Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Dialog Eksekutif Seputar TREFA (Dessert) 03, forum koordinasi rutin yang bertujuan memperkuat kesiapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025 pada Kamis, 27 November 2025. Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala KPPN lingkup Provinsi Jawa Barat dan dengan narasumber Bapak Soegihartono, Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Jawa Barat.
Penguatan Regulatori Menjelang Penutupan Tahun Anggaran
Menjelang akhir tahun anggaran, pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi baru untuk memastikan seluruh proses pembayaran negara berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dalam forum ini, Kanwil DJPb Jawa Barat menyampaikan pembaruan kebijakan terkait:
-
Ketentuan batas waktu penyelesaian dokumen pembayaran SPM-LS Kontraktual melalui e-katalog, merujuk pada ND-1332/PB.7/2025.
-
Mekanisme pembayaran honorarium Tenaga Business Assistance Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berdasarkan ND-1594/PB.2/2025.
-
Informasi proyek-proyek prioritas nasional yang menggunakan skema Kontrak Tahun Jamak, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Barat.
-
Perubahan prosedur pengujian SPM dan pengelolaan rekening proyek SBSN, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 75 Tahun 2025.
Penyampaian materi teknis ini memastikan seluruh KPPN memahami ketentuan terkini dan mampu memberikan layanan perbendaharaan secara akurat kepada satuan kerja di wilayah masing-masing.
Kebermanfaatan bagi Masyarakat
Walaupun sebagian besar materi bersifat teknis, implikasinya sangat nyata bagi masyarakat. Ketepatan proses perbendaharaan berpengaruh pada:
-
kelancaran pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, jalan, dan layanan kesehatan,
-
ketepatan pembayaran kepada pihak penyedia barang/jasa,
-
kelancaran penyaluran anggaran bagi program-program pemberdayaan masyarakat,
-
serta kualitas layanan pemerintah yang membutuhkan dukungan APBN.
Koordinasi melalui forum Dessert 03 memastikan bahwa anggaran publik dapat tersalurkan secara tertib, transparan, dan akuntabel sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Komitmen Penguatan Tata Kelola Fiskal
Melalui penyelenggaraan Dialog Eksekutif Dessert 03, Kanwil DJPb Jawa Barat menegaskan komitmen untuk terus memperkuat peran sebagai pengelola fiskal pemerintah di daerah. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana penyamaan persepsi dan penguatan sinergi antar Kanwil dan KPPN dalam menjaga kualitas pelaksanaan APBN di wilayah Jawa Barat.
Dengan koordinasi yang erat dan kepatuhan pada regulasi terbaru, diharapkan pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dapat berjalan optimal serta memberikan dampak pembangunan yang lebih besar bagi masyarakat Jawa Barat.
