Kemenkeu hadir sebagai intellectual fiscal leaders dan knowledge centre dalam melakukan analisis perekonomian regional, dengan harapan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
 

“Ditjen Perbendaharaan dapat terus menguatkan regional economist bersama dengan kanwil-kanwil yang lain, karena ini merupakan salah satu bentuk kita untuk makin menciptakan demokrasi yang sehat, bagaimana kita semuanya bisa terus menjelaskan mengenai operasi APBN, #uangkita, uang yang kita collect berdasarkan undang-undang dan kita belanjakan”, ungkap Menkeu.
 

Selain itu, dalam rangka menjaga dan melanjutkan peran APBN sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, kebijakan fiskal 2024 disusun untuk melanjutkan reformasi fiskal secara holistic. Strategi dari sisi pendapatan negara dilakukan melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, sementara dari sisi belanja negara adalah dengan peningkatan kualitas belanja negara (spending better). Selain itu, strategi dari sisi pembiayaan negara adalah dengan pengelolaan pembiayaan secara inovatif dalam batas yang aman dan manageable.
 

Selanjutnya, kegiatan tutup kas ini menjadi sarana kontemplasi pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Keuangan tahun 2023 dan penyatuan visi untuk resolusi penajaman program strategis tahun 2024.
 

* * *

Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

Unduh dalam format PDF: Tutup Kas, Menkeu Apresiasi Jajarannya Mengelola Kas Negara